Dapur di Balik MBG : Antara Karut-Marut Tata Kelola dan Bayang-Bayang Patronase Politik

EtIndonesia. Ambisi besar pemerintah untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah berada dalam sorotan tajam. Di balik tujuan mulia untuk menuntaskan kelaparan dan memperbaiki gizi anak sekolah, program ini justru memperlihatkan celah besar dalam implementasinya. Data hingga Oktober 2025 mencatat lebih dari 11.000 anak di Indonesia mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG.

Ironisnya, di tengah kegagalan sistemik tersebut, anggaran program ini justru diproyeksikan melonjak tajam. Dari Rp71 triliun pada APBN 2025, dana MBG direncanakan naik hingga lima kali lipat menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026. Kenaikan anggaran yang drastis ini memicu kekhawatiran mengenai siapa yang sebenarnya diuntungkan di balik pengelolaan “dapur” MBG.

Gurita Afiliasi di Balik Yayasan Penyedia

Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap 102 yayasan penyedia MBG di 38 provinsi menunjukkan adanya indikasi kuat praktik patronase dan konflik kepentingan. ICW mengelompokkan yayasan-yayasan tersebut ke dalam berbagai kategori afiliasi, mulai dari partai politik, aparat penegak hukum, hingga orang dekat pejabat.

“Partai Gerindra yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo menempati urutan pertama sebagai partai yang terafiliasi dengan individu paling banyak di Yayasan Penyedia MBG,” demikian kutipan hasil investigasi ICW yang diunggah melalui kanal YouTube resminya bertajuk Mereka yang Berkepentingan di balik Dapur MBG. Selain Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga tercatat memiliki politisi yang duduk di dalam struktur yayasan penyedia.

Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah ditemukannya empat individu yang pernah tersangkut kasus korupsi di dalam yayasan tersebut. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai proses verifikasi dan pengecekan rekam jejak yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memilih mitra pelaksana.

Intervensi Aparat dan Pelemahan Pengawasan

Keterlibatan aparat penegak hukum (APH) juga menjadi catatan krusial. ICW menemukan jejak petinggi kepolisian melalui Yayasan Kemala Bhayangkari, serta jejak jaksa melalui Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Keterlibatan aktif APH dalam pelaksanaan program MBG dianggap berbahaya bagi fungsi pengawasan dan penegakan hukum di masa depan.

“Bagaimana kemudian apabila di waktu mendatang ditemukan sejumlah permasalahan… tentu hal ini akan sulit diawasi apabila APH-nya justru ikut terlibat dalam proses pelaksanaan MBG,” sebut laporan tersebut.

Selain itu, ditemukan pula 12 yayasan yang terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, termasuk tenaga ahli dan tim teknis dari Badan Gizi Nasional itu sendiri. Padahal, BGN merupakan lembaga yang memegang mandat utama untuk memantau dan mengawasi jalannya program pemenuhan gizi nasional.

Politik Balas Budi di Meja Makan

Temuan ICW menunjukkan bahwa MBG berpotensi menjadi wadah “bancakan” atau sarana mencari keuntungan bagi lingkaran kekuasaan. Program ini diduga kuat digunakan untuk mengakomodir politik balas budi (patronage politics) atas dukungan elektoral pada pemilihan presiden lalu, maupun untuk menjaga loyalitas jejaring politik di masa mendatang.

Secara keseluruhan, ICW mencatat ada 28 yayasan yang terafiliasi partai politik, 18 yayasan dengan pebisnis, 6 yayasan dengan militer, serta 9 yayasan yang terafiliasi dengan kelompok relawan atau ormas pendukung kampanye Pilpres 2024.

“Bila demikian, maka bukan penerima MBG yang pada akhirnya diuntungkan tapi justru kelompok-kelompok yang dengan sengaja terlibat agar bisa mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan proyek ini,” tegas ICW dalam ulasannya. Jika praktik ini terus berlanjut, manfaat program tidak akan sepenuhnya dirasakan oleh siswa, ibu hamil, maupun ibu menyusui, melainkan hanya mengalir ke saku para elit di lingkaran rezim saat ini. (isw)