Frank Fang
Hujan gas air mata kembali memenuhi udara Hong Kong pada Minggu 24 Mei 2020 setelah sempat berbulan-bulan tenang selama awal masa pandemi.
Kini, demonstran Hong Kong kembali turun ke jalan-jalan meskipun ada pandemi untuk menyuarakan perlawanan mereka terhadap proposal Beijing atas Rancangan Undang-Undang “Keamanan Nasional.” RUU itu dipresentasikan pada Kongres Rakyat Nasional Komunis Tiongkok minggu ini. RUU itu turut mem-bypass kewenangan dewan legislatif Hong Kong. Sedangkan pengesahannya akan melindungi Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa dari kritikan orang-orang di kota semi-otonom Hong Kong.
Beijing mengumumkan rincian RUU itu pada Jumat 22 Mei 2020. Isinya mencakup skenario memungkinkan menempatkan agen keamanan pusat Komunis Tiongkok yang diberikan yurisdiksi atas masalah-masalah di Hong Kong. Undang-undang tersebut mendapat kecaman langsung dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, dan Taiwan.
Sebagai tanggapan, Netizen Hong Kong menyerukan aksi turun ke jalan dari kawasan Causeway Bay ke Wan Chai mulai pukul 13.00 waktu setempat pada Minggu 24 Mei.
Demonstran tidak mendapatkan persetujuan dari polisi dengan dalih aturan social distancing yang mencegah pertemuan lebih dari delapan orang yang masih berlaku hingga awal Juni untuk mencegah penyebaran virus Komunis Tiongkok, biasa dikenal sebagai novel coronavirus.
Sebelum pawai dimulai, sejumlah besar polisi terlihat berkumpul di Causeway Bay, termasuk patroli di stasiun metro lokal tempat mereka menghentikan orang-orang untuk diperiksa.
Polisi akhirnya menembakkan gas air mata yang pertama sekitar pukul 13.30 siang waktu setempat di luar pusat perbelanjaan lokal Hysan Place di Causeway Bay dalam upaya untuk membubarkan demonstran. Penangkapan pertama dilakukan sekitar 20 menit kemudian.
Largest public Hong Kong protest gathering since the start of #COVID outbreak. #HKers defy 8-person-max group gathering rule to protest against China’s recent #NationalSecurityLaw plan, which effectively erases one country, two systems. pic.twitter.com/oGxRCKf06H
— The Epoch Times Hong Kong (@EpochTimesHK) May 24, 2020
Polisi Hong Kong kini sudah menangkap lebih dari 7.500 orang sejak Juni tahun lalu — awal dari gerakan anti-Partai Komunis Tiongkok dan gerakan pro-demokrasi yang memicu RUU ekstradisi kontroversial sepenuhnya dicabut.
Pukul 14.30 waktu setempat, pemerintah Hong Kong mengeluarkan pernyataan yang melabeli bahwa “perusuh” sudah melemparkan barang-barang kepada petugas polisi dan memblokir jalan dengan benda-benda lain-lain. Pengumuman itu menambahkan bahwa polisi menggunakan “kekuatan minimum yang diperlukan, termasuk gas air mata” untuk membubarkan apa yang disebut polisi dengan istilah “perusuh.”
Selanjutnya polisi menembakkan beberapa putaran gas air mata dan semprotan merica. Jurnalis yang meliput aksi protes itu juga terkena dampaknya.
The Epoch Times Hong Kong melaporkan bahwa wartawan turut disemprot dengan merica oleh polisi di Canal Road Flyover, sebuah jembatan di Causeway Bay sekitar pukul 14.45 siang waktu setempat.
“Heaven Will Destroy the CCP” (天滅中共) signs featured at #HongKongProtests alongside the emblematic raised-hand ✋ for their 5 key demands. #NationalSecurityLaw#ccpsecuritylaw#StandWithHongKong pic.twitter.com/v3MKzoBtln
— The Epoch Times Hong Kong (@EpochTimesHK) May 24, 2020
Sementara itu, kendaraan lapis baja polisi dan meriam air terlihat bergerak menuju kawasan Causeway Bay.
The Epoch Times Hong Kong melaporkan, pada pagi harinya polisi setempat sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan para pemrotes. Polisi sudah menyiagakan kendaraan meriam air pyang diparkir di luar Kantor Penghubung Hong Kong.
Sekitar pukul 15.20 sore waktu setempat, sebuah kendaraan meriam air polisi menembakkan air ke arah demonstran dan wartawan di dekat Canal Road Flyover.
Aksi Protes di Pagi Hari
Sejumlah anggota dari berbagai elemen termasuk partai-partai pro-demokrasi Hong Kong, Liga Sosial Demokrat, Neo Demokrat, Partai Buruh, dan Aliansi yang Mendukung Gerakan Demokrasi Patriotik di Tiongkok beraksi di luar Kantor Penghubung Hong Kong — kantor perwakilan Beijing di Hong Kong pada Minggu pagi.
Kelompok-kelompok itu memegang spanduk dan poster yang menyuarakan penentangan mereka terhadap hukum keamanan nasional Komunis Tiongkok. Aturan itu dinilai bakal melenyapkan janji-janji yang dibuat antara pemerintah Inggris dan Komunis Tiongkok di bawah Deklarasi Bersama Sino-Inggris.
Pengunjuk rasa dalam aksinya mengulangi “lima tuntutan” yang sudah berlangsung lama dari demonstrasi sebelumnya, termasuk untuk hak pilih universal dan penyelidikan independen terhadap kekerasan aparat kepolisian.
Lee Cheuk-yan, Ketua aliansi mengatakan kepada media setempat bahwa Beijing sedang “menggali kuburnya sendiri” dengan mengajukan Undang-Undang keamanan nasional.
Leung Kwok-hung yang juga mantan anggota parlemen dan salah satu pendiri Liga Sosial Demokrat, mengatakan undang-undang itu akan merengut kebebasan berbicara warga Hongkong.
Baru-baru ini, lebih dari 200 anggota parlemen dan tokoh dari 23 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa hukum Komunis Tiongkok adalah “Pelanggaran nyata dari Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.”
Beijing Mendorong RUU Lagu Kebangsaan Komunis Tiongkok
Aksi protes pada hari Minggu itu awalnya direncanakan sebagai penolakan terhadap upaya pemerintah Hong Kong untuk terus maju dengan pembacaan kedua dari Undang-Undang lagu kebangsaaan kontroversial, yang dijadwalkan pada 27 Mei di Dewan Legislatif Kota (LegCo) Hong Kong.
Jika disahkan, undang-undang menetapkan bahwa siapa pun di Hong Kong dinyatakan bersalah atas tindakan seperti “menyanyikan lagu kebangsaan dengan cara yang terdistorsi atau tidak sopan” dapat menghadapi denda hingga HK $ 50.000 dan tiga tahun kurungan penjara.
Undang-Undang lagu kebangsaan komunis Tiongkok di Hong Kong diamanatkan oleh Beijing pada akhir 2017, ketika panitia tetap legislatif stempel Komunis Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, mengadopsi keputusan untuk menambahkan Undang-Undang ke Lampiran III Hukum Dasar Hong Kong.
Setelah undang-undang nasional Komunis Tiongkok ditambahkan ke Lampiran III dalam mini konstitusi Hong Kong, pemerintah Hong Kong dapat melewatinya melalui undang-undang lokal Daerah Administratif Khusus (SAR), atau kepala eksekutif kota mem-Baypass legislatif dengan mengeluarkan pemberitahuan hukum dalam Lembaran Negara. Sehingga membuka jalan bagi hukum untuk diterapkan secara verbal.
Pada awal Mei tahun ini, pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengumumkan bahwa anggota parlemen lokal harus memprioritaskan mengesahkan undang-undang lagu kebangsaan. Ia membelanya sebagai Undang-Undang yang “tepat” selama briefing mingguan.
Rancangan Undang-Undang lagu kebangsaan Komunis Tiongkok itu juga menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi.
Pada bulan Maret 2019, LSM Inggris Hong Kong Watch mengeluarkan sebuah laporan, mengatakan bahwa undang-undang semacam itu akan menjadi “suatu pelanggaran kebebasan berekspresi yang mengerikan.” Disebutkan soal definisi yang samar tentang “penghinaan” pada Undang-Undang itu “tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar aturan hukum.” (asr)
Ikuti Frank di Twitter: @HwaiDer
FOTO : Demonstran anti-pemerintah melarikan diri dari gas air mata selama pawai menentang rencana Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada 24 Mei 2020. (Tyrone Siu / Reuters)
Video Rekomendasi :
