EpochTimesId – Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok, Terry Branstad, menyatakan bahwa Washington belum yakin Beijing akan bersedia membuka pasar mereka secara substansial. Selain itu, Amerika Serikat dan Tiongkok akan saling memberlakukan tarif impor baru terhadap komoditas impor lawan mulai Juli 2018. Namun, kedua belah pihak masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan hambatan non-tarif dan masalah lainnya.
Dubus Terry Branstad menyampaikan hal itu ketika menghadiri upacara pembukaan sebuah forum keuangan di Beijing, Jumat (29/6/2018). Pada kesempatan itu, Dia mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok masih memiliki kesempatan untuk mengatasi hambatan non-tarif, pencurian kekayaan intelektual dan transfer paksa teknologi.
Namun, Terry Brandstad mengatakan bahwa Amerika tidak memiliki keyakinan bahwa Tiongkok akan segera melunak. “Pemerintahan Trump tidak percaya bahwa pihak Tiongkok bersedia memperbaiki kondisi dalam waktu dekat,” ujar Terry.
Pemerintah AS pada 15 Juni 2018 mengumumkan gelombang pertama daftar tarif 301 dan memberlakukan tarif 25 persen pada 1.102 jenis komoditas Tiongkok senilai 50 miliar dolar AS. Sebanyak 818 item (sekitar 34 miliar dolar) dijadwalkan akan dikenakan tarif mulai 6 Juli. Selain itu, komoditas senilai sekitar 16 miliar dolar akan ditentukan tarifnya setelah menyelesaikan proses komentar publik.
Tidak lama setelah pengumuman di Amerika Serikat pada hari yang sama, pemerintah Tiongkok juga mengumumkan bahwa tarif yang sama akan dikenakan pada barang-barang AS yang setara. Tanggal dan jumlah implementasi bertahap sama sekali sebanding dengan daftar yang dimiliki oleh Amerika Serikat.
“Meskipun akan ada saling penambahan tarif, saya masih berharap bahwa kedua pihak dapat menyelesaikan masalah ini,” kata Branstad.
Pada 28 Juni, Tiongkok mengumumkan pelonggaran pembatasan investasi asing yang ditunggu-tunggu, termasuk sektor perbankan, pertanian, mobil dan industri berat. Namun, Branstad mengatakan bahwa sebagian besar ahli di Amerika Serikat masih menaruh rasa curiga terhadap komitmen pemerintah Tiongkok mengenai liberalisasi pasar keuangan.
“Saya pikir hal yang perlu kita waspadai adalah pemerintah Tiongkok telah berulang kali berjanji untuk liberalisasi industri jasa keuangan, tapi selalu tertunda. Sehingga kita benar-benar ingin melihat janji-janji itu terpenuhi, dan sekarang ingin melihat realisasinya, sebuah komitmen. Tetapi bukan 3 tahun atau 5 tahun dari sekarang,” ujarnya, pesimis.
Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Selasa (26/6/2018) memberlakukan Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) melalui pemungutan suara. Mereka menyetujui untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada Committee on Foreign Investment in the United State (CFIUS), agar komite itu dapat memperkuat sensor dalam rangka mencegah investasi asing yang dapat mengancam keamanan nasional, terutama investasi dari Tiongkok.
Terry Blandstad mengatakan, RUU itu pada akhirnya bisa menjadi undang-undang. Dengan diperkuatkannya proses peninjauan di masa mendatang, diharapkan masalah lain yang timbul berkaitan dengan investasi akan lebih mudah untuk diatasi.
Trump dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada hari Rabu (27/6/2018) menyebutkan bahwa Dia telah menginstruksikan pihak terkait untuk secara ketat menegakkan hukum setelah FIRRMA menjadi undang-undang. Kebijakan tegas itu dilakukan untuk memecahkan masalah teknologi kunci yang diakuisisi oleh investor asing. Selain itu, program CFIUS akan diperkuat untuk mencegah perusahaan Tiongkok mengakuisisi perusahaan teknologi AS yang sensitif. (Wu Ying/ET/Sinatra/waa)
Video Rekomendasi :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
