Epochtimes.id- Sejumlah anggota DPR RI mengecam keras penindasan yang dialami oleh muslim etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Sebagaimana diketahui, penindasan ini dilakukan oleh rezim Komunis Tiongkok.
Hal demikian disampaikan oleh anggota DPR RI saat Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Sidang paripurna ini dipimpin oleh dua pimpinan DPR RI, yakni Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto.
Adapun pihak pemerintah yang hadir mewakili Presiden RI pada rapat paripurna ini adalah Menteri Pertahanan RI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Wakil Menteri Luar Negeri AM.Fachir.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie menyerukan kepada pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah terhadap yang dialami Muslim Uighur di Tiongkok soal pelanggaran HAM.
BACA JUGA : Kesaksian Etnis Uighur yang Lolos dari “Kamp Pendidikan Ulang” di Xinjiang
Menurut anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat ini, Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan berprinsip politik bebas dan aktif serta anggota OKI (organisasi Konfrensi Islam) turut menghentikan penindasan oleh Muslim Uighur.
“Pemerintah agar melakukan langkah-langkah supaya hal-hal ini cepat dihentikan, tidak terjadi lagi di belahan bumi yang melanggar HAM,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta dari Fraksi PKS menegaskan bahwa saat ini muslim suku Uighur di Xinjiang, Tiongkok mengalami perlakukan pelanggaran terhadap hak asasi, keyakinnan dan kebudayaan mereka.
BACA JUGA : Ulasan PKT Maling Teriak Maling yang Merugikan Warga Etnis Uighur Xinjiang
Sukamta kemudian menyayangkan, tidak melihat satu pun berita terkait reaksi dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap DPR RI segera berkomunikasi dengan pemerintah RI agar memberikan respon secukupnya.
Apalagi, tambah Sukamta, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, diharapkan bisa menolong dan membantu terhadap umat Islam di Tiongkok. Menurut Sukamta, jumlah umat Islam di Tiongkok mencapai 60 juta jiwa. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok semestinya menghormat HAM muslim Uighur.
“Mereka (Uighur) mendapatkan perlakuan yang melanggar kebudayaannya, hak asasi manusianya dan keyakinannya, kami berharap pemerintah China bisa menghormati keyakinan itu,” harapnya.
BACA JUGA : PKT Memperketat Pengawasan Xinjiang Menyebabkan Ribuan Muslim Uighur Hilang
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Al-Muzammil Yusuf menyatakan bahwa berdasarkan berita terakhir sejak Agustus dan hingga saat ini, Komite HAM PBB menyatakan telah terjadi penahanan di kamp konsentrasi terhadap satu juta muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
Menurut Muzammil, muslim suku Uighur di Tiongkok ditahan tanpa melalui proses hokum. Bahkan, rezim komunis Tiongkok mengharuskan Muslim Uighur mengganti nama Islam mereka. Lebih parah lagi, muslimah Uighur dilarang mengenakan busana Muslimah.
Lebih rinci pada kesempatan itu, menjelaskan bahwa Muslim Uighur diharuskan meneriakkan slogan pro komunisme. Tak hanya itu, muslim Uighur mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan di kamp konsentrasi. Lebih lagi, muslim Uighur yang menggelar kegiatan keagamaan selalu dicurigai.
Atas dasar demikian, Muzammil menegaskan, berdasrkan perintah Konstitusi RI dalam pembukaan UUD RI, agar pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
Oleh karena itu, melalui forum tertinggi DPR RI ini, Muzammil meminta kepada Kementerian Luar Negeri agar memberikan klarifikasi tentang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meminta penjelasan kepada pemerintahan Tiongkok atau Kedubes RRT di Indonesia tentang peristiwa yang dialami muslim Uighur.
“Pada kesempatan ini, kami secara resmi menyatakan, meminta Kemenlu untuk memberikan keterangan tertulis kepada DPR RI dan seluruh anggota, karena ini forum tertinggi dan yang berhak tak hanya seluruh komisi tapi seluruh anggota DPR RI untuk mengetahuinya, demikian permintaanya,” harapnya. (asr)
Video Rekomendasi :
Atau anda menyukai ini
