Australian Associated Press
Epochtimes.id- Seorang pengusaha dan donator politik asal Tiongkok, Huang Xiangmo ditolak menjadi warga negara Australia. Dia sebelumnya tinggal di Sydney dengan status permanent resident.
Pejabat Australia menyebutkan kegagalan Huang memiliki pasport Australia. Putusan ini membuat Huang kini terdampar di Beijing.
Huang telah diberitahu terkait permohonannya untuk menjadi warga negara Australia telah ditolak secara resmi. Selain itu, izin tinggal dirinya dengan permanen resident juga dibatalkan, sebagaimana dilaporkan dua media Australia, The Sydney Morning Herald (SMH) dan The Age.
SMH tidak melaporkan alasan keputusan tersebut tetapi mengutip pernyataan Kementerian Dalam Negeri, yang mengawasi aplikasi visa, mengatakan Huang “tidak layak” untuk tinggal di Australia.
Perwakilan kementerian dan juru bicara Menteri Imigrasi David Coleman keduanya menolak berkomentar.
Perdana Menteri Scott Morrison ketika ditanya tentang Huang, yang dalam beberapa tahun terakhir muncul sebagai salah satu donator politik terbesar Australia, mengatakan ia tidak akan mengomentari “masalah sensitif”.
BACA JUGA : Senator Australia Mundur di Tengah Kontroversi Skandal Berkomplot dengan Tiongkok
“Pemerintah selalu bertindak konsisten dengan saran yang kami terima dan itulah yang terjadi pada kesempatan ini,” katanya kepada wartawan.
Pengusaha yang berpihak kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah sosok donator untuk Partai Buruh dan Koalisi. Dia telah tinggal di Sydney bersama istri dan anak-anaknya sejak 2011 silam.
Huang Xiangmo sempat menjadi berita utama pada tahun 2017 silam ketika terungkap bahwa perusahaannya membayar tagihan firma hukum pribadi mantan senator Partai Buruh Sam Dastyari.
Bahkan, senator Partai Buruh ini hadir di samping Huang Xiangmo pada konferensi pers untuk media corong PKT di mana dia mendukung sikap Beijing di Laut Cina Selatan. Sikap ini justru bertentangan dengan posisi Partai Buruh.
Kasus lainnya, terungkap Huang dikunjungi oleh pemimpin oposisi Bill Shorten pada Maret 2016. Shorten mencari sumbangan untuk kampanye iklan pada saat itu.
Media melaporkan pada saat itu bahwa pemimpin ALP meminta “jumlah yang signifikan” dari Huang.
Huang pernah mengatakan kepada koran Partai Komunis Tiongkok (PKT) bahwa “tuntutan politik dan sumbangan politik” harus dikaitkan.
BACA JUGA : Khawatir Campur Tangan Tiongkok, Australia Bakal Melarang Dana Sumbangan Politik dari Asing
Huang adalah orang yang menjadi sorotan bagi dinas intelijen Australia karena hubungannya dengan PKT, termasuk bagaimana ia adalah Kepala Organisasi Sydney yang terkait dengan Departemen Pekerjaan Front Persatuan — lembaga lobi politik dan agensi propaganda PKT. Organisasi itu adalah Dewan Australia untuk Promosi Reunifikasi Damai Tiongkok (ACPPRC), telah dikritik sebagai kelompok terdepan untuk PKT.
Menurut Hamilton, ACPPRC memiliki hubungan dengan Dewan Tiongkok untuk Promosi Reunifikasi Nasional yang Damai – sebuah agen di biro ketiga Departemen Pekerjaan Depan Bersatu PKT yang bertugas melakukan operasi pengaruh di antara komunitas etnis Tionghoa di luar negeri.
Sejatinya, Front Bersatu telah menjadi alat utama untuk perang propaganda PKT sejak zaman Mao Zedong dan terus merekrut staf yang ditempatkan di kedutaan besar Tiongkok di seluruh dunia.
Sebelum hengkangnya mantan perdana menteri, pemerintah Turnbull memperkenalkan Undang-Undang baru yang melarang sumbangan dan lembaga hukum asing yang bertujuan untuk menghalangi intervensi asing dan kegiatan spionase di Australia.
Larangan sumbangan asing mulai berlaku pada 1 Januari tahun ini dan pendaftaran untuk agen asing, yang dibuat berdasarkan Skema Transparansi Pengaruh Luar Negeri (FITS) yang baru. Aturan ini telah berlaku sejak 10 Desember tahun lalu.
Sejauh ini, belum ada lembaga asing yang mendaftar. Lembaga asing yang beroperasi di Australia telah diberikan tenggang waktu tiga bulan untuk mendaftar diri dengan aturan FITS oleh pemerintah federal. (asr)
Ditulis oleh James Burke, Melanie Sun dar The Epcoh Times dan Reuters.
