Zhao Fenghua dan Ruili
Beberapa bulan setelah pertempuran dengan pemerintah junta militer, pejabat presiden “Pemerintah Persatuan Nasional”, sebagai pemerintah bayangan Myanmar, mengumumkan bahwa Myanmar telah memasuki keadaan darurat dan meluncurkan “Perang Pertahanan Rakyat” secara bersamaan di seluruh negeri melawan pemerintahan teror militer yang dipimpin Min Aung Hlaing.
Duwa Lashi La, Pejabat Presiden Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar mengumumkan mulai 7 September 2021, pihaknya meluncurkan perang pertahanan rakyat melawan pemerintah militer.”
Duwa Lashi La menghimbau PNS yang ditunjuk oleh militer untuk segera meninggalkan jabatannya, dan juga meminta pasukan keamanan yang berafiliasi dengan militer untuk bergabung dengan pemerintah persatuan untuk menyerang militer.
Perdana Menteri Luar Negeri pemerintah bayangan, Dr. Saza, juga menyampaikan pidato di hari yang sama.
Saza, Perdana Menteri Urusan Internasional Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar mengatakan, setelah kudeta, lebih dari 1.200 orang Myanmar dibunuh oleh militer Myanmar. Lebih dari 7.000 ditangkap. Pemerintah militer mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada lebih dari 2.000 orang setiap hari. “
Ia juga mengatakan : “Jadi, sekarang dinyatakan bahwa kita perlu melindungi diri kita sendiri dari kekejaman ini.”
Pasca deklarasi pemberontakan yang dikeluarkan oleh National Unity Government, terjadi tren panic buying di beberapa kota di Myanmar.
Pada 7 September, di Yangon, kota terbesar di Myanmar, warga berbondong-bondong ke supermarket. Terjadi antrean panjang di loket kasir. Barang-barang yang mereka beli termasuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie, dan minyak goreng. (hui)
