oleh He Songen
Pemerintah Morrison Australia pada Rabu (21/4/2021) membatalkan perjanjian keikutsertaan Negara Bagian Victoria dalam proyek “One Belt One Road” yang telah ditandatangani oleh Gubernur dengan komunis Tiongkok dengan tanpa sepengetahuan pemerintah Australia.
Pemerintah Australia menilai perjanjian tersebut melanggar kepentingan nasional Australia. Pihak luar percaya bahwa langkah ini akan semakin memperburuk ketegangan antara Australia dengan pemerintah komunis Tiongkok.
Menurut majalah “Times”, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne pada Rabu 21 April malam mengatakan bahwa perjanjian “One Belt One Road” menjadi batal sesuai Australian Foreign Relation Bill yang baru.
Australian Foreign Relation Bill telah disahkan oleh Parlemen Federal Australia pada 8 Desember tahun lalu.
Sejak itu, Menteri Luar Negeri Australia secara resmi memperoleh kewenangan untuk menghapus perjanjian terkait luar negeri yang ditandatangani oleh pemerintah negara bagian yang melanggar kepentingan nasional seperti “One Belt One Road”.
Laporan menyebutkan bahwa pembatalan perjanjian “One Belt One Road” antara Negara Bagian Victoria dengan komunis Tiongkok ini dapat dipandang sebagai “eksperimen” atas wewenang baru yang diberikan kepada pemerintah federal Australia.
Pemerintah federal juga mengumumkan bahwa mereka akan membatalkan dua perjanjian pendidikan pemerintah Victoria : Satu yang dicapai dengan pemerintah Iran pada tahun 2004, dan yang lainnya berkaitan dengan perjanjian yang dicapai dengan pemerintah Suriah pada tahun 1999. Kedua perjanjian ini dianggap ilegal.
Menlu Marise Payne mengatakan bahwa dirinya yakin perjanjian-perjanjian ini tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia atau dapat merugikan bagi hubungan diplomatik Australia.
Pada Oktober 2018, Pemerintah Buruh Victoria menandatangani MoU dengan komunis Tiongkok mengenai proyek “One Belt One Road” tanpa sepengetahuan pemerintah federal.
Pada Oktober 2019, ia menandatangani “perjanjian kerangka kerja” utama untuk proyek tersebut yang akhirnya memicu kritik keras dari pemerintah federal. Sejak saat itu, Gubernur Victoria Daniel Andrews dan pemerintah Morrison terlibat dalam perselisihan yang panjang.
Perjanjian tersebut akan memungkinkan pemerintah komunis Tiongkok untuk melakukan investasi di Victoria, dan perusahaan Victoria juga dapat berpartisipasi dalam proyek luar negeri komunis Tiongkok. Daniel Andrews terus berupaya membela dan mempertahankan perjanjian ini atas dasar kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah federal dan pakar keamanan nasional khawatir bahwa pemerintah komunis Tiongkok akan menggunakan perjanjian dengan pemerintah Victoria ini untuk melakukan propaganda politik, mengklaim bahwa kebijakan Tiongkok pemerintah Victoria telah decoupling dengan pemerintahan federal.
Mereka juga khawatir komunis Tiongkok menggunakan prakarsa “One Belt One Road” untuk menaikkan tingkat utang negara-negara miskin. Dengan demikian mengurangi pengaruh Australia di kawasan Indo-Pasifik.
Pada bulan Februari, Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan bahwa dia tidak melihat ada sedikitpun keuntungan bagi Australia dari perjanjian “One Belt One Road”.
Kepada media Herald Sun, Morrison mengatakan : “Saya tidak melihat sedikitpun manfaat (dari “One Belt One Road”). Jika Anda mengatakan ada manfaatnya, apa itu manfaatnya ? Dan berapa besarnya harga yang harus dibayar untuk itu ?”
Menurut data yang dipublikasikan oleh Biro Statistik Australia, sejak Victoria menandatangani “One Belt One Road”, defisit perdagangan Victoria dengan Tiongkok telah meningkat sekitar 25%, dan total nilai impor perdagangannya dengan Tiongkok telah melebihi total nilai ekspornya sebesar AUD. 42 miliar. Jika perhitungan dimulai dari tahun 2014, maka jumlah defisit perdagangan Victoria dengan komunis Tiongkok mencapai hampir dua kali lipat.
Meskipun hubungan perdagangan komunis Tiongkok dengan Australia memburuk, tetapi komunis Tiongkok masih menjadi mitra dagang bilateral terbesar bagi Victoria, tetapi jumlah ekspor Victoria ke daratan Tiongkok terus menurun, sedangkan ekspor komunis Tiongkok ke Victoria terus meningkat.
Matthew Guy, juru bicara urusan perdagangan partai oposisi Victoria kepada Sydney Morning Herald mengatakan bahwa data terbaru ini membuktikan bahwa “One Belt One Road” adalah kesepakatan sepihak dan tidak menguntungkan bagi Victoria.
“Hubungan kerja sama dengan pemerintah asing seharusnya memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, tetapi perjanjian proyek komunis Tiongkok yang ditandatangani oleh Partai Buruh itu ternyata tidak demikian. Ia hanya melayani kepentingan komunis Tiongkok dan tidak memperhitungkan kepentingan Victoria,” Matthew Guy.
Tahun lalu Morrison sudah meminta pemerintah Victoria untuk membatalkan perjanjian ini, tetapi Andrews mengabaikannya.
Menjelang pembatalan perjanjian, Morrison menegaskan kembali bahwa hanya kebijakan pemerintah federal yang dapat menentukan hubungan luar negeri. Ini adalah “prinsip yang sangat penting” dan bahwa kebijakan luar negeri Australia harus konsisten.
Bulan lalu, Gubernur Daniel Andrews mengalami kecelakaan saat berada di rumah, yang mengakibatkan beberapa tulang rusuknya patah dan gangguan pada tulang belakang. Mungkin butuh beberapa bulan untuk pulih. Wakil gubernur saat ini menjabat sebagai penjabat gubernur.
Mengenai dibatalkannya perjanjian :One Belt One Road” oleh pemerintah federal Australia, pemerintah Victoria tidak mengajukan keberatan. Seorang juru bicaranya mengatakan :
“Australia Foreign Relations Bill itu sepenuhnya urusan pemerintah federal. Namun Pemerintah Victoria akan terus bekerja keras untuk menciptakan lapangan kerja, peluang perdagangan demi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya. (sin)
