Cathy He dan Eva Fu
Pemerintahan Donald Trump pada 7 Agustus 2020 menjatuhkan sanksi kepada pemimpin Hong Kong Carrie Lam serta 10 pejabat Hong Kong dan Tiongkok lainnya karena merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong.
Selain Carrie Lam, enam pejabat Hong Kong lainnya dikenai sanksi, termasuk mantan kepala polisi Hong Kong dan kepala polisi Hong Kong saat ini, serta sekretaris keamanan dan keadilan Hong Kong. Empat pejabat Tiongkok juga menjadi sasaran, termasuk kepala Kantor Penghubung, kantor perwakilan Beijing di Hong Kong, dan kepala kantor pemerintah pusat untuk menangani urusan Hong Kong di Beijing.
Sanksi tersebut membekukan aset yang berada di Amerika Serikat yang dimiliki pejabat tersebut, dan umumnya melarang warga Amerika Serikat berbisnis dengan mereka.
Tindakan tersebut diberlakukan sebagai tanggapan atas penerapan undang-undang keamanan nasional untuk Hong Kong oleh Beijing, yang menyebabkan meningkatnya kendali otoriter atas Hong Kong, kata pemerintahan Donald Trump.
“Undang-undang ini, yang konon diberlakukan untuk ‘menjaga’ keamanan Hong Kong, sebenarnya adalah alat penindasan Partai Komunis Tiongkok,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan dalam pernyataan pada hari Jumat, menambahkan bahwa Beijing ingkar janji untuk menegakkan otonomi Hong Kong setelah penyerahan kedaulatan Hong Kong dari pemerintahan Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997.
Pada bulan sejak undang-undang itu berlaku, pemerintah Hong Kong meningkatkan upaya untuk mengekang kebebasan Hong Kong. Pihak berwenang menunda pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada bulan September ini selama satu tahun, mengutip ketakutan akan COVID-19, dan mendiskualifikasi 12 calon pro-demokrasi yang memenangkan suara di pemilihan pendahuluan yang tidak resmi untuk memilih calon dari masing-masing partai.
Slogan-slogan unjuk rasa yang populer juga dilarang.
Pada l 6 Agustus, pemerintah mendakwa 24 pendukung pro-demokrasi yang menghadiri acara untuk memperingati para korban penumpasan brutal oleh Beijing terhadap unjuk rasa di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, menuduh mereka “sengaja mengambil bagian dalam pertemuan yang tidak sah.”
Polisi telah melarang acara tersebut tahun ini karena adanya pandemi, meskipun banyak warga Hong Kong masih muncul sesuai jadwal setempat lokasi dengan penuh tantangan.
Sejumlah pendukung demokrasi, termasuk mereka yang tinggal di luar Hong Kong, juga didakwa melanggar undang-undang baru itu.
Mike Pompeo mengatakan bahwa Carrie Lam dan enam anggota pemerintahannya, diberi sanksi atas perannya dalam membangun dan melaksanakan hukum keamanan nasional, dan juga untuk “memaksa, menangkap, menahan, atau memenjarakan individu” di bawah hukum tersebut.
Mike Pompeo berkata para pejabat Tiongkok, yang adalah pejabat tertinggi Partai Komunis Tiongkok yang mengesahkan kebijakan Hong Kong, diberi sanksi karena terlibat dalam tindakan yang “mengancam perdamaian, keamanan, stabilitas, atau otonomi Hong Kong.”
Di antara mereka yang dijatuhi sanksi tersebut adalah Zheng Yanxiong, orang yang ditunjuk Beijing untuk memimpin biro keamanan nasional yang baru di Hong Kong. Biro keamanan nasional itu didirikan di bawah hukum baru, dan langsung bertanggung jawab kepada Beijing. Biro keamanan nasional alah kebal hukum pemerintah Hong Kong dan melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum.
Target lain, Zhang Xiaoming adalah wakil direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, agen teratas Beijing untuk menangani urusan wilayah Hong Kong dan Makau.
Zhang Xiaoming berulang kali membela kebijakan Beijing di Hong Kong dan membela hukum keamanan nasional, menyebutnya sebagai “urusan internal” Tiongkok.
Dalam mengumumkan sanksi tersebut, Menteri Keuangan Steven T. Mnuchin mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Amerika Serikat mendukung rakyat Hong Kong dan kami akan menggunakan alat dan otoritas kami untuk menargetkan mereka yang merusak otonomi Hong Kong.”
Sanksi tersebut diterapkan untuk memenuhi perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh
Presiden Donald Trump pada tanggal 16 Juli, yang mengakhiri status khusus Hong Kong dengan Amerika Serikat, setelah pemerintah Amerika Serikat menganggap Hong Kong tidak lagi mendapat otonom yang memadai dari Tiongkok Daratan.
Pada hari itu, Donald Trump juga menandatangani undang-undang yang akan memberikan sanksi kepada pejabat dan bank yang terlibat dalam penghancuran kebebasan Hong Kong.
Pemerintahan Donald Trump baru-baru ini meningkatkan tindakannya melawan ancaman Beijing. Pada Juli lalu, Amerika Serikat memberi sanksi kepada beberapa pejabat Partai Komunis Tiongkok atas perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang. Pada tanggal 7 Agustus, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang Amerika Serikat melakukan transaksi dengan pemilik TikTok dan WeChat, ByteDance, dan Tencent Holdings. Larangan itu akan berlaku dalam 45 hari.
Anggota parlemen Amerika Serikat menyambut baik sanksi tersebut. Senator Marco Rubio (R-Fla.) dalam sebuah pernyataan mengatakan Carrie Lam “berulang kali menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah budak yang setia kepada pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok daripada sebagai seorang pelindung otonomi Hong Kong.”
Gordon Chang, ahli Tiongkok dan penulis “The Coming collapse of China,” mengatakan bahwa pejabat tersebut cenderung mengatur ulang urusan mereka sehingga sanksi tersebut tidak akan berdampak praktis pada mereka.
Meskipun demikian, sifat simbolis dari gerakan ini adalah bermakna: “Apa yang kami tunjukkan adalah bahwa Amerika Serikat akan mendukung rakyat Hong Kong,” kata Gordon Chang.
“Beijing benar-benar membenci hal ini, Kami harus ingat bahwa untuk pemimpin komunis, simbolisme terkadang lebih penting daripada hakikat, dan ini adalah salah satu kasus itu,” kata Gordon Chang kepada NTD, afiliasi The Epoch Times, dalam sebuah wawancara pada tanggal 7 Agustus.
Carrie Lam sebelumnya mengatakan pada konferensi pers tanggal 31 Juli bahwa ia tidak memiliki aset di Amerika Serikat, dan tidak punya rencana untuk bepergian ke Amerika Serikat.
Saat ditanya mengenai kemungkinan sanksi terhadap pejabat Hong Kong, Carrie Lam menjawab bahwa ia akan “menertawakan” gagasan itu dan bahwa tindakan semacam itu adalah “tidak masuk akal dan tidak logis.” (Vv/asr)
Video Rekomendasi :
