AS Memimpin IPEF, 14 Negara Sepakat Membuat Rantai Pasokan Lebih Tangguh dan Aman

oleh Gao Shan

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan pada Sabtu (27 Mei) bahwa para menteri perdagangan dari 14 negara peserta Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework. IPEF) yang dipimpin AS pada dasarnya telah mencapai kesepakatan tentang rencana membuat rantai pasokan lebih tangguh dan aman.

Gina Raimondo mengatakan pada konferensi pers setelah pertemuan tingkat menteri di Detroit bahwa negara-negara peserta diharapkan dapat membentuk sebuah dewan untuk mengkoordinasikan tindakan rantai pasokan. Dan, mendirikan sebuah “Jaringan tanggap krisis” yang digunakan untuk mengetahui adanya peringatan dini bila terjadi kemungkinan gangguan pasokan.

Negara-negara IPEF sepakat untuk menyediakan saluran komunikasi darurat sehingga mereka dapat mencari dukungan ketika terjadi gangguan rantai pasokan, dapat  berkoordinasi lebih erat selama krisis, agar pemulihan dapat terjadi lebih cepat.

Dalam sambutannya, Raimondo juga menyebutkan bahwa dunia telah mengalami kelangkaan chip selama wabah COVID-19. Kelangkaan tersebut telah membuat produksi mobil AS terganggu, membuat ribuan pekerja menganggur.

Raimondo berkata : “Saya dapat memberitahu Kalian, bahwa saya ingin memiliki jaringan respons krisis ini ketika COVID-19. Saya pikir itu akan mampu membantu kami mengamankan pekerjaan Amerika Serikat dan menjaga rantai pasokan tetap berjalan.”

Perjanjian rantai pasokan, yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan AS menandai hasil nyata pertama dari diskusi selama setahun di antara negara-negara IPEF. Tapi itu hanya satu dari empat masalah “pilar” yang perlu dibahas oleh negara-negara peserta IPEF.

Masalah “pilar” lainnya, termasuk perdagangan, perubahan iklim, tenaga kerja dan inklusi, lebih kompleks dan diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama untuk dinegosiasikan.

Menurut Kementerian Perdagangan AS bahwa dalam perjanjian rantai pasokan itu juga mencakup membentuk komite penasihat hak-hak tenaga kerja baru yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah, pekerja dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan standar tenaga kerja dalam rantai pasokan. (sin)