Setelah bentrokan antara Amerika Serikat dan Iran beberapa waktu lalu, kedua negara kini telah kembali melanjutkan perundingan tidak langsung. Namun, seiring berjalannya proses negosiasi, muncul laporan mengenai perbedaan pendapat di kalangan petinggi Iran. Pada saat yang sama, ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok bersenjata Houthi di Yaman juga terus meningkat, sehingga situasi di Timur Tengah masih dipenuhi ketidakpastian.
EtIndonesia.com Saat menghadiri peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat di Mount Rushmore pada Sabtu (4 Juli), Presiden AS Donald Trump kembali menyinggung hubungan dengan Iran.
Trump mengatakan: “Dalam satu hari kami mengalahkan Venezuela, dan kami juga menghantam Iran dengan sangat keras. Sekarang mereka sangat ingin mencapai kesepakatan. Mereka benar-benar ingin menyelesaikan perundingan.”
Trump juga mengatakan bahwa Amerika Serikat sengaja memberikan waktu seminggu kepada Iran setelah pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai bentuk itikad baik.
Menurut laporan yang dikutip The Jerusalem Post, anggota parlemen Iran Gazanfari menyatakan bahwa Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf tidak mengikuti arahan berulang kali dari Pemimpin Tertinggi saat ini, Mojtaba Khamenei, dalam perundingan dengan Amerika Serikat, dengan tetap memasukkan isu nuklir ke dalam agenda pembahasan.
Laporan tersebut menyoroti adanya dugaan perbedaan antara sikap resmi pemerintah Iran yang menyatakan patuh terhadap arahan pemimpin tertinggi dengan praktik yang terjadi dalam proses negosiasi, sehingga memunculkan spekulasi mengenai perbedaan pandangan di kalangan elite politik Teheran.
Di sisi lain, sebagian masyarakat Iran mulai menyampaikan pandangan yang berbeda dari narasi resmi pemerintah dan menyerukan agar Teheran mengambil sikap yang lebih kompromistis.
Seorang veteran Iran, Fateh Bayaz, mengatakan: “Amerika Serikat adalah negara adidaya, dan mereka memiliki tuntutan terhadap kami. Saya rasa kami seharusnya memberikan beberapa konsesi yang wajar. Jika kita menempatkan diri pada posisi Amerika, mereka juga memiliki kepentingan sendiri. Kita seharusnya memahami dan merespons sebagian dari tuntutan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan mengambil tindakan yang lebih ekstrim terhadap para pejabat kami.”
Salah satu isu utama dalam perundingan adalah Selat Hormuz. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran, Iran disebut telah menyetujui untuk mengizinkan kapal-kapal melintas tanpa dikenakan biaya selama masa perundingan yang berlangsung 60 hari.
Namun, dalam beberapa hari terakhir Iran tetap menyatakan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Oman untuk membentuk sistem pungutan bagi kapal-kapal yang melintasi selat tersebut.
Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kembali menegaskan bahwa Selat Hormuz seharusnya tidak menjadi jalur yang dikenai biaya oleh negara mana pun terhadap kapal yang melintas. Sementara itu, pihak Tiongkok belum memberikan tanggapan langsung mengenai isu tersebut.
Selain itu, Bloomberg, mengutip sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, melaporkan bahwa beberapa negara Eropa dan negara-negara Teluk menilai kemungkinan penerapan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz di masa depan semakin terbuka. Meski demikian, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai mekanisme maupun besaran tarif yang mungkin diterapkan.
Sementara itu, situasi keamanan di kawasan Teluk Persia masih tetap tegang. Arab Saudi menuduh kelompok bersenjata Houthi di Yaman terus meningkatkan aksi provokatif dan memperingatkan bahwa setiap serangan atau tindakan yang mengancam keamanan kawasan akan mendapat respons yang tegas.
Laporan disusun oleh Yi Xin, NTD Television.
