Tolak Amandemen Konstitusi, Aksi Protes yang Jarang Terjadi Meletus di Uzbekistan

NTD

Sebagai langkah memaksa Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev untuk membuat konsesi atas amandemen konstitusi, aksi protes yang jarang terjadi meletus di republik otonom Karakalpak. Pihak berwenang mengumumkan keadaan darurat pada 3 Juli yang berlangsung selama sebulan .

Ribuan orang turun ke jalan-jalan di kota Nukus untuk berdemonstrasi dan menggelar aksi protes pada 1 Juli, setelah rancangan amandemen konstitusi Uzbekistan diumumkan. Proposal untuk mengubah konstitusi, termasuk menghapus hak konstitusional republik untuk memisahkan diri dari Uzbekistan melalui referendum, telah membuat marah penduduk setempat.

Pihak berwenang mengatakan sebelumnya pada 2 Juli, bahwa mereka telah menangkap “penyelenggara kerusuhan besar-besaran” yang ingin menduduki gedung pemerintah di Nukus, ibu kota Karakalpakstan. 

Dapat dipahami bahwa untuk menyembunyikan berita demonstrasi, pihak berwenang tidak mengizinkan media untuk mempublikasikan informasi tentang kerusuhan tersebut, dan Internet telah terputus selama lima hari. 

Aksi demonstrasi yang meletus bisa dibilang merupakan tantangan terbesar bagi Presiden otoriter Shavkat Mirziyoyev. 

Mirziyoyev tiba di Karakalpak pada 2 Juli. Setelah bertemu dengan anggota parlemen Karakalpak, pemerintah Mirziyoyev menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh penduduk Karakalpak”, ketentuan konstitusi tentang daerah tersebut  tetap tidak berubah. 

Namun hal itu tampaknya tidak membuat para pengunjuk rasa tenang. Video pasukan keamanan yang menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa beredar di media sosial, tetapi pemerintah belum merilis angka resmi tentang berapa banyak orang yang terluka. 

Sekretaris pers Mirziyoyev, Sherzod Asadov, juga mengeluarkan pernyataan di aplikasi perpesanan Telegram, menulis bahwa keadaan darurat di Republik Karakalpakstan akan berlangsung dari tengah malam pada 3 Juli hingga 2 Agustus .

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa tindakan tersebut diambil untuk menjamin keamanan warga negara, melindungi hak dan kebebasan mereka, serta memulihkan hukum dan ketertiban di kawasan.

Mirziyoyev adalah seorang reformis , tetapi pembukaan ekonomi di bawah kepresidenannya telah terhambat oleh serangkaian krisis global, termasuk pandemi COVID-19 dan invasi Ukraina oleh Rusia, sebagai mitra dagang utama. (hui)