ETIndonesia – Tim sepak bola nasional U-23 resmi batal tampil di ajang Piala AFF U-23 yang berlangsung di Kamboja, pada 14-26 Februari 2022. Dikarenakan sejumlah pemaian terpapar COVID-19.
Dikutip dari situs resmi PSSI Jumat (11/2/2022) pembatalan ini disebabkan ada tujuh pemain yang positif covid-19 dan 1 ofisial. Mereka adalah Ronaldo Joybera R Junior, Muhammad Ferrari, Braif Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi.
Selain itu, ada empat pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar covid-19. Mereka adalah Alfeandra Dewangga, Genta Alparedo, Muhammad Kanu Helmiawan, dan Marcelino Ferdinan.
Kemudian ada tiga pemain yang mengalami cedera, yakni Gunansar Mandowen, Ramai Rumakiek, dan Muhammad Iqbal.
Tiga pemain yang mengalami cedera itu saat memperkuat klubnya masing-masing di BRI Liga 1. Beberapa pemain saat ini sedang dalam masa pemulihan.
Saat ini hanya tersisa seorang kiper, yakni Muhammad Riyandi. Namun, Riyandi baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Seorang kiper lainnya, yakni Cahya Supriyadi juga positif covid-19.
Atas kondisi ini membuat Shin Tae-yong mengirim surat resmi kepada federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U-23. Permintaan Shin Tae-yong ini kemudian direspons oleh PSSI.
Setelah melalui diskusi antara Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Indra Sjafri, dan pelatih Shin Tae-yong akhirnya diputuskan untuk membatalkan keikutsertaan Indonesia di turnamen AFF U23 di Kamboja. (asr)
ETIndonesia- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan berdasarkan data per 6 Februari 2022, angka testing nasional saat ini masih jauh di atas standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Angka testing nasional saat ini menunjukkan angka testing 7 dari 1.000 orang
“Angka ini sudah melebihi standar WHO yang menetapkan 1 dari 1000 orang,” kata Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (10/2/2022) dalam keterangannya.
Meski demikian, sangat disayangkan masih ada 22 provinsi dengan angka rasio testingnya yang masih di bawah rasio testing nasional. Terlebih pula, 2 dari provinsi diantaranya berasal dari pulau Jawa-Bali. Yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Adapun, rasio testing di Jawa Timur adalah 5 orang dari 1000 orang dites. Sementara di Jawa Tengah angkanya tergolong sangat rendah, yakni 2 dari 1000 orang dites.
Ia kembali mengingatkan, testing merupakan penentu mobilitas yang aman. Karena hanya dengan testing dapat mengenali orang yang positif. Sehingga, dapat mencegah orang yang positif berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, sehingga akan meningkatkan kasus di suatu daerah.
Untuk itu dimohon kepada pimpinan daerah pada 22 provinsi tersebut, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk kembali memasifkan testing.
“Jangan sampai data yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi kasus sebenarnya, dan berimbas pada penentuan kebijakan yang kurang sesuai dengan situasi riil di lapangan,” tegas Wiku. (asr)
ETIndonesia- Satuan Tugas COVID-19 menyoroti tingginya laju penularan COVID-19 di wilayah wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang ternyata didominasi di wilayah Jakarta Pusat.
“Dalam hal ini per 26 Januari, Jakarta Pusat menjadi dengan laju wilayah penularan tertinggi disusul dengan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok dan Jakarta Barat,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito di Graha BNPB, Kamis (10/2/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menerangkan, laju penularan di wilayah Aglomerasi Jabodetabek berdasarkan data insiden kumulatif atau proposi kasus baru COVID-19 per 10.000 penduduk dalam seminggu.
Wiku juga mengungkapkan tingginya penularan kasus COVID-19 di wilayah Jakarta pusat dari klaster perkantoran.
“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar penularan di daerah tersebut dapat ditekan, khususnya disumbangkan oleh klaster perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, jika di Minggu depan masih memimpin lajunya kasus di wilayah aglomerasi maka pimpinan kantor telah gagal dalam kontribusinya,” tambahnya.
Ia menerangkan, penularan dari klaster perkantoran dapat terjadi kepada masyarakat yang rutin melakukan perjalanan hingga terkait tuntutan pekerjaan. Jika sudah tertular, maka berpotensi menularkan pada orang dalam satu rumahnya dan berpotensi pula memunculkan klaster keluarga.
“Untuk itu, mari bersama kita kendalikan kasus mulai dari unit yang paling kecil seperti kantor dan keluarga,” paparnya. (asr)
ETIndonesia- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta masyarakat yang merasa dirugikan terkait tarif testing COVID-19 segera melapor kepada Satgas di daerah. Ia mengingatkan pemerintah sudah menetapkan patokan harga di pasaran sejak Oktober tahun 2021.
“Batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR secara mandiri di wilayah Pulau Jawa dan Bali adalah Rp 275.000. Sedangkan untuk wilayah di luar Pulau Jawa Bali adalah Rp 300.000,” kata Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Kamis (10/2/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Agar tidak terjadinya penyelewengan tarif, Wiku meminta seluruh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pemberlakuan instruksi ini. Dinkes setempat memiliki wewenang untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena melanggar hak konsumen (Pasal 4 huruf i UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
“Pemerintah juga meminta siapapun masyarakat yang menemukan pelanggaran untuk melapor kepada Satgas di daerah termasuk aparat penegak hukum di dalamnya,” tegas Wiku. (asr)
Situs berita sayap kanan Amerika Serikat ‘Breitbart’ pada 9 Februari 2022 secara eksklusif melaporkan bahwa para petinggi di DPR-AS dari golongan konservatif, telah mengusulkan sebuah proposal legislatif untuk menjatuhkan sanksi resmi kepada ribuan orang pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan keluarga mereka, termasuk pemimpin saat ini Xi Jinping dan keluarganya.
Langkah tersebut merupakan pertama kalinya Kongres mempertimbangkan sanksi terberat terhadap Tiongkok dan Xi Jinping sendiri.
RUU yang disebut ‘Stop CCP Act’ ini diperkenalkan oleh Perwakilan Lisa McClain dengan maksud untuk memberikan sanksi kepada setiap anggota badan pemerintah tertinggi PKT, yakni masing-masing dari 2.000 orang lebih anggota yang duduk dalam Kongres Nasional PKT. Sanksi akan meliputi : Larangan bagi “wakil-wakil rakyat” dan keluarga mereka itu untuk memasuki wilayah Amerika Serikat, Larangan menerbitkan visa perjalanan ke AS, memberlakukan sanksi keuangan untuk mencegah mereka menggunakan atau memperoleh aset tertentu, dan melarang mereka beserta keluarganya memasuki sistem keuangan AS demi mencegah mereka memanfaatkan anggota keluarga untuk melakukan bypass sanksi.
Selain Xi Jinping sendiri yang dikenai sanksi berdasarkan proposal tersebut, anggota keluarga dekatnya, seperti putrinya Xi Mingze yang kuliah di Harvard pada tahun-tahun awalnya, juga akan dikenai sanksi. Jika RUU itu lolos, maka putri Xi Jinping harus dikeluarkan dari Universitas Harvard.
Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok yang diadakan setiap lima tahun sekali, dengan pertemuan seluruh anggota partai paling senior direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun ini.
RUU itu juga akan melarang perusahaan AS yang beroperasi di daratan Tiongkok untuk melakukan transaksi apapun, termasuk bisnis dengan individu beserta keluarganya yang terkena sanksi.
Pada saat yang sama, RUU itu juga memberikan peluang kekebalan : Jika pejabat yang terkena sanksi benar-benar menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, maka ada peluang untuk mendapatkan hak kekebalan yang diberikan oleh presiden AS. Dan kepada mereka yang memenuhi persyaratan, Amerika Serikat dapat menyatakan bebas sanksi yang berlaku selama dua tahun. Namun pembebasan sanksi tersebut perlu diperbarui oleh Kongres untuk memastikan bahwa presiden seperti Biden yang secara ekonomi dekat dengan Tiongkok tidak menyalahgunakannya.
Dalam sebuah pernyataan yang diberikan secara eksklusif kepada ‘Breitbart News’, Lisa McClain mengatakan : “Komunis Tiongkok adalah salah satu ancaman terbesar bagi keselamatan dan keamanan Amerika Serikat dan dunia. Pemberi sanksi kepada para pemimpinnya merupakan isyarat baik bagi Tiongkok maupun dunia bahwa kita sudah bosan dengan cara mereka yang kerap melakukan taktik intimidasi agresif”.
Perwakilan Jim Banks, Ketua Komite Riset dari Partai Republik AS mengatakan : “Kelompok individu yang terkena sanksi ini adalah pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia dan pemimpin rezim yang represif dan jahat”. “Kita selain memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan nasional, juga kewajiban moral untuk mencegah mereka berbuat sesuka hati dalam wilayah kita. Komite Riset dari Partai Republik dengan bangga memimpin perang melawan Partai Komunis Tiongkok”. Komite Riset Republik, dengan 159 orang anggota di House Republican Conference adalah kelompok terbesar House Republicans di Kongres.
Rogers, anggota tinggi angkatan bersenjata, berpotensi menjadi ketua komite penelitian yang mempertimbangkan undang-undang seperti Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang harus disahkan setiap tahun untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkok.
Rogers menegaskan, “Partai Komunis Tiongkok harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia mereka yang mengerikan”. “Joe Biden setiap hari ragu-ragu terhadap apakah akan menjatuhkan sanksi kepada Partai Komunis Tiongkok atas kejahatannya. Akibatnya, PKT akan mengintensifkan kebrutalannya.”
Selain Jim Banks, Rogers dan Wilson, co-sponsor dari Lisa McLean yang mengusung ‘Stop CCP Act’ juga termasuk Perwakilan Brian Babin, Vern Buchanan yang jumlahnya mencapai 19 orang.
Beberapa analis percaya bahwa meskipun anggota dari Partai Demokrat di DPR diperkirakan tidak akan secara terbuka mempertimbangkan proposal ini, namun, jika Partai Republik dapat memperoleh kembali mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan paruh waktu mendatang, maka kemungkinan RUU tersebut dapat disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas kursinya akan diduduki oleh anggota dari Partai Republik tahun depan. (sin)
Para pengemudi truk Kanada menggelar protes di ibu kota terhadap mandat vaksin selama 14 hari. Polisi Ottawa memperketat kontrol lebih lanjut. Pada saat yang sama, beberapa provinsi di Kanada mengumumkan bahwa mereka akan secara bertahap mencabut pembatasan pandemi.
Di Ottawa, Kanada, pendukung pengemudi truk “Kebebasan” berjalan berkeliling dengan tangki bahan bakar kosong untuk memprotes penyitaan polisi dan penangkapan para pendukung demonstran penolakan pembatasan COVID-19.
“Tadi malam ada yang ditangkap karena memindahkan BBM dan solar disita. Itu tidak benar, jadi kami memprotes,” kata seorang pengunjuk rasa.
Pada 7 Februari, Menteri Transportasi Federal, Omar Alghabra mengatakan provinsi harus menggunakan kekuatan mereka untuk menangguhkan lisensi komersial atau asuransi untuk armada yang memprotes.
Manajer kota Ottawa Steve Kanellakos mengungkapkan bahwa 10 perusahaan yang memiliki kontrak dengan kota telah menolak untuk menderek truk besar pengunjuk rasa.
Penyelenggara protes mengatakan, mereka ingin berkomunikasi dengan pemerintah, tetapi mereka tidak dihubungi oleh perwakilan pemerintah. Walikota Ottawa Jim Watson menyarankan kepada pemerintah federal bahwa seorang mediator ditunjuk untuk membantu mengakhiri protes.
Pada 8 Februari, Candice Bergen, pemimpin sementara Partai Konservatif, mengatakan sudah waktunya untuk mengakhiri perpecahan dan menghentikan mandat wajib vaksin.
“Irlandia, Swedia, Norwegia, Israel, Republik Ceko, Inggris, Spanyol, Denmark, dan lainnya mencabut pembatasan dan mandat vaksin, yang semuanya memiliki tingkat vaksinasi lebih rendah dari Kanada,” kata Pemimpin sementara partai konservatif, Candice Bolgan.
Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menanggapi pada konferensi media hari yang sama bahwa dia memahami bahwa orang-orang bosan dengan pembatasan epidemi, tetapi masih percaya bahwa “mandat vaksin wajib adalah cara untuk menghindari lebih banyak pembatasan”, dan dia akan terus fokus untuk melakukannya.
Sementara itu, anggota Parlemen Liberal Kanada Joël Lightbound mengungkapkan pandangan yang berbeda.
“Sudah waktunya untuk memilih pendekatan yang positif, bukan memaksa,” kata Joël Lightbound.
Tiga provinsi di Kanada mulai secara bertahap mencabut pembatasan COVID-19. Contohnya, Alberta mencabut paspor vaksin wajib pada 9 Februari dan mengakhiri pembatasan pandemi lainnya dalam waktu tiga minggu. Saskatchewan juga akan menghapus paspor vaksin pada 13 Februari dan mengakhiri persyaratan masker pada akhir bulan ini.
“Paspor vaksin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, dan inilah saatnya untuk mengakhiri kebijakan ini,” ujar Wali kota Saskatchewan, Scott Moe.
Provinsi terpadat di Kanada, Quebec, juga telah memutuskan untuk mencabut sebagian besar pembatasannya pada 14 Maret. (hui)
Olimpiade Musim Dingin Beijing telah berlangsung sampai sekarang, dan selalu ada protes dari pihak luar. Selain kontroversi wasit yang tak adil, serangkaian “pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan” juga membuat media dan penggemar olahraga dari seluruh dunia dapat diyakinkan adalah sebuah lelucon.
Sementara tindakan “mencurigakan” dari speed skater Tiongkok telah menjadi populer di luar negeri, media daratan membungkam mereka. Ada juga artikel di situs web Korea Selatan, “Biarkan tuan rumah Tiongkok mengambil semua medali”
Contohnya, Skater figur tim AS Vincent Zhou, yang memenangkan medali perak untuk Amerika Serikat dalam acara beregu, dijadwalkan untuk bermain dalam program pendek perorangan pria pada 8 Februari, tetapi terpaksa menyudahinya setelah dites positif COVID-19.
Zhou mengatakan terkejut setelah mengetahuinya, ia mengatakan bahwa sejak meletusnya pandemi, dirinya sangat berhati-hati agar tak terinfeksi dan mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan. Dia mengatakan telah mengisolasi dirinya sampai batas tertentu, jadi dia merasa tidak nyaman dengan hal seperti itu.
Untuk pertama kalinya dalam kompetisi tim campuran lompat ski Olimpiade, para pemain didiskualifikasi satu demi satu pada hari kompetisi ke-7. Lima pemain wanita, termasuk Jepang, Jerman, Austria, dan Norwegia, semuanya dibatalkan karena pakaian yang tidak memenuhi syarat.
Sara Takanashi dari Tim Jepang menunjukkan kekecewaan setelah didiskualifikasi setelah melompat di Putaran Final Jumping Ski Tim Campuran di National Ski Jumping Center di Zhangjiakou, Tiongkok pada 7 Februari 2022. (Cameron Spencer/Getty Images)
Para pemain dan pelatih tercengang di tempat, dan di antara mereka, Sara Takanashi, yang sangat populer di Jepang, menangis di tempat.
“Pelanggaran kostum, yang terjadi di empat negara dengan lompatan ski terkuat, adalah lelucon yang membuat orang tertawa,” kata Horst Huttel, ketua Asosiasi Ski Jerman wilayah Nordik.
Mantan bintang renang Tiongkok, Huang Xiaomin mengatakan: “Bagaimanapun, mereka semua adalah pemain internasional? Jadi mereka pasti akan tahu pakaian mana yang tidak boleh dipakai dan pakaian mana yang harus dipakai. Tindakan seperti ini di bawah sistem partai adalah bagus, Ketidakadilan semacam ini kepada wasit, dipikir itu semua dalam imajinasi dirinya. Ia ingin mengambil tempat pertama dalam jumlah total medali emas, dan itu adalah tujuan utamanya.”
Pada 7 Februari, perempat final speed skating lintasan pendek 500 meter putri, atlet Tiongkok Kexin Fan diduga mendorong penanda di lintasan ke arah atlet Kanada, yang membuat pemain tersebut terjatuh.
Huang Xiaomin menuturkan, jika Anda mengatakan tidak memperhatikan atau tidak sengaja menabrak lawan, atau apa yang terjadi, ini ditentukan oleh wasit. Ada aturannya. Tapi Anda secara terang-terangan menggunakan tangan Anda untuk menarik orang, itu adalah semacam kejahatan, dan taktik psikologis yang sangat tidak sehat.
Kompetisi speed skating 1000m putra Olimpiade Musim Dingin Beijing penuh dengan kontroversi. Pemain Tiongkok Ren Ziwei dan pemain Hungaria keturunan Tionghoa, Shaolin Sandor Liu mendorong sebelum garis finish, dan akhirnya pemain Tiongkok mendorong pemain Hungaria terjatuh. Pemain Tiongkok yang mendorongnya justru tidak dihukum, melainkan turun dari bangku cadangan untuk meraih medali emas, dan medali perak juga diraih oleh tim Tiongkok. Oleh karena itu, media partai dengan sesumbar mengatakan tim Tiongkok “menang” atas medali emas dan perak.
Selain itu, dalam kompetisi speed skating 1.000 meter, Hwang Dae-heon dan Lee Juneseo dari Korea Selatan masing-masing memenangkan tempat pertama dan kedua di semifinal.
Hwang Dae-heon dari Tim Korea Selatan merayakan kemenangannya atas medali emas pada Final A 1.500 meter Putra pada hari kelima Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 di Capital Indoor Stadium pada 09 Februari 2022. (Elsa/Getty Images)
Namun demikian, setelah menonton tayangan ulang, wasit memutuskan bahwa keduanya melakukan pelanggaran dalam prosesnya mengubah trek, dan keduanya akhirnya didiskualifikasi.
Menanggapi hal ini, Huang Xiaomin mengatakan, sekarang semua orang Korea menjadi marah. Partai Komunis Tiongkok melakukan hal yang memalukan. Tidak hanya Korea, tapi sekarang banyak atlet sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Hongaria. Mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk melawan ketidakadilan yang diberlakukan kepada mereka.
Olimpiade Musim Dingin Beijing terus menjadi kontroversial. Misalnya, tim tuan rumah Tiongkok mengirimkan 174 atlet, yang sebagian besar adalah “pemain cadangan”. Di antara 25 pemain tim hoki es putra Tiongkok yang melakukan debut, 19 adalah “pemain cadangan”.
Para ahli mengatakan Olimpiade, yang dulu dianggap suci, sekarang dinodai dan sudah merusak dunia olahraga.
“Mengapa Partai Komunis Tiongkok (PKT) bersedia menghabiskan begitu banyak uang? Seperti organisasi Komite Olimpiade ini, ia telah menjadi organisasi komersial. Adapun organisasi komersial, ia juga berharap memiliki kepentingan komersial yang besar ini. Kemudian partai akan membiarkan pejabat Komite Olimpiade ini, termasuk beberapa orang, mendapatkan keuntungan pribadi dan membiarkan orang-orang ini mempromosikan mereka di dunia,” kata Li Yuanhua, mantan profesor di Capital Normal University di Beijing.
Huang Xiaomin menilai bahwa partai Komunis Tiongkok telah melakukan hal-hal ini. Tidak merasa malu melakukannya untuk bisnisnya sendiri. Mereka hanya ingin meraih medali emas dengan segala cara.
Apa yang paling ingin dilihat oleh penonton kompetisi internasional adalah saling belajar antara para master, bukan intrik pribadi. Pada malam Olimpiade Musim Dingin, delegasi olahraga Tiongkok mengambil sumpah di Gerbang Tiananmen di Beijing, mengklaim bahwa mereka akan “berusaha keras untuk membayar para pemimpin.”
Sekarang dunia luar sedang memperhatikan apa yang akan menjadi “kesempatan yang baik bagi orang asing untuk melihat partai Komunis Tiongkok” dalam beberapa hari ke depan. (hui)
Sebuah jajak pendapat baru menunjukkan bahwa tiga perempat responden Amerika Serikat mendukung diperketatnya pengawasan terhadap perusahaan teknologi demi mencegah terjadinya disinformasi online yang merugikan demokrasi Amerika Serikat. Jajak pendapat ini juga menemukan bahwa terdapat dukungan bipartisan yang luas untuk meningkatkan pengawasan terkait peraturan privasi dan meningkatkan jumlah anggaran yang dipakai untuk keperluan keamanan siber.
Menurut situs berita AS ‘Axios’ bahwa kelompok advokasi bipartisan ‘Future of Tech Commission’ yang untuk pertama kalinya membagikan hasil jajak pendapat mereka.
Setelah mensurvei 1.000 orang warga Amerika Serikat, ‘Benenson Strategy Group’, yakni perusahaan riset pasar dan konsultan strategis yang mewakili komite, menemukan bahwa usulan untuk membatasi pengumpulan data pribadi pengguna ternyata mendapatkan dukungan yang cukup kuat. Sedangkan usulan untuk membatasi pengumpulan data pribadi pengguna di bawah usia 18 tahun bahkan lebih kuat.
78% warga Amerika Serikat percaya bahwa konsumen harus terlebih dahulu memilah-milah kepada siapa data pribadi mereka mau dibagikan.
76% responden menyatakan bahwa perusahaan teknologi tidak boleh mengumpulkan dan menggunakan data pribadi melebihi apa yang diperlukan dalam layanan mereka.
75% responden mendukung larangan perusahaan teknologi untuk mengumpulkan data pribadi dari pengguna berusia 16 tahun ke bawah.
Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk menerapkan serangkaian pembatasan baru terhadap perusahaan teknologi, termasuk yang berkaitan dengan privasi, persaingan, dan kemungkinan pencabutan Pasal 230 dari Undang-Undang Kepatutan Komunikasi tahun 1996 (Section 230 of the Communications Decency Act), yang melindungi platform Online dari tuntutan hukum karena menggunakan konten yang disediakan pengguna.
Jim Steyer, Kepala Eksekutif ‘Common Sense Media’ (CSM), sebuah kelompok yang meninjau dan memberikan peringkat pada media dan teknologi, mengatakan kepada ‘Axios’ : “Pemilih dari semua partai sangat mendukung serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah”. Jim Steyer adalah seorang calon wakil ketua Dewan Teknologi.
Jim Steyer mengakui telah terjadi perpecahan yang serius pada partisan saat melakukan moderasi konten dan reformasi Pasal 230.
Ia mengatakan, “tetapi Itu tidak berarti bahwa kita tidak berhasil menyelesaikan tugas besar tahun ini”. (sin)
Pada 22 Mei 2021 sekitar pukul 11:47 waktu setempat, seorang pria di Kota Dalian, Tiongkok sengaja menerobos lampu merah untuk menabrak sejumlah pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan di zebra cross hingga 5 orang tewas. Baru-baru ini, pengadilan tingkat kedua mengumumkan putusan yang menguatkan hasil putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan hukuman mati terhadap pengemudi maut itu
Menurut berita yang dirilis Pengadilan Tinggi Liaoning, Tiongkok bahwa, pada 9 Februari, Pengadilan Tinggi Provinsi Liaoning mengeluarkan putusan pengadilan tingkat kedua atas kasus yang menggugat Liu Dong, pengemudi mobil MBW berwarna hitam yang membahayakan keselamatan masyarakat. Pengadilan memutuskan untuk menolak banding dan mempertahankan hasil putusan pengadilan tingkat pertama.
Pengadilan menyatakan bahwa Liu Dong melampiaskan emosinya dengan cara yang ekstrem karena kegagalan investasinya. Dia mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan raya di pusat kota, dan dengan sengaja menerobos lampu merah untuk menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan di zebra cross. Tindakan itu menimbulkan banyak korban luka-luka dan meninggal dunia, serta kerugian materi bagi orang lain.
Sebelumnya, putusan tingkat pertama dari Pengadilan Menengah Dalian di Provinsi Liaoning telah menjatuhkan vonis mati terhadap Liu Dong. Dikarenakan tindakannya yang membahayakan keamanan publik.
Pada 22 Mei tahun lalu, sebuah BMW hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi sengaja menerobos lampu merah untuk menabrak para pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan di Kota Dalian, Provinsi Lianing. Beberapa pejalan kaki yang tertabrak sampai terlempar ke udara dan jatuh di aspal yang beberapa meter jauhnya dari ia berjalan.
Video pengawasan jalan tempat kejadian menunjukkan bahwa di persimpangan jalan yang berlampu lalu lintas, ketika 20 hingga 30 orang pejalan kaki sedang menyeberang jalan di zebra cross, sebuah mobil BMW berlari kencang ke arah zebra cross dan menabrak kerumunan yang sedang menyeberang jalan.
Kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengurangi kecepatan sebelum dan sesudah menabrak kerumunan pejalan kaki. Beberapa orang pejalan kaki itu langsung terlempar.
Beberapa orang saksi mengatakan bahwa, banyak pejalan kaki yang tertabrak dan terlempar, bahkan ada korban yang tubuhnya hancur.
Kantor Informasi Kota Dalian pada 23 Mei 2021 memberitakan bahwa tersangka Liu Dong ini melampiaskan kegagalan investasinya juga kehilangan kepercayaan untuk hidup, melalui tindakan balas dendam sosial.
Isi pemberitaan juga menunjukkan bahwa sekitar pukul 11:40 hari itu, Liu Dong yang mengendarai mobil BMW hitam saat tiba di persimpangan Jalan Wuhui dan Jalan Youhao, Distrik Zhongshan tiba-tiba mempercepat laju mobilnya dari 0 km/m hingga 108 km/m dalam waktu 7 detik (padahal batasan kecepatan laju kendaraan pada area tersebut adalah 60 km/jam) untuk menabrak kerumunan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Akibat serudukan maut itu, 5 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka.
Akhir-akhir ini, insiden serupa telah sering terjadi di daratan Tiongkok.
Pada 7 Juli 2020 sekitar pukul 12:17 di Distrik Xixiu, Kota Anshun, Provinsi Guizhou, sebuah bus yang sedang berjalan tiba-tiba berbelok 90 derajat untuk keluar dari ruas jalan, dan mempercepat lajunya untuk “terjun bebas” ke dalam Waduk Danau Hongshan. Kejadian menyebabkan tewasnya 21 orang, dan luka-luka 16 orang lainnya.
Menurut laporan, sekitar pukul 10 pada hari itu, sopir bernama Zhang Baogang yang membawa bus untuk terjun bebas ke danau itu rumahnya sedang dibongkar paksa oleh pihak berwenang. Dan, gaji bulanannya telah mengalami dua kali penurunan sehingga penghasilan tinggal satu atau dua ribu yuan (setara Rp. 2,2 juta hingga Rp. 4,5 juta) sebulan.
Pada 12 September 2018, seorang pria di Hengdong, Kota Hengyang mengendarai SUV Land Rover berwarna merah untuk menabrak kerumunan orang di alun-alun yang sedang menari dan bersantai. Setelah korban berjatuhan akibat serudukan mobilnya, pria tersebut turun dari mobil dan langsung menyerang orang dengan pisau di tangannya. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 44 orang lainnya luka-luka. Setelah penyelidikan dilakukan, otoritas melaporkan bahwa pelaku melakukan tindakan balas dendam sosial karena menderita ketidakadilan sosial.
Insiden itu sempat memicu diskusi panas di kalangan warganet. Beberapa netizen mengutuk pelaku karena membunuh orang tak bersalah. Beberapa netizen bahkan berpendapat bahwa, kasus sosial balas dendam orang lemah terhadap orang lemah ini merupakan akibat dari masalah politik dan sosial. Untuk mengekang terjadinya perbuatan keji seperti itu, kita hanya bisa mulai dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manajemen sosial dan kelembagaan. (sin)
Tak termasuk daratan Tiongkok, lebih dari 401 juta orang di seluruh dunia didiagnosis COVID-19, dan sekitar 5,76 juta orang meninggal dunia pada Rabu (9/2/2022). Korea Selatan menambahkan hampir 50.000 kasus baru dalam sehari, dan sistem medisnya stabil. Swedia mencabut semua tindakan pencegahan epidem. Raja Spanyol dan Ratu Denmark didiagnosis COVID-19.
Raja Spanyol Felipe VI diumumkan positif COVID-19 pada Rabu 9 Februari, dan memiliki gejala ringan, akan tetap diisolasi selama tujuh hari dan melakukan tugas di kediamannya.
Ratu Letizia dan putri mereka Putri Sofia tidak menunjukkan gejala.
Seorang juru bicara pemerintah Spanyol mengumumkan pada hari Selasa bahwa persyaratan untuk memakai masker di luar ruangan akan dicabut mulai Kamis 10 Februari. Rapat kabinet telah menyetujui tindakan tersebut.
Tingkat infeksi Spanyol terus menurun selama dua minggu terakhir, mencapai 1.997 kasus per 100.000 orang pada Senin, turun dari hampir 3.400 kasus pada awal Januari.
Sementara itu, dikutip dari Associated Press, Ratu Denmark Margrethe juga diumumkan positif COVID-19 pada hari yang sama. Ia hanya memiliki gejala ringan COVID-19 dan telah mengisolasi dirinya di istana Kopenhagen tempat dia tinggal.
Korea Selatan melaporkan hampir 50.000 kasus baru pada hari Rabu, rekor tertinggi, tetapi untungnya tak membuat layanan kesehatan kolaps.
Kementerian Kesehatan Korea Selatan mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.
pejabat Kementerian Kesehatan Korea Selatan, Sun Ying-rai mengatakan, meskipun peningkatan kasus yang dikonfirmasi karena Omicron, jumlah kasus parah dan tingkat hunian unit perawatan intensif masih stabil.
Pusat Pencegahan Epidemi Pusat Korea Selatan pada hari Rabu juga merilis pedoman untuk rencana kelangsungan bisnis medis, yang dibagi menjadi tiga fase.
Pada tahap krisis lebih dari 50.000 kasus, pasien akan diizinkan dirawat di rumah sakit umum, dan beberapa staf medis yang telah didiagnosis tidak akan terpengaruh.
Sedangkan Swedia mulai pada Rabu telah mencabut semua tindakan pencegahan pandemi, termasuk tidak lagi membatasi jumlah orang dalam pertemuan, tidak lagi memerlukan sertifikat vaksin, dan bar serta restoran kembali ke jam kerja normal.
Penduduk setempat menyatakan kembali kepada kehidupan normal itu menyenangkan.
Sara Donell, seorang penduduk Stockholm mengatakan : “Tentu saja ada harapan, karena itu bagus untuk mencabut pembatasan dan bebas menjalani hidup Anda.
Karena cakupan vaksin yang tinggi dan jumlah orang yang terinfeksi, Swedia telah meningkatkan kekebalan kelompok; saat ini, 24.000 kasus yang dikonfirmasi telah dilaporkan dalam sehari, turun menjadi 60% dari puncaknya pada dua minggu lalu. (hui)
Setiap tahun selama Tahun Baru Imlek, sebuah parade Asia-Amerika diadakan oleh masyarakat Flushing, New York, untuk merayakan hari libur terpenting dalam kebudayaan Tiongkok. Namun, Partai Komunis Tiongkok telah menyusup ke perayaan tersebut, membayar para imigran dari daratan Tiongkok untuk memegang bendera nasional komunis Tiongkok setiap tahun untuk mempromosikan rezim Tiongkok dan menyisipkan kehadiran rezim Tiongkok dalam komunitas Tionghoa perantauan.
Namun, tahun ini, meskipun bendera-bendera merah Partai Komunis Tiongkok telah ditiadakan, hanya sedikit orang yang membawa bendera tersebut. Malahan, bendera-bendera itu digantung tanpa penjagaan di pagar kantor polisi setempat.
Pada Sabtu (5/2/2022) pagi di Jalan Utama Flushing, lebih dari belasan orang Tiongkok mengambil setumpuk bendera Partai Komunis Tiongkok yang berwarna merah darah dan menancapkannya, satu per satu, di pagar kantor polisi di kedua sisi jalan itu.
Dalam salah satu video acara tersebut, seorang polisi keturunan Tionghoa-Amerika berkata kepada orang-orang yang menancapkan bendera-bendera itu: “Setiap bendera harus dipegang oleh seseorang di belakangnya. Anda tidak dapat meletakkannya di pagar pembatas kami. Pagar pembatas ini adalah milik Departemen Polisi New York.”
Ia dan beberapa polisi lainnya kemudian memotong tali bendera-bendera yang telah dipasang di pagar tersebut. Tetapi pada akhirnya, bendera Partai Komunis Tiongkok masih tetap tergantung tanpa pengawasan.
Praktisi Falun Gong berpartisipasi dalam Parade Tahun Baru Imlek di Flushing, New York, pada 5 Februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Kantor polisi setempat mengatakan kepada The Epoch Times bahwa sebenarnya, bendera-bendera Partai Komunis Tiongkok tidak boleh ditanam di pagar mereka. Namun, “Amerika Serikat adalah negara yang memiliki kebebasan berbicara dan berkeyakinan; untuk kelompok etnis atau agama apa pun, baik suara positif maupun suara negatif diperbolehkan.”
Pada 5 Februari 2022 (hari kelima Tahun Baru Imlek), Parade Tahun Baru Imlek New York diadakan dengan megah di Flushing, New York. (Dai Bing/Epoch Times)
Banyak penduduk Flushing menyatakan ketidakpuasan terhadap apa yang mereka katakan adalah Partai Komunis Tiongkok memanfaatkan kebebasan dan hukum Amerika Serikat untuk menggunakan sebuah acara kebudayaan Tionghoa untuk propaganda politiknya.
Pada 5 Februari 2022 (hari kelima Tahun Baru Imlek), Parade Tahun Baru Imlek New York diadakan dengan megah di Flushing, New York. (Dai Bing/Epoch Times)
Seorang penduduk Flushing berkata, “Kalau bendera Partai Komunis Tiongkok yang berwarna merah darah dapat digantung di jalan-jalan Amerika Serikat, maka tidak akan bolehkah menggantung bendera Nazi juga?
Pada 5 Februari 2022 (hari kelima Tahun Baru Imlek), Parade Tahun Baru Imlek New York diadakan dengan megah di Flushing, New York. (Dai Bing/Epoch Times)Pada 5 Februari 2022 (hari kelima Tahun Baru Imlek), Parade Tahun Baru Imlek New York diadakan dengan megah di Flushing, New York. (Dai Bing/Epoch Times)Pada 5 Februari 2022 (hari kelima Tahun Baru Imlek), Parade Tahun Baru Imlek New York diadakan dengan megah di Flushing, New York. (Dai Bing/Epoch Times)
“Kami di sini untuk merayakan Tahun Baru Imlek tradisional, dan Partai Komunis Tiongkok seharusnya tidak berada di sini,” kata Roger Guan, seorang penduduk Flushing lansia.
https://www.youtube.com/watch?v=hFIf0X9GKW8
“Mereka mempolitisasi kegiatan-kegiatan masyarakat kami. Kita semua tahu bahwa Partai Komunis Tiongkok telah membayar orang-orang ini dan orang-orang ini sudah terbiasa menjadi keras dan sombong, karena mereka didukung oleh rezim Tiongkok. Sekarang, ada lebih sedikit orang yang melakukan penawaran Partai Komunis Tiongkok karena orang-orang Amerika Serikat telah tersadarkan, dan sekarang banyak orang yang [pro-Partai Komunis Tiongkok] tidak berani datang, jadi semakin sedikit orang yang membawa bendera-bendera berwarna merah darah itu,” tambahnya.
Kelompok depan Partai Komunis Tiongkok terlihat dalam Parade Tahun Baru Imlek di Flushing, New York, pada 5 Februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)
Pengacara Wu Shaoping, yang datang dari daratan Tiongkok ke Amerika Serikat belum lama ini, menyaksikan parade tersebut dan berkata : “Bendera merah ditutupi dengan darah orang-orang Tiongkok; mereka menancapkan bendera merah di sini hanya untuk mengingatkan kita mengenai penganiayaan Partai Komunis Tiongkok terhadap para pembangkang dan penganut agama di Tiongkok. [Kehadiran bendera-bendera tersebut] hanyalah membuktikan ambisi rezim Tiongkok untuk memperluas ke seluruh dunia. Saya harap orang-orang Amerika Serikat jelas-jelas menyadari hal ini.” (Vv)
Aksi Protes “Konvoi Kebebasan” Kanada telah memasuki minggu kedua, menuntut pemerintah mencabut mandat vaksin. Walikota Ottawa telah mengumumkan keadaan darurat.
Fotografer Montreal, Irene alesina mengatakan kami telah melakukan semua yang diminta pemerintah. Tetapi pembatasan ini harus dihentikan pada titik tertentu karena kami harus mulai kembali ke kehidupan normal.”
Sementara itu, Dr Rochagne Kilian mengatakan: “Tidak ada yang bisa mengambil kebebasan kita, kita dilahirkan bebas.”
Protes dalam solidaritas dengan Ottawa meletus di seluruh Kanada selama akhir pekan. Walikota Ottawa, Jim Watson mengumumkan keadaan darurat di ibu kota pada 6 Februari, dengan mengatakan “demonstrasi yang sedang berlangsung menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan dan keamanan penduduk”.
Relawan menyajikan makanan dan minuman kepada pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang mandat dan pembatasan COVID-19 di Ottawa pada 9 Februari 2022. (Jonathan Ren/The Epoch Times)
Pada hari yang sama, polisi Ottawa juga mengeluarkan peringatan tentang kemungkinan penangkapan terhadap mereka yang mencoba memberikan dukungan material kepada para demonstran, dengan menekankan bahwa “penegakan sedang berlangsung.” Hingga saat ini, tujuh orang telah ditangkap atas tuduhan sabotase.
Penyelenggara protes menekankan bahwa demonstrasi mereka damai dan rasional. “Mereka yang membawa makanan, air, bensin, atau persediaan lain untuk para pengemudi truk yang memprotes secara damai tidak melanggar hukum apa pun,” kata pengacara Nicholas Wansbutter mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Polisi secara efektif mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan merampas kebebasan berkumpul dan berbicara secara damai yang diberikan kepada warga Kanada di bawah Piagam Hak,” kata Keith Wilson, pengacara di Pusat Keadilan untuk Kebebasan Konstitusional (JCCF).
Para pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang mandat dan pembatasan COVID-19 di Ottawa pada 9 Februari 2022. (Jonathan Ren/The Epoch Times)
Sumbangan dari orang-orang yang mendukung aksi protes tembus 10 juta dolar Kanada, baru-baru ini disita oleh situs web GoFundMe, yang menurut para pengunjuk rasa disebabkan oleh campur tangan pemerintah. Di bawah tekanan dari opini publik, GoFundMe mengumumkan bahwa mereka akan secara otomatis mengembalikan donasi kepada para donatur. Para pengunjuk rasa kini telah membuat akun baru di GiveSendGo, yang telah mengumpulkan lebih dari $6 juta. (hui)
Presiden Direktur PT. Kereta Cepat Indonesia – China (PT. KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, baru-baru ini mengungkapkan bahwa biaya proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang didanai oleh pemerintah Tiongkok akan melampaui anggarannya sebesar sekitar USD. 2 miliar. Ditambah lagi dengan adanya rencana pemindahan ibu kota pemerintah Indonesia, jelas akan berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya arus pengguna jalur KA tersebut, maka dapat diduga bahwa setelah selesainya proyek tersebut nantinya, laba atas investasi (ROI) baru diperoleh setelah 40 tahun.
Menurut laporan Voice of America, Presiden Direktur PT. Kereta Cepat Indonesia – China (PT. KCIC) mengungkapkan situasi tersebut di atas pada saat sidang dengar pendapat di parlemen pada Senin 7 Februari.
Dia juga mengatakan bahwa meskipun PT. KCIC telah bekerja keras untuk mengurangi biaya, tetapi perusahaan perlu membayar tanah, upah pekerja dan kenaikan harga bahan baku yang jauh melampaui anggaran. Diperkirakan bahwa setelah selesainya proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, total biaya akan meningkat menjadi Rp. 113 triliun (setara USD. 7,85 miliar), atau naik sekitar USD. 2 miliar dari anggaran awal.
Selain itu, Dwiyana mengatakan bahwa seiring rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan pada tahun 2024, maka setelah selesainya rel kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, mau tidak mau akan menghadapi penurunan tajam dalam jumlah penumpang. sehingga akan mempengaruhi waktu mendapatkan kembali laba atas investasinya.
Menurut asumsi dalam laporan studi kelayakan awal, proyek kereta api berkecepatan tinggi ini dapat memperoleh kembali laba atas investasinya dalam waktu 20 tahun setelah proyek selesai, tetapi dampak relokasi ibu kota Indonesia membuat asumsi ini sulit dicapai. Demikian kata Dwiyana dalam sidang.
Dwiyana berpendapat, perlu waktu 40 tahun bagi kereta cepat Jakarta – Bandung untuk mencapai titik impas setelah proyek selesai dan beroperasi. Ia juga menyarankan agar pemerintah nantinya dapat menetapkan tarif kereta api cepat Jakarta – Bandung ini dengan harga antara Rp. 150.000,- hingga Rp. 350.000,-.
Menurut laporan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung didanai oleh China Development Bank di bawah Prakarsa Sabuk dan Jalan (One Belt One Road. OBOR) dari otoritas Tiongkok, dan PT. Kereta Cepat Indonesia-China, yang didirikan oleh sebuah konsorsium. Perusahaan Tiongkok dan perusahaan Indonesia bertanggung jawab atas pembangunan proyek dengan kepemilikan saham adalah 60% untuk perusahaan Indonesia dan 40% untuk perusahaan Tiongkok.
Setelah pembangunan rel kereta api berkecepatan tinggi yang panjangnya mencapai sekitar 142 kilometer dimulai pada tahun 2018, terjadi sengketa kepemilikan tanah, sehingga proyek tersebut dikritik karena biaya ekonominya yang tinggi dan berdampak buruk terhadap lingkungan.
Menurut data yang dirilis oleh PT. KCIC, bahwa proyek pembangunan jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79,9% pada akhir tahun lalu, dan penyelesaian keseluruhannya dijadwalkan pada tahun 2023.
Pada awal Desember tahun lalu, pier jembatan roboh saat pemindahannya dan menimpa kedua buah ekskavator yang ada di lokasi, beruntung para pekerja berhasil lolos tepat waktu sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Bahkan yang namanya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ternyata hanya berhenti di Padalarang. Akhirnya dijuluki kereta cepat Halim-Padalarang. (sin)
