oleh Zhang Jing
Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah mengesahkan peraturan baru tentang pengelolaan keluar-masuk warganya, yang meskipun akan resmi diberlakukan pada 15 September 2026, tetapi beberapa sumber daring mengonfirmasi bahwa PKT telah mulai secara ketat mengontrol warga negaranya yang mau ke luar negari. Peraturan baru ini juga melegalkan pemeriksaan perangkat elektronik dan data elektronik yang dibawa oleh warga yang keluar border.
Pada 12 Agustus, pengguna media sosial X bernama Chen Tong memposting pesan yang berbunyi: dirinya melihat sendiri ketika berada di bandara Tiongkok, “warga mendapat periksaan yang lebih ketat dari petugas bea cukai,” dan “banyak warga sipil Tiongkok yang diminta pulang,” alias dipersulit keluar dari bandara. “Pergi ke luar negeri saja seperti menghadapi musuh tangguh,” tulisnya.
Pada 15 Agustus, sebuah video yang memperlihatkan seorang mahasiswi paspornya dicabut oleh petugas imigrasi saat berada di Bandara Nanning di Guangxi, dan bersiap berangkat ke luar negeri. Alasannya adalah karena ada seorang mahasiswi asal Tiongkok yang studi di universitas yang sama di Spanyol ini tidak kembali ke Tiongkok setelah melampaui masa berlaku maspornya, sehingga semua mahasiswi yang hendak pergi studi ke universitas tersebut dilarang berangkat.
Pada 19 Agustus, seorang pelapor yang namanya tidak ingin disebutkan mengklaim bahwa saat melakukan check-in di Bandara Internasional Shanghai Pudong untuk penerbangannya ke Seattle, AS ia diminta untuk mengisi formulir informasi keberangkatan, yang isinya terkait informasi pribadi yang sangat sensitif. Ia menyatakan bahwa hal ini menyebabkan banyak penumpang yang menggunakan penerbangan yang sama “geleng-geleng kepala,” sementara ia sendiri “berpura-pura tetap tenang.”
Tanpa ia duga, ponselnya juga diperiksa oleh petugas bea cukai bandara. Petugas pertama menanyakan soal formulir isian itu, apakah sudah diisi sesuai kenyataan, kemudian ponselnya, dan ponsel 20 orang penumpang lainnya diminta untuk membuka kuncinya lalu dibawa ke sebuah ruangan kecil untuk pemeriksaan manual dan mesin otomatis. Seorang di depannya bahkan dibawa pergi oleh polisi bandara karena dicurigai menggunakan ponsel cadangan untuk lolos pemeriksaan petugas yang menemukan bahwa aplikasi tersebut baru saja diinstal.
Ia mengklaim bahwa setelah boarding, ia mendapati setengah dari kursi dalam pesawat kosong, yang menunjukkan bahwa setengah dari penumpang di penerbangannya gagal dalam pemeriksaan dan ditahan atau dipulangkan.
Baru-baru ini, seorang wanita yang telah lama bekerja di luar negeri dan pulang ke Tiongkok untuk mengunjungi kerabatnya, juga mengunggah uneg-unegnya secara online. Ia menyebutkan bahwa ponselnya telah menjadi sasaran pemeriksaan kantor polisi PKT.
Sejak berada di Tiongkok, ia tidak cuma sering diinterogasi oleh polisi tentang pekerjaannya di luar negeri dan statusnya keluar/masuk negara, tetapi juga diminta untuk pergi ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan tepat sebelum kepulangannya ke luar negeri. Ia membawa berbagai bahan ke kantor polisi untuk pembuktian, tetapi petugas hanya memintanya untuk mengeluarkan ponselnya dan membuka kuncinya. Kemudian, polisi menggunakan kabel data untuk menghubungkan ponselnya ke perangkat khusus untuk mengambil data-data dalam ponsel selama 2 jam. Album foto ponselnya, riwayat obrolan WeChat, dan kata kunci yang dia cari di Taobao Search semuanya secara otomatis dikemas dan diunggah ke dalam perangkat khusus kepolisian.
Ia ditolak sebelum naik pesawat, paspornya dibatalkan tanpa alasan, ponsel diperiksa secara sewenang-wenang, dan informasi ponsel dikumpulkan—tanda-tanda yang sering dialami warga sipil Tiongkok biasa saat menghadapi kontrol perbatasan menunjukkan bahwa PKT sedang mengisolasi rakyatnya, hal ini menunjukkan tanda-tanda seluruh Tiongkok sedang mengalami “Xinjiangisasi.”
Pada tahun 2019, sebuah organisasi hak asasi manusia internasional merilis laporan yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2016, Partai Komunis Tiongkok telah melakukan pemantauan terhadap 13 juta orang warga etnis Uighur dan minoritas lainnya melalui “Platform Operasi Gabungan Terintegrasi,” yang mengakibatkan hingga 1 juta orang dari etnis tersebut ditahan di “kamp pendidikan ulang” yang banyak didirikan di Provinsi Xinjiang.
“Platform Operasi Gabungan Terintegrasi” di Xinjiang menghubungkan informasi identitas setiap orang dengan berbagai data pengawasan. Sistem ini dapat mengumpulkan lintasan dinamis individu dengan memantau lokasi ponsel dan kendaraan mereka. Jika seseorang mengalami penggunaan listrik rumah tangga yang tidak normal, meninggalkan alamat terdaftar tanpa izin, atau menghubungi seseorang yang memiliki kerabat atau teman di luar negeri, sistem secara otomatis akan memberi tahu pihak kepolisian untuk keperluan interogasi.
“Platform Operasi Gabungan Terintegrasi” ini juga menetapkan “tingkat ancaman” kepada setiap individu berdasarkan data yang dipantau, menggunakan ini sebagai dasar untuk memberlakukan berbagai tingkat pembatasan terhadap kebebasan bergerak mereka. Pembatasan ini termasuk tahanan rumah, larangan meninggalkan alamat terdaftar, memasuki tempat umum, atau meninggalkan Tiongkok. Bahkan langsung ditahan dalam komplek yang disebut “kamp pendidikan ulang.”
Di Xinjiang, pengawasan terhadap gerak gerik seseorang lewat ponsel oleh PKT telah lama berlangsung. Perangkat lunak untuk pengawasan yang umum digunakan, termasuk aplikasi “Jingwang Weishi,” “Fengcai,” “National Anti-Fraud Center,” dan lainnya. Di pos pemeriksaan dan bahkan persimpangan lalu lintas, polisi dapat kapan saja memeriksa ponsel penduduk. Mereka menggunakan cara teknis untuk memindai kontak ponsel, file audio dan video, daftar aplikasi yang digunakan, dan melacak ponsel melalui program perangkat lunak khusus untuk memantau perjalanan harian dan perilaku sosial.
Pada tahun 2019, investigasi oleh beberapa media asing mengungkapkan bahwa wisatawan yang memasuki Xinjiang melalui jalur darat dari Kyrgyzstan diwajibkan membuka kunci ponsel mereka dan menyerahkannya untuk diperiksa. Untuk iPhone, ponsel akan terhubung ke komputer polisi untuk memindai data yang ada dalam ponsel, sementara untuk ponsel Android milik wisatawan ini, diharuskan untuk mendownload aplikasi “Fengcai”. Aplikasi ini secara diam-diam akan mengumpulkan informasi privasi pribadi dari ponsel wisatawan, termasuk email, file audio dan video, pesan teks, kontak, dan model ponsel, selesai me-retrive data, app tersebut secara otomatis terhapus.
Buku karya penulis Kanada Darren Byler berjudul “In the Camps: China’s High-Tech Penal Colony” (Di Dalam Kamp: Koloni Hukuman Berteknologi Tinggi Tiongkok) merinci keadaan terkini dari pengawasan berteknologi tinggi di Provinsi Xinjiang yang mengerikan.
Selain jaringan kamera yang padat terpasang seperti “skynet” untuk memantau pergerakan setiap orang, pos pemeriksaan berdiri di setiap jarak 200 meter. Orang-orang harus memindai kartu identitas mereka atau menjalani pengenalan wajah untuk melewati pos pemeriksaan ini. Pada saat yang bersamaan, layar monitor petugas pos pemeriksaan menampilkan informasi dasar dari orang tersebut, beserta kotak berwarna hijau atau kuning. Kotak hijau menunjukkan orang tersebut “bukan masalah”, kotak kuning menunjukkan orang tersebut “perlu dipantau.” Polisi dapat meminta ponsel orang tersebut kapan saja untuk diperiksa catatan kontak yang mungkin “mencurigakan” dan bahkan dapat memaksa orang tersebut untuk memasang aplikasi pengawasan resmi.
Penulis menyebutkan bahwa pada tahun 2011, banyak anak muda di Xinjiang mulai menggunakan ponsel Huawei, tetapi dengan cepat menjadi “bencana ponsel.” Pada tahun 2014, PKT mulai memantau ponsel orang. Perangkat lunak yang disediakan oleh perusahaan teknologi tinggi dapat melacak lokasi keberadaan seorang individu, secara otomatis merekam dan menerjemahkan setiap kata yang diucapkan orang Uighur di WeChat, dan mengidentifikasi orang Uighur melalui pengenalan wajah.
Di antara perangkat lunak tersebut, polisi juga menggunakan perangkat lunak yang, setelah dipasang di ponsel, dapat secara otomatis memeriksa puluhan ribu jenis perilaku yang berbeda untuk memperkirakan tingkat “kepercayaan” pengguna. Lampu hijau menandakan “dapat dipercaya,” sementara lampu merah menandakan “sangat mencurigakan,” yang berarti orang tersebut berpotensi untuk ditangkap lalu dijebloskan ke dalam “kamp pendidikan ulang” yang sesungguhnya adalah penjara.
Hal yang menakutkan adalah bahwa PKT tidak hanya melacak apa yang dilakukan oleh warga etnis ini “sekarang,” tetapi juga menggunakannya untuk melacak tindakan “di waktu lalu” bahkan memprediksi perbuatan “masa depan” mereka. Misalnya, menemukan penggunaan VPN, pemasangan aplikasi WhatsApp, atau penyimpanan file elektronik keagamaan di ponsel dapat dianggap “bersiap untuk melakukan kejahatan,” yang menyebabkan orang bersangkutan ditahan atau dikirim ke “kamp pendidikan ulang.”
Dalam buku Darren Byler yang mencatat sebuah wawancara dengan seorang siswa Xinjiang yang bernama Kaisar, ia menceritakan sebuah insiden di mana sekolah tiba-tiba mengumpulkan semua siswa di lapangan olah raga dan mulai memeriksa ponsel semua orang. Kaisar sendiri pernah membagikan sebuah artikel berita tentang seorang intelektual Uighur yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup lewat WeChat. “Saya berpura-pura tenang, kendati jantung saya berdebar kencang. Untungnya, guru yang memeriksa WeChat saya teledor,” ujar Kaisar.
Sayangnya, salah satu teman sekelasnya dibawa pergi dan ditahan selama 9 bulan di pusat penahanan karena ia tidak menghapus video protes tahun 2009 yang dikirimkan kepadanya oleh orang lain. Polisi memukulinya dan memaksanya untuk mengakui semua tuduhan yang mereka sebutkan. Ia kemudian diyakini telah ditahan di kamp pendidikan ulang.
Kaisar mengatakan bahwa setelah tahun 2016, pemerintah Xinjiang memperketat pemeriksaan telepon seluler. Ia lebih memilih tidak membawa serta ponsel keluar rumah untuk menghindari pemeriksaan petugas di pos keamanan, polisi akan memerintahkan semua orang untuk keluar dari kendaraan mereka, mereka yang memiliki izin tinggal Xinjiang akan berbaris untuk pemindaian wajah, dan kemudian polisi akan meminta telepon mereka diserahkan dan dimasukkan ke dalam alat pemindai.
Kemudian, setelah Kaisar berhasil melarikan diri dari Tiongkok, kebijakan di Xinjiang semakin ketat. Semua warga etnis Uighur dipaksa untuk menyerahkan paspor mereka kepada pemerintah PKT untuk “disimpan,” dan perjalanan membutuhkan persetujuan dari kantor polisi setempat. Banyak kerabatnya ditahan dengan tuduhan “berpotensi menjadi teroris.”
Pemeriksaan telepon seluler yang terus-menerus dan kapan saja mencerminkan keinginan rezim PKT untuk mengendalikan pikiran setiap warganya dan merupakan pola pikir memperlakukan setiap orang sebagai “calon penjahat.” Ini adalah cerminan nyata dari rasa tidak aman yang ekstrem dari rezim ini. Ekonomi Tiongkok lesu, pengangguran melonjak, kaum muda memilih Tang Ping, dan ketidakpuasan sosial terus meningkat. PKT sendiri sangat terpecah secara internal, dan penerapan kontrol yang kuat dan bertekanan tinggi ini mengungkapkan kelemahannya sendiri.
PKT mengadopsi strategi mengendalikan warga Xinjiang untuk membatasi akses pergerakan seluruh rakyat Tiongkok. Dengan sikap “lebih baik menaruh kecurigaan” dan “tidak membiarkan siapa pun bebas dicurigai,” mereka memperlakukan semua orang sebagai penjahat.
Bagi warga sipil yang berada di Tiongkok harus menyerahkan semua privasi dan melewati sensor digital PKT sebelum diizinkan untuk meninggalkan negara. Bagi mereka yang kembali dari luar negeri dapat dibatasi untuk meninggalkan negara selama 6 bulan hingga 3 tahun jika mereka terbukti terlibat dalam perbuatan apa pun yang bertentangan dengan kepentingan PKT. Metode kontrol perjalanan keluar negeri warga sipil Tiongkok yang menyimpang ini sebenarnya lebih seperti eksperimen “Xinjianisasi” seluruh Tiongkok. (***)
