Turki Meredakan Potensi Krisis Diplomatik Setelah Membatalkan Ancaman Pengusiran Dubes 10 Negara

oleh Li Xin

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membatalkan ancaman pengusiran terhadap 10 duta besar negara Barat, sehingga meredakan potensi krisis diplomatik

Dilaporkan oleh Reuters, bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam konferensi persnya pada Senin (25/10) mengatakan, karena 10 duta besar telah mengambil sikap mengalah sehingga dirinya juga memutuskan untuk membatalkan perintah untuk mendeportasi mereka.

“Tujuan kami sama sekali bukan untuk menciptakan krisis, tetapi untuk melindungi hak, hukum, kehormatan, dan kedaulatan negara kita”, kata Erdogan dalam pidato yang disiarkan televisi setelah memimpin rapat kabinet.

“Dengan pernyataan baru yang dikeluarkan oleh kedutaan-kedutaan ini, yang dapat diartikan sebagai mereka telah mengambil sikap mundur selangkah dari memfitnah negara dan bangsa kita. Saya dapat mempercayai para duta besar ini … seyogyanya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan tentang hak-hak kedaulatan Turki”, kata Erdogan.

Setelah 10 duta besar Barat meminta Turki untuk membebaskan seorang dermawan yang dipenjara. Pada Sabtu (23/10) Erdogan menginstruksi Menteri Luar Negeri Turki untuk menyatakan duta besar dari 10 negara Barat ini sebagai “orang yang tidak disukai Turki”.

Ke-10 negara Barat tersebut adalah Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Kanada, Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, Finlandia, dan Selandia Baru.

Pemerintah Turki telah memenjarakan pengusaha dan filantropis Turki berusia 64 tahun Osman Kavala selama 4 tahun tanpa hukuman, menuduhnya mendanai protes dan berpartisipasi dalam upaya kudeta tahun 2016.

Menurut BBC, Osman Kavala membantah dirinya melakukan kesalahan. Kritik terhadap pemerintah Erdogan menggambarkan kasus Kavala sebagai contoh penindasan ekstensif pemerintah terhadap para pembangkang.

Dewan Eropa, badan pemantau hak asasi manusia utama Eropa telah mengeluarkan peringatan terakhir kepada Turki, memintanya untuk mengindahkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan membebaskan Kavala yang menunggu persidangan.

Seruan publik dari 10 duta besar membuat marah pemerintah Erdogan, yang mengklaim bahwa para diplomat ini mencampuri urusan dalam negeri Turki.

Menurut Reuters, Erdogan memanggil para menterinya untuk bertemu pada hari Senin sore, untuk menentukan langkah pengusiran duta besar, tetapi sebelum itu, para duta besar Barat mengeluarkan pernyataan singkat.

Melalui Twitter Kedutaan Besar AS menyebutkan : AS senantiasa mematuhi Pasal 41 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Kedutaan lain juga mengeluarkan pernyataan serupa atau meneruskan informasi dari Amerika Serikat.

Aykan Erdemir, mantan anggota parlemen oposisi Turki menyebutkan dalam pesannya di Twitter : Ambiguitas strategis di tempat kerja … memungkinkan para ahli yang berorientasi opini Erdogan untuk menyatakan bahwa Barat telah mengambil sikap menyerah, padahal versi bahasa Inggris memberi kesan kepada orang bahwa negara Barat telah memperoleh pijakan yang kuat di dalam negeri mereka. (sin)