Epochtimes.id- Calon Presiden Prabowo Subianto yang berlaga di Pemilu Presiden mendatang menjadikan tema kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat dalam visi serta misinya. Jaminan ini akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku .
Hal demikian disampaikan oleh Prabowo dalam Pidato Kebangsaan dengan visi-misi Indonesia Menang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Berdiri di samping Prabowo, Sandiaga Uno. Pidato ini juga dihadiri oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman dan pendukung Koalisi Indonesia Adil Makmur.
“Untuk menjamin demokrasi, kami akan menjamin semua hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar kita terutama kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers,” kata Prabowo.
Tak hanya media massa, Prabowo berjanji akan menjamin tindak menindak terhadap pihak-pihak oposisi jika nantinya tak sependapat dengan pemerintah.
“Kita akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi yang bisa saja berseberangan berpendapat dengan pemerintah,” imbuhnya.
Selain itu, Prabowo menyatakan akan menerima dengan baik segala macam kritikan.
Bagi Prabowo, kritikan yang disampaikan kepada pemerintah sebagai dorongan perbaikan langkah-langkah pemerintah agar tak melenceng jauh.
“Kita akan terima kritik sebagai upaya mengendalikan diri agar kita tak salah jalan, bagi kami kritik adalah justru mengamankan jalan pemerintah RI,” katanya.
Prabowo menegaskan, pemerintah Indoensia harus melayani kepentingan rakyat. Tegasnya, pemerintah tak boleh mengerjai rakyatnya sendiri. Prabowo juga berjanji menjamin semua tokoh agama terutama ulama yang harus dihormati dan bebas dari ancaman persekusi.
Menantu Presiden RI ke-2, Soeharto ini memastikan tidak ada intervensi dan politisasi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air.
Lebih jauh Prabowo menegaskan, hukum di Indonesia nantinya tidak akan pandang bulu dan tebang pilih. Pasalnya, keadilan harus untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang kuat dan punya uang.
“Kami pastikan tak ada intervesi hukum, Untuk memberantas korupsi, kami akan perkuat KPK, kepolisian, kejaksanaan dan kehakiman. Kami juga akan tingkatkan akuntablitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah,” ujarnya. (asr)
