Kapal Maritim Tiongkok Menembakkan Meriam Air untuk Memblokir Kapal Pasokan Filipina di Perairan Laut Tiongkok Selatan

oleh Qiao An

Sebuah kapal maritim Tiongkok mencoba untuk memblokir kapal pasokan Filipina di perairan Laut Tiongkok Selatan dengan menembakkan meriam air. Pada Kamis (18/11/2021), Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan keras yang mengutuk tindakan pihak Tiongkok itu.

Kronologinya pada Selasa (16/11/2021) dua unit  kapal pasokan Filipina yang sedang berlayar menuju Ayungin Shoal (Tiongkok menyebut Renai Jiao) untuk mengirimkan barang kebutuhan untuk personel militer Filipina. Mereka dicegat oleh tiga buah kapal maritim Tiongkok. Kapal maritim ini bahkan menembakkan meriam air ke kapal Filipina, menyebabkan kapal Filipina menghentikan operasi pengiriman pasokannya.

“Kami  menggunakan istilah paling kuat untuk mengungkapkan kemarahan, kecaman, dan protes kami melalui Duta Besar Tiongkok untuk Filipina Huang Xilian dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang berada di Beijing,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin.

Menlu Teodoro Locsin  juga mengingatkan pihak berwenang Tiongkok bahwa kapal-kapal Filipina dilindungi oleh Perjanjian Pertahanan Bersama antara Amerika Serikat dan Filipina, dan bahwa perilaku kapal maritim Tiongkok itu adalah ilegal. Tiongkok tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di wilayah tersebut dan mereka harus memperhatikan hal ini dan bersedia mundur.

Locsin akhirnya menekankan bahwa Filipina akan terus memberikan pasokan kepada tentaranya yang ditempatkan di Ayungin Shoal. Ia mengatakan negara itu melakukan apa yang perlu di lakukan di wilayahnya sendiri, untuk itu  tidak perlu meminta izin kepada siapa pun.

Ayungin Shoal, yang oleh Tiongkok disebut Renai Jiao adalah pulau karang bersengketa yang diklaim oleh Filipina dan Tiongkok pada saat yang bersamaan.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional Den Haag menetapkan bahwa Ayungin Shoal dan perairan sekitarnya termasuk ke dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina, tetapi pemerintah Tiongkok menolak untuk menerima keputusan ini. (sin)