EtIndonesia.com KTT BRICS ke-18 yang berlangsung di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026 resmi berakhir. Pertemuan tingkat tinggi tersebut mempertemukan para pemimpin negara-negara BRICS di tengah situasi internasional yang semakin kompleks, mulai dari konflik di Timur Tengah dan Ukraina, perang tarif, ketegangan geopolitik, hingga meningkatnya persaingan dalam penguasaan teknologi dan rantai pasokan strategis.
Namun, perhatian terhadap KTT kali ini tidak hanya tertuju pada pernyataan resmi yang dihasilkan di ruang pertemuan. Di luar lokasi penyelenggaraan, kedatangan Presiden Tiongkok Xi Jinping juga memicu aksi protes kelompok aktivis Tibet.
Lebih dari 50 anggota Tibetan Youth Congress dilaporkan ditahan sementara oleh Kepolisian Delhi setelah menggelar demonstrasi menentang kunjungan Xi Jinping.
Para demonstran menyuarakan persoalan Tibet dan mengkritik kebijakan pemerintah Tiongkok. Aksi berlangsung ketika pengamanan di sekitar lokasi KTT diperketat untuk menyambut para kepala negara dan delegasi internasional.
Berakhirnya KTT kemudian mengalihkan perhatian pada pertanyaan yang jauh lebih besar: sejauh mana BRICS benar-benar mampu menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang solid ketika kepentingan para anggotanya tidak selalu sejalan?
Pertemuan Xi Jinping dan Narendra Modi
Salah satu agenda paling penting berlangsung pada 12 September 2026, ketika Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pertemuan bilateral dengan Xi Jinping di sela-sela KTT.
Pertemuan itu memiliki arti khusus karena merupakan bagian dari upaya memperbaiki hubungan India-Tiongkok setelah ketegangan berkepanjangan akibat sengketa perbatasan Himalaya. Kunjungan tersebut juga menjadi perjalanan pertama Xi ke India dalam sekitar tujuh tahun.
Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin sepakat bahwa hubungan India-Tiongkok harus dipandang dari perspektif strategis dan jangka panjang.
Namun Modi memberikan penekanan penting. Ia mengatakan perdamaian dan ketenangan di kawasan perbatasan tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan hubungan bilateral. India dan Tiongkok masih memiliki sengketa mengenai perbatasan sepanjang ribuan kilometer di kawasan Himalaya, dan persoalan tersebut selama bertahun-tahun menjadi sumber ketidakpercayaan antara dua kekuatan terbesar Asia itu.
Ekonomi bahkan menjadi persoalan yang tidak kalah sensitif.
India dan Tiongkok memang memiliki hubungan perdagangan yang sangat besar. Akan tetapi, hubungan tersebut sangat tidak seimbang.
Pada tahun fiskal 2025–2026, India mengimpor barang dari Tiongkok senilai sekitar 131,6 miliar dolar AS, sementara defisit perdagangan India terhadap Tiongkok telah menembus sekitar 112 miliar dolar AS. Kondisi tersebut memperbesar kekhawatiran New Delhi mengenai ketergantungan pada produk, komponen industri, serta bahan baku tertentu dari Tiongkok.
Karena itu, dalam pertemuan 12 September, kedua pemimpin secara resmi membahas persoalan ketidakseimbangan struktural perdagangan, keamanan rantai pasokan, dan akses pasar yang lebih berarti serta dapat diprediksi.
Dengan kata lain, di balik upaya memperbaiki hubungan diplomatik, persoalan ekonomi mendasar antara kedua negara belum sepenuhnya terselesaikan.
Modi Berikan Peringatan soal Rantai Pasokan
Pesan India menjadi semakin jelas pada hari kedua KTT, 13 September 2026.
Dalam pidatonya, Modi memperingatkan bahwa ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasokan dan berbagai krisis global semakin memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Ia juga menyoroti bahaya ketika teknologi dan mineral kritis digunakan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Menurut Modi, kondisi semacam itu berpotensi menghambat pembangunan dan kemakmuran bersama.
Pernyataan tersebut menjadi sangat menarik karena Tiongkok memiliki posisi penting dalam rantai pasokan sejumlah mineral kritis dan industri teknologi dunia.
India sendiri terus berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap satu sumber pasokan. New Delhi berkepentingan memastikan bahwa perkembangan BRICS tidak justru menciptakan bentuk ketergantungan ekonomi baru.
Di sinilah terlihat salah satu perbedaan mendasar mengenai bagaimana India dan Tiongkok memandang BRICS.
Beijing Ingin Memperkuat “Greater BRICS”
Xi Jinping menggunakan forum di New Delhi untuk mendorong kerja sama ekonomi yang lebih dalam di antara negara-negara BRICS.
Pada 13 September 2026, Xi mengumumkan sejumlah inisiatif yang mencakup perdagangan, kecerdasan buatan, manufaktur pintar, keuangan dan kerja sama ekonomi. Beijing juga mendorong konsep “Greater BRICS”, dengan tujuan meningkatkan pengaruh kelompok tersebut dalam tata ekonomi dan politik global.
Tiongkok antara lain menawarkan pengembangan ekosistem kecerdasan buatan sumber terbuka bagi negara-negara BRICS dan memperluas mekanisme kerja sama ekonomi.
Bagi Beijing, perluasan BRICS dapat memberikan ruang yang semakin besar bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peranan dalam sistem internasional.
Tetapi bagi India, BRICS tampaknya bukan dimaksudkan sebagai sebuah blok yang secara otomatis berhadapan dengan Barat.
Modi sebelumnya menekankan bahwa BRICS bukan organisasi yang ditujukan untuk melawan pihak tertentu. Sikap tersebut mencerminkan strategi India yang selama ini berusaha menjaga hubungan dengan negara-negara Global Selatan tanpa harus meninggalkan kemitraannya dengan Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan kekuatan lainnya.
Persatuan BRICS Masih Memiliki Batas
Inilah persoalan besar yang muncul setelah KTT New Delhi berakhir.
BRICS semakin besar, tetapi semakin besarnya organisasi tersebut sekaligus membuat kepentingan di dalamnya semakin beragam.
BRICS yang awalnya terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan kini telah berkembang dengan kehadiran negara-negara baru, termasuk Indonesia, Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab dan anggota lainnya. Organisasi ini juga memiliki negara-negara mitra dari berbagai kawasan.
Secara ekonomi dan demografis, perluasan tersebut memberikan BRICS kekuatan yang sangat besar.
Namun, menyatukan begitu banyak negara dengan kepentingan strategis berbeda bukan perkara mudah.
India dan Tiongkok, misalnya, sama-sama ingin meningkatkan pengaruh di kalangan negara-negara Global Selatan. Tetapi keduanya memiliki persoalan perbatasan, persaingan ekonomi, dan kepentingan geopolitik yang berbeda.
India berusaha mempertahankan otonomi strategisnya dan tidak ingin BRICS berkembang menjadi organisasi yang terlalu didominasi satu negara.
Sementara Beijing berkepentingan memperkuat peranan BRICS dalam mendorong sistem internasional yang lebih multipolar dan memperbesar pengaruh negara berkembang dalam tata kelola global.
Karena itulah, KTT New Delhi memperlihatkan dua gambaran yang berjalan secara bersamaan.
Di satu sisi, BRICS menunjukkan kemampuan mempertahankan persatuan. Para anggotanya bahkan berhasil menghasilkan deklarasi bersama di tengah perbedaan kepentingan dan berbagai konflik internasional yang sedang berlangsung.
Namun di sisi lain, perbedaan kepentingan tetap terlihat jelas.
Pernyataan Modi mengenai keamanan rantai pasokan dan penggunaan teknologi serta mineral kritis sebagai alat tekanan menunjukkan bahwa New Delhi mempunyai agenda strategisnya sendiri. Pada saat yang sama, Xi Jinping berusaha memperkuat integrasi ekonomi BRICS serta memperluas pengaruh kelompok tersebut.
Xi Tinggalkan India, Persaingan Belum Berakhir
Pada Minggu, 13 September 2026, Xi Jinping akhirnya meninggalkan New Delhi setelah menyelesaikan rangkaian KTT dan pertemuan bilateralnya dengan Narendra Modi. Kunjungan tersebut merupakan perjalanan pertamanya ke India dalam sekitar tujuh tahun.
Secara diplomatik, kunjungan ini memperlihatkan adanya upaya nyata dari Beijing dan New Delhi untuk menstabilkan hubungan.
Tidak terjadi terobosan dramatis, tetapi kedua negara sepakat memperluas hubungan bisnis, meningkatkan mobilitas masyarakat, membahas akses pasar, mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan mempertahankan dialog mengenai persoalan perbatasan.
Namun justru di sinilah paradoks BRICS semakin terlihat.
Tiongkok membutuhkan India untuk memperkuat kredibilitas BRICS sebagai representasi Global Selatan. Sebaliknya, India membutuhkan BRICS untuk memperbesar pengaruh internasionalnya, tetapi tidak ingin organisasi tersebut berubah menjadi kendaraan geopolitik Beijing.
Dengan Tiongkok mengambil alih kepemimpinan BRICS berikutnya pada 2027, persaingan mengenai arah masa depan kelompok tersebut kemungkinan akan semakin menarik untuk diperhatikan.
KTT New Delhi memang telah berakhir.
Tetapi pertanyaan terbesarnya belum terjawab: apakah BRICS pada akhirnya mampu berkembang menjadi kekuatan global yang benar-benar terkoordinasi, atau justru akan terus menjadi arena tempat kekuatan-kekuatan besar Global Selatan—terutama India dan Tiongkok—bekerja sama sekaligus bersaing untuk menentukan siapa yang paling berpengaruh dalam tatanan dunia baru?
