Sistem kredit sosial Tiongkok, yang mengingatkan pada mimpi buruk distopia, telah menyerbu kehidupan warga Tiongkok ke tingkat yang lain: menentukan di mana anak-anak mereka dapat bersekolah.
Pada tahun 2014, rezim Tiongkok pertama kali meluncurkan rencana untuk menciptakan sistem kredit sosial, yang menempatkan setiap warga berdasarkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan mereka terhadap peraturan-peraturan rezim tersebut.
Pelanggaran seperti melanggar peraturan lalu lintas, merokok di depan umum, atau memposting konten di media sosial yang rezim tidak setujui, akan berdampak buruk pada skor kredit. Pada gilirannya, skor yang telah turun berarti pembatasan-pembatasan perjalanan, serta pembatasan pembelian belanja, hotel apa yang dapat Anda pesan, pekerjaan apa yang dapat Anda ajukan lamaran, dan tindakan-tindakan hukuman lainnya.
Sebuah laporan baru-baru ini di koran yang dikelola pemerintah, The Paper, mengungkapkan bahwa sekolah SMA di Kabupaten Changle, Provinsi Shandong telah mengumumkan bahwa sekolah tidak akan menerima siswa yang orang tuanya memiliki skor kredit sosial yang buruk.
Sekolah tersebut telah memposting kebijakannya di situs webnya pada 21 April, menjelaskan bahwa pada tahun 2002, sekolah telah beralih dari sekolah umum ke sekolah swasta, dan karenanya harus mematuhi peraturan pemerintah setempat tentang pendaftaran sekolah swasta.
“Mengenai masyarakat yang memiliki perilaku merusak kepercayaan yang serius, sekolah yang dioperasikan secara pribadi harus memberi batasan kemampuan anak-anak mereka untuk mendaftar sekolah swasta dengan biaya sekolah tinggi, untuk secara praktis melaksanakan tanggung jawab mendisiplinkan masyarakat dengan skor kredit buruk,” tulis peraturan tersebut.
Para netizen yang melihat berita tersebut menyatakan ketidaksenangan mereka karena pelanggaran orang tua hukuman ditimpakan pada anak-anaknya.
Pada bulan Maret, rezim mengumumkan telah bahwa mulai 1 Mei, negara akan menerapkan larangan perjalanan bagi orang-orang dengan perilaku-perilaku buruk yang telah tercatat.
Di Provinsi Guangdong baru-baru ini, pihak berwenang mengumumkan akan melacak pengendara yang melanggar lampu merah atau tidak sopan di perlintasan pejalan kaki. Rekaman tersebut akan dimasukkan ke WeChat, platform media sosial populer, yang kemudian akan mengirimkan informasi tersebut ke lembaga skor kredit, untuk membatasi pembelian dan pinjaman online.
Sistem kredit sosial, yang dijadwalkan sepenuhnya berjalan pada tahun 2020, akan semakin berada dimana-mana. Pengumuman kebijakan 2016 dari otoritas-otoritas pusat telah menguraikan pembatasan-pembatasan yang dipaksakan pada hampir setiap aspek kehidupan warga negara dengan nilai kredit rendah, dari pembelian asuransi hingga jenis rumah yang dapat dimiliki seseorang.
Surat kabar Beijing News melaporkan tahun lalu bahwa 17 orang dilarang mendaftar ke perguruan tinggi karena mereka menolak masuk dinas militer. (ran)
Rekomendasi video :
https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s
ErabaruNews
