Pengacara HAM Tiongkok Mengkritik Pihak Komunis Tiongkok karena Menutupi Wabah Pneumonia Novel Coronavirus

Olivia Li – The Epochtimes

Pengacara hak asasi manusia Tiongkok yang terkenal Xie Yanyi menulis surat kepada Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada tanggal 20 Januari 2020 yang isinya menuntut Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok dan Komisi Kesehatan Kota Wuhan mempublikasikan informasi penting mengenai Coronavirus baru yang menyebar di seluruh Tiongkok.

Xie Yanyi mengatakan kepada The Epoch Times berbahasa Mandarin bahwa sebelum pihak berwenang mengumumkan kasus baru pada  tanggal 20 Januari 2020, warga Tiongkok tidak tahu apa yang terjadi di Wuhan. Sementara Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan telah lama memulai penyaringan penumpang dari pusat kota Wuhan, tempat wabah itu bermula.

“Di seluruh Tiongkok, rakyat melanjutkan kehidupan sehari-harinya, seolah-olah tidak ada krisis sama sekali. Kami menganggap sudah cukup untuk jenis penyamaran seperti ini,” kata Xie Yanyi.

Pneumonia virus merebak pada bulan Desember 2019. Pada tanggal 9 Januari 2020, pihak berwenang kesehatan Tiongkok mengumumkan bahwa penyakit itu disebabkan oleh jenis Coronavirus baru.

Pada tanggal 10 Januari 2020, pihak berwenang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang jelas adanya penularan dari manusia ke manusia.

Kemudian, pada tanggal 11 Januari 2020, pakar medis Wang Guangfa mengklaim di media yang dikelola pemerintah bahwa penyakit itu “sudah terkendali.”

Pada tanggal 15 Januari 2020, pihak berwenang mengubah pendapatnya, dan mengatakan “tidak dapat dikesampingkan adanya penularan manusia ke manusia yang terbatas.”

Pada tanggal 20 Januari 2020, Wuhan tiba-tiba melaporkan lusinan kasus baru.

Dalam suratnya kepada pihak berwenang  kesehatan Tiongkok, Xie Yanyi menyebutkan bahwa sebelum tanggal 19 Januari 2020, laporan berita mengenai pneumonia Wuhan adalah jarang dan sebagian besar muncul di situs berita online yang kurang berpengaruh. 

Satu-satunya laporan yang ditemukannya di situs yang relatif terkenal adalah berasal portal berita Tiongkok NetEase (163.com) tanggal 4 Januari 2020 dan berjudul: “Tujuh Kasus Tersangka Pneumonia di Hong Kong, Pemerintah Daerah Memulai Meningkatkan Respons Serius.”

Xie Yanyi mengutip sebuah laporan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Medis Imperial College London untuk Analisis Penyakit Infeksi Global, di mana para peneliti menggunakan pemodelan statistik untuk memperkirakan bahwa mungkin ada 1.723 kasus di Wuhan pada tanggal 12 Januari 2020.

Xie Yanyi menuliskan, bahwa tidak sampai tanggal 19 Januari 2020, portal berita Tiongkok Sina menerbitkan sebuah artikel yang mengumumkan bahwa ‘tim respons wabah’ dibentuk oleh Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada tanggal 1 Januari 2020, dan Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok baru-baru mengirim para ahli ke berbagai provinsi untuk memberikan panduan mengenai pengendalian penyakit menargetkan pneumonia akibat infeksi Coronavirus.

Xie Yanyi menyerukan pihak berwenang untuk mengungkapkan informasi penting, seperti, saat pasien pertama didiagnosis, perincian rencana tanggap darurat di tingkat nasional dan setempat, langkah-langkah pencegahan untuk digunakan di tempat umum, pedoman apa yang harus diikuti warganegara Tiongkok untuk meminimalkan risiko infeksi, dan alasan utama untuk tidak mengungkapkan wabah secara tepat waktu.

“Saya memiliki dasar hukum untuk menuntut pengungkapan ini,” tulis Xie Yanyi, mengutip artikel hukum dari konstitusi Tiongkok; Peraturan mengenai Informasi Terbuka Pemerintah; Hukum Tanggap Darurat; dan Peraturan mengenai Respons terhadap Darurat Kesehatan Masyarakat.

Berbicara kepada Epoch Times berbahasa Mandarin, Xie Yanyi mengatakan, “Cara pihak berwenang Tiongkok menangani kasus ini, termasuk Kementerian Kesehatan dan departemen terkait, pemerintah Provinsi Hubei menunjukkan pengabaian total terhadap kehidupan manusia, yang merupakan kelalaian tugas dan kejahatan yang serius.”

Xie Yanyi menambahkan bahwa rakyat memiliki hak dasar untuk mengetahui informasi penting mengenai kehidupan, keselamatan, dan kesehatannya. Itu adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, yang mendahului semua hak lainnya.

“Pejabat yang terlibat langsung tidak tahu malu. Mereka tidak memiliki pedoman. Itu di luar imajinasi orang. Kami katakan bahwa mereka yang sanggup melakukan kejahatan seperti itu, tidak memiliki peri kemanusiaan di dalam dirinya. Saya akan menanyakan apa motif mereka dalam menutupi kebenaran,” kata Xie Yanyi.

Xie Yanyi menunjukkan bahwa pihak berwenang Tiongkok melakukan kesalahan yang sama yang dilakukannya selama wabah SARS tahun 2003.

“Mereka belum belajar dari kesalahan masa lalu, yang menyebabkan bahaya besar bagi kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Seseorang harus bertanggung jawab atas ini. Mereka yang bertanggung jawab untuk menutup-nutupi harus diadili,” kata Xie Yanyi. (vv)

Video Rekomendasi :