oleh Li Chenyu – Aboluowang

Situs berita sayap kanan Amerika Serikat ‘Breitbart’ pada 9 Februari 2022 secara eksklusif melaporkan bahwa para petinggi di DPR-AS dari golongan konservatif, telah mengusulkan sebuah proposal legislatif untuk menjatuhkan sanksi resmi kepada ribuan orang pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan keluarga mereka, termasuk pemimpin saat ini Xi Jinping dan keluarganya.

Langkah tersebut merupakan pertama kalinya Kongres mempertimbangkan sanksi terberat terhadap Tiongkok dan Xi Jinping sendiri.

RUU yang disebut ‘Stop CCP Act’ ini diperkenalkan oleh Perwakilan Lisa McClain dengan maksud untuk memberikan sanksi kepada setiap anggota badan pemerintah tertinggi PKT, yakni masing-masing dari 2.000 orang lebih anggota yang duduk dalam Kongres Nasional PKT. Sanksi akan meliputi : Larangan bagi “wakil-wakil rakyat” dan keluarga mereka itu untuk memasuki wilayah Amerika Serikat, Larangan menerbitkan visa perjalanan ke AS, memberlakukan sanksi keuangan untuk mencegah mereka menggunakan atau memperoleh aset tertentu, dan melarang mereka beserta keluarganya memasuki sistem keuangan AS demi mencegah mereka memanfaatkan anggota keluarga untuk melakukan bypass sanksi.

Selain Xi Jinping sendiri yang dikenai sanksi berdasarkan proposal tersebut, anggota keluarga dekatnya, seperti putrinya Xi Mingze yang kuliah di Harvard pada tahun-tahun awalnya, juga akan dikenai sanksi. Jika RUU itu lolos, maka putri Xi Jinping harus dikeluarkan dari Universitas Harvard.

Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok yang diadakan setiap lima tahun sekali, dengan pertemuan seluruh anggota partai paling senior direncanakan akan berlangsung pada akhir tahun ini.

RUU itu juga akan melarang perusahaan AS yang beroperasi di daratan Tiongkok untuk melakukan transaksi apapun, termasuk bisnis dengan individu beserta keluarganya yang terkena sanksi.

Pada saat yang sama, RUU itu juga memberikan peluang kekebalan : Jika pejabat yang terkena sanksi benar-benar menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, maka ada peluang untuk mendapatkan hak kekebalan yang diberikan oleh presiden AS. Dan kepada mereka yang memenuhi persyaratan, Amerika Serikat dapat menyatakan bebas sanksi yang berlaku selama dua tahun. Namun pembebasan sanksi tersebut perlu diperbarui oleh Kongres untuk memastikan bahwa presiden seperti Biden yang secara ekonomi dekat dengan Tiongkok tidak menyalahgunakannya.

Dalam sebuah pernyataan yang diberikan secara eksklusif kepada ‘Breitbart News’, Lisa McClain mengatakan : “Komunis Tiongkok adalah salah satu ancaman terbesar bagi keselamatan dan keamanan Amerika Serikat dan dunia. Pemberi sanksi kepada para pemimpinnya merupakan isyarat baik bagi Tiongkok maupun dunia bahwa kita sudah bosan dengan cara mereka yang kerap melakukan taktik intimidasi agresif”.

Perwakilan Jim Banks, Ketua Komite Riset dari Partai Republik AS mengatakan : “Kelompok individu yang terkena sanksi ini adalah pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia dan pemimpin rezim yang represif dan jahat”. “Kita selain memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan nasional, juga kewajiban moral untuk mencegah mereka berbuat sesuka hati dalam wilayah kita. Komite Riset dari Partai Republik dengan bangga memimpin perang melawan Partai Komunis Tiongkok”. Komite Riset Republik, dengan 159 orang anggota di House Republican Conference adalah kelompok terbesar House Republicans di Kongres.

Rogers, anggota tinggi angkatan bersenjata, berpotensi menjadi ketua komite penelitian yang mempertimbangkan undang-undang seperti Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang harus disahkan setiap tahun untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkok.

Rogers menegaskan, “Partai Komunis Tiongkok harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia mereka yang mengerikan”. “Joe Biden setiap hari ragu-ragu terhadap apakah akan menjatuhkan sanksi kepada Partai Komunis Tiongkok atas kejahatannya. Akibatnya, PKT akan mengintensifkan kebrutalannya.”

Selain Jim Banks, Rogers dan Wilson, co-sponsor dari Lisa McLean yang mengusung ‘Stop CCP Act’ juga termasuk Perwakilan Brian Babin, Vern Buchanan yang jumlahnya mencapai 19 orang.

Beberapa analis percaya bahwa meskipun anggota dari Partai Demokrat di DPR diperkirakan tidak akan secara terbuka mempertimbangkan proposal ini, namun, jika Partai Republik dapat memperoleh kembali mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan paruh waktu mendatang, maka kemungkinan RUU tersebut dapat disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat yang mayoritas kursinya akan diduduki oleh anggota dari Partai Republik tahun depan. (sin)

NTDTV.com

Para pengemudi truk Kanada menggelar protes di ibu kota terhadap mandat vaksin selama 14 hari. Polisi Ottawa  memperketat kontrol lebih lanjut. Pada saat yang sama, beberapa provinsi di Kanada mengumumkan bahwa mereka akan secara bertahap mencabut pembatasan pandemi.

Di Ottawa, Kanada, pendukung pengemudi truk “Kebebasan” berjalan berkeliling dengan tangki bahan bakar kosong untuk memprotes penyitaan polisi dan penangkapan para pendukung demonstran penolakan pembatasan COVID-19.

“Tadi malam ada yang ditangkap karena memindahkan BBM dan solar disita. Itu tidak benar, jadi kami memprotes,” kata seorang pengunjuk rasa.

Pada 7 Februari, Menteri Transportasi Federal, Omar Alghabra mengatakan provinsi harus menggunakan kekuatan mereka untuk menangguhkan lisensi komersial atau asuransi untuk armada yang memprotes.

Manajer kota Ottawa Steve Kanellakos mengungkapkan bahwa 10 perusahaan  yang memiliki kontrak dengan kota telah menolak untuk menderek truk besar pengunjuk rasa.

Penyelenggara protes mengatakan, mereka ingin berkomunikasi dengan pemerintah, tetapi mereka tidak dihubungi oleh perwakilan pemerintah. Walikota Ottawa Jim Watson  menyarankan kepada pemerintah federal bahwa seorang mediator ditunjuk untuk membantu mengakhiri protes.

Pada 8 Februari, Candice Bergen, pemimpin sementara Partai Konservatif, mengatakan sudah waktunya untuk mengakhiri perpecahan dan menghentikan mandat wajib vaksin.

“Irlandia, Swedia, Norwegia, Israel, Republik Ceko, Inggris, Spanyol, Denmark, dan lainnya mencabut pembatasan dan mandat vaksin, yang semuanya memiliki tingkat vaksinasi lebih rendah dari Kanada,” kata Pemimpin sementara partai konservatif, Candice Bolgan.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menanggapi pada konferensi media hari yang sama bahwa dia memahami bahwa orang-orang bosan dengan pembatasan epidemi, tetapi masih percaya bahwa “mandat vaksin wajib adalah cara untuk menghindari lebih banyak pembatasan”, dan dia akan terus fokus untuk melakukannya. 

Sementara itu, anggota Parlemen Liberal Kanada Joël Lightbound mengungkapkan pandangan yang berbeda.

“Sudah waktunya untuk memilih pendekatan yang positif, bukan memaksa,” kata Joël Lightbound.

Tiga provinsi di Kanada mulai secara bertahap mencabut pembatasan COVID-19. Contohnya, Alberta mencabut paspor vaksin wajib pada 9 Februari dan mengakhiri pembatasan pandemi lainnya dalam waktu tiga minggu. Saskatchewan juga akan menghapus paspor vaksin pada 13 Februari dan mengakhiri persyaratan masker pada akhir bulan ini.

“Paspor vaksin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, dan inilah saatnya untuk mengakhiri kebijakan ini,” ujar Wali kota Saskatchewan, Scott Moe.

Provinsi terpadat di Kanada, Quebec, juga telah memutuskan untuk mencabut sebagian besar pembatasannya pada 14 Maret. (hui)