oleh Chen Ting
Pemerintah Inggris sedang mengusulkan rancangan undang-undang baru demi melindungi keamanan nasional, membatasi perusahaan Tiongkok untuk mendapatkan kontrak kerja sama dengan pemerintah mengenai proyek-proyek sensitif, sekaligus ketentuan untuk melepas kamera pengawas buatan perusahaan Tiongkok yang terpasang pada lokasi-lokasi sensitif pemerintah.
Pada Selasa (6 Juni), Kantor Kabinet Inggris mengumumkan bahwa pemerintah sedang mengusulkan beberapa amandemen terhadap Undang-Undang Pengadaan, yang mengharuskan departemen pemerintah pusat untuk melepas semua peralatan pengawasan yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok dari situs pemerintah yang sensitif demi mencegah kemungkinan terjadinya tindakan mata-mata dari rezim PKT.
Ini adalah bagian dari reformasi kebijakan pengadaan pasca-Brexit. Disebutkan oleh Kantor Kabinet bahwa pemerintah juga akan membentuk gugus tugas untuk menyelidiki pemasok yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan bagi Inggris, dan menilai apakah perusahaan tersebut harus dilarang ikut serta dalam pengadaan publik.
Kantor Kabinet Inggris mengatakan, pemerintah berjanji akan mengeluarkan batas waktu kepada instansi terkait untuk melepas semua peralatan pengawasan buatan perusahaan Tiongkok yang tunduk pada Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok, dari lokasi-lokasi sensitif pemerintah pusat.
Pemerintah akan memperkenalkan perubahan tersebut saat RUU Pengadaan dibahas di DPR minggu depan. Amandemen perlu mendapat persetujuan dari kedua majelis parlemen sebelum menjadi undang-undang.
Laporan Financial Times (tautan) yang mengutip informasi dari 2 orang sumber menyebutkan bahwa RUU itu sebenarnya ditujukan untuk melarang lembaga pemerintahan menggunakan produk buatan 2 perusahaan besar pembuat peralatan pengawasan video terbesar Tiongkok yakni Hikvision dan Dahua.
Menurut sumber, para menteri akan berjanji kepada anggota parlemen Konservatif yang hawkish untuk mengeluarkan batas waktu melepas peralatan pengawasan dalam waktu 6 bulan sejak RUU tersebut diundangkan.
Investigasi yang dilakukan oleh The Mail on Sunday menemukan bahwa kamera pengawas buatan Tiongkok Hikvision dan Dahua telah dipasang di pintu masuk ke setidaknya 6 barak militer di Inggris. (Fred Dufour/AFP/Getty Images)
Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat tinggi Partai Konservatif telah berulang kali menyerukan : RUU Pengadaan itu perlu dijadikan undang-undang utama dalam menghentikan pengaruh Beijing di Inggris.
Jeremy Quin, Menteri Kantor Kabinet Inggris mengatakan : “Langkah-langkah baru ini akan melindungi sektor-sektor sensitif kita dari perusahaan yang dapat mengancam keamanan nasional, dan akan menjadi pencegah yang kuat terhadap para pelaku yang berusaha untuk merugikan kepentingan Inggris.”
Pada bulan November tahun lalu, Kantor Kabinet telah memerintahkan seluruh lembaga pemerintah untuk berhenti memasang kamera pengawas yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok. Karena perusahaan-perusahaan Tiongkok itu tunduk terhadap Undang-Undang Intelijen Nasional mereka yang mewajibkan “setiap organisasi dan warga negara… untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen nasional Tiongkok”.
Alicia Kearns, Ketua Panitia Khusus Urusan Luar Negeri, juga anggota parlemen Konservatif yang terus melobi pemerintah untuk mendukung disahkannya RUU pengadaan, mengatakan kepada The Daily Mail (tautan) : “Dari dewan lokal hingga pembangkit listrik, dan badan keamanan seperti Markas Besar Komunikasi Pemerintah Inggris (GCHQ), perlu kita ajak untuk bersama-sama memastikan agar negara yang bermusuhan tidak dapat menyematkan teknologi yang disponsori negara yang bermusuhan ke dalam hidup kita. Teknologi itu dapat menyadap data-data kita dan membocorkannya ke Partai Komunis Tiongkok, serta negara atau aktor pelaku musuh lainnya”.
Bila RUU tersebut disahkan nantinya, akan ada sejumlah besar peralatan pengawas disingkirkan dari properti pemerintah. Asosiasi Industri Keamanan Inggris memperkirakan bahwa ada sekitar 210.000 unit kamera pengawas yang terpasang pada area di sektor publik.
Menurut penelitian Fraser Sampson, komisioner biometrik dan kamera pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah Inggris, bahwa kepolisian Inggris telah banyak menggunakan peralatan pengawasan buatan Tiongkok, termasuk drone dan sebagainya. Para ahli di Komisioner mengatakan bahwa isu tersebut lebih mengancam daripada balon mata-mata Tiongkok.
Kamera pengawas yang dipasang di luar gedung kantor Dahua Technology di Hangzhou, Tiongkok. (STR/AFP/Getty Images)
Kepada Financial Times, kedua sumber itu mengatakan, bahwa umur rata-rata dari kamera pengawas adalah 7 tahun, tetapi jadwal pemerintah untuk melepas peralatan itu bisa lebih cepat.
Hikvision dan Dahua tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Financial Times.
Hikvision sebelumnya mengklaim bahwa pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mentransfer data pelanggan ke pihak ketiga, jadi rumor bahwa Hikvision mengancam keamanan nasional itu benar-benar salah.
Dahua sebelumnya juga mengklaim bahwa pihaknya yang melayani klien Inggris selama 6 tahun telah “sepenuhnya tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Inggris”, dan “senantiasa berusaha mempertahankan standar keamanan siber yang sangat tinggi.” (sin)
