Kementerian Perdagangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 29 Juni mengumumkan memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor. Pada hari yang sama, pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga peninjau investasi asing untuk menutup celah keamanan nasional. Para akademisi menilai bahwa kedua langkah tersebut saling berkaitan erat dan menunjukkan bahwa hubungan Tiongkok–Jepang telah meningkat dari sekadar gesekan diplomatik menjadi konfrontasi di bidang keamanan ekonomi.
EtIndonesia.com PKT mengumumkan bahwa 20 entitas Jepang, termasuk National Institute for Defense Studies (NIDS), dimasukkan ke dalam daftar pengendalian ekspor. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di Tiongkok yang ingin mengekspor barang, teknologi, atau produk berkegunaan ganda (sipil dan militer) kepada lembaga-lembaga tersebut wajib memperoleh persetujuan pemerintah.
Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memasukkan 20 entitas Jepang lainnya, termasuk Mitsui E&S Co., Ltd., ke dalam daftar pengawasan khusus, sehingga transaksi di masa mendatang akan menjalani pemeriksaan yang lebih ketat.
Di sisi lain, pada 29 Juni, pemerintah Jepang membentuk Komite Peninjauan Investasi Asing yang melibatkan berbagai kementerian. Lembaga ini memiliki fungsi serupa dengan Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) di Amerika Serikat, yaitu mengkoordinasikan peninjauan investasi asing yang berpotensi mengancam keamanan nasional serta mencegah infiltrasi modal PKT ke sektor-sektor strategis Jepang.
Peneliti Madya dari Institute for National Defense and Security Research (INDSR) Taiwan, Hsieh Pei-hsueh, mengatakan bahwa kedua langkah tersebut merupakan respons yang saling berhadapan.
“Revisi Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri Jepang serta pembentukan Komite Peninjauan Investasi Asing merupakan bagian dari persiapan jangka panjang untuk memperkuat pertahanan keamanan nasional,” ujarnya.
“Di sisi lain, Tiongkok sengaja mengumumkan gelombang kedua pengendalian ekspor terhadap entitas Jepang tepat pada hari ketika sistem baru Jepang mulai diberlakukan,” katanya.
“Hal ini jelas mengandung makna pembalasan yang setara sekaligus peringatan yang sangat terarah. Ini menunjukkan hubungan Jepang–Tiongkok telah berubah dari ‘hubungan politik yang dingin tetapi ekonomi yang hangat’ menjadi situasi di mana baik hubungan politik maupun ekonomi sama-sama memburuk,” jelasnya.
Sejak akhir tahun lalu, ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memberikan jawaban di parlemen mengenai kemungkinan krisis di Selat Taiwan (“Taiwan contingency”), PKT terus meningkatkan tekanan terhadap Jepang di berbagai bidang.
Juru bicara Kementerian Perdagangan PKT menyatakan bahwa pembatasan terhadap perusahaan Jepang sebenarnya telah diberlakukan sejak Februari tahun ini. Namun karena dinilai tidak memberikan hasil yang diharapkan, pemerintah memutuskan untuk menambah langkah-langkah pembatasan baru.
Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara pada 29 Juni menyatakan bahwa pemerintah Jepang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembatasan tersebut beserta dampaknya sebelum mengambil langkah balasan yang diperlukan.
Wakil Rektor Universitas Kainan Taiwan sekaligus pakar geopolitik, Chen Wen-chia, mengatakan bahwa hubungan Tiongkok–Jepang kini telah berkembang dari perselisihan diplomatik tradisional menjadi persaingan di bidang keamanan ekonomi.
“Keputusan PKT memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Pertama, ini merupakan peringatan politik terhadap penguatan pertahanan Jepang. Kedua, merupakan pembalasan diplomatik atas sikap Jepang terkait Selat Taiwan. Ketiga, PKT semakin menjadikan instrumen ekonomi sebagai senjata politik,” ujarnya.
“Mereka tidak lagi hanya menyampaikan protes diplomatik, tetapi secara langsung menargetkan lembaga penelitian pertahanan Jepang, perusahaan industri militer, dan mata rantai teknologi tinggi sehingga perusahaan-perusahaan Jepang merasakan peningkatan biaya dan risiko,” jelasnya.
Data menunjukkan bahwa selama Maret hingga April tahun ini, ekspor tujuh jenis logam tanah jarang (rare earth) dari Tiongkok ke Jepang turun lebih dari 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada akhir Mei, otoritas PKT juga menahan dua karyawan warga Jepang dari Fuji Electric Group di Kota Dalian dengan tuduhan berusaha mengekspor tanah jarang secara ilegal.
Para pakar menilai bahwa dengan Jepang yang semakin memperketat peninjauan keamanan nasional, sementara PKT terus memperluas pengendalian ekspor, negara-negara di rantai pulau pertama (First Island Chain) kini telah memasuki era ketika keamanan ekonomi lebih diprioritaskan daripada kepentingan bisnis.
Hsieh Pei-hsueh memperkirakan terdapat tiga dampak utama di masa depan. “Pertama, rantai pasok regional akan semakin mengalami diversifikasi risiko dan fragmentasi. Perusahaan-perusahaan akan dipaksa membangun sistem rantai pasok ganda atau menerapkan strategi ‘China+1’ untuk mengisolasi risiko.”
“Kedua, kerja sama lintas negara di bidang teknologi tinggi dan industri pertahanan akan menghadapi persyaratan kepatuhan yang jauh lebih ketat. Ketiga, dari sisi investasi internasional, arus modal global akan semakin terpolarisasi berdasarkan blok-blok geopolitik. Investasi asing yang ingin masuk ke sektor-sektor sensitif di Jepang akan menghadapi persyaratan yang semakin tinggi.”
Pada awal Juni, pemerintahan Presiden Donald Trump mendesak PKT agar kembali mengekspor tanah jarang ke Jepang. Amerika Serikat juga secara terbuka mendukung langkah Jepang dalam memperketat peninjauan investasi asing.
Selain itu, penggunaan kartu tanah jarang oleh PKT sebagai alat tekanan terhadap Jepang juga menimbulkan kekhawatiran di Uni Eropa. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G7 baru-baru ini, para pemimpin negara anggota mengesahkan Deklarasi Keamanan Rantai Pasok Mineral Kritis, yang menetapkan mekanisme kerja sama untuk menurunkan ketergantungan terhadap pasokan tanah jarang dan magnet permanen dari Tiongkok menjadi kurang dari 60 persen pada tahun 2030.
Sumber : NTDTV.com
 pada 29 Juni mengumumkan memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar pengendalian ekspor. Pada hari yang sama, pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga peninjau investasi asing untuk menutup celah keamanan nasional. Para akademisi menilai bahwa kedua langkah tersebut saling berkaitan erat dan menunjukkan bahwa hubungan Tiongkok–Jepang telah meningkat dari sekadar gesekan diplomatik menjadi konfrontasi di bidang keamanan ekonomi.){kind=link}