Chen Ting
Berita Pemerintah Amerika Serikat mendukung pengabaian perlindungan paten untuk vaksin virus COVID-19 memicu perdebatan sengit di dunia internasional. Media menunjukkan bahwa selama pembahasan keputusan ini di dalam tim Biden, terdapat perbedaan besar, dan pada akhirnya berdasarkan pertimbangan diplomatik, mereka memutuskan untuk mendukung pengalihan hak paten vaksin.
Keputusan ini tidak hanya menimbulkan tentangan dari perusahaan farmasi besar, mereka mengklaim bahwa membebaskan paten vaksin akan lebih merugikan daripada menguntungkan, dan dapat memungkinkan Komunis Tiongkok mendapatkan teknologi vaksin Amerika.
Jerman adalah negara ekonomi terbesar di Uni Eropa dan pusat produksi vaksin utama Eropa. Jerman juga menyatakan penentangannya terhadap pengecualian paten vaksin.
Jerman menyatakan bahwa hambatan sebenarnya dari kekurangan vaksin terletak pada teknologi dan kapasitas produksi, bukan paten. Pembebasan paten tidak akan meningkatkan produksi, dan dapat menghambat kesediaan perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam penelitian.
Menurut Financial Times London, oposisi di tim Biden dipimpin oleh Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo.
Mereka yang terlibat dalam diskusi mengatakan kepada media bahwa Raimondo mengungkapkan keprihatinannya secara langsung terhadap keputusan tersebut. US Patent and Trademark Office atau Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat memberikan perhatian khusus pada dampak jangka panjang dari pengabaian perlindungan paten pada hak kekayaan intelektual Amerika Serikat.
David Kessler, kepala Operation Warp Speed di pemerintahan Biden, mengatakan bahwa paten adalah “masalah rel ketiga” untuk industri farmasi dan dapat menyebabkan proses pengadilan yang mahal.
Maksud dari istilah “rel ketiga” menurut kamus Webster, mengacu pada jalur logam yang menyediakan listrik untuk kereta bawah tanah dan kendaraan listrik lainnya dan biasanya disebut “jalur ketiga”.
Karena jalur ketiga membawa tegangan tinggi, rel tersebut mungkin tidak sengaja tersentuh akan menyebab orang meninggal. Demikian istilah tersebut juga digunakan untuk merujuk pada masalah kontroversial yang sering dielakkan oleh politisi.
Kembali ke topik. Kepala penasihat medis Presiden Biden dan pakar kesehatan masyarakat Amerika yang terkenal, Anthony Fauci, juga mengatakan kepada Financial Times dua hari sebelum mengumumkan keputusan bahwa dia khawatir hal ini dapat menyebabkan Amerika Serikat terlibat dengan perusahaan farmasi dan tuntutan hukum yang rumit untuk jangka panjang.
Pada awal Oktober tahun lalu, India dan Afrika Selatan mengusulkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia – WTO apakah akan membuka sementara hak kekayaan intelektual terkait vaksin COVID-19. Namun usulan itu segera ditentang oleh banyak negara Eropa dan Amerika.
Setelah gelombang kedua epidemi pecah di India, India, Afrika Selatan dan negara-negara lain sekali lagi meminta pengecualian dari hak kekayaan intelektual atas vaksin dan obat-obatan terkait.
Financial Times menunjukkan bahwa Katherine Tai, Perwakilan Dagang Amerika Serikat, telah berkonsultasi dengan semua pihak tentang paten vaksin sejak bulan lalu. Dari pimpinan serikat pekerja hingga CEO produsen vaksin, banyak orang yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam pemikiran Katherine Tai. Kedua belah pihak percaya bahwa dia mendukung argumen mereka.
Orang dalam di pemerintahan Biden mengatakan bahwa akhirnya membujuk presiden dan penasihat untuk mendukung keputusan itu berdasarkan pertimbangan diplomatik.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa Katherine Tai dan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan percaya bahwa melepaskan perlindungan paten vaksin adalah cara yang tidak terlalu beresiko yang dapat memberikan kemenangan diplomatik kepada pemerintahan Biden.
Mereka percaya bahwa pemerintah Biden belum mengekspor lebih banyak vaksin, juga belum menanggapi krisis COVID-19 di India secara memadai. Karena keputusan tersebut masih membutuhkan negosiasi yang panjang di dalam WTO, litigasi merupakan ancaman jangka panjang. Jika Inggris dan negara lain termasuk Uni Eropa terus menentang proposal ini, litigasi mungkin tidak akan terjadi sama sekali.
Bahkan, Presiden Biden mengutarakan niatnya untuk merelakan hak paten vaksin saat terpilih tahun lalu.
“Ini satu-satunya pendekatan yang manusiawi di dunia,” kata Biden pada Juli 2020.
Namun, hingga keputusan ini diumumkan secara resmi, sebagian besar pihak meragukan apakah Biden akan memenuhi janji kampanye tersebut.
Dunia internasional menunjukkan bahwa, terlepas dari apakah proposal tersebut akhirnya disahkan di antara anggota WTO, tindakan ini dapat berarti bahwa pemerintah Amerika Serikat mungkin tidak lagi peduli dengan perusahaan farmasi di masa depan dan mengambil beberapa tindakan pada masalah seperti harga obat. (hui)
