Epochtimes.com
Kepala pemerintahan tertua di dunia, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah Senin (24/2/20200.
Selanjutnya, Raja Malaysia, Abdullah mengumumkan bahwa semua posisi administrasi, termasuk wakil perdana menteri, menteri, wakil menteri dan sekretaris politik juga telah diberhentikan pada hari yang sama.
Kepala Sekretaris Negara Malaysia, Mohd Zuki Ali menyatakan Raja Malaysia telah menerima pengunduran diri Mahathir setelah bertemu dengan politikus sepuh tersebut.
Namun, menurut Zuki, Raja sekaligus menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri sementara sampai pemerintahan baru dibentuk.
Indeks bursa saham Malaysia FTSE (FBM KLCI) pada perdagangan Senin (24/2) tercatat anjlok 2,54% ke level 1.491,54. Hal tersebut sejalan dengan kondisi panas politik di negeri jiran setelah Mahathir Mohamad mengumumkan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Mahathir, 94, adalah perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, pengunduran dirinya berarti koalisi pemerintah negara itu, Pakatan Harapan juga ikut bubar.
Dalam pemilihan umum Malaysia pada Mei 2018, Mahathir memimpin koalisi Pakatan harapan yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat, Partai Aksi Demokratis, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Parti Amanah Negara, mengalahkan Barisan Nasional yang telah berkuasa selama 61 tahun.
Mahathir kemudian menjadi perdana menteri, dan dia adalah pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia.
Menurut perjanjian Pakatan Harapan, Mahathir akan mengundurkan diri setelah dua tahun menjabat sebagai perdana menteri (Mei 2020), kemudian menyerahkan jabatan itu ke Anwar Ibrahim, pemimpin Partai Keadilan Rakyat. Seperti diketahui, Pakatan Harapan telah sepakat bahwa Anwar akan menggantikan Mahathir pada Mei 2020.
Namun, rencana penyerahan kekuasaan ini terus dilanda ketidakpastian yang berpuncak pada drama politik yang saat ini sedang berlangsung.
Dalam beberapa hari terakhir, tanda-tanda perselisihan telah muncul di dalam tubuh Pakatan Harapan. Anwar sendiri sudah bersuara mengecam pengkhianatan politik ini.
Melansir laman Reuters, ketidakpastian politik melanda Malaysia setelah muncul kabar Mahathir akan mengumumkan pembentukan koalisi baru. Namun demikian, pembentukan pemerintahan baru itu tidak termasuk Anwar Ibrahim.
Keputusan Mahathir itu diikuti dengan mundurnya 26 anggota dewan Fraksi Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), partai besutan Mahathir, dari koalisi Pakatan Harapan.
Sesaat sebelum pengunduran diri Mahathir pada hari Senin, Anwar dilaporkan berbicara dengan Mahathir di kediaman Perdana Menteri, tetapi ia tidak mengungkapkan kepada publik apa yang dibicarakan oleh keduanya.
Selain itu, 11 anggota dewan dari partai pengusung Anwar Ibrahim, Partai Keadilan Rakyat (PKR) juga ikut keluar dari koalisi dan membentuk blok independen.
Pakatan Harapan terdiri dari empat partai, dengan 119 kursi di Parlemen. Koalisi Pakatan Harapan juga didukung oleh Partai Warisan Sabah yang memiliki 10 kursi, menguasai kursi mayoritas di palemen dari total 222 kursi. Namun dengan keluarnya 26 anggota parlemen Fraksi Partai Pribumi Bersatu Malaysia dan 11 anggota parlemen PKR, maka koalisi PH kini hanya memiliki 102 kursi di parlemen. Ini berarti koalisi tersebut kekurangan 10 kursi untuk bisa menempati mayoritas 112 kursi di parlemen Malaysia.
Selain itu, tidak jelas apakah Mahathir, yang mengajukan pengunduran dirinya, dapat membentuk pemerintahan baru dengan dukungan pihak lain.
Hu Yishan, seorang peneliti senior di Institut Urusan Internasional Singapura, mengatakan kepada CNA-Central News Agency –Taiwan, bahwa situasi politik Malaysia saat ini cukup kacau, dan ada desas-desus di arena politik Malaysia dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya bahwa Pakatan Harapan saat ini sekilas tampak dalam kehancuran, tetapi kuncinya masih terletak pada apakah Anwar dapat menstabilkan situasi dan mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya.
Jika tidak ada yang bisa mendapatkan mayoritas kursi di Parlemen dan membentuk pemerintahan baru, maka Malaysia harus segera menyelenggarakan pemilu awal. (jon)
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan sebuah konferensi pers di kantor perdana menteri di Putrajaya, pada 13 Agustus 2018. (Manan Vatsyayana / AFP / Getty Images)
