ETIndonesia – Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia meminta Indonesia mengutuk provokasi militer Tiongkok seiring dengan latihan militer Tiongkok yang memblokade laut dan udara Tiongkok.
Hal demikian disampaikan oleh John Chen, Representative Taipei Economic and Trade Office di Indonesia.
“Saya dengan ini menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk mengutuk tindakan militer China (Tiongkok) yang merusak status quo Taiwan dan mengancam perdamaian dan stabilitas regional, serta menuntut China untuk segera menghentikan semua provokasi militer,” ujarnya, Jumat (5/8/2022).
Ia juga menghimbau kepada seluruh kalangan masyarakat di Indonesia untuk terus menunjukkan solidaritas dengan Taiwan sebagai sesama negara demokrasi, untuk bersama-sama mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan menjaga perdamaian dan stabilitas tatanan internasional.
BACA JUGA : Nancy Pelosi: Mengapa Saya Memimpin Delegasi Kongres ke Taiwan
Tindakan itu dikarenakan, militer Tiongkok telah memblokade laut dan udara Taiwan, mempengaruhi operasional 17 jalur pelayaran internasional dan 7 pelabuhan internasional dari Taiwan, dan beberapa latihan telah menginvasi perairan teritorial, wilayah berdekatan dan wilayah udara Taiwan.
Oleh karena itu, aksi militer Tiongkok adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, membahayakan perdamaian dan stabilitas kawasan dan selat Taiwan, serta melanggar hak dan kepentingan dari pesawat terbang dan kapal laut dari berbagai negara yang akan melintas di kawasan tersebut.
Latihan militer Tiongkok digelar setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pada Selasa (2/8/2022). Taiwan terus menerima ancaman militer dari Tiongkok yang telah mengumumkan akan menggelar latihan militer selama tiga hari berturut-turut mulai dari 4 -7 Agustus dengan tembakan langsung di sisi utara, timur laut, barat laut, timur, selatan, dan barat daya, total 6 wilayah perairan dan wilayah udara Taiwan.
Pelosi meninggalkan Taiwan pada 3 Agustus setelah menghabiskan sekitar 19 jam di pulau formosa, pemberhentian ketiga dari perjalanan Asia-nya setelah Singapura dan Malaysia. Selama di Taiwan, ia bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah Taiwan termasuk Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden William Lai.
Bahkan, para menteri negara-negara G-7 pada Rabu (3/8) mengutuk sikap militer dan diplomatik Partai Komunis Tiongkok (PKT) atas Taiwan. Mereka menyerukan rezim agar menghentikan perilaku agresifnya di wilayah sekitar Taiwan.
“Kami prihatin dengan tindakan mengancam baru-baru ini oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), khususnya latihan tembak-menembak dan pemaksaan ekonomi, berisiko terhadap eskalasi yang tidak perlu, tidak ada pembenaran untuk menggunakan kunjungan sebagai dalih untuk aktivitas militer agresif di Selat Taiwan,” bunyi pernyataan itu.
“Kami menyerukan RRT untuk tidak secara sepihak mengubah status quo dengan kekerasan di kawasan, dan menyelesaikan perbedaan lintas-Selat dengan cara damai,” tambah pernyataan itu.
Beberapa anggota parlemen AS juga mengecam latihan militer Tiongkok yang mengelilingi Taiwan.
“Komunis Tiongkok tidak dapat mendikte ke mana kita pergi atau dengan siapa kita berbicara,” tulis Senator Joni Ernst (R-Iowa). “Latihan pengepungan Tiongkok, sanksi, dan tindakan pembalasan lainnya perlu dipenuhi dengan kepemimpinan AS yang kuat untuk memperkuat kemitraan solid kami dengan Taiwan.”
“komunis Tiongkok sekali lagi melanggar janji kosongnya untuk menyelesaikan perbedaannya dengan #Taiwan secara damai,” tulis Rep. Tom Tiffany (R-Wis.) “Sudah waktunya untuk mengakhiri ‘Kebijakan Satu Tiongkok’ yang tidak jujur dan menormalkan hubungan AS-Taiwan.”
PKT mengklaim bahwa Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri dan harus dipersatukan dengan daratan, dengan paksa jika diperlukan. Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949, tidak pernah berada di bawah kendali PKT, dan membanggakan pemerintahan demokratis dan ekonomi pasar yang berkembang. (asr)
