Talkshow Penguatan Produk Halal FESyar Jawa 2026 bedah peluang, tantangan, dan kiat sukses dari hulu ke hilir
Surabaya – Produk halal kini bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan kebutuhan. Pesan itu mengemuka dalam talkshow “Penguatan Produk Halal” pada Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Jawa 2026 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Diskusi sore itu menghadirkan tiga narasumber istimewa: Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Akil Irham, Hermawan Prayudi dari Grup Ajinomoto Indonesia, dan Ainul Yakin dari Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Airlangga.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismail, dalam sambutannya menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah kunci terciptanya ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing. “Bank Indonesia mengembangkan ekonomi syariah melalui tiga pilar: ekosistem rantai nilai halal, peningkatan pembiayaan syariah, serta literasi dan inklusivitas,” ujarnya.
Rifki juga memaparkan potensi besar Jawa Timur: penduduk muslim mencapai 97%, dengan lebih dari 5.000 pesantren, 51.000 masjid, dan sekitar 970.000 santri. “Ini pasar yang luar biasa. Karena itu FESyar Jawa kami gelar di sini,” tambahnya.
Batas Waktu Makin Dekat
Dalam paparannya, Muhammad Akil Irham mengingatkan bahwa sertifikasi halal sudah bersifat mandatori sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kewajiban penuh berlaku 17 Oktober 2024 untuk pelaku usaha menengah dan besar, serta 18 Oktober 2026 bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Produk impor juga harus bersertifikat halal per 17 Oktober 2026.
“Yang wajib bersertifikat halal bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga jasa, hasil penyembelihan, bahan baku tambahan pangan, obat tradisional, suplemen, kosmetik, produk kimia, rekayasa genetik, hingga barang gunaan,” jelas Akil.
Ia menyoroti persoalan hulu yang kerap terabaikan: rumah potong hewan dan rumah potong unggas yang belum bersertifikat halal. “Sementara brand asing seperti Korean food, Japanese food, bahkan McDonald’s sudah halal semua. Kalau daging impor dari Brazil dan Australia sudah halal, tukang bakso bisa kalah. Ini hukum pasar,” tegasnya.
Akil juga menyebut Indonesia baru berada di peringkat 9 eksportir produk halal ke negara-negara OKI. “Brazil nomor satu, Cina nomor dua. Padahal kita negara muslim terbesar. Ini peluang yang harus kita ambil,” ujarnya. Kabar baiknya, 15 dari 30 merek halal teratas dunia berasal dari Indonesia.
Belajar dari Ajinomoto
Hermawan Prayudi berbagi pengalaman Ajinomoto yang telah tersertifikasi halal sejak 1998. Kini, 60 jenis produknya telah memiliki sertifikat halal BPJPH. “Sertifikasi halal bukan pekerjaan administratif semata. Ini investasi jangka panjang untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen,” ujarnya.
Perusahaan dengan 5.500 karyawan itu memiliki 10 penyelia halal, audit rutin setiap enam bulan, dan rapat manajemen bulanan. Hermawan membagikan tiga kiat utama: kenali produk dan material, bentuk tim solid, serta buat dokumen prosedur dengan disiplin. “Pakai material yang sudah bersertifikat halal, pahami positif list, dan minta izin pemakaian bahan ke LPH dan BPJPH,” pesannya.
Ajinomoto juga memfasilitasi sertifikasi halal self declare bagi UMKM di Mojokerto bersama LP3H Unair dan di Karawang bersama LP3H IPB. “Kami siap membantu pembiayaan, tentu dengan kuota terbatas,” tambahnya.
Memahami Titik Kritis
Ainul Yakin dari LPH Unair mengajak audiens memahami esensi halal dan haram. Ia memberi contoh sederhana namun menggelitik: gelatin dari tulang sapi atau babi, sistein dari rambut manusia, plasenta dalam krim kecantikan, hingga angciu dalam nasi goreng. “Banyak yang tampak sederhana, tapi berpotensi tidak halal. Inilah pentingnya jaminan halal,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kunci kelancaran sertifikasi adalah memahami critical point pada produk, bahan, dan fasilitas. “Kalau semua disiapkan baik, sertifikasi halal hanya butuh 21 hari. Jangan bilang lama kalau belum ngurus,” candanya.
Biaya Murah, Bahkan Gratis
Menanggapi pertanyaan Kadin Jawa Timur soal biaya dan lamanya proses, Akil menjelaskan bahwa sertifikasi halal self declare untuk usaha mikro dan kecil digratiskan dengan kuota 1 juta per tahun. Jika bayar sendiri, biayanya hanya Rp230.000 per sertifikat. “Sertifikat halal Indonesia berlaku seumur hidup. Bayar sekali, jualan seumur hidup. Di mana mahalnya?” tegasnya.
Untuk perusahaan besar, biaya memang menyesuaikan jumlah produk yang diaudit. Namun, Hermawan menambahkan, pengembangan produk biasanya butuh satu tahun, sementara sertifikasi halal dan BPOM sekitar enam bulan.
Pariwisata Ramah Muslim dan Transparansi
Diskusi juga menyinggung pariwisata ramah muslim. Perwakilan Badan Riset Inovasi Daerah Jawa Timur, Sinarto, menyoroti peringkat Jatim yang masih ke-7 nasional. Akil merespons dengan menjelaskan tiga kategori produk: wajib halal, dikecualikan, dan non-halal yang wajib mencantumkan keterangan tidak halal. “Hotel bisa saja memiliki dapur halal dan tetap menjual minuman beralkohol untuk tamu non-muslim, asalkan alat dan menunya terpisah. Konsumen punya hak memilih,” jelasnya.
Talkshow ditutup dengan pantun dan ajakan. “Jalan-jalan ke Surabaya, cari batik sambil nonton kerapan. Tepuk tangan untuk pembicara kita, semoga informasinya jadi amal kebaikan,” ujar moderator Emil Faizah disambut tawa hadirin.
Pesan utamanya jelas: sertifikasi halal bukan beban, melainkan peluang. Ia meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing, dan akses pasar. “Mulai sekarang, sebelum 18 Oktober 2026, persiapkan segala sesuatunya. Prosesnya tidak lama, hanya 21 hari,” pungkas Akil.
