EpochTimesId — Seorang spesialis jantung, Sager Al-Anezi, dikurung di Bulgaria selama enam minggu, karena dia tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Dia meminta pemerintah untuk berhenti memperlakukan orang tanpa kewarganegaraan seperti penjahat.
Sager Al-Anezi berasal dari populasi besar yang tidak memiliki kewarganegaraan di Kuwait, yang disebut Bidoon. Dia memenuhi syarat sebagai dokter setelah pindah ke Bulgaria pada 2007, dan dilatih untuk menjadi ahli bedah jantung.
Dokter mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke universitas di Kuwait. Akan tetapi Dia dapat memperoleh paspor dari negara ketiga, yang tidak ingin dia sebutkan, berkat Kuwait, yang memungkinkannya untuk belajar di luar negeri dan membawanya ke Bulgaria.
Namun, ketika dia mencoba memperbarui paspor itu, negara ketiga menolak dan dia mengajukan pengakuan formal sebagai orang tanpa kewarganegaraan di Bulgaria. Dia ditahan pada 3 Januari 2019, ketika menindaklanjuti aplikasi itu.
“Saya telah diperlakukan lebih buruk daripada penjahat, tetapi saya tidak tahu apa kejahatan saya,” Al-Anezi mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation melalui saluran telepon dari ibukota Bulgaria, Sofia.
“Bagaimana kamu bisa mengunci orang hanya karena tidak memiliki kewarganegaraan?” sambungnya.
Kementerian Dalam Negeri Bulgaria tidak menanggapi permintaan komentar pada 15 Februari 2019.
Pria berusia 29 tahun itu kemudian dibebaskan pada 15 Februari 2019. Dia mengatakan harus melapor ke polisi setiap minggu dan tidak dapat kembali bekerja.
Pengacaranya, Valeria Ilareva mengatakan ada perintah untuk mendeportasi Al-Anezi. Akan tetapi dia dibiarkan terombang-ambing karena tidak menyebutkan tujuan.
Bulgaria memperkenalkan prosedur terbaru beberapa tahun yang lalu, untuk memungkinkan orang tanpa kewarganegaraan mengajukan permohonan pengakuan resmi atas status mereka, yang berpotensi mengarah pada hak tempat tinggal dan dokumen perjalanan.
Angka-angka pemerintah menunjukkan lebih dari 130 orang tanpa kewarganegaraan ditahan dalam satu dekade terakhir. Jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi karena orang tanpa kewarganegaraan sering keliru dianggap sebagai memiliki kewarganegaraan, kata Ilareva.
“Bulgaria harus berhenti mengunci orang tanpa kewarganegaraan. Tidak ada prospek yang masuk akal untuk ‘penghapusan’ (dakwaan) mereka sehingga penahanan sama seperti hukuman,” katanya.
Pakar hukum dengan pengetahuan tentang kasus Al-Anezi mengatakan hal itu menggarisbawahi kerentanan jutaan orang tanpa kewarganegaraan global yang kadang-kadang disebut ‘hantu hukum’. Karena mereka tidak diakui oleh negara mana pun dan dirampas hak-hak dasarnya.
Tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan untuk jumlah orang tanpa kewarganegaraan, meskipun PBB sebelumnya mengatakan mungkin ada 10 juta stateless. Amerika Serikat memulai kampanye pada tahun 2014 untuk mengakhiri kewarganegaraan pada tahun 2024.
Jaringan Eropa tentang Statelessness (ENS), sebuah kelompok advokasi, menerbitkan sebuah laporan pada 18 Februari 2019 yang mengkritik Bulgaria karena ‘kekurangan upaya serius’ dalam perlakuannya terhadap orang tanpa kewarganegaraan.
“Dr. Al-Anezi tiba-tiba diambil dari tempat kerjanya yang vital sebagai dokter dan dikurung hanya karena tidak memiliki kewarganegaraan,” kata direktur ENS, Chris Nash. “Ceritanya menggambarkan pemborosan potensi manusia yang disebabkan oleh sistem yang cacat yang perlu segera diperbaiki.”
Diperkirakan ada 100.000 Bidoon di Kuwait, yang mengatakan mereka adalah warga negara dari negara lain. Kelompok hak asasi manusia mengatakan mayoritas tidak memiliki negara. (Reuters/The Epoch Times/waa)
“Bersumpah demi ulang tahun Reagan untuk sekali lagi mengalahkan sosialisme”. Demikian kata putra sulung Presiden AS Ronald Reagan, Michael Reagan.
Tanggal 6 Februari lalu adalah peringatan 108 tahun usia Reagsn. Michael Reagan secara khusus menulis artikel di media untuk massa mengenang sang ayah dan mengingatkan kembali warga AS agar waspada, paham komunis yang pernah dijatuhkan sang ayah Ronald Reagan tengah bangkit kembali dengan sebutan sosialisme, ia menghimbau masyarakat agar bersatu padu, mengalahkan sosialisme dan meruntuhkan kediktatoran totaliter.
Michael Reagan menekankan, keyakinan yang selalu dijaga seumur hidup ayahnya adalah: setiap orang adalah individu yang mandiri, menghormati hukum, melindungi tradisi, segala hak pada setiap manusia adalah pemberian Tuhan dan bukan berasal dari pemerintahan, serta negara bertujuan untuk melayani warga negaranya, bukan malah sebaliknya.
Ternyata Reagan tidak sendirian, seorang pendatang baru di pentas politik yang mewarisi pemikiran Reagan, kini tengah memimpin AS melawan bahaya bangkitnya sosialisme dan melindungi nilai tradisi dan kebebasan AS. “Amerika dibangun di atas pondasi kebebasan dan kemerdekaan”, demikian yang disampaikan Presiden AS Donald Trump dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 5 Februari malam di hadapan Kongres, “Kita terlahir dengan tubuh yang bebas, kita juga akan tetap bebas selamanya. Malam ini, kita harus makin menguatkan tekad, Amerika mutlak tidak akan menjadi negara sosialis.”
Pernyataan tegas Trump itu menyulut gemuruh tepuk tangan meriah dari seluruh anggota kongres, mereka menyerukan: “USA! USA!” Suasana patriotik yang begitu menggelora itu membuat dua orang anggota kongres yang menyebut dirinya sebagai penganut paham sosialis terlihat muram dan tidak berkata sepatah pun.
Lawan Sosialisme, Trump Pimpin Ofensif Ke Seluruh Dunia
Faktanya Trump tidak hanya memimpin AS melawan sosialisme, sejak menjabat ia telah memimpin seluruh dunia dengan menyatakan perang melawan sosialisme. Trump tidak hanya mengecam paham sosialis di mulut saja, terlebih lagi menempuh tindakan nyata melawan sosialisme dan kubu komunis.
Ia yang mengaktifkan kembali larangan embargo terhadap Kuba, memberlakukan sanksi ekonomi paling keras sepanjang sejarah terhadap Korut untuk mematahkan ancaman senjata nuklirnya, dan mengobarkan perang dagang berskala terbesar sepanjang sejarah terhadap rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk meng-counter pencurian kekayaan intelektual dan pemaksaan pengalihan teknologi oleh PKT, dalam rangka mematahkan ambisi PKT menguasai seluruh dunia.
Di saat yang sama, Trump telah mencabut berbagai kebijakan yang cenderung bersifat sosialis di dalam negeri AS, memangkas pengawasan pemerintah dan mengurangi intervensi pemerintah terhadap kehidupan rakyat.
Trump juga berhasil meloloskan dua orang hakim agung konservatif yang menjaga tradisi konstitusi di Mahkamah Agung, telah memutar-balikkan krisis “haluan kiri” pada masyarakat dan hukum AS. Ia juga membangkitkan ekonomi dan mengurangi imigran gelap, menyebarkan berbagai nilai tradisi: agama kepercayaan, keluarga, mau bekerja keras, mandiri, anti-aborsi dan lainnya, mengkritisi pemberitaan dan propaganda miring oleh media massa sayap kiri, membersihkan ruang gelap yang tumbuh subur akibat paham sosialis.
Dengan kata lain, sikap pemerintahan Trump di dalam dan luar negeri adalah berupaya keras menghentikan penyusupan dan perluasan sosialisme dan komunisme di seluruh dunia.
Venezuela Tinggalkan Paham Sosialis, Malaysia Larang Buku-Buku Komunis
Serangan keras Trump terhadap sosialisme, juga berefek menggerakkan masyarakat dunia untuk meresponnya. “Warga Venezuela sedang kelaparan, negara mereka tengah hancur.” Demikian pernyataan Trump dan “Mereka sedang menghancurkan sistem demokrasi.
Kondisi seperti ini sama sekali tidak bisa ditolerir, kita tidak bisa berdiam diri.” Upaya warga Venezuela menyelamatkan diri dengan mengusir paham sosialis, tidak hanya mendapat dukungan dari AS, sejumlah negara penting lainnya juga ikut memberikan dukungan.
Pemerintahan darurat Guaido segera mendapat dukungan AS, Kanada, Brasilia dan Kolumbia, negara Eropa juga mengeluarkan ultimatum terhadap Maduro serta menuntut agar dilakukan pilpres dalam tempo 8 hari, jika tidak akan secara terbuka mengakui Guaido.
Maduro tetap menolak untuk melengserkan diri, sehingga mendesak 15 negara Uni Eropa pada tanggal 4 lalu ikut bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan Guaido. Rezim Maduro dalam kondisi kritis.
Dalam menghadang komunisme, negara Asia Tenggara juga tidak mau ketinggalan. Pada Desember tahun lalu, Departemen Dalam Negeri Malaysia mengumumkan bahwa buku “Sejarah Partai Komunis Malaysia” Jilid I ditetapkan sebagai buku terlarang, dilarang untuk diterbitkan dan dicetak atau dimiliki, karena buku itu “menyebarkan fitnah dan mengandung konten yang menyesatkan masyarakat”, serta “berupaya mendistorsikan fakta untuk meraih simpati berikut dukungan bagi partai komunis.”
Sapu Bersih Sosialisme Dunia, Desak Terus PKT
30 tahun silam, Reagan memimpin kubu masyarakat bebas Barat menjatuhkan kubu komunis Uni Soviet. Dan hari ini 30 tahun kemudian, Trump memimpin seluruh dunia untuk kembali melawan komunisme dan sosialisme yang telah menyusup ke berbagai negara Barat dan Timur. Peristiwa Venezuela saat ini tengah membuat seluruh negara menentukan pilihan dan sikap ‘apakah memilih sosialisme/komunisme atau tidak’.
Langkah berikutnya, seiring dengan berkembangnya perang dagang AS-RRT, strategi Trump terhadap Beijing dan perubahan situasi di Tiongkok, mungkin setiap negara harus menentukan pilihan dan sikap ‘apakah menghendaki PKT atau tidak’. (SUD/WHS/asr)
Artikel Ini Terbit di Epochtimes cetak versi Bahasa Indonesia
Epochtimes.id- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) melaporaksn gempa bumi terjadi di Perairan Selatan Jawa Timur pada Selasa (19/2/2019) pukul 02:30 WIB.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa bumi terletak pada koordinat 112,79° BT dan 09,68° LS, dengan magnitudo M5,9 pada kedalaman 10 km, berjarak 159 km tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Berdasarkan GeoForschungsZentrum (GFZ), Jerman, pusat gempa bumi berada pada koordinat 112,88° BT dan 9,37° LS , dengan magnitudo 5,6 Mw pada kedalaman 39 km.
The United States Geological Survey (USGS), Amerika, menginformasikan bahwa pusat gempa bumi terletak pada koordinat 112,862° BT dan 9,506° LS, dengan magnitudo M5,6 pada kedalaman 21,6 km.
PVMBG mencatat, berdasarkan tatanan tektoniknya, Pulau Jawa dipengaruhi oleh zona penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia di sebelah selatan, yang juga memberikan kontribusi tektonik berupa keberadaan sesar-sesar aktif di daratan.
Menurut PVMBG, pusat gempa bumi berada di Samudera Indonesia di selatan wilayah Jawa Timur. Sedangkan daerah yang berdekatan dengan pusat gempa bumi yaitu bagian selatan Jawa Timur tersusun atas batuan berumur Tersier yang terdiri dari batuan sedimen, batuan karbonat dan batuan vulkanik, serta batuan vulkanik dan sedimen berumur Kuarter.
Getaran gempa bumi terasa lebih kuat pada batuan muda (Kuarter) yang bersifat urai dan tidak terkompaksi dan memperkuat efek guncangan gempa bumi.
Adapun dampaknya, berdasarkan informasi dari Pos Pengamatan Gunungapi (PGA) Kelud di Kec. Wates, Kediri dan Pos PGA Raung di Kec. Singojuroh, Banyuwangi, guncangan gempa bumi dirasakan di lokasi tersebut dengan intensitas III MMI (Modified Mercalli Intensity).
BMKG melaporkan bahwa guncangan gempa bumi dirasakan di Lumajang dengan intensitas III-IV MMI serta di Malang, Karangkates, Blitar Sawahan, hingga ke Nusa Dua dan Kuta (Bali) dengan intensitas II-III MMI.
Gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami, karena meskipun berpusat di laut, namun energinya tidak cukup kuat untuk menyebabkan deformasi di bawah laut. Hingga tanggapan ini dibuat, belum ada informasi terkait kerusakan yang diakibatkan gempa bumi ini.
PVMBG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat. Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami.
“Masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, yang diharapkan berkekuatan lebih kecil,” demikian PVMBG. (asr)
EpochTimesId – Politik memang sangat ditentukan oleh hasil kotak suara (pemilu) di negara demokrasi modern. Akan tetapi, di Spanyol, peristiwa di ruang pengadilan nampaknya akan sangat menentukan. Dalam setahun, dua pemerintah dijatuhkan oleh dua uji coba yang sangat berbeda.
Pekan lalu, pemerintah sosialis minoritas runtuh karena mitra mereka, dua partai ‘separatis’ Katalan, memilih menentang anggaran nasional. Ini memaksa Pedro Sánchez, perdana menteri Spanyol, untuk mengadakan pemilihan umum pada 28 April 2019.
Partai Kiri Katalan Republik (ERC) dan Partai Demokrat Eropa Katalan (PdeCat), yang memiliki 17 anggota Parlemen (MP) di parlemen Spanyol yang berkapasitas 350 kursi, memberikan suara menentang anggaran karena beberapa mil jauhnya dari parlemen di sisi lain Madrid, anggota terkemuka dari kelompok-kelompok ini muncul sebagai pesakitan di hadapan Mahkamah Agung.
Dua belas politisi dan aktivis sipil Catalan dituduh melakukan pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan uang publik, dan ketidakpatuhan (terhadap pemerintah pusat) atas peran mereka dalam referendum kemerdekaan ilegal dan deklarasi pemisahan diri yang gagal pada tahun 2017, peristiwa yang telah mempolarisasi masyarakat Spanyol.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengadakan konferensi pers setelah pertemuan kabinet di Istana Moncloa di Madrid pada 15 Februari 2019. (Foto : Pierre Philippe/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Dalam apa yang disebut-sebut sebagai pengadilan paling penting sejak Spanyol kembali ke era demokrasi pada tahun 1978, terdakwa terancam hukuman penjara hingga 25 tahun. Mereka sudah menyangkal semua tuduhan.
Dengan waktu yang tidak menguntungkan bagi Sánchez, kasus pengadilan dimulai sehari sebelum pemungutan suara untuk anggaran.
Anggota parlemen separatis di luar pengadilan mengatakan mereka tidak bisa memihak pemerintah Spanyol, ketika rekan-rekan mereka menghadapi persidangan. Sánchez bersikeras dia tidak bisa ikut campur dalam kasus ini karena sistem peradilan independen dari campur tangan pemerintah.
Pada bulan Juni, Sánchez naik ke tampuk kekuasaan melalui pemungutan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya, tentang kepercayaan ketika pemerintah konservatif sebelumnya dikaitkan dengan kasus korupsi besar.
Dalam hal ini, para separatis Katalan berpihak pada Sánchez yang menggulingkan perdana menteri saat itu, Mariano Rajoy.
Saat persidangan Separatis Katalan bergemuruh selama tiga bulan ke depan, itu akan bertepatan dengan pemilihan umum dan memainkan peran penting dalam cara orang Spanyol memberikan suara.
Gerakan kemerdekaan Katalan menegaskan segala sesuatu dalam politik Spanyol berkisar menyelesaikan krisis terburuk negara itu selama beberapa dekade.
“Kami menjadikan perdana menteri Pedro Sánchez sebagai hasil dari mosi tidak percaya karena alasan yang sama persis, bahwa kami harus mempertahankan posisi kami (terhadap) RUU anggarannya,” kata Eduard Pujol, anggota terkemuka pemerintah daerah separatis Catalonia. “Anda tidak dapat memerintah Spanyol tanpa mendengarkan Catalonia.”
‘Pasukan separatis’ menunjukkan kekuatan mereka pada akhir pekan ketika sekitar 200.000 pemrotes berbaris di jalan-jalan raya Barcelona untuk menuntut vonis tidak bersalah bagi 12 pemimpin mereka.
Mereka juga mengklaim bahwa Catalonia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Spanyol kemudian menanggapi, dengan mengatakan bahwa suara untuk kemerdekaan mengharuskan parlemen Spanyol untuk mengubah konstitusi.
Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa kaum Sosialis memenangkan suara terbanyak pada pemilihan umum, tetapi tidak cukup untuk membentuk pemerintahan. Ini bisa berarti bahwa kaum separatis dapat memegang kekuasaan lagi atas pemerintahan Sosialis di masa depan.
Jajak pendapat yang sama menunjukkan hak dapat membentuk koalisi antara Partai Populer (PP) kanan-tengah dan Warga dengan bantuan Vox, sebuah partai sayap kanan yang melakukan terobosan dramatis pada bulan Desember, memenangkan 12 kursi dalam pemilihan regional di Andalusia. Jika mereka mengulangi kemenangannya pada bulan April, itu berarti sayap kanan akhirnya menetapkan pijakan pada kekuasaan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
Pablo Casado, pemimpin PP, telah berjanji untuk mengambil sikap keras pada Catalonia, menyerang kebijakan Sánchez, mencoba meredakan ketegangan dengan membuka pembicaraan dengan pihak berwenang pro-kemerdekaan di Barcelona.
Setelah deklarasi kemerdekaan yang gagal pada tahun 2017, Madrid ‘memecat’ pemerintah Katalan dan ‘membawa pemerintahan langsung’ dari Madrid.
Jika terpilih pada bulan April, Casado telah bersumpah untuk mengembalikan pemerintahan langsung yang tidak terbatas.
“Konstitusi dan pemerintahan langsung bukanlah penindasan, mereka adalah kebebasan, mereka berarti pertahanan Catalonia,” katanya dalam sebuah pertemuan.
“Hambatan untuk hidup bersama adalah nasionalisme dan sayap kiri lebih suka mendobrak Spanyol daripada menyetujui PP.”
Formula anti-Catalonia bekerja untuk partai-partai sayap kanan dalam pemilihan Andalusia, ketika mereka berhasil mengakhiri 36 tahun kekuasaan Sosialis di selatan Spanyol.
Saat ini sedikit kurang dari 50 persen pemilih di partai-partai pendukung Catalonia yang tujuannya adalah kemerdekaan.
Namun, sedikit yang meragukan bahwa tindakan keras dari Madrid akan mendorong lebih banyak Katalan beralih ke kubu separatis. (GRAHAM KEELEY/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan potensi industri makanan dan minuman di Indonesia bisa menjadi champion, karena supply dan user-nya banyak. “Untuk itu, salah satu kunci daya saingnya di sektor ini adalah food innovation and security,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pelepasan Kontainer Ekspor ke-250.000 Mayora Group di Tangerang, Banten, Senin (18/2/2019).
Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen.
Bahkan, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2018 naik sebesar 3,90 persen (y-on-y) terhadap triwulan IV-2017, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44 persen.
Selanjutnya, industri makanan menjadi salah satu sektor yang menopang peningkatkan nilai investasi nasional, yang pada tahun 2018 menyumbang hingga Rp56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi di sektor industri manufaktur sepanjang tahun lalu mencapai Rp222,3 triliun.
“Di tahun 2018, tenaga kerja di sektor industri manufaktur mencapai 18,25 juta orang atau naik 17,4 persen dibanding tahun 2015. Industri makanan menjadi kontributor terbesar hingga 26,67 persen,” tuturnya.
Menperin menambahkan, produk makanan dan minuman Indonesia telah dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui keragaman jenisnya. Ini ditandai dengan capaian nilai ekspornya sebesar USD29,91 miliar pada tahun 2018.
“Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional,” ujarnya. Pada 2017, tercatat ekspor produk manufaktur nasional di angka USD125,1 miliar, melonjak hingga USD130 miliar di tahun 2018 atau naik sebesar 3,98 persen. “Jadi, tahun lalu kontribusinya tertinggi mencapai 72,25 persen,” imbuhnya.
Menperin optimistis, industri makanan dan minuman nasional mampu melakukan terobosan inovasi produk. Upaya ini guna memenuhi selera konsumen dalam dan luar negeri. Terlebih lagi adanya implementasi industri 4.0, dengan pemanfaatan teknologi terkini dinilai dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Airlangga menyambut baik adanya upaya industri makanan dan minuman di Indonesia yang terus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal, salah satunya adalah sektor pengolahan kopi. Langkah hilirisasi ini dinilai membawa efek berantai yang luas bagi perekonomian nasional.
Untuk itu, Airlangga menyatakan, pihaknya terus mendorong diversifikasi produk industri untuk mengisi pasar ekspor. “Kami melihat industri semakin agresif untuk membuka akses pasar baru dan meningkatkan nilai ekspornya. Hal ini seiring komitmen pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan perizinan termasuk prosedur ekspor,” tuturnya.
Di kancah global, ekspor produk kopi olahan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2016, ekspornya mencapai 145 ribu ton atau senilai USD428 juta, kemudian meningkat hingga 178 ribu tonatau senilai USD487 juta di tahun 2017. Pada 2018, terjadi lonjakan peningkatan ekspor hingga 21,49% atau sebanyak 216 ribu ton dengan peningkatan nilai 19,01% atau mencapai USD580 juta.
Airlangga juga menyebutkan, Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Hal ini menjadi potensi pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri.
Hingga saat ini, sudah terdaftar sebanyak 24 indikasi geografis untuk kopi Indonesia, di antaranya Kopi Arabika Gayo, Kopi Arabika Toraja, Kopi Robusta Pupuan Bali, Kopi Arabika Sumatera Koerintji, Kopi Liberika Tungkal Jambi, dan Kopi Liberika Rangsang Meranti.
Dalam rangka meningkatkan kinerja industri pengolahan kopi nasional di tengah menghadapi era globalisasi perdagangan dan pasar bebas, diperlukan upaya strategis guna menggenjot daya saing dan produktivitasnya.
Langkah tersebut, antara lain melalui penggunaan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan inovasi, peningkatan kualitas produk dengan penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, serta peningkatan SDM seperti barista, roaster, dan penguji cita rasa atau cupper. (asr)
EpochTimesId – Anggota parlemen Inggris mengeluarkan laporan pedas pada 18 Februari 2019, yang menyerukan aturan yang lebih keras untuk menjaga agar Facebook dan perusahaan teknologi lainnya tidak bertindak seperti ‘gangster digital’. Mereka menuding Facebook CS dengan sengaja melanggar privasi data dan undang-undang persaingan usaha.
Laporan tentang berita palsu dan disinformasi di situs media sosial mengikuti investigasi 18 bulan oleh komite media berpengaruh oleh Parlemen. Komite merekomendasikan agar situs media sosial harus mengikuti kode etik wajib yang diawasi oleh regulator independen untuk lebih mengontrol konten berbahaya atau ilegal.
Laporan itu menyebut Facebook secara khusus, dan mengatakan bahwa struktur situs tampaknya dirancang untuk ‘menyembunyikan pengetahuan dan tanggung jawab untuk keputusan tertentu’.
“Jelas bahwa Facebook sengaja dan sengaja melanggar privasi data dan undang-undang anti-persaingan,” kata laporan itu.
Mereka juga menuduh CEO Mark Zuckerberg menunjukkan penghinaan terhadap Parlemen Inggris dengan menolak berbagai undangan untuk tampil di hadapan komite.
“Perusahaan seperti Facebook seharusnya tidak boleh berperilaku seperti ‘gangster digital’ di dunia online, menganggap diri mereka di depan dan di luar hukum,” tambah laporan itu.
Laporan komite parlemen Inggris dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi tidak mengikat. Komite mengatakan mereka berharap kesimpulannya akan dipertimbangkan ketika pemerintah meninjau kekuatan kompetisinya pada bulan April.
Pemerintah mengatakan mereka menyambut baik kontribusi parlemen. “Laporan terhadap pekerjaan kami untuk mengatasi meningkatnya ancaman disinformasi dan untuk menjadikan Inggris tempat paling aman untuk online. Kami akan merespons pada waktunya.”
Ilustrasi. (Foto : Lobo Studio Hamburg/Pixabay/The Epoch Times)
Inggris kini masih menjadi bagian dari 28 negara anggota Uni Eropa. Namun, negara itu akan meninggalkan blok ekonomi dan politik kawasan pada akhir Maret. Jadi tidak jelas apakah keputusan peraturan yang akan diambil, akan dapat mempengaruhi keputusan Uni Eropa.
Facebook mengatakan pihaknya juga memiliki kekhawatiran komite tentang berita palsu dan integritas pemilu. Mereka terbuka untuk regulasi yang dapat membantu tentang hal itu.
“Meskipun kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, kami bukan perusahaan yang sama seperti setahun yang lalu,” kata manajer kebijakan publik Inggris Raya Facebook, Karim Palant.
“Kami telah tiga kali lipat, untuk ukuran tim yang bekerja untuk mendeteksi dan melindungi pengguna dari konten yang buruk. Hingga 30.000 orang dan banyak berinvestasi dalam pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan teknologi visi komputer untuk membantu mencegah jenis penyalahgunaan ini.”
Facebook dan perusahaan internet lainnya menghadapi peningkatan pengawasan terhadap cara mereka menangani data pengguna. Mereka juga mendapat kecaman karena tidak melakukan cukup banyak upaya untuk menghentikan penyalahgunaan platform mereka oleh kelompok yang mencoba mempengaruhi hasil pemilihan umum.
Laporan tersebut menggemakan dan memperluas laporan sementara dengan temuan serupa yang dikeluarkan oleh komite pada bulan Juli. Dan pada bulan Desember, sebuah kumpulan dokumen yang dikeluarkan oleh komite menawarkan bukti bahwa jejaring sosial telah menggunakan kumpulan data penggunanya yang sangat besar sebagai senjata kompetitif, seringkali dengan cara yang dirancang untuk membuat para penggunanya kebingungan.
Facebook menghadapi skandal privasi terbesarnya tahun lalu, ketika muncul fakta bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan penambangan data politik Inggris yang sudah tidak berfungsi lagi, mengakses informasi pribadi hingga 87 juta pengguna facebook.
Anggota parlemen konservatif, Damian Collins, yang mengepalai komite media, mengatakan ‘demokrasi dalam bahaya’ dari kampanye disinformasi berbahaya yang ditargetkan. Operasi disinformasi seringkali diarahkan dan dikendalikan dari negara-negara ketiga, seperti misalnya Rusia, dan menyebar di Facebook dan jejaring sosial lainnya.
“Kami membutuhkan perubahan radikal dalam keseimbangan kekuasaan antara platform dan masyarakat,” katanya. “Era pengaturan privasi yang tidak memadai harus berakhir.” (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)
LONDON – Institut Konfusius mengancam kebebasan akademik dan menyebarkan propaganda komunis Tiongkok di seluruh dunia, demikian peringatan kelompok politik Inggris.
Ini adalah pertama kalinya kelompok politisi Inggris terkemuka tersebut berbicara menentang Institut Konfusius, meskipun kekhawatiran serius telah diajukan selama bertahun-tahun oleh Amerika Serikat dan Kanada.
Para kritikus telah lama menyatakan bahwa institut-institut tersebut adalah bagian dari alat propaganda “kekuatan lunak” dari negara komunis Tiongkok. Mereka mengatakan kebebasan akademik di dalam Institut Konfusius adalah terbatas, sumber pendanaan mereka tidak transparan, dan mereka mendiskriminasi agama-agama minoritas.
Anggota parlemen Fiona Bruce mengatakan bahwa bukti yang diajukan ke Komisi HAM Partai Konservatif telah menimbulkan “pertanyaan yang sangat serius” tentang Institut Konfusius.
“Kami menyambut dan mendorong pengajaran bahasa dan pertukaran budaya, tetapi kami percaya peninjauan diperlukan untuk menilai apakah Institut Konfusius memberikan ancaman terhadap kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, hak-hak dasar lainnya, dan bahkan keamanan nasional,” kata Bruce dalam sebuah pernyataan.
Dia menambahkan bahwa langkah-langkah harus dilakukan yang membutuhkan “transparansi dan akuntabilitas dalam perjanjian-perajanjian di masa depan antara lembaga-lembaga Inggris dengan Institut-institut Konfusius.”
Partai Komunis Tiongkok yang mengklaim bahwa Institut Konfusius mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok, kini telah memiliki sekitar 525 Institut Konfusius di seluruh dunia dan setidaknya 29 di Inggris. Mereka tertanam di universitas-universitas besar seperti Edinburgh, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Cardiff, dan University College London, bersamaan dengan 148 ruang kelas yang disebut Konfusius di sekolah-sekolah SMA di Inggris.
Pentingnya institut tersebut bagi rezim Tiongkok tidak dapat dinyatakan berlebihan. Pada 2016, anggaran mereka adalah US$314 juta, dan dari tahun 2006 hingga 2016, Tiongkok telah menghabiskan US$2,17 miliar untuk Institut Konfusius, menurut badan pengendalinya, Hanban.
Pada tahun 2009, mantan propaganda PKT Li Changchun menggambarkan Institut Konfusius sebagai “bagian penting untuk pengaturan propaganda luar negeri Tiongkok.”
“Institut Konfusius adalah nama merek yang menarik untuk memperluas budaya kita di luar negeri,” kata Li. “Ia telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kekuatan lunak kita. Merek ‘Confucius’ memiliki daya tarik alami. Dengan alasan mengajar bahasa Mandarin, semuanya terlihat masuk akal dan logis.”
Tiongkok berencana untuk membuka 1.000 Institut Konfusius pada tahun 2020, menurut situs web Hanban.
PEMBATASAN KETAT
Para guru di Institut Konfusius di seluruh dunia dipekerjakan oleh Tiongkok dan tunduk pada hukum Tiongkok, yang mencakup pembatasan ketat dalam berbicara.
“Institut Konfusius adalah perpanjangan dari sistem pendidikan Tiongkok, yang dikendalikan langsung oleh negara dan memiliki peran ideologis dan propaganda yang sama dengan sekolah-sekolah dan universitas di Tiongkok,” tulis Dr. Tao Zhang dari Universitas Nottingham Trent dalam pengajuannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif.
Situs web Hanban menyatakan bahwa instruktur berbahasa Mandarin harus “berusia antara 22 hingga 60 tahun, sehat secara fisik dan mental, tanpa catatan keikutsertaan dalam Falun Gong dan organisasi-organisasi ilegal lainnya, dan tidak ada catatan kriminal.”
Persyaratan seperti ini sama dengan mendiskriminasi terhadap orang-orang beriman; dan kemungkinan, komisi tersebut memperingatkan, “yang memberikan tindakan keras terhadap orang-orang Kristen, Buddha Tibet, dan Muslim Uighur di Tiongkok, bahwa karyawan yang beragama Kristen, Buddha Tibet, atau Muslim dapat menghadapi diskriminasi yang sama.”
Rachelle Peterson dari National Association of Scholars mengatakan dalam kesaksiannya bahwa Yin Xiuli, direktur Institut Konfusius Universitas New Jersey City, mengatakan kepadanya pada tahun 2016, “Kami tidak menyinggung” isu-isu seperti Taiwan, Tibet, dan Falun Gong.
Kekhawatiran-kekhawatiran tentang Institut Konfusius telah mendorong beberapa universitas untuk mengakhiri atau meninjau kembali hubungan mereka dengannya.
Pada bulan Desember 2018, Universitas Michigan mengumumkan tidak akan memperbarui kontraknya dengan Institut Konfusiusnya, dengan menyebutkan “keinginan untuk secara lebih luas menjalin pekerjaan untuk mengeksplorasi dan mempelajari seni-seni visual dan pertunjukan Tiongkok.”
Pada bulan Juni 2018, Rob Stokes, seorang anggota parlemen untuk pendidikan di negara bagian New South Wales di Australia, mengatakan ia memiliki keprihatinan tentang kurangnya transparansi dan kemungkinan “pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari kekuatan asing-asing” dari Lembaga tersebut.
Pada bulan Februari 2018, Direktur FBI Christopher Wray mengungkapkan bahwa bironya sedang menyelidiki Institut Konfusius.
“Kami berbagi kekhawatiran tentang Institut Konfusius. Kami sedang mengamati perkembangannya untuk sementara waktu,” kata Wray.
Dalam halaman laporan CIA yang sudah tidak diklasifikasi rahasia, agensi tersebut memperingatkan bahwa Tiongkok memaksa para akademisi untuk melakukan tindakan penyensoran diri sendiri dengan menggunakan insentif keuangan dan disinsentif.
“PKT sering menolak visa untuk para akademisi yang mengkritik rezim tersebut, mendorong banyak sarjana Tiongkok untuk melakukan sensor diri terlebih dahulu, sehingga mereka dapat mempertahankan akses ke negara tempat penelitian mereka bergantung,” kata laporan tersebut, menurut Washington Free Beacon. (ran)
KTT kedua Trump – Kim Jong-un akan diadakan di Hanoi, Vietnam pada akhir bulan ini. Diungkapkan oleh seorang pejabat AS bahwa administrasi Trump sedang mempertimbangkan rencana mendirikan kantor penghubung yang efektif demi kelancaran komunikasi kedua negara, yang mana juga sebagai bagian dari program pewujudan denuklirisasi Semenanjung Korea dan normalisasi hubungan bilateral AS-DPRK.
Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dijadwalkan akan bertemu kembali di Hanoi, Vietnam pada 27 dan 28 Februari.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk mendirikan saluran penghubung antara kedua belah pihak, meskipun belum jelas apakah Korea Utara mendukung gagasan ini.
Dalam KTT AS – DPRK pertama yang diadakan pada bulan Juni tahun lalu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperbaiki hubungan bilateral dan bersama mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Meskipun Korea Utara telah menghentikan uji coba senjata nuklir sejak tahun 2017, tetapi kemajuan dalam program denuklirisasi dinilai sangat terbatas. Yang diupayakan Korea Utara adalah mengharap pemerintah Trump melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara.
Gary Samore, seorang pejabat senior dari Badan Keamanan Nasional selama pemerintahan Obama percaya bahwa memiliki sebuah saluran penghubung untuk komunikasi antar kedua negara menyiratkan adanya peningkatan hubungan.
“Dalam hal operasi aktual, ini juga merupakan ide yang baik, karena jika kita ingin mengirim petugas untuk melakukan inspeksi di Korea Utara, mereka membutuhkan tempat kerja di sana” kata Gary Samore.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa gagasan untuk mendirikan kantor sebagai saluran penghubung mungkin termasuk dalam kesepakatan Trump – Kim dalam KTT pertama. Stephen Biegun, Utusan Khusus AS untuk Kebijakan DPRK tersebut akan membahas gagasan ini dengan pejabat Korea Utara di Hanoi sebelum KTT kedua.
Stephen Biegun dalam pidatonya bulan lalu mengatakan bahwa pencabutan sanksi formal terhadap Korea Utara tidak didasarkan pada Pyongyang melucuti senjata nuklir sendiri. Dia mengatakan bahwa jika Korea Utara mulai membongkar senjata nuklir dan rudalnya, Amerika Serikat mungkin akan mengambil langkah yang sesuai, tetapi tidak memberikan rincian.
“Setelah Anda menyelesaikan segalanya, kami baru akan mengatakan apa yang akan kami lakukan,” katanya.
Robert Einhorn, mantan pejabat senior Dewan Negara yang menangani masalah Korea Utara mengatakan bahwa sementara Korea Utara berjanji untuk membongkar fasilitas senjata nuklir, pihaknya akan meminta Amerika Serikat untuk berkomitmen pada langkah-langkah timbal balik yang sesuai.
“Tindakan timbal balik Korea Utara yang paling diinginkan adalah AS segera melonggarkan sanksi ekonomi terhadap mereka, tetapi ini adalah janji yang paling enggan diberikan oleh pemerintah AS kepada Pyongyang” kata Einhorn.
Kim Jong-un mengatakan dalam pidatonya pada 1 Januari tahun ini bahwa Korea Utara bermaksud untuk memulai kembali kerjasamanya dengan Korea Selatan dalam pengembangan Kawasan Industri Kaesong dan Proyek Pariwisata Gunung Geumgang.
Namun Amerika Serikat selalu menentang pembukaan kembali kedua proyek ini karena itu dianggap setara dengan mencabut sanksi internasional terhadap Korea Utara dan membuka peluang uang kontan masuk ke pundi Korea Utara. (Sin/asr)
EpochTimesId – Uni Eropa memutuskan untuk melanjutkan upaya diplomatik guna membawa perubahan rezim di Venezuela. Meskipun ada penolakan untuk masuknya sekelompok anggota parlemen ke Venezuela sebagai kelompok pengamat bantuan.
Delegasi ke-28 negara anggota sepakat pada pertemuan 18 Februari 2019, untuk berdiri di belakang kelompok kontak internasional di tengah kemarahan atas keputusan Maduro untuk melarang delegasi anggota parlemen UE memasuki negara itu.
Sekelompok empat anggota parlemen dari Partai Rakyat Eropa kanan-tengah (EPP) telah diundang ke Caracas oleh Parlemen yang dipimpin oposisi. Mereka diundang untuk mengamati bagaimana bantuan medis yang didanai Uni Eropa menjangkau orang-orang yang membutuhkan.
Namun, mereka ditolak masuk di bandara Caracas dan para pejabat menempatkan mereka dalam penerbangan pertama kembali ke Madrid setelah menteri luar negeri Maduro, Jorge Arreaza, menuduh kelompok itu ‘berkonspirasi’ melawan pemerintah.
Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Esteban Gonzalez Pons, yang merupakan bagian dari delegasi dan kepala EPP, menyerukan agar UE meninggalkan kelompok penghubung, yang juga mencakup sejumlah negara Amerika Latin, dan memanggil kembali semua diplomatnya dari Venezuela.
Anggota Parlemen Belanda, Esther de Lange, yang juga bersama kelompok itu, memperingatkan Caracas akan ada ‘konsekuensi’, untuk keputusan penolakan, dalam video yang dia posting di media sosial dari ruang tunggu bandara.
“Sungguh memalukan, karena kita di sini bukan untuk memprovokasi,” kata de Lange. “Kami datang ke sini untuk melihat bagaimana bantuan medis menjangkau orang-orang di lapangan dan memohon bantuan kemanusiaan agar diizinkan masuk ke negara itu bagi mereka yang paling menderita dari situasi ini.”
Bendera Uni Eropa berkibar di luar markas Komisi Uni Eropa di Brussels, Belgia pada 8 Maret 2018. (Yves Herman/Reuters)
Anggota Parlemen Eropa Manfred Weber dari Jerman, kandidat utama untuk menjadi presiden Komisi berikutnya, menegaskan sudah waktunya bagi UE untuk mengakui presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara tersebut. Amerika Serikat, bersama dengan sejumlah negara lain di Eropa dan belahan dunia lainnya, telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
“Rezim Maduro takut dengan apa yang akan dilihat oleh pengamat asing,” kata Weber. “Dia menyangkal makanan dan kebebasan orang. Saya berharap Uni Eropa segera bertindak dan mengakui Juan Guaido sebagai presiden negara yang sah.”
Guy Verhofstadt, pemimpin kelompok liberal pan-Eropa Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa, menambahkan, “Pengusiran perwakilan UE yang dipilih langsung (oleh rakyat) dari Venezuela tidak dapat diterima. Ini adalah tanda lain bahwa Maduro menghalangi setiap dialog yang dapat menunjukkan jalan keluar dari krisis saat ini.”
Namun perwakilan tinggi blok untuk urusan luar negeri, Federica Mogherini, mengatakan menteri luar negeri dari negara-negara anggota sepakat pada pertemuan di Brussels bahwa upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis adalah ‘penting’.
“Selama pertemuan dengan para menteri, kami membahas kasus ini dan menyatakan penyesalan kami bersama. Kami belum membahas kemungkinan UE mengganggu pekerjaan kelompok kontak internasional,” kata Mogherini.
Berbicara tentang keputusan rezim Venezuela untuk melarang kelompok MEP, dia menambahkan, “Saya menyesal karena mereka tidak diizinkan masuk ke negara itu. Akan lebih baik bagi mereka untuk memiliki kemungkinan untuk melakukan pembicaraan.”
Grup kontak internasional mengadakan pertemuan pertamanya di Montevideo pada awal bulan. Pada pembicaraan tersebut, UE dan Uruguay telah sepakat untuk mengirim ‘misi teknis’ ke Caracas, yang akan tiba akhir pekan ini.
Brussels menyerukan Maduro untuk mundur dan menyerukan pemilihan umum baru. Namun, upaya UE untuk memberikan tekanan pada Maduro telah dirusak secara fatal oleh divisi-divisi di dalam jajarannya sendiri, mengenai tindakan apa yang harus diambil.
Sebelumnya pada bulan Februari, Italia memblokir pernyataan Uni Eropa yang direncanakan yang akan secara resmi mengakui Guaido sebagai pemimpin sementara negara itu. Roma mengatakan blok itu tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara lain. (NICK GUTTERIDGE/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Menjelang pertemuan kedua Trump dengan Kim Jong Un, Presiden Donald Trump mengatakan pada Jumat (15/2/2019) bahwa pemimpin Jepang telah menominasikan dirinya peraih Hadiah nobel perdamaian dunia atas usahanya membuka jalur dialog dengan negara tertutup itu.
“Perdana Menteri Shinzo Abe “memberi saya salinan surat yang paling indah yang dia kirimkan kepada orang-orang yang memberikan sesuatu yang disebut Hadiah Nobel,” kata Trump kepada wartawan di Rose Garden ketika ditanya tentang pertemuan puncaknya dengan Kim pada akhir bulan ini di Vietnam.
“Dia berkata,‘ Saya telah menominasikan Anda, dengan hormat, atas nama Jepang. Saya meminta mereka untuk memberi Anda Hadiah Nobel Perdamaian. ”
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebelumnya juga mendukung Trump sebagai peraih Hadiah Nobel Perdamaian Dunia. Trump mengatakan sebelumnya mereka diwarnai dengan “api dan amarah,” tetapi sejak pertemuan pertama mereka tahun lalu di Singapura, keduanya telah menjalin hubungan yang baik.
Trump mengatakan Abe mencalonkannya peraih nobel perdamaian karena dia khawatir Korea Utara melakukan uji coba rudal atas Jepang.
Associated Press tidak dapat segera mengkonfirmasi pencalonan tersebut. Kedutaan Jepang di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait pertanyaan ini.
Pada 2009 silam, Presiden Barack Obama menerima Hadiah Nobel Perdamaian karena menghasilkan komitmen Amerika Serikat untuk “mencari perdamaian dan keamanan dunia tanpa senjata nuklir.”
“Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkannya, tapi tidak apa-apa,” kata Trump.
“Mereka memberikannya kepada Obama. Dia bahkan tidak tahu untuk apa dia mendapatkannya.”
Anggota Kongres AS sebelumnya telah menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2019.
Sebanyak 18 anggota parlemen AS menandatangani surat yang secara resmi mencalonkan Presiden Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2019 sebagai upayanya membawa perdamaian di Semenanjung Korea pada 1 Mei 2018.
“Sejak menjabat, Presiden Trump telah bekerja tanpa lelah untuk memberikan tekanan maksimum pada Korea Utara agar mengakhiri program senjata terlarangnya dan membawa perdamaian ke kawasan itu,” kata surat yang disusun oleh Anggota Kongres AS, Luke Messer dan ditandatangani sebanyak 17 parlemen AS dari Partai Republik.
Nominasi resmi muncul setelah pernyataan dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bahwa “Trump harus memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.”
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha sama-sama telah memberikan penghargaan kepada Trump atas terobosan tersebut.
“Pemerintahannya berhasil menyatukan komunitas internasional, termasuk Tiongkok, untuk menjatuhkan salah satu rezim sanksi internasional paling sukses dalam sejarah,” kata surat itu.
“Sanksi telah menghancurkan ekonomi Korea Utara dan sebagian besar telah dikreditkan karena membawa Korea Utara ke meja perundingan.”
Anggota Kongres AS, Messer telah melayang gagasan mencalonkan Trump untuk hadiah Nobel sejak Maret 2018.
“Satu-satunya alasan diktator Korea Utara datang ke meja adalah karena Presiden Trump telah menatapnya dan menunjukkan kepadanya bahwa kita memiliki pemimpin di Amerika yang tegas dan mengubah dinamika dalam cara-cara utama,” kata Messer kepada Fox News.
“Itu sebabnya saya pikir dia harus dipertimbangkan untuk Hadiah Nobel Perdamaian.”
Ketika Trump berbicara tentang terobosan dengan Korea Utara selama rapat umum di Michigan tahun lalu pada 28 April, sejumlah orang banyak meneriakkan, “Nobel, Nobel, Nobel.”
Trump menghadapi ancaman dari Korea Utara secara langsung di awal masa kepresidenannya ketika berhadapan dengan serangkaian krisis yang dipertaruhkan di dalam negeri dan luar negeri. Diktator rezim komunis, Kim Jong Un, menguji beberapa rudal yang konon mampu mencapai Amerika Serikat dan meledakkan apa yang dikatakan Pyongyang sebagai bom hidrogen.
Trump merespons dengan ancaman tegas aksi militer dan relokasi senjata yang sesuai ke semenanjung Korea. Bersamaan dengan itu, presiden Trump mempelopori sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjalin aliansi dengan pemain kunci di wilayah semenanjung. (asr)
Reporter Epoch Times, Ivan Pentchoukov berkontribusi pada laporan ini.
Perang Dagang AS-RRT, apakah akan berakhir, atau semakin memanas?
Wakil PM RRT Liu He akhir bulan Januari lalu saat berkunjung ke AS untuk berunding, Presiden Trump pernah menyatakan, untuk mencapai kesepakatan antara pihak AS dengan RRT, dirinya harus bertemu dengan Xi Jinping agar bisa membuat keputusan.
Tapi beberapa hari lalu, Trump secara jelas menyatakan pada pihak luar, dirinya tidak akan bertemu dengan Xi Jinping sebelum batas waktu perundingan perang dagang tanggal 1 Maret mendatang. Dengan kata lain, tekanan tarfi bea masuk tinggi putaran berikutnya telah semakin dekat, hal ini telah memicu guncangan pasar internasional.
Lalu, mengapa Trump tidak mau bertemu Xi Jinping?
PKT Tak Mau Reformasi Struktural, Masih Berselisih Masalah Inti
Sebenarnya, Trump telah menekankan pada Liu He, hanya dengan dirinya bertemu Xi Jinping, kesepakatan antara pihak AS dengan RRT baru akan tercapai, waktu itu bisa dilihat bahwa Trump sangat paham walaupun pihak RRT sepertinya royal ‘menghamburkan uang’ membeli banyak produk AS, berjanji akan melindungi kekayaan intelektual secara secara bertahap membuka pasar finansial dan pelayanan. Akan tetapi sebenarnya RRT masih tidak bisa terlepas dari sikap tiran yang semena-mena ‘membereskan masalah dengan uang’, Beijing tetap saja tidak bersedia menggulirkan reformasi struktural yang krusial.
Maka Trump yang merupakan pakar negosiasi memutuskan untuk turun tangan sendiri memperbesar tekanan bagi pihak RRT, pada saat bersamaan juga mengingatkan pemerintahan Beijing: dirinya mengawasi setiap detail perkembangan, dan ia sangat paham apa yang tengah dipikirkan Beijing.
Sekarang, Trump lebih lanjut memastikan tidak akan bertemu Xi Jinping lagi, ini menunjukkan masalah struktural yang krusial antar kedua pihak masih belum tercapai kesepakatan.
Dengan kata lain, saat ini pihak RRT tidak sungguh-sungguh berniat menghentikan pencurian kekayaan intelektual, tidak mau menghentikan pemaksaan pengalihan teknologi dan tidak berniat menghapus subsidi pada BUMN, hanya secara pernyataan berusaha mengelabui pihak AS untuk mengulur waktu demi formalitas belaka.
Tidak heran waktu itu di hadapan Trump dan Liu He serta media internasional, Lighthizer (ketua Perwakilan Dagang AS) sampai tiga kali menekankan ‘eksekusi tuntas’ (enforcement) adalah kuncinya.
Pihak AS secara gamblang mengetahui PKT bersikap “membahas hal remeh temeh untuk menghindari topik utama” dan dengan liciknya tidak bersedia menerapkan reformasi struktural, oleh karenanya walaupun pihak RRT yang proaktif mengundang Trump untuk bertemu dengan Xi, dan berusaha memanfaatkan hubungan persahabatan keduanya untuk ‘melicinkan’ perundingan perdagangan, tapi pada akhirnya Trump tidak bersedia menemui Xi.
Dari sudut pandang lain, waktu Trump menyatakan tidak akan menemui Xi Jinping, bertepatan sehari sebelum tim perwakilan AS berkunjung ke Beijing (sejak tanggal 11 Februari), dalam tingkatan tertentu, Trump juga berniat meningkatkan tekanan terhadap PKT, memberikan lebih banyak kartu bagi Lighthizer, berharap dapat mendesak pihak RRT melakukan perubahan struktural.
Tekan Diplomatik PKT, Dorong Demokratisasi Venezuela dan Denuklirisasi Korut
Sementara Trump tidak menemui Xi Jinping, karena ada pertimbangan diplomatik juga. Saat ini, pihak AS tengah berupaya membantu Venezuela membebaskan diri dari rezim sosialis, melangkah menuju masyarakat bebas dengan hukum sebagai panglima, namun PKT justru merupakan sekutu dan pendonor jangka panjang bagi diktator Venezuela yakni Maduro.
Pihak AS tidak mau PKT mengintervensi dan membantu Maduro, berharap secepatnya meruntuhkan rezim sayap kiri ini. Maka AS sementara masih menyimpan pedang perundingan perdagangan ini yang digantungkan di atas kepala Beijing untuk menekannya, akan sangat membantu untuk menghambat penetrasi Beijing di Venezuela.
Ditambah lagi, pihak AS tengah berupaya keras mengatasi masalah nuklir di Korut, Trump dan Kim Jong-Un juga akan segera bertemu lagi di Vietnam. Trump sangat memahami akar masalah di belakang Korut adalah PKT, walaupun Trump sempat berkali-kali menawarkan niat baik bekerjasama dengan Kim Jong-Un, menetralisir masalah nuklir dan membantu kesulitan ekonomi Korut, tapi Kim Jong-Un tetap saja plin-plan, karena dipengaruhi oleh PKT.
Maka di satu sisi Trump menggunakan perundingan perdagangan untuk menekan Beijing, menahan kendali Beijing terhadap Korut; di saat yang sama, menawarkan itikad baik pada Kim Jong-Un untuk berunding, berharap dapat membantu menelurkan kesepakatan perundingan antara AS dengan Korea Utara.
Lindungi AS Adalah Misi Utama Trump, Dikhawatirkan Cara Berpikir Budaya Partai Beijing Telah Menimbulkan Salah Tafsir
Memang benar, dari sudut pandang politik, Trump dewasa ini sangat membutuhkan suatu kesepakatan, untuk meraih kemenangan bertahap atas perang dagang dan meredam perusahaan di AS yang terkena imbas akibat bea masuk dagang, juga membantu memenangkan pilpres tahun depan.
Pemikiran ‘melindungi kekuasaan’ ini adalah konsep utama pihak Beijing, juga merupakan kebiasaan budaya PKT. Berdasarkan ini pihak PKT menyimpulkan, akibat tekanan untuk menjabat kembali, sikap Trump seharusnya akan melunak dan akan lebih mudah berkompromi, jadi RRT tidak perlu terlalu mengalah dalam masalah struktural, asalkan ‘keluar uang, beli produk AS, beri muka dan puji Trump’, maka perundingan perang dagang akan dilalui dengan mulus.
Tetapi, budaya partai Beijing yang ‘mengagungkan uang di atas segalanya’ mungkin telah salah tafsir: Trump bukan politisi oportunis yang rakus akan kekuasaan apalagi uang, ia sendiri adalah seorang konglomerat, Trump rela meninggalkan kehidupan serba mewahnya demi membangkitkan kembali Negara AS, terjun ke dunia politik dan berperang melawan politisi sayap kiri serta media massa berhaluan kiri AS.
Jadi bagi Trump, menjabat kembali adalah masalah kedua, melindungi AS adalah yang utama; merebut kembali kekuasaan bukan yang terpenting, melindungi keselamatan rakyat dan kepentingan AS barulah yang utama.
Apalagi, siapa pun yang mampu mencurahkan segenap kemampuannya membangkitkan kembali AS, melindungi keamanan dan kepentingan rakyat AS, dengan sendirinya akan mendapat dukungan dari warga pemilih dan terpilih menjadi presiden pun akan terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, sungguh-sungguh berkorban bagi rakyat, dan bukan demi kepentingan pribadi, dengan sendirinya akan mendapat perlindungan dari Tuhan dan meraih kekuasaan negara.
Tujuan sebenarnya Trump mengobarkan perang dagang, adalah untuk meruntuhkan rezim otoriter PKT yang selama ini tidak bisa dipercaya, tidak bermoral, tidak taat hukum dan aturan main serta telah merugikan AS dan telah menganiaya sebagian warganya sendiri.
Jadi, rakyat Tiongkok seharusnya mewaspadai media massa corong pemerintah yang “mengaburkan PKT dengan Tiongkok” dengan berbagai propagandanya, jangan mudah mempercayai media massa partai, jangan salah tafsir atas sanksi AS terhadap PKT yang dipandang sebagai sanksi AS terhadap rakyat Tiongkok, dengan demikian barulah tidak terbelenggu oleh opini sepihak PKT, dan menjadi tameng bagi PKT untuk menghadapi perang dagang dengan AS. (SUD/WHS/asr)
Keadaan bisa berubah drastis saat pengendara tanpa sengaja menabrak pejalan kaki di Tiongkok.
Pada tahun 2011, sebuah video yang berasal dari Foshan, Guangdong, menjadi viral. Seorang gadis berusia 2 tahun yang dipanggil Yue Yue, ditabrak oleh dua kendaraan. Baik kedua pengemudi maupun 18 pejalan kaki dan pengendara sepeda yang lewat tidak juga berhenti untuk membantu.
Meskipun Yue Yue akhirnya coba dibantu oleh penyapu jalan, dia akhirnya kehilangan nyawa.
Yang lebih mengejutkan, beberapa pengendara mobil di Tiongkok lebih memilih untuk membunuh pejalan kaki daripada membiarkan mereka terluka dalam kecelakaan di jalan raya. Untuk memastikan korban mati, pengemudi akan sengaja menabrak pejalan kaki beberapa kali.
Menurut Sant, dalam beberapa tahun terakhir, kamera-kamera CCTV di seluruh Tiongkok telah secara teratur merekam pengemudi yang baru saja secara tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki yang kemudian secara sengaja berbalik untuk membunuh orang yang terluka tersebut. Slate menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada bulan April 2015, juga di Foshan, Guangdong, di mana seorang bocah perempuan berusia 2 tahun ditabrak oleh BMW yang meluncur kencang melalui pasar buah.
Nenek bocah itu berteriak: “Berhenti! Anda telah menabrak seorang anak!”
Pengemudi BMW yang tidak memiliki SIM itu berhenti sejenak sebelum menggeser ke gigi mundur untuk menghancurkan bocah itu sampai mati, tidak hanya sekali, tetapi tiga kali. Tanpa penyesalan atau rasa bersalah, pengemudi wanita itu keluar dari mobil dan berkata, “Jangan katakan bahwa saya yang mengendarai mobil. Katakan itu suamiku. Kami bisa memberimu uang.” Ketika kasus itu dibawa ke pengadilan, wanita tersebut menyatakan bahwa itu adalah kecelakaan, dia hanya dihukum dua hingga empat tahun penjara.
Dan pada tahun 2008, rekaman CCTV menunjukkan Volkswagen Passat putih melaju mundur dengan kecepatan tinggi untuk menghancurkan seorang nenek 64 tahun. Sopir, Zhao Xiao Cheng, berulang kali melaju maju mundur melindas tubuh wanita tua itu, yang melemparkannya ke trotoar, di mana dia terguling setidaknya lima kali. Zhao secara jelas keluar untuk membunuh nenek yang baru saja dia tabrak. Di luar dugaan, dia tidak dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja.
Mempercayai pernyataan Zhao bahwa dia mengira nenek itu sebagai kantong sampah, pengadilan Taizhou di Provinsi Zhejiang menghukumnya hanya tiga tahun penjara. Untuk menebus “kecerobohannya,” ia hanya membayar ganti rugi sekitar US$70.000 untuk keluarga nenek.
Sayangnya, perbuatan tidak bermoral seperti itu sangat umum sehingga orang Tiongkok bahkan memiliki pepatah untuk itu, “Lebih baik memukul untuk membunuh daripada memukul dan melukai.”
Jadi mengapa hal ini terjadi?
Rupanya, para pengemudi sengaja membunuh pejalan kaki yang mereka tabrak karena takut membayar pembayaran ganti rugi yang tinggi, karena hukum Tiongkok membuatnya lebih murah membunuh seseorang daripada melukai orang tersebut. Menurut sistem hukum Tiongkok, terdakwa harus membayar ganti rugi sekali saja sekitar US$30.000 hingga US$50.000 karena membunuh seseorang dalam kecelakaan di jalan. Sedangkan dalam kasus-kasus yang melibatkan cedera serius, tertuduh akan bertanggung jawab atas pembayaran seumur hidup. Pengemudi harus membayar perawatan seumur hidup untuk korban yang cacat, yang bisa lebih dari satu juta dolar.
Selain itu, pengemudi dapat lolos dari tuduhan pembunuhan hanya dengan menyuap pejabat setempat atau menyewa pengacara.
“Ini skenario yang sangat menyedihkan. Dan, saya ingin menjadi jelas bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi setiap kali ada kecelakaan. Tetapi, memang benar bahwa pengemudi yang menabrak pejalan kaki benar-benar akan kembali dan menabrak mereka untuk kedua kalinya, atau bahkan yang ketiga kalinya, untuk memastikan mereka mati,” kata Sant pada As it Happens dengan pembawa acara Carol Off.
Bagaimana dengan ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh banyak pejalan kaki dalam kasus Yue Yue kecil yang terkenal itu? Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Epoch Times, di Tiongkok, ada fenomena di mana para penipu mengarang luka-luka palsu kecelakaan di jalan, atau sengaja menabrakkan diri mobil dalam upaya untuk meminta ganti rugi dari para pengemudi yang tidak menyadari kejadian seluruhnya.
Selain itu, mereka juga menargetkan pejalan kaki. Setelah “jatuh,” seorang Samaria yang baik mungkin ingin membantu, maka penipu itu akhirnya menuntut pejalan kaki tersebut, yang semuanya merupakan bagian dari rencananya. Ini telah menyebabkan fenomena menyedihkan di mana pejalan kaki sekarang enggan membantu karena takut dituntut. Lagipula, ada banyak orang yang apatis yang tidak peduli.
Belas kasih adalah bagian dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Sulit dipercaya seseorang akan menyerah pada suara hatinya untuk membunuh seseorang hanya karena lebih murah dan orang-orang sekarang menolak untuk membantu orang yang jatuh demi melindungi dirinya dari tuntutan para penipu.
Mungkin ini adalah konsekuensi mengerikan dari masyarakat yang korup dengan moral yang menurun?
Jadi, mengapa bangsa Tiongkok kehilangan kemanusiaannya?
Untuk menemukan jawaban di balik krisis moral Tiongkok, mari selami sejarah.
Tiongkok, dengan 5.000 tahun peradabannya, pernah disebut sebagai Tanah Suci, atau “Shen Zhou.” Menurut orang Tiongkok kuno, budaya mereka yang kaya, termasuk musik, obat-obatan, kaligrafi, dan pakaian, diwariskan dari surga. Selama ribuan tahun, Konfusianisme, Budha, dan Taoisme telah menjadi keyakinan yang saling melengkapi dalam masyarakat Tiongkok, yang memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia.
Sayangnya, sejak Partai Komunis Tiongkok (PKT) merebut kekuasaan, partai ini menggunakan kekerasan untuk menghancurkan budaya tradisional negara tersebut, keyakinan, landasan spiritual bangsa, serta konsep-konsep etis dan struktur sosial melalui kampanye-kampanye seperti Revolusi Kebudayaan yang terkenal kejam.
Seperti yang dinyatakan dalam Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis, “Sepanjang 80 tahun lebih, semua yang telah disentuh PKT telah dinodai oleh kebohongan, perang, kelaparan, tirani, pembantaian, dan teror.”
PKT tidak hanya menyebabkan kematian 80 juta orang; ia juga mengubah “empati, cinta, dan harmoni di antara orang-orang” menjadi “perjuangan dan kebencian.”
“Pemujaan dan penghargaan terhadap langit dan bumi telah digantikan oleh keinginan arogan untuk ‘bertarung dengan surga dan bumi,’” demikian bunyi kutipan dari The Nine Commentaries (sembilan komentar).
“Hasilnya adalah keruntuhan total sistem sosial, moral, dan ekologi, serta krisis yang mendalam bagi orang-orang Tiongkok, dan sesungguhnya untuk seluruh umat manusia. Semua malapetaka ini telah ditimbulkan melalui perencanaan, organisasi, dan kendali yang disengaja oleh PKT.”
Seperti yang dikatakan seorang kritikus kepada Voice of America, merujuk pada kasus Yue Yue kecil, ini adalah “fenomena politik, bukan budaya. Ini adalah hasil dari penindasan secara terus-menerus oleh Partai Komunis terhadap kebenaran, simpati dan kebaikan melalui cara politik dan pemberlakuan hukum.” (ran)
Dalam Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis dapat dipelajari tentang rencana sistematis PKT untuk menimbulkan korosi moral Tiongkok.
Tonton video China Uncensored untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena tabrak dan bunuh di Tiongkok.
Epochtimes.id- Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,9 yang berpusat di 159 km tenggara Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada Selasa (19/2/2019) pukul 02.30 WIB, tidak menimbulkan dampak merusak. Gempa dengan kedalaman 10 tidak berpotensi tsunami.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan posko BNPB telah melakukan konfirmasi dampak gempa ke beberapa BPBD yang merasakan guncangan gempa, antara lain:
– Gempa dirasakan sedang selama ±3 – 4 detik di Kab. Malang.
– Gempa dirasakan kuat selama ±4 – 5 detik di Kota. Malang.
– Gempa dirasakan kuat selama ± 5 detik di Kab. Lumajang.
– Gempa dirasakan sedang selama ±3 – 4 detik di Kab. Blitar.
– Gempa dirasakan sedang selama ±3 – 4 detik di Kota Batu.
– Gempa tidak dirasakan di Provinsi Bali.
Data BNPB menyebutkan, hingga saat ini belum ada laporan dampak akibat kejadian gempa tersebut. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa.
Sebagian masyarakat melakukan respon dengan keluar rumah saat merasakan guncangan gempa. Kondisi masyarakat normal dan beraktivitas seperti biasa.
BPBD masih melakukan pendataan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada. Jangan percaya pada isu-isu menyesatkan karena hingga saat ini belum ada negara dan iptek yang mampu memprediksi gempa secara pasti kapan, di mana, kekuatannya, lokasi detil dan lainnya.
BNPB mengingatkan tinggal di negara yang rawan gempa sudah sepantasnya selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi gempa. “Kita harus harmoni dengan alam yang ada,” demikian rilis Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Gempa adalah selalu terjadi. Pada tahun 2017 terjadi gempa kecil hingga besar sekitar 6.000 gempa sedangkan pada 2018 terjadi lebih dari 11.000 kali kejadian gempa. (asr)
Epochtimes.id- Dua pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi dan misinya di Bidang Energi, Pangan, SDA, Infrastruktur dan Lingkungan dalam debat kedua yang diselenggarakan oleh KPU RI, d Hotel Sultan, Jakarta Selatan (Minggu (17/02/2019).
Berikut visi dan misi yang disampaikan oleh Jokowi dan Prabowo :
Jokowi
Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, visi kami adalah Indonesia Maju. Di bidang energi ke depan, kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil sehingga pemakaian biodiesel.
Kita kerjakan sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20 ini akan kita teruskan sampai ke B100 sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun.
Kemudian juga berkaitan dengan bidang infrastruktur, kita tahu dalam 3 tahun ini, kita telah menggelontorkan 187 triliun rupiah dana desa ke desa desa, apa yang kita dapatkan dari Dana Desa telah dibangun 191.000 km jalan di desa yaitu jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani dan juga 58.000 unit irigasi, yang telah kita bangun dari dana desa.
Ketiga, di bidang pangan kita ingin ketersediaan pangan stop pangan stabilitas harga harus terus kita jaga dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada petani jagung, kita ingat pada tahun 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung, tahun 2018 kita hanya impor 180 ribu ton jagung, artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani dan ini merupakan sebuah lompatan yang besar.
Di bidang lingkungan hidup, kita ingin kebakaran hutan, kebakaran gambut tidak terjadi lagi dan ini sedang kita atasi dan 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan bahkan lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semua dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut.
Saya kira itu dedikasi yang kita ingin kita berikan kepada bangsa ini untuk Indonesia maju.
Prabowo
Kami punya visi bahwa justru di bidang-bidang inilah, untuk menjadi negara berhasil kita harus sungguh-sungguh membangun suatu kemandirian. Kita harus beridiri di kaki sendiri. Kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita survive sebagai suatu bangsa.
PBB mengatakan inilah tiga masalah utama sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara, suatu negara bisa dikatakan berhasil jika dapat memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya dan air tanpa import
Kami kalau berkuasa nanti Insya Allah dapat mandat dari rakyat, kami akan menjamin pangan harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Concern petani, peternak harus mendapat imbalan, hasil yang memadai. Itu komiten kami, kami segera turunkan harga listik, makanan pokok, dan menyiapkan pupuk sampai ke petani.
Ini komiten kami, kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, Kami yakin bisa memilih mengamankan sumber-sumber ekonomi Indonesia, kita menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya enggak ngalir ke Luar Negeri.
Masalah pokok bangsa kita adalah kekayaan kita tidak tinggal di Republik kita, ini bukan salah siapapun tapi salah kita semua sebagai bangsa, karena itu saya mengajak mencari pemecah masalah bangsa,
Saya menghargai apa yang dilakukan Pak Jokowi dibidang infrastruktur, sudah kerja keras, beliau sudah bekerja keras, namun Namanya demokrasi saya menawarkan satu stragegi yang akan lebih cepat membawa keamakmuran dan keadilan bagi rayakat Indonesia.
Tiongkok bukan merupakan pihak di dalam New START (Strategic Arms Reduction Treaty) tahun 2011 yang memiliki nama resmi Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, merupakan perjanjian pelucutan senjata nuklir antara Amerika Serikat dengan Federasi Rusia pada tahun 2011, akan tetapi penilaian yang bijaksana terhadap meningkatnya persenjataan nuklir Tiongkok harus menjadi bagian dari keputusan Washington mengenai apakah akan memperbarui atau memperpanjang perjanjian ini ketika berakhir pada tahun 2021.
Pertimbangan tentang gudang persenjataan Tiongkok untuk rudal balistik dan jelajah dengan jangkauan sedang dan menengah, juga tidak termasuk di dalam Perjanjian Kekuatan Nuklir Menengah, Intermediate Nuclear Forces Treaty (INF), antara Soviet dengan AS tahun 1987, telah berkontribusi terhadap keputusan pemerintahan Trump untuk menarik diri dari perjanjian ini.
Ketika mempertimbangkan memasukkan sebagai yang baru sebagian besar peluncur Tiongkok untuk rudal-rudal kategori INF (500 kilometer hingga 5.000 kilometer), analis ini memperkirakan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok kemungkinan memiliki hingga 1.800 rudal semacam itu.
Baik sumber-sumber resmi Tiongkok maupun AS tidak memberikan jumlah total untuk rudal-rudal kategori INF milik PLA tersebut, tetapi 1.800 adalah jumlah yang sama yang dihancurkan Rusia ketika mematuhi Perjanjian INF. Sebaliknya, Amerika Serikat tidak menyiagakan rudal-rudal balistik jarak menengah atau menengah di Asia untuk mempertahankan pasukan-pasukan AS atau sekutu-sekutunya.
Dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama, New Start mewajibkan Rusia dan Amerika Serikat untuk membatasi senjata nuklir antarbenua menjadi 1.550 hulu ledak yang disiagakan, dengan 700 rudal dan pembom yang disiapkan. Sesudah itu, beberapa di pemerintahan Obama ingin mengurangi jumlah hulu ledak menjadi 1.000, tetapi ini ditolak sebagian besar oleh para pemimpin militer AS.
Sementara New Start benar-benar menetapkan aturan pengawasan yang disepakati oleh Amerika Serikat dan Rusia, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terakhir sedang merusak stabilitas yang diharapkan. Tahun ini, Rusia kemungkinan mempersenjatai rudal balistik antarbenua (ICBM) dengan Avangard-nya, kapal selam manuver hypersonic glide vehicle (HGV) antarbenua yang pertama di dunia, yang mungkin kebal terhadap sistem-sistem pertahanan rudal AS yang ada.
Sarmat ICBM Rusia, yang saat ini sedang dikembangkan, memiliki jangkauan yang cukup untuk melakukan serangan di sekitar Kutub Selatan, sedangkan sebagian besar pengawasan strategis AS terkonsentrasi untuk serangan-serangan yang mencakup Kutub Utara.
Perkiraan inventaris 10.000 senjata nuklir Rusia, dan perkembangan cepat hulu ledak-hulu ledak nuklir sub-kiloton kecil untuk digunakan dalam mendukung doktrin pasukan darat ofensif, juga mengacaukan efek pencegahan senjata-senjata nuklir AS.
Kekhawatiran atas senjata nuklir Tiongkok dimulai dengan meningkatnya kerja sama Tiongkok-Rusia dalam pertahanan rudal; keduanya mengadakan latihan “pos komando” pertahanan strategis pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Moskow dan Beijing mungkin sudah menjajaki kerja sama pelanggaran kejahatan rudal.
Pada tahun 1969, ancaman-ancaman rudal nuklir AS telah menghalangi Uni Soviet melancarkan serangan-serangan nuklir terhadap Tiongkok; mungkinkah Moskow membalas tindakan dengan bergabung dengan Tiongkok dalam ancaman nuklir terhadap Amerika Serikat untuk mencegah pembelaannya terhadap Taiwan jika terjadi serangan Tiongkok?
Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai jumlah hulu ledak nuklir Tiongkok. Sekali lagi, sumber resmi Tiongkok dan AS tidak memberikan angka yang kredibel saat ini. Sumber terbuka yang dikutip seperti Lembaga Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), memuji PLA karena 280 hulu ledak nuklir untuk rudal-rudal antarbenua dan jangkauan lebih rendah.
Namun dengan mempertimbangkan ICBM-ICBM Tiongkok, jumlah ini mendekati hitungan satu unit enam rudal untuk setiap jenis ICBM PLA, ditambah 60 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) hulu ledak tunggal pada lima kapal selam rudal balistik nuklir Tipe 094 (SSBNs).
Tetapi untuk beberapa tipe ICBM PLA ada dua atau tiga unit, dan kemudian ada pertanyaan apakah unit-unit ICBM menggunakan pengisian-pengisian ulang peluru, seperti halnya unit rudal jarak menengah dan jarak pendek PLA. Jika Anda menghitung dua unit masing-masing dengan satu pengisian ulang peluru untuk semua ICA PLA, ditambah 60 SLBM, potensi jumlah hulu ledak mendekati 1.000.
Saat ini, PLA telah menempatkan dua varian ICBM bahan bakar cair dengan kemampuan multi hulu ledak di dalam silo-silo (ruang bawah tanah di mana rudal dipandu siap untuk menembak), DF-5B (3 hulu ledak) dan DF-5C (sepuluh hulu ledak). ICBM multi hulu ledak berbahan bakar padat termasuk diantaranya DF-41 berkemampuan sepuluh hulu ledak, dalam versi berbasis jalan mobil dan kereta api.
Selain itu, Tiongkok sekarang membangun bidang operasi militer, dan mungkin bahkan pertahanan rudal yang strategis. Perusahaan-perusahaan rudal Tiongkok juga sekarang membangun beberapa jenis kendaraan pembawa pesawat ruang angkasa, space launch vehicles (SLV), berbahan bakar padat dengan ukuran yang sama dengan ICBM PLA yang ada. SLV-SLV China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) KZ-11, dan China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) LM-11, dapat dimodifikasi untuk membawa lima hingga sepuluh hulu ledak ganda.
Orang tidak dapat membantu tetapi memiliki dugaan bahwa jika ingin melakukannya, Tiongkok pada awal hingga pertengahan 2020 dapat mengerahkan banyak rudal jangkauan antar benua tambahan, dengan jumlah hulu ledak yang mendekati batas yang ditetapkan oleh New Start.
Selain dari ini, tampaknya beberapa ahli Rusia memiliki masalah yang sama. Pada tahun 2012, mantan Kepala Staf Pasukan Roket Strategis Rusia Jenderal Victor Esin memperkirakan bahwa PLA memiliki 800-900 hulu ledak nuklir yang “telah disiagakan” untuk ICBM-ICBM-nya, rudal-rudal balistik jarak menengah, jarak pendek, dan rudal jelajah.
Selama tiga dekade terakhir, dukungan bipartisan AS untuk modernisasi senjata strategis, bagi banyak kaum liberal, bergantung pada Washington yang telah terus-menerus mengejar perjanjian pembatasan senjata strategis dengan Rusia, hari ini di bawah tekanan sejak perkembangan-perkembangan nuklir Rusia.
Namun Tiongkok, selama puluhan tahun telah menolak upaya-upaya AS untuk melibatkannya dalam dialog-dialog formal senjata-senjata strategis dan menolak tindakan apa pun yang akan membatasi senjata nuklirnya. Ini berlanjut pada 17 Februari di Konferensi Keamanan Munich tahunan, ketika anggota Politbiro Partai Komunis Tiongkok Yang Jiechi menolak panggilan Kanselir Jerman Angela Merkel agar Tiongkok bergabung dengan Perjanjian INF.
Dengan penolakan Beijing terhadap opsi pengendalian senjata tersebut, meningkatnya inventaris senjata nuklir Tiongkok dan potensinya untuk pertumbuhan yang cepat akan menimbulkan pertanyaan. Apakah bijaksana bagi Amerika Serikat untuk bertahan dengan pembatasan nuklir dan hulu ledak New Star setelah tahun 2021 jika ada kemungkinan bahwa Tiongkok, yang rentan terhadap kerja sama senjata nuklir dengan Rusia, juga dapat memiliki jumlah senjata nuklir yang mendekati jumlah yang dimiliki Rusia dan Amerika Serikat?
Apakah potensi inventaris rudal nuklir berdaya jangkau wilayah operasi militer Tiongkok, dan potensinya untuk meningkatkan rudal nuklir antarbenua, berarti bahwa Amerika Serikat pada gilirannya akan mencari untuk dengan cepat membangun kekuatan nuklir berdaya jangkau wilayah operasi militernya sambil mempersiapkan persyaratan tambahan untuk mengembangkan kekuatan nuklir antarbenua dengan cepat? (ran)
Richard D. Fisher, Jr. adalah rekan senior di International Assessment and Strategy Center dan penulis “China’s Military Modernization: Building for Regional and Global Reach” (Modernisasi Militer Tiongkok: Membangun Jangkauan Regional dan Global), Stanford, 2010.
