YOGYAKARTA – Tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai mengenai produk dan risikonya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Jawa Timur mencapai 91,86 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada di level 72,07 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian OJK dalam memperkuat edukasi dan pelindungan konsumen di tengah semakin beragamnya produk jasa keuangan serta maraknya penipuan digital.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan dan arah kebijakan pengawasan dalam media gathering bertajuk “Memperkuat Sinergi Komunikasi untuk Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” di Yogyakarta, Selasa (27/10/2026).
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, OJK menjalankan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Sejak Agustus 2024 hingga September 2026, program tersebut telah mencatat 6.241 kegiatan edukasi dengan total 1,33 juta peserta.
Pada periode 2025 hingga Agustus 2026, OJK juga melaksanakan 1.178 kegiatan edukasi yang diikuti sekitar 634 ribu peserta.
Upaya tersebut berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan konsumen. Data OJK mencatat 30.328 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal secara nasional selama Januari hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 26.729 laporan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 3.399 terkait investasi ilegal, dan 200 mengenai gadai ilegal.
Dalam periode yang sama, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal serta 242 penawaran investasi ilegal.
Masyarakat juga dihadapkan pada beragam modus penipuan, mulai dari transaksi belanja daring, investasi emas dan kripto, lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan perusahaan atau instansi, hingga love scam melalui media sosial.
Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah tawaran pekerjaan yang meminta calon pelamar membayar biaya tiket atau akomodasi melalui nomor pribadi. Penipu juga dapat menggunakan foto dan identitas orang lain untuk membangun kepercayaan sebelum meminta uang kepada korban.
Untuk mempercepat penanganan kasus penipuan, OJK mendorong masyarakat segera melaporkan kejadian melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Kecepatan pelaporan dapat meningkatkan peluang penelusuran transaksi, pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan pelaku, dan penyelamatan dana korban.
Laporan mengenai aktivitas keuangan ilegal dapat disampaikan melalui SIPASTI di laman sipasti.ojk.go.id. Sementara itu, pengaduan terkait penipuan atau scam dapat disampaikan melalui iasc.ojk.go.id.
Selain pelindungan konsumen, penguatan industri perbankan juga menjadi bagian dari agenda OJK. Dana pihak ketiga perbankan Jawa Timur mencapai Rp866 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 6,03 persen secara tahunan, sedangkan penyaluran kredit meningkat 4,73 persen.
Kinerja tersebut menunjukkan aktivitas intermediasi perbankan tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi. Namun, perluasan akses keuangan perlu disertai peningkatan pemahaman masyarakat agar penggunaan produk jasa keuangan tidak menimbulkan risiko yang sebenarnya dapat dihindari.
Melalui edukasi keuangan, pengawasan industri, dan penguatan mekanisme pengaduan, OJK mendorong masyarakat menjadi pengguna layanan keuangan yang lebih cermat sekaligus mampu mengenali potensi penipuan.
