SURABAYA – Menjelang akhir 2023 perekonomian Jawa Timur tetap terus meningkat positif. Untuk prospek 2024, Prospek perekonomian domestik pada 2024-2025 tetap terjaga di tengah semakin tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah tahun 2024 akan tetap stabil. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025.
Adapun kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan kredit akan berada pada kisaran 10-12% pada 2024, dan 11-13% pada 2025.
Sedangkan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Nilai transaksi digital banking akan terus tumbuh 23,2% pada 2024 hingga mencapai Rp71.584 triliun, dan tumbuh 18,8% pada 2025 menjadi Rp85.044 triliun. Transaksi e-commerce juga akan terus tumbuh 2,8% menjadi Rp487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp503 triliun pada 2025.
Dalam menghadapi tantangan pada 2024, BI melakukan upaya antara lain dengan mengadakan forum diskusi dengan berbagai universitas. Dan, hasilnya adalah beberapa masukan antara lain penguatan RIRU, penguatan investasi, percepatan infrastruktur, UMKM naik kelas, memperluas warung inflasi, pengendalian inflasi.
“Untuk menghadapi prospek dan tantangan 5 bulan pertama di awal 2024, Natal, Imlek, Ramadhan dan Hari Raya maka tetap optimis dengan perkembangan ekonomi di Jawa Timur di tahun 2023 yang stabil dan optimis. Kami telah melakukan diskusi dengan perguruan tinggi untuk memberikan masukan. Dan beberapa masukan antara lain penguatan RIRU, penguatan investasi, percepatan infrastruktur, UMKM naik kelas, memperluas warung inflasi, pengendalian inflasi,” jelas Deputi Kepala KPw Jawa Timur, Rizki Ernandi Winanda, Selasa (12/12).
Selain itu, kondisi global masih memburuk, demikian yang disampaikan IMF terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi global yakni dari 2,9% menjadi 2,8% yang dialami oleh negara maju dan berkembang yakni Amerika Serikat dan Jepang. Jatim untuk ekspor akan mengalami penurunan.
Tahun pemilu 2024 akan ada peningkatan konsumsi pemerintah, untuk investor masih wait and see. Perekonomian domestik membaik dengan diperkirakan cuaca membaik maka meningkatnya produksi pertanian hortikultural, investasi menurun demikian selanjutnya disampaikan oleh Rizki kepada The Epoch Times.
“Untuk tetap menjaga inflasi dan nilai tukar diharapkan daya beli dapat tetap terjaga. Demikian yang paling penting,” jelas Doddy Zulverdi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim.
Menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial, bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (“pro-stability”) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (“pro-growth”). Adapun penjelasan arah bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai berikut:
1. Kebijakan Moneter
Arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter “pro-stability” akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga secara forward-looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal, didukung operasi moneter “pro-market” untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian, termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.
2. Kebijakan Makroprudensial
Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok yaitu: (i) peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya; (ii) pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); dan (iii) penguatan surveilans SSK.
3. Kebijakan Sistem Pembayaran
Kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan handal, dengan fokus pada lima program yakni: (i) pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional; (ii) pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia; (iii) pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence; (iv) pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia; dan (v) perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.
4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas
Kebijakan pendalaman pasar uang terus diarahkan untuk terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2024 akan difokuskan pada 4 (empat) program utama yaitu: (i) pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas; (ii) penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar, (iii) penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), serta (iv) pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.
5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau antara lain melalui pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. Penguatan UMKM dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas UMKM terutama melalui pengembangan UMKM pangan yang sejalan dengan GNPIP, transformasi UMKM naik kelas melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, serta penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM yg tidak hanya utk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital namun juga mengembangkan UMKM digital kreatif. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi yang erat dengan K/L terkait dan didukung oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia.
Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut diperkuat dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha juga akan terus diperkuat.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Awards tahun 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia selama tahun 2023 (Lampiran).
Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Forum PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia, serta memperoleh arahan dari Presiden RI.
Forum PTBI 2023 dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Pimpinan dan Anggota DPR dan DPD RI, Pimpinan Lembaga Negara, para Duta Besar negara sahabat, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS, Gubernur Kepala Daerah, pimpinan perbankan dan korporasi, akademisi, media nasional, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Masyarakat juga mengikuti rangkaian PTBI melalui siaran langsung pada kanal media sosial Bank Indonesia, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dan luar negeri. (amel)
 mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025. ){kind=link}