EtIndonesia. Presiden AS Donald Trump pada 20 Januari telah resmi dilantik. Dalam pidatonya, Trump mengatakan: “Era Keemasan Amerika telah dimulai…” dan berjanji untuk mengembalikan hukum dan ketertiban di AS. Dia mengumumkan penghentian pengakuan terhadap keberagaman gender, dengan menyatakan bahwa mulai hari ini, kebijakan resmi Pemerintah AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.
Trump Mengakhiri Keberagaman Gender: Pemerintah AS Hanya Mengakui Laki-Laki dan Perempuan
Donald Trump, yang dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari, memulai pidatonya dengan mengatakan: “Era Keemasan Amerika telah dimulai… Saya akan menempatkan Amerika sebagai prioritas utama.”
Trump menambahkan: “Mulai hari ini, negara kita akan makmur dan kembali dihormati oleh dunia. Kita akan menjadi contoh yang diidamkan setiap negara. Kita tidak akan lagi membiarkan diri kita dimanfaatkan.”
Dalam sumpah jabatan resminya, Trump menyatakan: “Saya dengan sungguh-sungguh bersumpah akan menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat dengan setia dan sebaik-baiknya, serta menjaga, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat.”
Trump juga menyinggung isu-isu yang sangat memecah belah masyarakat Amerika, seperti ras dan gender.
Dalam pidatonya, ia secara resmi menyatakan: “Kami akan mengakhiri kebijakan pemerintah sebelumnya yang berusaha memasukkan isu ras dan gender ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi.”
Trump mengumumkan: “Mulai hari ini, kebijakan resmi Pemerintah AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.”
Pernyataan ini secara efektif menolak pengakuan terhadap keberadaan transgender sebagaimana didukung oleh gerakan woke. Keputusan ini merupakan perubahan besar dalam kebijakan pemerintah federal AS dan sekaligus memenuhi janji kampanye Trump.
Menurut laporan Associated Press, Trump akan menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan perlindungan bagi individu transgender dan mengakhiri program federal untuk keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Selain itu, dana pajak federal tidak akan digunakan untuk mendanai layanan “transisi gender”.
Seorang pejabat pemerintahan Trump juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengakui “Hari Kesadaran Transgender” (Transgender Day of Visibility).
Dalam pidato pelantikannya, Trump dengan tajam mengkritik pemerintahan Biden yang dianggapnya gagal menangani krisis domestik, termasuk masalah sistem pendidikan, layanan kesehatan, perbatasan, dan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Trump berjanji untuk memperbaiki segala kesalahan pemerintahan sebelumnya dan mengembalikan hak-hak rakyat Amerika yang telah hilang.
Trump juga menyinggung upaya pembunuhan terhadap dirinya: “Saya selamat karena sebuah alasan, yaitu Tuhan ingin saya memulihkan Amerika dan membuatnya hebat kembali.”
Trump Mengumumkan Perang Terhadap “Budaya Woke” Melalui Berbagai Reformasi
Selama kampanye presiden tahun lalu, Trump berjanji untuk mereformasi sistem pendidikan, merencanakan peningkatan kontrol terhadap pendanaan dan kurikulum. Trump juga berencana menggunakan “kekuatan finansial” untuk membatasi penyebaran ideologi kiri di sekolah dan universitas. Dia bahkan mendorong penghapusan program yang mendukung siswa non-kulit putih dan mengurangi dukungan untuk siswa transgender. Trump menyatakan bahwa Title IX dalam Undang-Undang Pendidikan seharusnya melarang perempuan transgender berpartisipasi dalam olahraga perempuan, yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Biden.
Trump mendukung “Rancangan Undang-Undang Pilihan Pendidikan untuk Anak” (Educational Choice for Children Act), yang akan menyediakan kredit pajak federal sebesar 10 miliar dolar untuk biaya sekolah swasta, pendidikan di rumah (home schooling), atau pengeluaran pendidikan lainnya, dengan tujuan menciptakan “pilihan sekolah universal” (universal school choice).
Pejabat dalam pemerintahan Trump menyatakan bahwa reformasi akan mencakup perubahan sistem akreditasi pendidikan tinggi untuk mengurangi pengaruh ideologi kiri. Pemerintah juga akan memperkenalkan lembaga akreditasi baru yang lebih sesuai dengan tujuan kebijakan mereka, serta mengubah cara universitas mengakses dana federal.
Trump: “Woke” adalah Ancaman yang Harus Dihentikan
Pada 22 Desember tahun lalu, Trump berbicara di acara AmericaFest yang diselenggarakan oleh organisasi konservatif nirlaba Turning Point USA di Phoenix, Arizona. Dalam pidatonya, Trump dengan tegas menyatakan bahwa gerakan woke harus dihentikan karena bersama dengan ancaman lainnya, gerakan ini menghancurkan Amerika.
“Kita harus menghentikan budaya woke. Woke adalah omong kosong,” Trump menambahkan bahwa dia akan menandatangani perintah eksekutif untuk melarang mutilasi alat kelamin anak-anak, melarang transgender di sekolah dasar, menengah, atas, dan militer.
“Kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat hanya akan mengakui dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan,” ujarnya.
Dampak Trump terhadap Perubahan Kebijakan di Amerika
Kembalinya Trump ke Gedung Putih membawa perubahan besar bagi kebijakan Amerika Serikat, termasuk penolakan terhadap kebijakan inklusi ekstrem kiri.
Allan Schweyer, Kepala Peneliti Pusat Modal Manusia dari Konfederasi Perusahaan Besar Dunia (Human Capital Center), menyatakan bahwa keputusan perusahaan-perusahaan besar AS untuk membatalkan kebijakan DEI merupakan hasil dari penilaian ulang risiko hukum. Schweyer menjelaskan bahwa penilaian ulang ini dipicu oleh putusan Mahkamah Agung AS pada Juni 2023 yang mengakhiri kebijakan “aksi afirmatif” dalam penerimaan mahasiswa di universitas.
Schweyer menambahkan bahwa kebijakan “aksi afirmatif” sebelumnya menyerupai sistem kuota rasial, dan setelah putusan ini, kelompok konservatif berhasil memenangkan banyak gugatan terhadap kebijakan DEI di pengadilan dengan menggunakan argumen serupa. (jhn/yn)
