NTD
Sri Lanka adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia yang berpenduduk 22 juta jiwa. Negara itu resmi mengumumkan bangkrut, setelah berbulan-bulan dilanda inflasi dan pemadaman listrik berkepanjangan. Hal demikian disampaikan oleh Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe kepada parlemen negara itu pada 5 Juli. Ia mengatakan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan berlanjut setidaknya sampai akhir tahun depan. Sementara itu, Pemerintah Inggris memperingatkan kepada warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Sri Lanka kecuali diperlukan.
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan negaranya resmi bangkrut. Dia mengakui negara yang dulu makmur akan terjun ke jurang resesi dengan kekurangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan berkepanjangan.
Kesulitan yang dialami Sri Lanka diperkirakan berlanjut hingga akhir 2023.
Wickremesinghe mengatakan, pemerintah sekarang sedang merundingkan bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai negara bangkrut. Adapun hasil negosiasi tergantung pada finalisasi rencana restrukturisasi utang dengan negara-negara kreditur pada Agustus mendatang.
Pemerintahan Sri Lanka harus menawarkan kepada para kreditur rencana lain untuk mempertahankan utang mereka. Hanya ketika IMF puas dengan rencana tersebut, maka dapat dicapai kesepakatan.
Total utang luar negeri Sri Lanka mencapai 51 miliar dolar AS. Kolombo telah mengumumkan akan menangguhkan pembayaran utang 7 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini. Kini mencari dukungan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menjaga keuangan publik tetap pada jalurnya. Walaupun sebagian besar negara kreditur kehilangan kepercayaan, IMF adalah harapan terakhir Sri Lanka.
Kendaraan mengantri untuk membeli bahan bakar di Kolombo pada 4 Juli 2022. Sri Lanka memiliki sisa bahan bakar kurang dari satu hari, menteri energi mengatakan pada 3 Juli, dengan transportasi umum terhenti krisis ekonomi negara itu akan semakin dalam. (AFP melalui Getty Images)
Inggris peringatkan warganya agar tidak bepergian ke Sri Lanka
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Inggris memperingatkan kepada warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Sri Lanka kecuali jika diperlukan. Seruan tersebut dapat membatalkan asuransi perjalanan bagi warga Inggris mana pun yang masih bersikeras berpergian ke Sri Lanka, sebuah negara populer di kalangan turis Inggris.
Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan Sri Lanka mengalami kekurangan makanan dan bahan bakar, dan kerusuhan meletus “dengan aksi protes lebih lanjut, demonstrasi, penutupan jalan dan kerusuhan dengan kekerasan dalam jangka pendek”.
Aktivis oposisi utama Sri Lanka meneriakkan slogan-slogan di Kolombo pada 30 Juni 2022, menyerukan Presiden Sri Lanka Rajapaksa untuk mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi. (AFP melalui Getty Images)
Depot BBM Kehabisan Stok, Mata Pencaharian Masyarakat Lebih Sulit
Sri Lanka tidak dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) karena gagal bayar. Kini mengalami kekurangan bahan bakar dan energi, runtuhnya ekonomi dan mata pencaharian negara pulau itu mungkin menjadi lebih sulit lagi.
Media Sri Lanka “Daily Mirror” melaporkan pada 27 Juni, bahwa Sri Lanka hanya memiliki 1.100 ton bensin dan 7.500 ton stok solar yang tersisa. Bahkan tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam sehari dan tidak akan ada kapal tanker minyak yang datang dalam jangka pendek.
Sri Lanka telah mencoba membeli minyak dari luar negeri, tetapi dengan perusahaan BUMN Ceylon Petroleum Corp yang telah berhutang $700 juta. Para pemasok menolak untuk menerima letter of credit dari bank-bank Sri Lanka dan bank-bank internasional enggan untuk memberikan jaminan.
Dikarenakan dilanda kelangkaan bahan bakar, pemerintah menginstruksikan sektor non-esensial untuk bekerja dari rumah, dan sektor-sektor esensial beroperasi dengan pekerja yang terbatas. Selain itu, Kementerian Pendidikan Sri Lanka juga mengumumkan bahwa sekolah di semua tingkatan akan terus ditangguhkan. Pasalnya, para orang tua dan bus sekolah kehabisan persediaan bahan bakar untuk mengantar serta menjemput anak-anak.
Fan Chengjie, direktur Kantor Asosiasi Perdagangan Luar Negeri Republik Taiwan di Kolombo, mengatakan bahwa, meskipun waktu pemadaman listrik terjadwal harian di Kolombo diumumkan selama tiga jam, waktu pemadaman listrik sebenarnya jauh lebih lama . Hanya ada beberapa bangunan yang masih menyimpan bahan bakar untuk pembangkit listrik dan ada cahaya redup yang bersinar.
Tanpa bahan bakar minyak, jumlah jam pemadaman listrik hanya akan meningkat pada minggu depan. Pabrikan Taiwan pada dasarnya beroperasi dengan menyedihkan. Ia berharap situasi ini dapat diselesaikan sesegera mungkin.”
Walaupun ada dampak positif dari kelangkaan minyak, rakyat yang marah pun kesulitan berpergian ke Kolombo untuk berdemonstrasi, yang mana untuk sementara waktu meredakan keresahan sosial. Namun demikian, para pengusaha Taiwan lebih khawatir jika situasinya terus memburuk, kekerasan akan kembali meningkat. Apalagi, orang-orang bisa melakukan apa saja ketika mereka tidak cukup makan.
Menurut analisis ahli, situasi Sri Lanka saat ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan pemotongan pajak pada tahun 2019, kesalahan kebijakan ekonomi selama bertahun-tahun, dan peringkat kredit yang diturunkan membuat sulit untuk meminjam uang.
Pada awal Desember lalu, Sri Lanka sudah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan ekonomi, dan inflasi yang memburuk menyebabkan keluhan publik. Akhirnya, pada bulan Mei tahun ini, bahan bakar minyak, makanan, dan kebutuhan lainnya untuk penghidupan masyarakat mengalami kelangkaan yang parah. Aksi demonstrasi serta kerusuhan meletus di berbagai tempat.
Ranil Wickremesinghe, yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri selama empat kali, juga menjabat sebagai menteri keuangan. Dia baru-baru ini mengakui di parlemen bahwa ekonomi Sri Lanka “benar-benar runtuh”.
Menurut siaran pers dari Kantor Perdana Menteri Sri Lanka pada 31 Mei, Wickremesinghe berencana untuk menerapkan reformasi pajak, termasuk menaikkan pajak penghasilan badan dari 24% menjadi 30% dan pajak pertambahan nilai dari 8% menjadi 12%.
Para ahli menyarankan bahwa reformasi pajak harus menghindari menghantam masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah harus menaikkan tarif impor, mengurangi impor bahan non-esensial, dan menggunakan dolar AS yang berharga untuk membeli bahan-bahan esensial seperti bahan bakar minyak, biji-bijian, dan pupuk.
Dalam foto, seorang pekerja bekerja di bengkel kayu bakar di Kolombo pada 11 Maret 2022. – Karena Sri Lanka yang dulu relatif kaya mengalami krisis ekonomi yang parah, dengan kekurangan segala sesuatu mulai dari obat-obatan hingga gas alam, penduduk setempat beralih ke kayu bakar untuk memasak. (ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)
Gambar menunjukkan bahwa orang-orang di Kolombo menggunakan kayu bakar untuk memasak pada tanggal 4 karena kekurangan gas alam. (ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images)
Sikap Ambigu Beijing Membayangi Penghapusan Utang Pasar Negara Berkembang
Central News Agency melaporkan bahwa beberapa negara pasar berkembang sedang merundingkan beberapa pembebasan utang dari perluasan bandara internasional ibu kota Zambia senilai $360 juta, ke proyek pembangunan pelabuhan senilai $1,4 miliar di ibu kota Sri Lanka. Tetapi dalam negosiasi yang rumit ini, tidak ada isyarat dari Tiongkok, sebagai kreditur besar.
Tiongkok, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, adalah kreditur terbesar di dunia untuk pinjaman bilateral. Beijing merupakan pemberi pinjaman utama untuk banyak negara berkembang yang lebih kecil dengan risiko keuangan lebih tinggi seperti yang dilaporkan kantor berita Reuters.
Namun demikian, Beijing tetap tak menampakkan dirinya, tidak hanya dalam hal persyaratan pinjaman, tetapi bagaimana menegosiasikan utang dengan pemberi pinjaman yang bermasalah secara finansial masih menjadi sebuah misteri.
Ketidakjelasan sikap ini menjadi lebih kentara setelah wabah COVID-19 melanda. Banyak negara mencari keringanan utang karena tekanan ekonomi yang luar biasa.
Negara-negara termiskin di dunia menghadapi gabungan $35 miliar dalam pembayaran layanan utang kepada kreditur resmi dan swasta tahun ini, 40 persen di antaranya harus membayar ke Tiongkok, menurut Bank Dunia.
Sekarang negara-negara meningkatkan tekanan pada Tiongkok, berharap Beijing akan memainkan peran aktif dalam membantu utang ekonomi bermasalah untuk menyesuaikan secara signifikan. Ketika para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) meminta negara-negara kreditur mengulurkan tangan membantu negara-negara debitur pada 28 Juni, mereka menyebut Tiongkok secara khusus.
Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mengharuskan negosiasi penghapusan utang harus didasarkan pada pembagian utang yang adil, dan kemungkinan mereka akan menghadapi konfrontasi Tiongkok.
Dennis Hranitzky, direktur litigasi di firma hukum Quinn Emanuel, mengatakan: “Uang belt and road Tiongkok ada di mana-mana.Dengan kata lain, kita akan melihat ini berulang kali dalam proses restrukturisasi utang negara. “
Zambia dan Sri Lanka adalah contoh ujian seberapa cepat negosiasi utang tersebut dapat berjalan. Kedua negara perlu menegosiasikan restrukturisasi utang dengan kreditur asing, serta membahas paket bantuan Dana Moneter Internasional.
Polina Kurdyavko, direktur pasar negara berkembang di BlueBay Asset Management di London mengatakan apakah Tiongkok akan berpartisipasi dalam negosiasi utang, IMF atau pemerintah (debitur) tidak yakin. Tantangan terbesar berikutnya untuk restrukturisasi utang mungkin adalah membawa Tiongkok ke meja perundingan tepat waktu. ” (hui)
