oleh Luo Ya
Suasana di mana Uni Eropa dan komunis Tiongkok sedang memberlakukan sanksi satu sama lain, pejabat perdagangan tertinggi Uni Eropa menyatakan bahwa ‘Perjanjian Investasi Komprehensif Tiongkok dengan Uni Eropa’ telah ditangguhkan.
Uni Eropa masih akan mempertimbangkan kembali hubungan komersialnya dengan komunis Tiongkok. Kritikus percaya bahwa pernyataan ini telah melenyapkan mimpi dan harapan Beijing terhadap Eropa.
Perjanjian Investasi Komprehensif Tiongkok dengan Uni Eropa yang telah menelan waktu 7 tahun dalam negosiasinya, kini malahan masuk peti es.
Kantor berita AFP yang mengutip ucapan Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis pada Selasa 4 Mei memberitakan bahwa lingkungan politik antara Uni Eropa dan komunis Tiongkok “tidak kondusif” untuk menyetujui diberlakukannya ‘Perjanjian Investasi Komprehensif Tiongkok dengan Uni Eropa’ yang dicapai pada akhir tahun 2020 lalu.
Uni Eropa telah menangguhkan upayanya untuk menyelesaikan perjanjian investasi tersebut.
Melalui 35 putaran negosiasi formal yang menelan waktu 7 tahun, komunis Tiongkok dan Uni Eropa menandatangani ‘Perjanjian Investasi Komprehensif Tiongkok dengan Uni Eropa’ pada bulan Desember tahun lalu. Setelah itu, proses selanjutnya adalah pemerintah dari negara-negara anggota Uni Eropa harus secara resmi menyetujui dan memberikan suara kepada Parlemen Eropa sebelum penerapan perjanjian.
Pada saat itu, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden belum berkuasa, Amerika Serikat mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Uni Eropa yang menandatangani perjanjian investasi tersebut.
Tidak kurang juga terdengar suara kritikan dari oposisi di dalam Uni Eropa. Ivana Karásková, Kepala Proyek Studi Tiongkok dari Asosiasi Praha untuk Urusan Internasional (AMO) pernah mengatakan, “Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Mulai sekarang hingga tahun 2022, banyak hal yang mungkin saja terjadi”.
Memasuki tahun 2021, banyak hal telah terjadi. Penindasan komunis Tiongkok terhadap otonomi Hongkong telah memicu peningkatan ketidakpuasan dari Uni Eropa. Pada bulan Maret tahun ini, Uni Eropa mengikuti jejak Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada pejabat dan entitas komunis Tiongkok yang menganiaya hak asasi manusia di Xinjiang.
Ini adalah kali pertama Uni Eropa menjatuhkan sanksi hak asasi manusia kepada komunis Tiongkok sejak Insiden 4 Juni tahun 1989 silam. Setelah itu, Beijing segera memberlakukan sanksi balasan terhadap anggota Parlemen Eropa. Kemudian Parlemen Eropa memutuskan untuk menangguhkan ‘Perjanjian Investasi Komprehensif Tiongkok dengan Uni Eropa’.
Sekarang Uni Eropa telah memutuskan untuk mengesampingkan perjanjian tersebut. Para ahli yakin bahwa hal itu jelas tidak bisa dihindari.
Feng Chongyi, profesor di University of Technology Sydney dan pakar urusan Tiongkok menilai bahwa Komunis Tiongkok yang memberlakukan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong kemudian menangkap beberapa orang pendukung demokrat. Di sisi lain, Komunis Tiongkok juga melakukan kejahatan genosida di Xinjiang. Perbuatan ini jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrat yang dijunjung tinggi oleh Uni Eropa. Jika saja Eropa terus mendorong diberlakukannya perjanjian investasi ini, maka Uni Eropa akan memiliki standar ganda dan saling berbenturan yang sangat tidak adil.
Untuk menandatangani perjanjian ini, pemimpin Tiongkok, Xi Jinping secara pribadi melakukan desakan melalui KTT Tiongkok dengan Uni Eropa pada bulan September tahun lalu.
Pada Desember tahun lalu juga, komunis Tiongkok tiba-tiba membuat beberapa langkah konsesi besar di bidang utama, seperti membuka pasar, memberlakukan persaingan yang adil, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan ditangguhkannya perjanjian tersebut, mimpi dan harapannya untuk bekerja sama dengan Uni Eropa berantakan.
Menurut Qin Peng, seorang analis politik dan ekonomi di Amerika Serikat, dengan adanya penandatanganan perjanjian ini setidaknya ada 3 arti penting yang dapat diraih.
Yang pertama, akan mereduksi tekanan terhadap komunis Tiongkok yang dibentuk oleh Amerika Serikat.
Yang kedua, adalah memperluas keterbukaan kepada Eropa.
Ketiga, akan merobek celah antara Eropa dengan Amerika Serikat.
Dengan mengambil keuntungan dari kebutuhan yang berbeda dari kedua sisi, ini dapat membantu komunis Tiongkok mendapatkan lebih banyak ruang untuk mengembangkan pengaruh internasionalnya. Tetapi dilihat dari situasi sekarang, perhitungan komunis Tiongkok itu jadi meleset semuanya.
Selain gejolak politik, Uni Eropa masih memikirkan kembali hubungan komersialnya dengan komunis Tiongkok.
Pada 5 Mei, Komisi Eropa membahas rancangan undang-undang untuk mencegah terjadinya pengambilalihan aset murah di Eropa oleh perusahaan asing dengan memanfaatkan situasi epidemi.
“Panah” ini diyakini terutama diarahkan terhadap perusahaan BUMN Tiongkok yang mendapat subsidi pemerintah.
Dalam pekan ini, Uni Eropa bermaksud mengumumkan rencana tindakan industri dalam upayanya untuk mengurangi ketergantungan pada komunis Tiongkok dan pemasok asing lainnya pada keenam bidang strategis, termasuk bahan baku, semikonduktor, baterai, dan komputasi awan.
Doong, Sy-Chi, wakil kepala eksekutif dari think tank Taiwan dan pakar strategi internasional menilai, sebenarnya banyak negara Uni Eropa yang sangat khawatir dengan perusahaan Tiongkok yang dikendalikan oleh komunis Tiongkok, menggunakan dana subsidi untuk memperoleh teknologi mutakhir Eropa guna melemahkan daya saing Eropa. Selain itu, dalam berbagai rantai industri, Uni Eropa juga berharap akan ada produksi yang lebih aman yang tidak terpengaruh oleh pengaruh negara-negara non-demokrasi lainnya.
Doong, Sy-Chi percaya bahwa Uni Eropa tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah kepada komunis Tiongkok. Meskipun pembangunan ekonomi adalah aspirasi umum semua negara, tetapi negara-negara demokratis harus mempertimbangkan opini publik dalam negeri mereka dan tidak mungkin bersedia mengabaikan ancaman dan tindakan komunis Tiongkok menginjak-injak hak asasi manusia. (sin)
Video Rekomendasi :
