Lebih dari 200 Sarjana di Inggris Diselidiki Atas Keterlibatan Transfer Teknologi Militer ke Komunis Tiongkok

Zheng Gusheng

Setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden berkuasa, serangan balik Amerika Serikat terhadap Komunis Tiongkok melambat, tetapi pemerintah Inggris mulai meningkatkan tindakannya. Beberapa hari yang lalu, MI6 Inggris  mulai menyelidiki sejumlah besar sarjana yang dicurigai mentransfer teknologi militer canggih ke Komunis Tiongkok.

“The Times” melaporkan pada Senin (8/2/2021) bahwa pemerintah Inggris sedang menyelidiki lebih dari 200 sarjana dari lebih selusin universitas di Inggris. Mereka dituduh mentransfer teknologi militer tertentu ke Komunis Tiongkok melalui apa yang disebut “pertukaran akademik” untuk membantu Komunis Tiongkok memproduksi senjata pemusnah massal.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pengadilan Inggris siap  mengeluarkan panggilan kepada para sarjana tersebut. Jika mereka terbukti melanggar Undang-Undang Kontrol Ekspor Inggris, hukuman maksimumnya adalah sepuluh tahun penjara. 

Pemerintah Inggris belum mengumumkan universitas yang terlibat. Tetapi Daily Mail melaporkan bahwa universitas paling otoritatif di Inggris terlibat.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa penyidikan dilakukan oleh ahli kontra intelijen MI6 yang diperbantukan di Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah Inggris khawatir bahwa penelitian militer tingkat lanjut, termasuk rudal hipersonik, graphene, sistem pengacau radar, teknologi siluman, robot, teknologi luar angkasa, senjata siber dan lain-lain dapat diperoleh oleh Komunis Tiongkok. Nantinya bisa digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal, atau menekan para pembangkang dan etnis minoritas seperti Uighur. 

Laporan terbaru oleh Civitas, sebuah lembaga pemikir Inggris, menunjukkan bahwa 20 universitas Inggris telah menandatangani perjanjian pertukaran dengan 29 universitas Tiongkok dan 9 perusahaan Tiongkok. Universitas dan perusahaan Tiongkok ini semuanya memiliki latar belakang militer.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Universitas Cambridge mengabaikan sanksi Amerika Serikat  terhadap Universitas Teknologi Pertahanan Nasional Komunis Tiongkok dan bekerja sama dengan yang terakhir di bidang pertahanan nasional, komunikasi dan navigasi. 

Queen Mary University of London  dan Northwestern Polytechnical University of China menjalin “kemitraan” dalam bidang teknik kedirgantaraan dan kelautan. Universitas Southampton dan Universitas Teknik Harbin telah bekerja sama  membangun kapal angkatan laut kelas dunia untuk Komunis Tiongkok. 

Imperial College London dan Strathclyde University, pemimpin dalam penelitian luar angkasa, juga menerima dana dari pedagang senjata Komunis Tiongkok atau perusahaan terkait militer.

Ketika sekolah-sekolah yang disebutkan di atas diminta keterangan soal masalah ini, mereka semua menyatakan bahwa pertukaran lintas batas bermanfaat bagi kesejahteraan sosial, dan praktik yang relevan telah sesuai dengan persyaratan hukum. 

Ketika mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berkuasa, dia mulai melawan pencurian teknologi canggih oleh Komunis Tiongkok, menggunakan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) untuk menyelidiki universitas dan lembaga penelitian di seluruh negeri.

Akibatnya terjadi  sejumlah besar pemecatan sarjana terutama orang Tiongkok, bahkan untuk memata-matai kejahatan dan dijatuhi hukuman. Menurut The Wall Street Journal, setelah pemerintahan Biden berkuasa, Departemen Kehakiman telah menyusun rancangan rencana amnesti yang memungkinkan para sarjana Amerika untuk mengungkapkan dana asing di masa lalu tanpa khawatir akan dihukum.

Selain menyelidiki akademisi yang bekerja dengan Tiongkok, Inggris baru-baru ini telah menerapkan tindakan lain terhadap Komunis Tiongkok, termasuk menghapus publisitas eksternal Komunis Tiongkok Global Television Network (CGTN) dan membuka saluran visa BNO untuk penduduk Hong Kong.

Selain itu, House of Lords Inggris mengesahkan RUU minggu lalu, yang mengharuskan Mahkamah Agung  memutuskan terlebih dahulu apakah negara yang telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Inggris bersalah melakukan genosida. 

Jika RUU tersebut  lolos menjadi undang-undang, Mahkamah Agung akan meluncurkan penyelidikan terhadap Komunis Tiongkok, dan kerjasama perdagangan antara pemerintah Inggris dan Komunis Tiongkok akan dibatasi.  (hui)