EtIndonesia.com Ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah media besar AS kembali menjadi sorotan pada Selasa, 22 September 2026. Kali ini, perseteruan tersebut terbawa hingga ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, tepat ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk mengikuti Sidang Majelis Umum PBB.
Peristiwa itu bermula ketika Trump berada di kompleks PBB dan berhadapan langsung dengan wartawan CNN, Kaitlan Collins. Momen tersebut dengan cepat menarik perhatian karena terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintahan Trump melarang wartawan dari CNN, MS NOW, dan Politico memasuki kompleks Gedung Putih.
Larangan itu diumumkan Trump pada Jumat, 18 September 2026. Trump menuduh ketiga media tersebut secara terus-menerus menyebarkan apa yang ia sebut sebagai pemberitaan palsu dan tidak benar. Sehari kemudian, pada Sabtu, 19 September, sejumlah wartawan dari ketiga organisasi tersebut benar-benar ditolak ketika mencoba memasuki Gedung Putih, dan akses pers mereka dinonaktifkan.
Keputusan tersebut segera memicu kontroversi.
CNN, MS NOW, dan Politico kemudian membawa persoalan itu ke pengadilan federal. Pada Senin, 21 September, ketiganya menggugat pemerintahan Trump dengan alasan pencabutan akses tersebut merupakan tindakan diskriminatif berdasarkan isi pemberitaan dan melanggar perlindungan kebebasan pers dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Gugatan tersebut juga mempersoalkan aspek proses hukum berdasarkan Amandemen Kelima.
Perselisihan semakin meluas setelah jaringan televisi besar lainnya mengambil sikap.
ABC, CBS, NBC, Fox News, dan CNN merupakan bagian dari sistem television pool yang secara bergiliran menyediakan rekaman kegiatan presiden untuk digunakan bersama oleh media. Setelah CNN dikeluarkan dari akses Gedung Putih, jaringan-jaringan tersebut menghentikan sementara partisipasi dalam liputan video pool sebagai bentuk solidaritas. Langkah tersebut bukan berarti seluruh media berhenti memberitakan Trump; wartawan media cetak, radio, kantor berita, dan organisasi lain tetap melakukan peliputan.
Situasi itulah yang menjadi latar belakang munculnya sebuah adegan tidak biasa di PBB pada Selasa, 22 September.
Ketika berada di markas PBB, Trump melihat Kaitlan Collins di antara kelompok wartawan. Collins berada di sana menggunakan akses media yang dikeluarkan PBB, bukan akses Gedung Putih.
Collins kemudian mengajukan pertanyaan mengenai perang Iran dan kapan konflik tersebut akan berakhir.
Trump tampak terkejut melihat wartawan CNN berada di lokasi.
Ia mengatakan dirinya terkejut CNN masih berada di sana untuk meliputnya dan mempertanyakan mengapa Collins tetap mengikuti kegiatannya. Trump kemudian mengatakan bahwa CNN seharusnya tidak berada di sana karena, menurut pemahamannya, jaringan tersebut sebelumnya mengatakan tidak akan meliput dirinya.
Namun, pernyataan itu membutuhkan konteks.
CNN tidak menghentikan seluruh pemberitaan mengenai Trump. Yang dihentikan adalah partisipasi tertentu dalam sistem liputan bersama Gedung Putih sebagai respons atas pencabutan akses. CNN, MS NOW, dan Politico tetap dapat meliput kegiatan presiden di tempat lain apabila memperoleh izin dari penyelenggara lokasi tersebut. Di PBB, mereka menggunakan kredensial yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Trump kemudian mengalihkan pembicaraan kepada kondisi Amerika Serikat.
Ia mengatakan merupakan sebuah kehormatan berada di PBB dan menyatakan pemerintahannya telah membuat banyak kemajuan serta Amerika Serikat berjalan dengan sangat baik.
Pertukaran singkat antara Trump dan Collins tersebut terlihat seperti sebuah episode kecil di tengah agenda diplomasi internasional. Namun di baliknya terdapat sengketa hukum dan politik yang jauh lebih serius: sampai sejauh mana pemerintah dapat menentukan organisasi media yang memperoleh akses langsung ke Gedung Putih.
Pemerintahan Trump berpendapat bahwa Amandemen Pertama menjamin hak media untuk menerbitkan berita dan menyampaikan kritik, tetapi tidak secara otomatis memberikan hak kepada setiap organisasi media untuk memperoleh hard pass, kursi di ruang pengarahan, atau posisi dalam kelompok liputan presiden.
Gedung Putih bahkan menerbitkan pernyataan pada 21 September dengan judul “White House Access Is a Privilege — Not a Right.” Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan akses tidak sama dengan melarang CNN, MS NOW, atau Politico untuk menerbitkan berita.
Wakil Presiden J.D. Vance juga membela keputusan tersebut.
Vance mengatakan Trump tidak melarang ketiga organisasi media beroperasi. Menurutnya, pemerintah hanya memutuskan tidak memberikan akses khusus ke Gedung Putih kepada organisasi yang oleh pemerintahan Trump dianggap melakukan propaganda politik.
Vance juga mengutip angka sekitar 92 persen pemberitaan negatif mengenai Trump dan pemerintahannya. Namun angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks. Gedung Putih mengaitkannya dengan penelitian Media Research Center, sebuah kelompok pengawas media konservatif, mengenai nada pemberitaan media terhadap Trump. Karena itu, angka 92 persen tersebut merupakan hasil analisis organisasi tertentu dan bukan ukuran independen bahwa 92 persen pemberitaan itu salah atau tidak akurat.
Di pihak lain, CNN, MS NOW, Politico dan organisasi pendukung kebebasan pers berpendapat pemerintah tidak boleh memilih media berdasarkan apakah pemberitaannya dianggap menguntungkan atau merugikan presiden. Mereka menilai persoalan tersebut menyangkut prinsip diskriminasi berdasarkan sudut pandang dan hak publik memperoleh informasi dari pers independen.
Perdebatan juga kembali mengangkat kasus Simon Ateba, wartawan Today News Africa, pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden.
Pada 2023, Ateba kehilangan hard pass setelah Gedung Putih menerapkan persyaratan kredensial baru. Namun kasus tersebut tidak sepenuhnya identik dengan sengketa Trump dan tiga media saat ini. Dokumen pengadilan menunjukkan kebijakan 2023 berlaku lebih luas terhadap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan kredensial tertentu, dan Ateba masih beberapa kali memperoleh akses melalui day pass. Ia kemudian menggugat kebijakan tersebut ke pengadilan.
Karena itu, membandingkan kedua kasus secara langsung membutuhkan kehati-hatian. Kasus Ateba berpusat pada perubahan persyaratan hard pass, sementara gugatan CNN, MS NOW, dan Politico pada September 2026 secara khusus menuduh mereka dipilih untuk dikeluarkan karena isi pemberitaan mereka.
Kini perselisihan tersebut tidak lagi sekadar menjadi perang kata-kata antara Trump dan wartawan.
Pertarungan telah berpindah ke pengadilan federal.
CNN, MS NOW, dan Politico meminta pengadilan memulihkan akses wartawan mereka ke Gedung Putih. Sementara pemerintahan Trump mempertahankan posisi bahwa kebebasan menerbitkan berita tidak berarti pemerintah wajib menyediakan akses khusus ke kompleks kepresidenan.
Dan di tengah pertarungan hukum itu, pertemuan singkat Trump dengan Kaitlan Collins di markas PBB pada 22 September 2026 menjadi gambaran paling nyata dari konflik tersebut.
CNN kehilangan akses ke Gedung Putih, tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk mengikuti presiden ke tempat lain. Ketika Trump tiba di salah satu panggung diplomasi terbesar dunia, wartawan CNN ternyata sudah berada di sana.
Pertanyaan yang lebih besar kini bukan lagi sekadar siapa yang boleh berdiri di depan Gedung Putih.
Persoalannya adalah bagaimana pengadilan Amerika Serikat akan menentukan batas antara kewenangan pemerintah mengatur akses ke lingkungan kerja presiden dan perlindungan konstitusional terhadap pers—sebuah keputusan yang berpotensi memiliki konsekuensi jauh melampaui perseteruan Trump dengan tiga organisasi media tersebut. (***)
