EtIndonesia.com Banjir bandang dahsyat baru-baru ini melanda perbatasan Tiongkok–Nepal. Pelabuhan Gyrong di Tibet tertimbun longsoran lumpur dan batu, menyebabkan korban jiwa dan kerugian besar di kedua negara.
Seorang sumber yang mengetahui kondisi internal dan dekat dengan sistem tanggap darurat Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengungkapkan bahwa departemen terkait di Tibet telah mendeteksi kondisi berbahaya di wilayah hulu sebelum bencana terjadi. Namun, pejabat setempat menilai situasinya mirip dengan banjir yang terjadi di Pelabuhan Gyrong pada 2025. Mereka tidak menaikkan tingkat peringatan dan juga tidak segera melaporkannya.
Menurut kantor berita resmi PKT, Xinhua, longsoran tersebut meratakan area sekitar 0,7 kilometer persegi, termasuk 27 bangunan dan fasilitas terkait.
Gumpalan es dari kawasan gletser di ketinggian sekitar 5.200 meter jatuh dan dalam waktu sekitar 7 menit menempuh jarak 22 kilometer, hingga mencapai Pelabuhan Gyrong yang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter. Kecepatan rata-ratanya mencapai sekitar 50 meter per detik. Para pekerja di pelabuhan nyaris tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri.
Pejabat Salah Menilai Bahaya, Sistem Peringatan Dini Gagal Sebelum Bencana
Menurut seorang sumber dari dalam sistem PKT bermarga Zhou, setelah longsoran dari wilayah Nepal menerjang pelabuhan, pihak Tibet baru melaporkan kejadian tersebut kepada Beijing. Saat itu, sudah terlambat untuk mengevakuasi orang-orang.
“Berdasarkan catatan waktu kejadian, pihak Tibet sudah mendeteksi bahaya sekitar 5 menit sebelum longsoran mencapai pelabuhan dan juga sudah mengetahui bahwa arahnya menuju Gyrong. Namun, pejabat Tibet tidak menganggapnya serius. Akibatnya, ratusan orang tertimbun dan gedung pelabuhan juga hancur,” katanya.
Zhou mengatakan bahwa ketika kejadian berlangsung, hanya beberapa orang yang berada di ruang pemantauan lingkungan setempat dan mereka sedang mengobrol. Pada awalnya, mereka menganggap situasi kali ini kurang lebih sama dengan kejadian pada 2025.
Karena itu, mereka tidak segera melaporkan situasi tersebut kepada departemen terkait di Beijing dan tidak memulai proses evakuasi.
“Mereka baru melaporkannya setelah longsoran sudah menerjang Pelabuhan Gyrong. Saat itu sudah terlambat. Kali ini merupakan kegagalan sistem peringatan bencana, dan pasti ada pihak di Tibet yang harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Analisis bencana yang dipublikasikan pemerintah PKT menyebutkan bahwa bencana itu bermula dari pecahnya gletser di lereng utara Puncak Langtang Lirung di Nepal. Puluhan juta meter kubik es jatuh dari ketinggian, mengikis material morena di sepanjang alur sungai dan membentuk aliran debris berkecepatan tinggi. Aliran tersebut kemudian berubah menjadi longsoran lumpur dan batu yang membawa bongkahan batu besar, pasir, lumpur, serta es.
Namun, mengenai kondisi pemantauan dan peringatan beberapa menit sebelum bencana, pemerintah PKT pada dasarnya tidak memberikan penjelasan.
“Runtuhnya es dari tempat tinggi dan jebolnya danau glasial memang sama-sama dapat menyebabkan banjir atau longsoran lumpur, tetapi mekanisme pembentukan, kecepatan, dan daya rusaknya berbeda,” ujar Seorang ahli geologi dari Gansu bermarga Chen.
“Setelah departemen pemantauan menemukan anomali di wilayah hulu, seharusnya mereka terlebih dahulu mengeluarkan peringatan dengan tingkat risiko tertinggi, mengevakuasi penduduk di wilayah hilir secepat mungkin, kemudian baru menentukan skala bencana,” jelasnya.
Menurut Chen, para pejabat daerah justru bekerja secara ceroboh dan menggunakan pengalaman dari bencana sebelumnya untuk menangani situasi baru.
“Setiap kali terjadi bencana, situasi seperti ini terus berulang. Begitu banyak orang tertimbun. Ini disebabkan oleh faktor manusia.”
Chen juga dengan marah mengatakan bahwa banjir yang baru-baru ini terjadi di Guangxi mengalami persoalan serupa. Waduk melepaskan air atau tanggul jebol tanpa memberi tahu penduduk.
“Kalaupun ada pemberitahuan, biasanya baru diberikan beberapa jam kemudian. Saat itu bencana sudah menjadi kenyataan. Buat apa memberi tahu?”
Menghindari Kekosongan Peringatan Dini, Tanggung Jawab atas Keterlambatan Pelaporan Menjadi Sorotan
Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa Kementerian Sumber Daya Alam baru mengaktifkan respons tingkat II untuk pencegahan bencana geologi sekitar 4,5 jam setelah bencana terjadi.
Citra penginderaan jauh yang dipublikasikan pemerintah setelah bencana memang sudah dapat menunjukkan lokasi runtuhnya es dan jalur longsoran. Namun, pemerintah tidak menjelaskan apa yang telah dideteksi oleh sistem pemantauan sebelum bencana, juga tidak menjelaskan apakah setelah banjir 2025 dilakukan evaluasi ulang terhadap lokasi pembangunan pelabuhan, revisi rencana evakuasi, atau pembentukan mekanisme peringatan dini lintas batas Tiongkok–Nepal.
Pada 8 Juli 2025, lembah sungai yang sama pernah mengalami banjir akibat jebolnya danau glasial. Banjir tersebut menghancurkan Jembatan Persahabatan Tiongkok–Nepal yang menghubungkan Pelabuhan Gyrong di Tibet dengan pos perbatasan Rasuwagadhi di Nepal.
Di sisi Tiongkok, 11 orang dilaporkan hilang dan sekitar 350 orang dievakuasi. Nepal melaporkan sedikitnya 9 orang meninggal dan 19 orang hilang, termasuk 6 pekerja konstruksi asal Tiongkok.
Profesor Wang yang berusia 90 tahun mengatakan bahwa hingga kini belum ada penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah peringatan dini dan evakuasi yang diambil pihak Tibet setelah bencana sebelumnya.
“Bencana kali ini juga sama. Mereka tidak belajar dari pengalaman. Jika masalah sistem ini tidak diselesaikan, akan ada kejadian berikutnya.”
Beijing Mengambil Alih Penanganan, Tekanan dari Luar Negeri Mulai Terlihat
Setelah bencana terjadi, pemimpin PKT Xi Jinping memberikan instruksi pada 26 Agustus, sementara Perdana Menteri PKT Li Qiang juga memberikan instruksi.
Pada awalnya, pemerintah PKT mengumumkan bahwa Wakil Perdana Menteri Zhang Guoqing memimpin pejabat dari berbagai departemen untuk pergi ke Tibet guna mengarahkan operasi penyelamatan.
Namun, pada sore 27 Agustus, Li Qiang tiba di Gyrong dengan menyatakan bahwa ia datang “atas penugasan Xi Jinping” untuk meninjau lokasi bencana. Dalam waktu satu hari, tingkat pejabat yang datang ke lokasi meningkat dari wakil perdana menteri menjadi perdana menteri.
Pengamat politik Tiongkok daratan Huang Kangnian (nama samaran) mengatakan bahwa Zhang Guoqing sudah diperintahkan pergi ke lokasi, tetapi Li Qiang tetap datang langsung ke Tibet keesokan harinya. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa skala bencana yang dilaporkan ke Beijing mungkin jauh lebih besar daripada laporan awal dari pemerintah daerah.
“Pihak berwenang khawatir jika wakil perdana menteri datang, keluarga korban akan semakin tidak puas dan kemarahan masyarakat Tibet terhadap pemerintah PKT akan meningkat. Karena itu, Li Qiang diminta pergi ke lokasi bencana untuk menyampaikan belasungkawa.”
Di sisi lain, di antara orang-orang yang dinyatakan hilang oleh pemerintah PKT terdapat 261 warga negara asing, sehingga insiden ini tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah daerah Tibet.
Seorang perempuan dari dalam sistem PKT bermarga Shao mengatakan bahwa pengambilalihan penanganan lokasi bencana oleh pejabat tinggi PKT juga disebabkan oleh pertanyaan dari kedutaan-kedutaan asing di Tiongkok mengenai kondisi warga negara mereka yang berada di kawasan bencana.
“Lebih dari 200 warga asing tersebut berasal dari lebih dari 20 negara. Terutama karena ada 18 warga Amerika yang hilang. Kedutaan Amerika Serikat dan Kanada menelepon untuk menanyakan kondisi warga negara mereka. Tentu saja PKT harus memberikan penjelasan kepada mereka.”
Pada 31 Agustus, Politbiro Komite Sentral PKT mengadakan rapat untuk membahas operasi penyelamatan akibat longsoran Gyrong.
Namun, berdasarkan laporan media pemerintah PKT , rapat Politbiro tersebut tidak menyebut keterlambatan pelaporan oleh pejabat Tibet, dan juga tidak menjelaskan kapan kondisi berbahaya di wilayah hulu pertama kali terdeteksi.
Artikel ini sebelumnya terbit di Epochtimes.com
