J.M. Phelps
Militerisasi di pulau-pulau di Laut China Selatan merupakan suatu indikator dari keinginan rezim Tiongkok untuk mendominasi kawasan tersebut dan mengirim sebuah pesan kepada seluruh dunia, menurut para analis keamanan.
Baru-baru ini, Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana John Aquilino, mengungkapkan bahwa rezim Tiongkok telah sepenuhnya melakukan militerisasi setidaknya tiga pulau di Laut China Selatan yang disengketakan.
Partai Komunis Tiongkok mengklaim sebagian besar perairan yang strategis ini, sebuah kawasan yang disengketakan oleh beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Ketika klaim teritorial Beijing telah ditolak oleh sebuah pengadilan internasional, Beijing berusaha untuk menegaskan klaimnya dengan cara membangun dan melakukan militerisasi pulau-pulau buatan di daerah tersebut.
Perkembangan ini yang dipastikan oleh Laksamana John Aquilino menandai sebuah “peninngkatan yang bermakna dalam tujuan strategis Republik Rakyat Tiongkok untuk memperluas kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan,” menurut James Fanell, seorang mantan direktur operasi intelijen dan informasi untuk Armada Pasifik Amerika Serikat.
James Fanell juga menganggap tujuan ini sebuah “unsur fundamental dari Sekretaris Jenderal Xi Jinping dan ‘peremajaan hebat’ yang dipublikasikan secara luas oleh Partai Komunis Tiongkok—–sebuah rencana yang dilihat oleh para pejabat dan analis sebagai pengungkapan rencana Beijing untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya pada 2049.
Pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat Letnan Kolonel Kirk Lippold setuju, mengatakan bahwa dunia sedang menyaksikan pengejaran jangka panjang Partai Komunis Tiongkok di kawasan tersebut, dan pada akhirnya, dominasi global. Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, rezim Tiongkok menggunakan berbagai “cara kekuatan nasional” yang bersifat diplomatik, ekonomi, informasional, dan bersifat militer.
Partai Komunis Tiongkok ingin “menegosiasikan posisinya di dunia dari sebuah posisi kekuatan–—dominasi ekonomi dan dominasi militer,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold.
Untuk melakukan itu, rezim Tiongkok telah memanfaatkan pencurian kekayaan intelektual dari seluruh dunia, terutama Amerika Serikat, untuk membantu membangun sebuah ekonomi yang dikatakan Letnan Kolonel Kirk Lippold “pada dasarnya menarik dunia untuk menjadi tergantung pada rezim Tiongkok baik dalam sumber daya maupun manufaktur.”
Mengembangkan Kekuatan
Meskipun Bank Dunia dan badan-badan PBB lainnya masih menganggap Tiongkok sebuah untuk menjadi negara berkembang, Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan, “Tiongkok telah memanipulasi opini dunia selama dua dekade terakhir untuk membuat semua orang percaya bahwa Tiongkok masih sebuah negara berkembang.”
Pada 2019, Administrasi Luar Angkasa Nasional Tiongkok mendaratkan sebuah pesawat ruang angkasa robot di “sisi gelap” bulan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan, pada 2021, Tiongkok menguji sebuah kendaraan luncur hipersonik berkemampuan-nuklir, yang mengelilingi dunia melalui ruang orbit-rendah.
Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan bahwa mengingat hal ini, adalah sangat menggelikan untuk menganggap Tiongkok sebagai sebuah negara berkembang ketika Tiongkok memiliki kemampuan untuk mengirim pesawat ruang angkasa ke bulan dan menguji rudal-rudal hipersonik.
“Ini adalah hal-hal yang dilakukan negara-negara Dunia Pertama, dan anda harus memiliki kekuatan ekonomi untuk melakukan itu,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold.
Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan rezim Tiongkok jelas-jelas mendapatkan keuntungan ekonomi dan militer untuk memungkinkan memproyeksikan kekuatan ke Selat Taiwan, melampaui Taiwan, ke Laut China Selatan, dan di seluruh dunia.
Menggagalkan Posisi
Diperkirakan 60 persen perdagangan maritim melewati Asia, sekitar sepertiga berdasarkan volume melewati Laut Tiongkok Selatan, menurut perkiraan oleh Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan.
“Partai Komunis Tiongkok ingin untuk dapat melarang dan mengendalikan arus lalu lintas ini, karena Partai Komunis Tiongkok mengetahui bahwa mengendalikan aliran ekonomi dari barang-barang membawa Partai Komunis Tiongkok selangkah lebih dekat menjadi kekuatan dunia yang dominan,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold.
Pulau-pulau yang dimiliterisasi rezim Tiongkok adalah “sebuah perkembangan yang sangat berbahaya, dan Amerika Serikat–—yang pada dasarnya diam terhadap masalah ini—–lebih baik memperhatikan dengan seksama dan memahami bahwa hal ini tidak dapat menghasilkan sebuah poros ke Tiongkok,” tambahnya.
Letnan Kolonel Kirk Lippold mengatakan tindakan Beijing harus dihentikan. “Jika tindakan tersebut mendorong ke arah konfrontasi, maka mungkin itulah yang akan terjadi.”
Rezim Tiongkok tidak boleh diizinkan untuk “masuk ke sebuah posisi di mana rezim Tiongkok menggunakan pulau-pulau itu untuk memproyeksikan kekuatan dengan sebuah cara yang mengancam ekonomi kita, sekutu-sekutu kita, dan operasi-operasi militer kami di bagian dunia itu,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold.
Mendapatkan Kehadiran di Laut
Pada akhirnya, kata James Fanell, “militerisasi penuh di pulau-pulau buatan dengan senjata-senjata anti-pesawat dan anti-kapal dirancang untuk membuat para pembuat kebijakan keamanan nasional di Washington D.C. mempertimbangkan kembali untuk membela Taiwan melalui Laut Tiongkok Selatan.”
Militerisasi Partai Komunis Tiongkok di Laut China Selatan mewakili “sebuah perubahan yang bermakna dalam keseimbangan kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik,” kata James Fanell.
“Hal tersebut memberi tekanan lebih lanjut pada Amerika Serikat untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat dan kemampuan Amerika Serikat di kawasan tersebut dan untuk melipatgandakan upaya Amerika Serikat dalam membangun basis dan persediaan persenjataan di negara-negara sekutu yang berpikiran sama yang tidak ingin berada di bawah perintah diktator Partai Komunis Tiongkok.”
Letnan Kolonel Kirk Lippold percaya bahwa jika sebuah “perang pertempuran” dengan Angkatan Laut Tiongkok terhadap Taiwan terjadi saat ini, Amerika Serikat akan mendominasi.
Namun, Letnan Kolonel Kirk Lippold khawatir akan pembangunan kapal besar Angkatan Laut Partai Komunis Tiongkok. Menurut sebuah laporan pada Maret oleh Layanan Penelitian Kongres, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok memiliki sebuah kekuatan tempur sekitar 355 platform, yang melampaui Angkatan Laut Amerika Serikat secara numerik. Per 2025, kekuatan tempur Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok diperkirakan akan meningkat menjadi 420 kapal per 2025 dan meningkat menjadi 460 kapal per 2030, kata laporan itu.
“Ketika jumlah perangkat keras ini ditaruh di laut,” kata Letnan Kolonel Kirk Lippold, “maka akan mulai menjadi sebuah tantangan, jika bukan saingan langsung, bagi Angkatan Laut Amerika Serikat.”
Setiap kali Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menempatkan sebuah kapal baru di laut dan melakukan berbagai latihan mulai hari ini, kata Letnan Kolonel Kirk Lippold, “Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mendapatkan pengalaman operasional di laut, dan mengasah keterampilan berperang.” (Vv)
