Pengelolaan Buddha Raksasa Leshan di Sichuan Tiongkok Dijual Pemda dengan Harga Setara Rp 3,5 Triliun Karena Krisis Keuangan

oleh Luo Tingting

Baru-baru ini terungkap bahwa Buddha Raksasa Leshan di Sichuan telah laku terjual seharga RMB. 1,7 miliar (Rp 3,5 Triliun), hal ini menimbulkan perhatian banyak kalangan. Lantaran pemerintah daerah di seluruh Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak berkecamuknya COVID-19  terus menghadapi krisis keuangan, sehingga muncul dugaan kuat bahwa penjualan hak mengelola Buddha Raksasa Leshan oleh pemerintah daerah Sichuan juga terkait masalah yang sama.

Pemda Sichuan tidak punya uang ? Menjual Buddha Raksasa Leshan seharga RMB. 1,7 miliar

Pada 26 Juni, seorang netizen mengungkapkan di media sosial : Beberapa hari lalu, hak pengelolaan tempat wisata Buddha Raksasa Leshan selama 30 tahun telah laku dijual seharga RMB. 1,7 miliar. Sang Buddha pun tidak pernah bermimpi kalau dirinya akan menemui nasib dijual.

Netizen tersebut juga memposting sebuah foto waktu pelelangan yang bertuliskan : “Pengalihan keseluruhan hak pengelolaan atas bus wisata dan kios-kios di Area Wisata Buddha Raksasa Leshan selama 30 tahun”.

Foto juga tertera batas waktu penawaran berakhir pada 29 November 2021 pukul 17:00. Harga terendah yang tercantum adalah RMB. 1,7 miliar, dan harga saat ini sekitar RMB. 1,709.950.400,-, dan depositnya adalah RMB. 1,5 miliar.

Menurut informasi publik, hak operasional selama 30 tahun untuk bus wisata dan kios-kios di tempat wisata itu akhirnya jatuh ke tangan Leshan Giant Buddha Industrial Co., Ltd.

Pada 26 Juni, Komite Manajemen Lokasi Wisata Buddha Raksasa Leshan mengonfirmasi bahwa hak pengelolaan tempat wisata ini memang beralih, tetapi bukan baru-baru ini, tetapi sudah terjadi beberapa tahun yang lalu.

Insiden penjualan lokasi wisata Buddha Raksasa Leshan membuat banyak netizen di seluruh negeri terkejut. Tulisan komentar mereka antara lain : “Koq bisa dijual ?” “Saya tidak tahu apakah sudah memperoleh persetujuan dari Sang Buddha Raksasa ?”

Yang lain mengomentari dengan : Ini disebabkan oleh kemerosotan ekonomi setempat yang membuat pemerintah daerah sulit bertahan, sehingga mereka menggagas penjualanan hak kelola lokasi wisata Leshan.

Keuangan Pemda Sichuan telah mengalami defisit selama bertahun-tahun. Mereka bisa bertahan dengan mengandalkan subsidi dana dari pemerintah pusat. Menurut data resmi, bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran tahun 2023 sebesar RMB. 588,25 miliar buat Sichuan.

Hutang pemda membahayakan pemerintah pusat, Pemda Guizhou menempuh cara “blak-blakan”

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan pecahnya perang perdagangan AS-Tiongkok dan merebaknya virus (COVID-19), ekonomi Tiongkok terus menurun, pendapatan fiskal anjlok, dan pemerintah daerah berada dalam krisis utang yang parah. berulang kali memperingatkan pemerintah daerah untuk “mengencangkan tali ikat pinggang untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih keras”.

Banyak pemerintah daerah bertahan hidup dengan mengandalkan dana subsidi dari pemerintah pusat. Menurut biro pusat yang mengatur anggaran, bahwa tahun 2023 anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berjumlah RMB. 10,06 triliun, meningkat 3,6% dari tahun 2022. Ini adalah untuk pertama kalinya menembus angka 10 triliun yuan.

Meskipun demikian, masih banyak pemerintah daerah yang berada dalam kondisi seret keuangan karena utangnya sudah terlampau tinggi. Pada 26 Mei, pemerintah kota Wuhan secara terbuka menuntut 259 perusahaan untuk segera melunasi pembayaran kewajiban hutang mereka. Diantara tunggakan yang berjumlah RMB. 300 juta itu selain terdiri dari BUMS juga BUMN. Berita tersebut menyoroti ketatnya situasi keuangan yang dialami oleh Pemda Wuhan.

Beberapa hari sebelum Pemda Wuhan mengeluarkan pengumuman penagihan utang, terekspos perusahaan “Kunming Land Investment” (platform pembiayaan Pemda Kota Kunming) gagal membayar kembali pinjaman besarnya sesuai jadwal, hal mana juga membuat khawatir para investor.

Pada 24 Mei, Pemda Kota Kunming membantah rumor, katanya bahwa itu adalah informasi palsu, dan hutang termaksud sudah dilunasi sesuai jadwalnya. Namun, orang yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan, bahwa “Kunming Land Investment” memang telah melunasi pinjaman di saat-saat terakhir, tetapi menjadi penyalahgunaan dana karena dananya itu diambil dari pinjaman yang diberikan kepada Pemda Kunming untuk platform investasi di lokasi lainnya. Hal ini membuat solvabilitas pemda Kota Kunming menjadi pertanyaan ?

Pada 12 April, pemerintah provinsi Guizhou mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak mampu menyelesaikan masalah utangnya sendiri dan meminta bantuan negara. Laporan tersebut dengan cepat menarik perhatian tetapi kemudian dilenyapkan pihak berwenang.

Platform Pengungkapan Informasi Obligasi Pemerintah Daerah Tiongkok menunjukkan bahwa saldo utang Pemda Kota Guizhou pada tahun 2021 adalah RMB. 1.19 triliun, sedang plafon atas pinjamannya adalah RMB. 1.24 triliun. Jumlah obligasi yang sudah diterbitkan adalah RMB. 227,58 miliar, dengan total pembayaran pokok dan bunganya adalah RMB. 179,65 miliar.

Tetapi pemerintah pusat Tiongkok telah berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melunasi utangnya. Sejak tahun 2018, pemerintah pusat sudah tidak lagi secara sistematis mengumpulkan data utang pemerintah daerah, juga tidak bersedia mengakui utang publik yang telah dirilisnya.

Zhu Tong, seorang komentator ekonomi dalam artikelnya yang diterbitkan “Epoch Times” menyebutkan, bahwa PKT masih terus berbohong, meski dalam situasi genting, mengatakan bahwa Tiongkok berada dalam situasi yang tidak mengkhawatirkan. Ia takut rakyat mengetahui fakta sebenarnya. Pemda Guizhou kini dengan cara blak-blakan menyatakan ketidaksanggupannya membayar utang. Hal ini mencerminkan masalah utang daerah sudah sangat serius.

Qing Peng, seorang komentator politik mengatakan dalam acara “Pengamatan Qin Peng”, bahwa ini adalah pertama kalinya terjadi di Tiongkok, pemerintah provinsi secara terbuka menyatakan bahwa utang mereka sudah tidak lagi bisa dibayar kembali dan meminta pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Ini adalah suatu tindakan pemaksaan terhadap Zhongnanhai yang disampaikan secara terbuka. Kira-kira dapat diartikan begini : ‘Anda wajib bantu saya, jika tidak, saya akan memperlihatkan tindakan berani saya dengan mengabaikan masalah apakah Anda malu atau tidak’. Qing Peng percaya bahwa masalah serupa mungkin dapat meluas sampai ke provinsi dan kota lain di masa depan. (sin)