Epochtimes.id- Pejabat Taliban mengklaim sejumlah perunding Amerika Serikat menyetujui rancangan kesepakatan damai dengan Taliban pada 26 Januari 2019. Kesepakatan ini semakin dekat untuk mengakhiri perang terpanjang AS.
Kesepakatan yang belum dipublikasi secara resmi menyebutkan kedua belah pihak, menyerukan penarikan pasukan asing dari Afghanistan selama 18 bulan, dengan imbalan gencatan senjata dari Taliban. Sumber-sumber Taliban memberikan rancangan pakta kepada Reuters.
Rincian rancangan kesepakatan tersebar setelah utusan perdamaian khusus AS Zalmay Khalilzad menggelar pembicaraan enam hari dengan para pemimpin Taliban di Qatar. Khalilzad mendarat di Afghanistan pada 27 Januari untuk berkonsultasi dengan kepemimpinan negara.
“Pertemuan di sini lebih produktif daripada di masa lalu. Kami membuat kemajuan yang signifikan pada masalah-masalah vital, ”tulis Khalilzad di Twitter saat ia menuju ke Afghanistan dari Qatar.
“Akan membangun momentum dan melanjutkan pembicaraan segera. Kami memiliki sejumlah masalah untuk diselesaikan. Tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati, dan ‘semuanya’ harus mencakup dialog intra-Afghanistan dan gencatan senjata komprehensif. ”
Sejumlah pemimpin Taliban telah lama menolak untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan yang dituding sebagai boneka Amerika Serikat.
Referensi Khalilzad untuk “dialog intra-Afghanistan” menggarisbawahi bahwa Washington bersikeras untuk membawa kedua pihak bersama -sama untuk merekonsiliasi visi Afganistan pasca-perang. Pandangan Islam garis keras Taliban, terutama yang menyangkut hak-hak perempuan, berbenturan dengan kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi Afghanistan.
Sekretaris Negara Mike Pompeo mengatakan pada 26 Januari bahwa Khalilzad melaporkan “kemajuan signifikan dalam pembicaraan dengan Taliban mengenai rekonsiliasi Afghanistan.”
“AS serius dalam memburu perdamaian, mencegah Afghanistan secara terus-menerus menjadi ruang bagi terorisme internasional dan membawa pulang pasukan. Bekerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan semua pihak yang berkepentingan, AS berupaya memperkuat kedaulatan, kemerdekaan & kemakmuran Afghanistan,” tulis Pompeo di Twitter.
Pernyataan Taliban yang dikeluarkan kemudian juga mencatat kemajuan dalam penarikan pasukan dan masalah-masalah lainnya, tetapi mengatakan diperlukan lebih banyak negosiasi dan konsultasi internal. Tidak jelas apakah rancangan yang dijelaskan oleh sumber-sumber Taliban dapat diterima oleh kedua belah pihak atau kapan itu dapat diselesaikan dan ditandatangani.
“Kebijakan pemerintahan Islam selama pembicaraan sangat jelas — sampai masalah penarikan pasukan asing dari Afghanistan disepakati, kemajuan dalam masalah lain tidak mungkin,” kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, menggunakan nama lain yang disebut kelompok itu sendiri.
Menurut sumber-sumber Taliban, kelompok garis keras Islam itu memberikan jaminan bahwa Afghanistan tidak akan diizinkan untuk digunakan oleh teroris Al-Qaeda dan ISIS untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya – permintaan utama dari Washington.
Mereka mengatakan kesepakatan itu termasuk ketentuan gencatan senjata, tetapi mereka belum mengkonfirmasi jadwal dan hanya akan membuka pembicaraan dengan perwakilan Afghanistan begitu gencatan senjata diterapkan.
Pembicaraan lebih lanjut tentang rancangan tersebut diharapkan digelar pada Februari, sekali lagi di ibukota Qatar, Doha.
Mereka berharap pihak mereka dipimpin oleh kepala politik baru Mullah Abdul Ghani Baradar, pendiri gerakan itu dan mantan komandan militer yang dibebaskan dari penjara di Pakistan tahun lalu.Amerika Serikat memiliki sekitar 14.000 tentara di Afghanistan. (asr)
EpochTimesId – Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Venezuela, Senin (28/1/2019) waktu setempat. Embargo kali ini dijatuhkan terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela. Langkah ekonomi ini berpotensi dan bertujuan meningkatkan tekanan pada Presiden versi Partai Sosialis, Nicolas Maduro untuk menyerahkan kekuasaan kepada presiden interim versi oposisi.
Penasihat keamanan nasional John Bolton dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan tindakan sanksi ekonomi itu. Mereka mengatakan, sanksi juga bertujuan meningkatkan dukungan kepada saingan Maduro, pemimpin oposisi Juan Guaido, yang diakui pemerintah AS pekan lalu sebagai pemimpin sah Venezuela. Sanksi akan mencakup pembekuan aset apa pun yang mungkin dimiliki perusahaan itu di wilayah yurisdiksi AS, dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut.
“Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas penurunan tragis rakyat Venezuela, dan akan terus menggunakan rangkaian lengkap alat diplomatik dan ekonomi untuk mendukung Presiden Sementara Juan Guaido, Majelis Nasional, dan upaya rakyat Venezuela untuk memulihkan demokrasi mereka,” ujar Mnuchin.
“Penunjukan PDVSA hari ini akan membantu mencegah pengalihan lebih lanjut aset Venezuela oleh Maduro dan mengalihkan aset ini untuk rakyat Venezuela. Jalan menuju bantuan sanksi untuk PDVSA adalah melalui transfer kontrol yang cepat kepada Presiden Sementara atau pemerintahan berikutnya yang dipilih secara demokratis,” sambungnya.
PDSVA adalah akronim untuk perusahaan minyak milik negara Venezuela.
Pendukung oposisi Venezuela ikut serta dalam pawai pada peringatan 1958 pemberontakan yang menggulingkan kediktatoran militer di Caracas, pada 23 Januari 2019. (Luis Robayo/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Senator Marco Rubio, kritikus vokal Maduro yang menyerukan sanksi semacam itu, menyambut baik langkah itu bahkan sebelum diumumkan.
“Lingkaran kejahatan Maduro telah menggunakan PDVSA untuk membeli dan mempertahankan dukungan dari banyak pemimpin militer,” kata Rubio. “Minyak itu milik rakyat Venezuela, dan karenanya uang yang diperoleh PDVSA dari ekspornya sekarang akan dikembalikan kepada rakyat melalui pemerintah konstitusional mereka yang sah.”
Sanksi itu kemungkinan tidak akan mempengaruhi harga konsumen di pompa bensin tetapi akan menghantam kilang minyak, khususnya yang ada di Gulf Coast AS.
Ekspor minyak Venezuela ke AS telah menurun secara perlahan namun pasti, selama bertahun-tahun. Ekspor turun tajam selama satu dekade terakhir karena produksinya anjlok di tengah krisis ekonomi dan politik yang panjang. AS mengimpor kurang dari 500.000 barel per hari produk minyak mentah dan minyak bumi Venezuela pada tahun 2017, turun dari lebih dari 1,2 juta barel per hari pada tahun 2008, menurut Badan Informasi Energi AS.
Meski demikian, Venezuela secara konsisten telah menjadi pemasok minyak mentah terbesar ketiga atau keempat ke Amerika Serikat. Gangguan impor apa pun bisa memakan biaya besar untuk kilang. Pada tahun 2017, tahun terakhir dimana data tersedia, Venezuela menyumbang sekitar 6 persen dari impor minyak mentah AS.
Valero dan Citgo di AS, adalah di antara importir terbesar minyak mentah Venezuela.
Namun, Venezuela sangat bergantung pada AS untuk pendapatan minyaknya. Negara ini mengirimkan 41 persen ekspor minyaknya ke AS. Secara kritis, kilang AS adalah di antara sedikit pelanggan yang membayar tunai ke Venezuela untuk minyaknya. Itu karena pengiriman minyak Venezuela ke Tiongkok dan Rusia biasanya dianggap sebagai pembayaran utang miliaran dolar. (The AP/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Seorang mahasiswa berusia 20 tahun meninggal dunia setelah makan semangkuk spageti dengan saus tomat, yang dibuat lima hari sebelumnya. Setelah makan pasta, mahasiswa inisial AJ itu menderita sakit kepala dan sakit perut. Sekitar setengah jam kemudian dia mulai muntah hebat selama beberapa jam. Dia hanya minum air putih lalu tertidur.
Dia kemudian ditemukan tewas keesokan paginya oleh orang tuanya, yang khawatir ketika anaknya tidak bangun untuk kuliah.
Otopsi mengungkapkan bahwa kematian AJ dikaitkan dengan Bacillus cereus, organisme yang dikenal karena sering terlibat dalam keracunan makanan. Dan dalam kasus ini, diperkirakan racun dari bakteri itu mungkin menyebabkan livernya gagal berfungsi.
Kasus mahasiswa di Brussels, Belgia, ini terjadi pada 2008 atau sekitar 11 tahun silam. Kasusnya dianalisis dan diteliti oleh Journal of Clinical Microbiology pada 2011.
Menurut jurnal itu, Dia menyimpan pasta tanpa pendingin selama lima hari dan menghangatkannya dalam microwave. Para penulis jurnal merangkum penyebab kematiannya sebagai ‘kasus keracunan mematikan’ setelah ‘konsumsi pasta yang terkontaminasi dengan Bacillus cereus’.
Badan Kesehatan Masyarakat Inggris menyatakan bahwa spora dari beberapa bakteri Bacillus dapat bertahan hidup setelah dimasak. Bakteri kemudian berkecambah dan tumbuh di bawah kondisi yang menguntungkan, terutama di dapur dengan suhu hangat.
Ini adalah jenis bakteri yang menghasilkan racun yang dapat menyebabkan diare dan muntah, biasanya berlangsung selama sekitar 24 jam. Karena keracunan makanan ringan relatif umum, sangat tidak biasa bagi kasus-kasus ini untuk segera ditangani oleh paramedis profesional, sehingga meningkatkan potensi keparahan kasus keracunan sejenis ini.
Baru-baru ini, Dr. Bernard, seorang praktisi berlisensi, membahas kematian AJ di saluran YouTube-nya. Dia menggambarkan AJ sebagai, “pria sehat berusia 20 tahun.”
Dia menambahkan bahwa kasus AJ tidak biasa, tetapi tidak pernah terjadi.
“Penting untuk dicatat bahwa ini bukan kasus keracunan makanan biasa. Banyak orang makan pasta, atau bentuk mie lainnya, yang tersisa selama satu atau dua hari dan mereka baik-baik saja. Tetapi kasus-kasus tragis seperti ini telah dilaporkan dalam literatur,” kata Dr. Bernard.
“Hati-hati dengan makanan yang disimpan selama lebih dari beberapa jam. Jika makanan berbau aneh, selalu lebih baik cari aman daripada menyesal,” kata vloger kesehatan ini.
Pasta itu dibiarkan tanpa pendingin selama lima hari, menurut Journal of Clinical Microbiology. (Foto : rawpixel/Unsplash/The Epoch Times)
FoodSafety.gov mengatakan bahwa Bacillus-Cereus dapat mencemari berbagai makanan, “Terutama nasi dan sisa makanan, serta saus, sup, dan makanan siap saji lainnya yang sudah terlalu lama berada pada suhu ruangan tanpa pendingin.”
Untuk mencegah penyakit, badan pemerintah merekomendasikan bahwa ketika menyimpan makanan lebih dari dua jam, makanan harus disimpan pada suhu dingin.
Himbauan itu juga menyarankan masyarakat untuk menyimpan makanan yang dimasak dalam wadah yang lebar dan dangkal, serta menyimpannya di kulkas sesegera mungkin. (JANE GREY/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Pemburu ikan paus Jepang membahas rencana untuk melanjutkan perburuan komersial di sepanjang pantai timur laut pada 1 Juli 2019 mendatang. Agenda ini pertama kalinya digelar selama tiga dekade.
Persiapan pemburu ikan paus ini bersamaan keputusan Jepang pada Desember lalu yang hengkang dari Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional.
Sikap Jepang ini meninggalkan kampanye selama beberapa dekade dengan harapan mendapatkan dukungan dari organisasi yang sebagian besar telah menjadi rumah bagi para pelestari lingkungan.
Badan Perikanan mengatakan pemburu paus di enam kota pantai Pasifik, termasuk Taiji, yang terkenal terkait perburuan lumba-lumba, diharapkan mengerahkan lima kapal untuk membentuk armada gabungan mulai 1 Juli 2019. Tanggal ini adalah satu hari setelah Jepang secara resmi menarik diri dari The International Whaling Commission (IWC).
Taiji menjadi pelopor sebagai kota paus tradisional dan akan menyumbangkan satu kapal ke armada yang akan menangkap ikan paus.
Lokasi yang tepat dan rencana perburuan akan ditentukan berdasarkan hasil operasi penelitian yang direncanakan pada akhir Juni mendatang.
Langkah ini disampaikan oleh Shigeki Takaya, seorang pejabat Badan Perikanan yang bertanggung jawab atas perburuan paus. Adapun kuota penangkapan dan jadwal berburu belum ditentukan.
Lembaga penyiaran nasional Jepang NHK mengatakan perburuan paus akan dimulai dari Hachinohe di Jepang utara, atau Kushiro, pusat perburuan paus utama di utara, di pulau Hokkaido.
Setiap kapal kemudian akan menuju ke selatan ke Chiba, dekat Tokyo, sambil membuat beberapa perhentian di sepanjang pantai sebelum kembali ke Kushiro untuk berburu lagi di akhir tahun.
Sejumlah ahli memutuskan kuota tangkapan berkelanjutan menggunakan metode IWC.
Jepang berencana sebagai pengamat di IWC. Sementara konservasionis mengkritik langkah Jepang, lingkup operasi pemburu paus akan jauh lebih kecil dari perburuan penelitian sebelumnya dan akan menyelamatkan ratusan paus yang diburu di laut jauh.
Jepang diminta menghentikan perburuannya yang banyak menuai kritikan di Antartika. Jepang berburu yang disebut perburuan penelitian sejak IWC memberlakukan moratorium pada 1980-an.
Jepang pada puncaknya menangkap sebanyak 1.200 paus di Antartika, tetapi semakin mengurangi tangkapannya dalam beberapa tahun terakhir ketika protes internasional meningkat dan konsumsi daging ikan paus merosot di dalam negeri.
Jepang telah berburu paus selama berabad-abad, tetapi ekspedisinya di Antartika dimulai setelah pendudukan AS pasca-perang 1946 silam yang menyetujui mendapatkan protein dari daging ikan paus sebagai alternatif yang lebih murah daripada daging lainnya.
Catatan perdebatan di parlemen sejak saat itu tidak menunjukkan acuan terhadap budaya Jepang yang dikaitkan dengan perburuan paus. Kini, anggota parlemen konservatif termasuk Perdana Menteri Shinzo Abe, mempromosikan paus tidak hanya sebagai makanan lezat tetapi sebagai warisan budaya Jepang.
Seorang mantan negosiator IWC, Hideki Moronuki, mengatakan, pejabat perikanan berencana untuk memulai dengan rencana sederhana dengan berhati-hati mengukur ukuran pasar.
Pejabat perikanan Jepang mengatakan negara itu setiap tahunnya mengonsumsi sekitar 5.000 ton daging ikan paus dari perburuan penelitian, terutama warga Jepang yang lebih tua. Jumlah ini adalah sebagian kecil dari pasokan daging paus negara itu sekitar 200.000 ton sebelum moratorium IWC.
Sejumlah kritikus mengatakan mereka meragukan perburuan paus komersial dapat menjadi industri yang berkelanjutan. Pasalnya, kaum muda Jepang tidak memandang hewan sebagai makanan. (asr)
Oleh Mari Yamaguchi/The Associated Press via The Epochtimes
Dalam beberapa bulan terakhir, lusinan obat-obatan tekanan darah dari pabrik-pabrik di Tiongkok dan India ditarik kembali secara global setelah tes yang dilakukan oleh BPOM federal AS, Food and Drug Administration (FDA), dan lembaga-lembaga inspeksi internasional lainnya mengungkapkan bahwa obat-obatan tersebut mengandung unsur-unsur penyebab kanker dalam sejumlah penelitian.
FDA saat ini sedang melakukan penyelidikan akar penyebab yang menjadi penyebab utama karsinogen-karsinogen yang ditemukan di dalam obat-obatan jantung dan tekanan darah yang umum diresepkan termasuk valsartan, irbesartan, dan losartan.
Namun, penyelidikan telah diperlambat oleh penutupan sistem pemerintah baru-baru ini.
Situs web resmi FDA baru-baru ini memperbarui daftar selengkapnya tentang obat-obatan yang telah ditarik dari peredaran.
Michael Carome, direktur kelompok riset kesehatan, Public Citizen, menekankan parahnya situasi. “Seperti yang kita lihat ketika ada penarikan dalam skala luas dan pertanyaan-pertanyaan kualitas yang semakin meluas, ada harga yang luar biasa dari sudut pandang kesehatan masyarakat,” katanya kepada USA Today dalam laporan 14 Januari.
Penarikan-penarikan kembali obatan-obatan yang telah beredar ini mengungkap kesulitan memantau rantai pasokan farmasi global, dimana telah diketahui 80 persen bahan obat dan 40 persen obat jadi yang dijual di Amerika Serikat dibuat atau ditangani di luar negeri, menurut USA Today.
Tumpukan pabrik obat luar negeri yang tidak diperiksa telah meningkat selama dekade terakhir sejak percepatan produksi di luar negeri telah memperketat upaya petugas-petugas FDA secara halus.
FDA bertugas memeriksa semua pabrik yang memproduksi obat-obatan atau komponen obat untuk Amerika Serikat.
Sebuah buku tahun 2018 yang ditulis bersama oleh Rosemary Gibson, penasihat senior di Hastings Center, sebuah lembaga penelitian bioetika, menguraikan betapa banyak obat-obatan penting yang tersedia di Amerika Serikat saat ini diproduksi di Tiongkok.
Laporan inspeksi oleh FDA mengungkapkan bahwa ada masalah di pabrik-pabrik baik Zhejiang Huahai Pharmaceutical di Tiongkok, produsen global untuk valsartan generik dan sumber utama dari obat-obatan tercemar tersebut, maupun Hetero Labs di India sebelum obat-obatan yang tercemar itu ditemukan.
Para pengawas telah mengamati segel-segel (gasket) di sekitar sambungan pipa yang mencegah keluarnya gas atau cairan telah rusak, sekrup-sekrup berkarat, dan peralatan produksi yang hilang di pabrik Zhejiang Huahai di Kota Linhai, Tiongkok. FDA juga menemukan bahwa para pekerja berulang kali gagal mengatasi anomali pengujian dalam kelompok obat. Namun, operasi di pabrik obat terus berlangsung tanpa dihentikan sampai Juni tahun lalu, ketika akhirnya ditemukan bahwa karsinogen, nitrosodimethylamine (NDMA), telah mencapai tingkat yang tidak dapat diterima.
FDA mengatakan bahwa pabrik Tiongkok tidak cukup menanggapi laporan awal NDMA, dari keluhan pelanggan beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2011, para pekerja pabrik Huahai Zhejiang mengubah cara mereka memproduksi valsartan untuk menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya lebih rendah.
Pabrik tersebut telah gagal menaksir risiko pembentukan kotoran beracun seperti karsinogen, FDA telah memperingatkan dalam surat November 2018 yang ditujukan kepada wakil presiden eksekutif Zhejiang Huahai, Du Jun.
Tidak jelas berapa lama pabrik telah menghasilkan produk yang tercemar itu atau berapa banyak orang yang menggunakan obat tekanan darah tersebut telah terkena dampak oleh adanya penarikan obat dari peredaran.
Sekitar 103 juta orang dewasa AS memiliki tekanan darah tinggi pada tahun 2017, menurut sebuah laporan oleh American College of Cardiology dan kelompok-kelompok lain.
Meskipun FDA memprioritaskan pemeriksaan di fasilitas-fasilitas berdasarkan penilaian risiko potensial bagi konsumen AS, bahkan ketika masalah-masalah telah diidentifikasi, ini tidak selalu cukup untuk menghentikan obat-obatan yang tercemar agar tidak muncul di pasar AS, Carome mengatakan kepada USA Today. Kualitas dan keamanan obat yang dijual ditimbang dengan kekhawatiran untuk mengurangi kekurangan obat.
“Selalu ada tekanan untuk tidak menghentikan produksi dengan menambah daftar kekurangan obat,” kata Carome. “Saya pikir kita memiliki agen federal yang kewalahan dalam mencoba untuk mengikuti.”
Sekitar 1.000 pabrik di luar negeri belum pernah diinspeksi sejak pertengahan 2016, menurut penilaian Desember 2016 oleh Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS, sebuah agen investigasi dari Kongres AS.
Sejak tahun 2013, sebanyak 65 pabrik obat baik domestik maupun internasional telah menarik kembali dari peredaran hampir 300 produk dalam satu tahun dari gerakan inspeksi FDA, menurut analisis 4 Januari oleh Kaiser Health News.
Namun, bahkan jika inspeksi FDA ditingkatkan dan temuan rinci dihasilkan untuk memastikan keamanan obat, tidak ada jaminan bahwa perusahaan-perusahaan obat di luar negeri akan mengambil tindakan berdasarkan temuan-temuan FDA.
“Mereka [penyelidik FDA] tidak memungkinkan menggerakkan pabrik,” Janet Woodcock, direktur Pusat Evaluasi dan Penelitian Obat FDA, mengatakan kepada USA Today. “Sungguh, banyak tanggung jawab ada pada orang-orang yang memproduksi dan menawarkan obat-obatan ini untuk dijual.”
Mendorong manufaktur dalam negeri adalah faktor penting untuk meningkatkan keamanan, kualitas, dan ketersediaan obat-obatan yang dijual kepada konsumen AS, menurut Deborah Drew, CEO Drew Quality, kelompok nirlaba yang bertujuan untuk memperkuat pembuatan obat generik di Amerika Serikat.
“Jika tidak ada orang lain yang pergi pada orang yang boleh memasok pasar Amerika Serikat, Anda tidak bisa hanya membuatnya mati begitu saja,” kata Drew kepada USA Today. “Di sinilah tangan-tangan FDA terikat.” (ran)
Untuk membalas penangkapan CEO Huawei Meng Wanzhou oleh pemerintah Kanada, Parta Komunis Tiongkok (PKT) terus meningkatkan intensitas pembalasan terhadap Kanada, Desember tahun lalu dua orang WN Kanada yakni Michael Kovrig dan Michael Spavor ditangkap, dan di bulan Januari ini seorang WN Kanada lainnya dijatuhi vonis hukuman mati.
Surat Bersama Kepada Xi Jinping
Baru-baru ini lebih dari 140 orang pakar masalah Tiongkok beserta mantan dubes dari berbagai negara bagi Tiongkok seperti mantan dubes Kanada, Inggris, Amerika, Australia, Jerman, Swedia, Meksiko dan lain-lain, melayangkan surat bersama yang ditujukan kepada pemimpin negara RRT yakni Xi Jinping, mengimbau agar Beijing membebaskan dua orang WN Kanada yang secara ilegal ditangkap oleh mereka.
Ini adalah kondisi terkini yang berkembang di tengah dunia internasional pasca ditangkapnya CEO Huawei Meng Wanzhou, setelah kejadian tersebut tindakan PKT sebagai reaksi dan aksi pembalasan terhadap Kanada sebenarnya tidak beradab dan konyol.
Setelah berbagai negara di dunia memberlakukan larangan penggunaan produk Huawei di negaranya masing-masing, reaksi Beijing semakin menjadi-jadi.
Tanggal 17 Januari lalu, Dubes RRT untuk Kanada bernama Lu Shaye secara terbuka menyatakan, jika Kanada mengikuti jejak AS dan Australia melarang Huawei ikut serta dalam proyek 5G, maka diyakini “pasti akan ada akibatnya”.
Saat telekomunikasi di seluruh dunia melarang produk Huawei menjadi tren yang tak bisa dihindari lagi, ancaman tidak etis yang dilontarkan RRT kemudian selain membuat pihak luar semakin antipati terhadap RRT, hanya akan membuat masyarakat meragukan IQ dubes RRT tersebut.
Beijing dengan menyalahgunakan diplomatik sandera telah membalas kepada Kanada, salah satu penyebab kalangan luar antipati terhadap RRT adalah karena Kanada merupakan sebuah negara yang sangat tinggi reputasi internasionalnya.
Reputasi Internasional Kanada Sangat Luar Biasa
Dalam suatu survey tahunan yang menentukan tingkat kepercayaan atau reputasi negara makmur, Kanada adalah negara yang “paling mengagumkan” dalam hal seperti ‘efisiensi pemerintah, tidak ada korupsi, sistem penopang kesejahteraan, warga yang bersahabat dan bertoleransi’ dan lain sebagainya, pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015, indeks reputasi negara Kanada menduduki posisi pertama dunia.
Kota-kota utama di Kanada selama bertahun-tahun juga memposisikan diri sebagai deretan kota yang paling layak huni di dunia.
Kanada memiliki kemampuan internal yang sangat kuat, juga memiliki citra sangat baik di mata internasional. Warga Kanada bersahaja dan ramah, berani dan tegas.
Selama PD-I tentara sukarela Kanada membentuk Legiun Canada, memainkan peranan sangat penting pada berbagai ajang pertempuran seperti di Vimy Ridge dan lain-lain. Dari 650.000 personel Kanada yang terjun pada PD-I, sekitar 60.000 orang tewas dan 173.000 orang lainnya terluka. Pada PD-II, Legiun Kanada juga terjun di berbagai peperangan penting, termasuk pada Pertempuran Dieppe, Invasi Italia, Invasi Normandia, Operasi Overlord dan juga Pertempuran Sungai Scheldt.
Selama Belanda diduduki oleh Jerman, Kanada memberikan suaka kepada keluarga kerajaan Belanda dalam pengasingan, selama PD-II Kanada juga membuat banyak perlengkapan militer bagi Inggris dan Tiongkok (pemerintahan nasionalis). Kemudian sampai Perang Korea, Perang Irak dan Afghanistan, Kanada terus menunjukkan kekuatannya.
Status politik Kanada juga relatif independent, merupakan anggota Persemakmuran Inggris, namun juga tidak tergantung pada AS dan Eropa, oleh karena itu memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara Eropa.
Inspirasi Dari Kasus Sun Qian
Tanggal 12 September 2018, praktisi Falun Gong warga Kanada bernama Sun Qian diadili secara ilegal oleh RRT atas tuduhan “kejahatan melanggar penegakan hukum” di Pengadilan Wenyuhe di kantor kehakiman Chaoyang Beijing.
Sun Qian adalah pendiri perusahaan yang telah go public di Tiongkok yakni Pendiri Leadman sekaligus merangkap sebagai Direktur dan CEO perusahaan tersebut, di tahun 2012 dan 2016 pernah masuk dalam daftar 100 orang terkaya versi Hurun Report, dan memiliki kekayaan 3,5 milyar Yuan (7,3 triliun Rupiah).
Pada tahun 2007 dia telah menjadi warga negara Kanada. Tanggal 19 Februari 2017, puluhan petugas keamanan publik Beijing mendobrak masuk dan menangkap Sun Qian secara ilegal. Beberapa minggu keluarganya mencari akhirnya baru menemukannya dibui di Penjara No. 1 Kota Beijing.
Selama hampir 2 tahun lebih, apa yang dialami Sun Qian telah menjadi sorot perhatian masyarakat Kanada, politisi, media massa dan juga masyarakat internasional.
Pada Desember 2017, PM Kanada Justin Trudeau saat berkunjung ke Tiongkok, pernah secara langsung menanyakan kasus Sun Qian ini kepada Xi Jinping dan Li Keqiang, dan berharap agar PKT bersedia membebaskan Sun Qian.
Mei 2017, Kedubes Kanada untuk RRT mengirim utusan ke Penjara No. 1 Kota Beijing untuk menjenguk Sun Qian, dan mendapati Sun telah disiksa.
Sun Qian disiksa oleh 4 orang polisi secara tidak berperikemanusiaan dengan cara disemprot cairan cabe di wajahnya, didudukkan di bangku besi, 24 jam diborgol tangan dan kaki, setiap tidur hanya 30 menit dia dibangunkan sekali, selama 60 hari tidak ganti pakaian. Selama 13 hari berturut-turut penjara mengenakan pasung di tangannya setiap saat, baik makan, tidur, berjalan, maupun ke toilet selalu mengenakan pasung itu.
Bagi seorang WN Kanada seperti Sun Qian, PKT berani menganiayanya dengan semena-mena, bahkan berani menyiksa dan menjatuhkan hukuman, bisa dibayangkan dalam menghadapi warga Tiongkok sendiri, PKT bahkan akan lebih brutal lagi.
Bagi PKT setiap orang, baik miskin maupun kaya, bersalah ataupun tidak, selama telah dianggap sebagai musuhm, maka akan selalu disiksa dan dianiaya oleh PKT, bahkan sampai kehilangan nyawanya.
Setelah Schellenberg divonis hukuman mati, pemerintah Kanada melakukan tindakan keras terhadap RRT sebagai aksi protes.
Menlu Kanada Alexandra Freeland menyatakan, Kanada telah mendapatkan dukungan dari Amerika, Inggris, Jerman dan negara-negra lain, pada forum ekonomi Davao dia juga akan mengemukakan kepada para pemimpin semua negara-negara di dunia atas keprihatian pemerintah Kanada terhadap kasus ini.
Terhadap ancaman dari Kedubes RRT untuk Kanada, Menteri Keamanan Publik dan Kesiapan Darurat Ralph Goodale secara tegas menyatakan tidak akan berkompromi dengan Beijing dalam hal keamanan nasional, berangkat dari kepentingan negara, Kanada tidak akan mengalah. (SUD/WHS/asr)
Sri Lanka yang terjebak dalam hutang besar kepada komunis Tiongkok karena berpartisipasi dalam proyek OBOR (One Belt One Road) mereka, akibatnya Sri Lanka terpaksa bertunduk karena gagal membayar hutang.
Namun baru-baru ini negara tersebut menyediakan pasokan logistik yang dibutuhkan kapal induk militer AS. Langkah ini dipandang sebagai upaya Sri Lanka untuk menyeimbangkan hubungannya dengan komunis Tiongkok melalui mendekati Amerika Serikat, selain memiliki tujuan berupa manfaat ekonomi.
Berdasarkan rencana sementara transportasi kargo, Armada ketujuh AS John C. Stennis mulai 24 Januari dapat menerima pasokan logistik dari Sri Lanka.
Media India ‘Economic Times’ memberitakan bahwa mengingat adanya peningkatan kegiatan dari militer Tiongkok di wilayah Samudra Hindia, langkah Sri Lanka tersebut memiliki arti simbolis : Sri Lanka meskipun berhutang kepada komunis Tiongkok, tetapi tidak ingin tunduk begitu saja kepadanya.
Pemerintah Sri Lanka harus menyewakan pelabuhan Hambantota kepada perusahaan Tiongkok selama 99 tahun dengan kepemilikan 80% untuk pihak pemerintah Tiongkok karena tidak dapat membayar hutang besar atas pembangunan pelabuhan tersebut. Pelabuhan tersebut kemungkinan akan dijadikan pangkalan militer Tiongkok.
Angkatan Laut AS dalam siaran pers menyebutkan bahwa USS John C. Stennis merapat di luar perairan teritorial Sri Lanka dan pesawat angkutnya terbang ke Bandara Internasional Bandaranaike dekat ibukota Sri Lanka, Kolombo. Setelah menerima berbagai bahan seperti suku cadang, alat, surat pribadi, alat tulis, dan lain-lain, pesawat terbang kembali ke Stennis.
Menurut siaran pers itu, cara transportasi semacam itu memungkinkan kapal untuk terus beroperasi di laut dan meningkatkan posisi sentral Sri Lanka di sektor logistik dan komersial. Transshipment kargo pada bulan Januari menyumbang 25 juta rupee Sri Lanka (sekitar USD. 138.000) untuk perekonomian negara itu.
Menanggapi rencana transshipment ini, Alaina Teplitz, duta besar AS untuk Sri Lanka mengatakan bahwa para pemimpin Sri Lanka telah memetakan visi negara untuk berpartisipasi dalam urusan kawasan Indo-Pasifik dan memahami peluang bisnis karena lokasi geografis unik yang dimiliki oleh negaramya.
Alaina Teplitz mengatakan : “Kami sangat senang mendukung visi seperti itu melalui banyak langkah yang saling menguntungkan. seperti menandatangani kontrak logistik dengan Sri Lanka untuk mendukung militer AS dan kapal komersial yang sering melakukan perjalanan melalui rute sibuk India.” (Sin/asr)
TORONTO — John McCallum, duta besar Kanada untuk Tiongkok yang dikecam karena memberikan argumen hukum untuk membela eksekutif Huawei yang ditangkap, Meng Wanzhou, telah mengundurkan diri atas permintaan perdana menteri.
“Tadi malam saya meminta dan menerima pengunduran diri John McCallum sebagai Duta Besar Kanada untuk Tiongkok,” kata Perdana Menteri Justin Trudeau dalam sebuah pernyataan pada 26 Januari.
Trudeau tidak memberikan alasan untuk meminta pengunduran diri McCallum, tetapi langkah itu muncul setelah McCallum yang dikutip oleh reporter StarMetro Vancouver pada 25 Januari mengatakan itu akan “bagus untuk Kanada” jika permintaan ekstradisi Meng dibatalkan oleh Amerika Serikat.
Trudeau sebelumnya menolak seruan oleh oposisi untuk memecat McCallum.
Dalam sebuah konferensi pers di Toronto pada 22 Januari bersama media milik negara Tiongkok termasuk CCTV, Xinhua News Agency, dan sekelompok media berbahasa Mandarin terpilih yang berbasis di Kanada, McCallum mengatakan Meng memiliki kasus yang kuat untuk melawan ekstradisi ke Amerika Serikat, menambahkan bahwa ekstradisinya “akan membuahkan hal yang tidak menyenangkan.”
Pernyataan-pernyatannya dipandang sebagai campur tangan politik oleh seorang pejabat pemerintah dalam suatu kasus sebelum pengadilan.
McCallum kemudian menarik kembali komentar-komentarnya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 24 Januari, mengatakan ia telah salah bicara.
Pemimpin Partai Konservatif Andrew Scheer mengatakan dalam tweet bahwa Trudeau seharusnya memecat McCallum setelah komentar awalnya dalam konferensi pers 22 Januari.
“Seharusnya tidak sampai seperti ini. Justin Trudeau seharusnya memecat duta besarnya saat dia ikut campur dalam kasus ini. Sebaliknya, dia tidak melakukan apa-apa dan membiarkan lebih banyak kerusakan dilakukan. Lebih banyak kelemahan dan lebih banyak keraguan dari Trudeau tentang Tiongkok,” tulis Scheer.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau (kanan) berjabat tangan dengan mantan menteri kabinet John McCallum, yang sekarang menjadi duta besar Kanada untuk Tiongkok, pada 31 Januari 2017. (Reuters / Chris Wattie / File Foto)
TAMU RUTIN
McCallum, mantan anggota Parlemen dan menteri kabinet Liberal, adalah salah satu pengguna terbesar perjalanan yang disponsori ke Tiongkok sebagai anggota parlemen.
Dia juga tamu rutin di Konsulat Tiongkok di Toronto.
The Epoch Times dapat menemukan hampir 50 acara terkait konsulat Toronto di situs webnya yang telah dihadiri McCallum pada waktu menjabat sebagai anggota parlemen. Kebanyakan adalah perayaan untuk menyambut atau perpisahan kepala konsulat.
Catatan-catatan online juga menunjukkan dia bertemu di Kanada maupun di Tiongkok dengan pejabat-pejabat dari berbagai tingkat Kantor Urusan Luar Negeri Tiongkok, Overseas Chinese Affairs Office (OCAO).
OCAO dan Departemen Front Persatuan (United Front Department) adalah organisasi yang diberi mandat oleh rezim komunis Tiongkok untuk mengatur kegiatan dan inisiatif spionase di luar negeri untuk tujuan memberikan pengaruh di luar negeri. Tahun lalu, OCAO digabung dengan Front Persatuan.
“Kegiatan Front Persatuan menyatukan kerja dengan kelompok dan individu-individu terkemuka di masyarakat; manajemen informasi dan propaganda; dan ia juga sering menjadi sarana untuk memfasilitasi spionase,” menurut sebuah makalah yang ditulis oleh Anne-Marie Brady, seorang profesor di Universitas Canterbury di Selandia Baru dan mitra global di Wilson Center.
‘BANYAK TEMAN DI SINI’
Dalam sebuah video konferensi pers 22 Januari di Toronto tersebut, setelah berjalan masuk ke dalam ruangan, McCallum disambut oleh Tao (Thomas) Qu, presiden eksekutif Dewan Guanxi Tiongkok Kanada, yang menyelenggarakan acara tersebut. Qu menunjuk ke ruangan dan berkata, “Banyak sekali teman di sini.”
Chief financial officer Huawei Meng Wanzhou dikawal oleh regu keamanan pribadinya saat tiba di kantor pembebasan bersyarat di Vancouver pada 12 Desember 2018. (The Canadian Press / Darryl Dyck)
Qu telah terlibat dalam sejumlah inisiatif di komunitas Tiongkok yang terkait erat dengan Beijing.
Pada tahun 2014, ia berada di antara pembicara di sidang dengar pendapat Dewan Pendidikan Distrik Toronto (TDSB) yang membela menjaga kemitraan dewan dengan Institut Konfusius, sebuah jaringan lembaga pendidikan yang digunakan oleh Beijing untuk menyebarkan kekuatan lunaknya. Qu juga terlihat bertindak sebagai organisator dan mengarahkan pembicara-pembicara lain yang mendukung Institut Konfusius.
Sebuah artikel yang diterbitkan di media milik pemerintah Tiongkok, China Daily mengutip Qu yang mengatakan bahwa jika Meng diekstradisi, itu akan memperlambat kemajuan hubungan Kanada-Tiongkok selama beberapa dekade.
Kembali pada tahun 2005, Qu adalah satu dari 28 orang Tionghoa perantauan yang diundang ke Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok selama 10 hari di Beijing, sebuah hak istimewa yang hanya diberikan kepada pendukung Partai Komunis Tiongkok yang paling tepercaya.
Qu juga merupakan anggota dewan pendiri dan mantan presiden Asosiasi Profesional Tionghoa Kanada, Chinese Professional Association of Canada (CPAC), yang pro-Beijing.
Selama presentasi pada TDSB, Michel Juneau-Katsuya, mantan kepala Asia-Pasifik untuk Layanan Intelijen Keamanan Kanada, menunjukkan foto-foto dan catatan-catatan online perwakilan dari sejumlah organisasi, termasuk CPAC, yang diterima atau dipuji oleh pejabat Tiongkok.
“Apa yang sangat penting [untuk Tiongkok] adalah memiliki organisasi-organisasi tertentu yang menjadi agen-agen pengaruh untuk mereka sendiri di dalam komunitasnya, untuk dapat mengidentifikasi terlebih dahulu para pembangkang, dan kemudian mampu melobi pemerintah lokal di negara mana pun,” kata Juneau-Katsuya.
Qu juga bekerja pada kampanye-kampanye pemilihan McCallum dan mantan anggota parlemen Liberal Ontario, Michael Chan.
The Epoch Times telah menghubungi Qu dan McCallum untuk memberikan komentar namun tidak mendapat tanggapan. (ran)
Analisis lebih lanjut untuk mengikuti di artikel mendatang.
Epochtimes.id- Memasuki tahun kelima, pagar hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkokoh. Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam Program JKN-KIS tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Ketentuan urun biaya tersebut diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam Program JKN-KIS.
Adapun penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.
Iqbal menambahkan, pada saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya.
“Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Kementerian Kesehatan membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut, serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi,” kata Iqbal dalam Diskusi Media di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Kamis (17/01/2019).
Iqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.
“Nantinya untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta,” jelas Iqbal.
Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.
“Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” tegas Iqbal.
Pada kesempatan yang sama, Iqbal juga menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif.
Iqbal mengatakan, Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Meski demikian, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.
“Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan,” terang Iqbal.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG’s antar kelas.
Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG’s kelas 1.
Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.
“Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi inofrmasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan,” pungkas Iqbal. (asr)
Di tengah kekacauan politik di Venezuela, Beijing terus menyuarakan dukungan untuk diktator Venezuela Nicolás Maduro, yang telah mengklaim legitimasi sebagai presiden negara tersebut meskipun ada kecaman yang meluas.
Pada 23 Januari, Juan Guaido, pemimpin Dewan Nasional Venezuela yang dikuasai oleh oposisi, telah mengumumkan dirinya bertindak sebagai presiden, mengutip peraturan dalam konstitusi negara yang memungkinkannya untuk diangkat. Sejak itu, banyak negara telah mengumumkan dukunganya untuk Guaido, termasuk Argentina, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat, sementara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol semua mengatakan mereka akan mengakui Guaido kecuali dengan syarat pemilihan baru diumumkan dalam beberapa hari.
Venezuela berada dalam krisis sosial ekonomi yang ditandai oleh kekurangan pangan dan hiperinflasi setelah dua dekade kebijakan sosialis. Negeri Andean itu sekarang dilaporkan memiliki utang sekitar US$150 miliar, di mana sekitar US$20 miliar utang pada Tiongkok, menurut Reuters.
Tiongkok, sementara itu, menyuarakan dukungan yang tak tergoyahkan untuk Maduro setelah deklarasi Guaido tersebut.
Maduro, yang telah menolak untuk mundur, dengan cepat membalas melawan dukungan Amerika Serikat untuk Guaido dengan memutuskan hubungan diplomatik. Sebagai tanggapan, Washington mengumumkan akan melakukan hubungan diplomatik dengan Caracas melalui pemerintahan di bawah Guaido.
Dalam jumpa pers harian pada 24 Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan, “Tiongkok mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela untuk menegakkan kedaulatan nasional, kemerdekaan, dan stabilitas,” menambahkan bahwa Beijing menentang campur tangan asing di negari Andean tersebut.
Sementara Hua tidak menyebutkan nama negara tertentu, surat kabar yang dikelola militan Tiongkok, Global Times, menerbitkan editorial 24 Januari yang menyatakan bahwa pengakuan diplomatik dengan cepat untuk Guaido adalah tanda “keinginan kuat Washington untuk ikut campur dalam urusan internal Venezuela.”
Dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 25 Januari, Senator Marco Rubio menjelaskan pemikiran dia mengapa Tiongkok menyatakan ketidaksenangan atas pengakuan A. Guaido pada AS: “Venezuela berutang banyak uang pada Tiongkok. Mereka hanya ingin dibayar.”
IKATAN KUAT DENGAN TIONGKOK
Tiongkok telah meminjamkan lebih dari US$50 miliar kepada Venezuela melalui perjanjian-perjanjian minyak untuk pinjaman selama dekade terakhir, menurut Reuters.
Maduro, yang muncul dari wakil presiden memikul jabatan presiden setelah kematian Hugo Chavez pada 2013 sebelum memenangkan pemilihan khusus, telah dilantik untuk masa jabatan kedua pada 10 Januari. Akan tetapi pemilihan presiden tahun 2018 tersebut dipandang sebagai curang oleh komunitas internasional dan konggres yang dikuasai oleh oposisi.
Lima hari setelah Maduro dilantik, kongres Venezuela secara resmi menyatakan dia “perampas kekuasaan,” dan bahwa semua tindakan yang dikeluarkan oleh kekuatan eksekutifnya akan dibatalkan, menurut situs berita berbahasa Inggris Venezuela, Caracas Chronicle.
Namun Tiongkok telah mendukung rezim Maduro secara konsisten.
Baru-baru ini, duta besar Tiongkok untuk Venezuela, Li Baorong, menegaskan kembali komitmen Tiongkok untuk Maduro, mengatakan bahwa kedua negara akan “memperkuat kerja sama strategis,” ketika memberikan pidato pada acara Tahun Baru Imlek yang diselenggarakan oleh kedutaan besar Tiongkok di hotel Gran Meliá Caracas hotel pada 26 Januari, menurut situs web kedutaan.
Banyak pejabat Venezuela menghadiri acara tersebut, termasuk Delcy Rodríguez, wakil presiden Venezuela di bawah Maduro sejak Juni 2018; Simón Zerpa Delgado, menteri ekonomi dan keuangan; dan Mayor Jenderal Pascualino Angiolillo Fernández, sekretaris jenderal Dewan Pertahanan Nasional.
Rodríguez juga memberikan pidato, yang disiarkan secara nasional di televisi milik pemerintah Venezuela, VTV, berterima kasih kepada Tiongkok atas dukungannya. Dia mengatakan hubungan khusus antara Venezuela dengan Tiongkok harus diperingati, karena tahun ini menandai peringatan ke-45 sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik, menambahkan bahwa hubungan bilateral telah “berkembang sejak munculnya Hugo Chávez.”
Sebagai tanda ikatan kuat dengan Tiongkok, Rodríguez menyatakan, “Venezuela memiliki semua minyak kebutuhan Tiongkok,” dan memuji inisiatif One Belt, One Road, di mana Maduro telah menandatangani 28 perjanjian saat dalam kunjungan ke Tiongkok pada bulan September tahun lalu.
Menurut artikel September 2018 oleh media penyiaran Venezuela Telesur, perjanjian-perjanjian ini mencakup kerja sama antara China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC) yang dikelola pemerintah dengan perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi gas alam. Perjanjian lain memberi perusahaan tambang milik negara Tiongkok, Yankuang Group, hak untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi emas di Venezuela.
Namun beberapa surat kabar harian berbahasa Spanyol sejak itu melaporkan bahwa kongres Venezuela telah menyatakan semua perjanjian yang ditandatangani oleh Maduro dan tidak disetujui oleh parlemen sebagai “batal dan tidak berlaku.”
BANK PEMBANGUNAN TIONGKOK
Investasi-investasi Tiongkok di Venezuela telah memungkinkan korupsi yang merajalela di bawah rezim sosialis Maduro, menurut para ahli. Pada bulan April 2018, think tank yang berbasis di AS, Center for Strategic and International Studies, memperingatkan bahayanya investasi Tiongkok dalam sebuah laporan.
“Pengaruh Tiongkok di Amerika Latin tidak transparan atau tidak berorientasi pasar,” kata laporan tersebut, dengan beberapa pinjaman dan perjanjian tidak sah. “Kurangnya transparansi ini menambah tingkat ketebalan yang lain pada korupsi rezim Maduro yang sudah mengakar.”
Investasi Tiongkok di Venezuela datang melalui investasi langsung luar negeri, outbound direct investment (ODI) atau memberi pinjaman melalui bank-bank kebijakan Tiongkok, laporan tersebut menunjukkan, akan tetapi dalam kedua kasus, mereka tidak memiliki “bahkan norma transparansi yang paling dasar.” Dengan ODI, uang Tiongkok sering dialihkan ke Hong Kong ke tempat-tempat tujuan yang tidak diketahui, sementara bank-bank Tiongkok sering gagal melaporkan informasi terperinci tentang pemberian pinjaman berdasarkan negara.
“Tiongkok telah mengalirkan dana ke Venezuela dengan mengorbankan warga negara Venezuela dan kesuksesan jangka panjang,” laporan itu menyimpulkan.
Tiongkok mulai berinvestasi di Venezuela pada tahun 2001, setelah pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Jiang Zemin bertemu Chavez di Caracas. Kedua belah pihak telah menandatangani delapan perjanjian bilateral tentang energi, budaya, teknologi, dan pertambangan, menurut BBC.
Sejak itu, China Development Bank (CDB), bank kebijakan pemerintah, adalah salah satu saluran utama bagi Beijing untuk menyalurkan uang ke Venezuela. Menurut artikel Agustus 2017 oleh Global Times, CDB sendiri menawarkan sekitar US$37 miliar pinjaman ke Venezuela dari tahun 2008 hingga 2015, menjadikannya bank kreditor terbesar Venezuela saat itu.
Tidak diketahui persis berapa banyak dana yang telah diberikan CDB ke Venezuela pada tahun-tahun sebelum 2008. Namun, menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, pada tahun 2006, CDB telah memberikan pinjaman sekitar US$1 miliar untuk proyek perumahan umum di Venezuela, dimana telah dibangun oleh CITIC Construction milik negara Tiongkok. Sebagai imbalannya, China National United Oil Corp, anak perusahaan dari perusahaan minyak pemerintah Tiongkok, CNPC, akan menerima 200.000 barel minyak per hari.
Khususnya, Chen Yuan, putra mantan senior PKT Chen Yun, adalah kepala bank dari tahun 1998 hingga 2008. Kemudian, ia ditunjuk sebagai presiden CDB dari 2008 hingga April 2013.
Radio Free Asia, dalam kolom yang diterbitkan pada April 2013, menunjukkan bahwa Jiang Zemin telah memungkinkan Chen Yuan untuk mendapatkan posisinya di CDB sebagai cara untuk mengembalikan bantuan politik.
Menyusul penindasan rezim Tiongkok terhadap para demonstran mahasiswa di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, sekretaris jenderal PKT saat itu Zhao Ziyang digulingkan. Chen Yun memberi saran pada pemimpin penting Deng Xiaoping agar Jiang mengambil alih posisi sekretaris jenderal.
Setelah Jiang ditunjuk sebagai sekretaris jenderal pada 24 Juni 1989, ia menjadi pemimpin Partai. (ran)
Pada 23 Januari 2019 sebuah pesawat tempur Angkatan Udara Pakistan F-7PG mengalami kecelakaan dan menewaskan seorang pilotnya.
Pesawat tempur model ini dibuat oleh pabrikan Tiongkok yang meniru pesawat tempur Uni Soviet MiG-21, kemudian diekspor ke Pakistan. Pesawat tersebut memiliki catatan penerbangan yang kurang bagus karena sering terjadi kecelakaan.
Menurut media Pakistan ‘Daily Times’ bahwa pesawat tempur F-7PG jatuh di Kabupaten Mastung ketika melakukan misi pelatihan rutin, satu orang pilot di dalamnya tewas.
Angkatan Udara Pakistan dalam sebuah pernyataan menyebutkan : Pilot pesawat tersebut gugur dalam kecelakaan tragis ini.
Penyebab kecelakaan belum dikonfirmasikan. Namun, otoritas terkait telah memerintahkan penyelidikan.
Mumtaz Khetran, seorang pejabat Kabupaten Mastung mengatakan, personil yang relevan menemukan parasut di lokasi kecelakaan.
Pabrikan dari F-7PG adalah Perusahaan Industri Pesawat Terbang Chengdu. Tiongkok.
Perusahaan tersebut memproduksi sejumlah besar pesawat tempur F-7PG dengan cara menjiplak pesawat tempur Uni Soviet MiG-21. Pesawat ini secara resmi beroperasi pada tahun 1960-an.
Pesawat tempur F-7 berasal dari berbagai modifikasi dan berorientasi ekspor, di mana model yang diekspor ke Pakistan adalah F-7PG. Dengan kata lain, F-7PG adalah versi jiplakan dari MiG-21.
F-7PG memulai layanannya di Pakistan pada tahun 2002 untuk menggantikan F-6 yang sudah dipensiunkan. Namun, pesawat tersebut memiliki catatan penerbangan yang kurang bagus, dan sering terjadi kecelakaan. Setidaknya ada 13 buah pesawat tempur jenis ini sudah hancur dalam kecelakaan selama 17 tahun pelayanannya.
Bulan Juni tahun lalu, sebuah F-7PG Pakistan jatuh ketika akan mendarat di Pangkalan Udara Peshawar, menewaskan 2 orang pilotnya.
Pakistan saat ini adalah pengguna terbesar pesawat tempur F-7 di luar daratan Tiongkok dan Angkatan Udara Pakistan sekarang masih memiliki puluhan buah pesawat tempur F-7PG di negaranya. (Sin/asr)
Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengatakan bahwa berkat pidato keras Presiden AS Donald Trump, NATO telah menerima dana tambahan sampai ratusan miliar dolar untuk menjamin keamanan negara-negara anggota.
Jens Stoltenberg secara langsung membantah kritik yang menuduh Trump merusak kesatuan NATO. Sebelum, Trump telah berulang kali mendorong para sekutunya untuk memenuhi komitmen mereka terhadap pengeluaran pertahanan NATO. Trump sendiri juga menjawab wawancara dengan Stoltenberg melalui Twitter.
“Jelas sekali, Presiden Trump berkomitmen untuk membela NATO,” kata Stoltenberg dalam acara wawancara Minggu (27/1/2019) di Fox News. “Hanya beberapa hari yang lalu dan pada pertemuan puncak NATO di bulan Juli tahun lalu, Trump dengan jelas menyatakan hal ini. Pada saat yang sama, ia juga menjelaskan bahwa sekutu NATO perlu menginvestasikan lebih banyak dana,” ujarnya.
Jens Stoltenberg mengatakan bahwa pada pertemuan puncak bulan Juli tahun lalu, NATO setuju untuk mengambil lebih banyak langkah demi memperkuat pendanaan, dan sekarang kita telah melihat hasilnya.
“Sampai akhir tahun depan, kas NATO akan bertambah sebesar ratusan miliar dolar untuk membiayai pengeluaran pertahanan,” katanya.
“Kami melihat arus kas masuk nyata dan hasil aktual, dan kami juga melihat bahwa ini adalah berkat pengaruh pesan yang jelas dari Presiden Trump.”
Cuitan di Twitter pada Minggu, Trump menyebutkan, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg baru saja mengatakan bahwa gara-gara alasan saya, NATO, yang telah bertahun-tahun mengalami krisis keuangan kini telah mampu mengumpulkan lebih banyak dana pembayaran dari negara-negara anggota. Ini disebut berbagi dan lebih kompak.
Menurut perjanjian NATO tahun 2015, anggaran militer negara anggota NATO dihitung berdasarkan persentase dari PDB. Amerika Serikat telah terbeban lebih dari 72 % dari total pengeluaran militer NATO, itu kira-kira adalah 3,6% dari PDB AS.
NATO meminta negara-negara anggota untuk membelanjakan 2% dari PDB mereka untuk pengeluaran pertahanan. Saat ini, hanya lima negara anggota yang telah memenuhi persyaratan NATO.
Negara-negara ini adalah Amerika Serikat, Yunani, Inggris, Estonia dan Polandia. Administrasi Trump telah berulang kali menyatakan bahwa semua 28 negara anggota NATO harus mematuhi komitmen mereka terhadap target pengeluaran pertahanan mereka. (Sin/asr)
Rakyat Venezuela baru-baru ini melancarkan protes berskala besar mendesak Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatan.
Gerakan yang dilakukan jutaan warga tersebut telah menarik perhatian global. Fox News dalam laporannya mengatakan bahwa Venezuela yang pernah menjadi negara terkaya di Amerika Selatan dalam beberapa tahun terakhir jatuh miskin akibat menerapkan kebijakan sosialis. Pemerintah merebut porsi usaha sektor swasta yang memicu timbulnya kelaparan dan kekerasan besar-besaran sampai ratusan ribu warganya harus mengungsi ke luar negeri.
Saat ini, rakyat Venezuela berperang melawan diktator dari negara tersebut, yakni rezim Maduro.
“Sosialisme selain membuat rakyat tidak dapat mengakses makanan dan obat-obatan dasar, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kehidupan tidak ada artinya,” kata Giannina Raffo, seorang yang melarikan diri dari Venezuela pada tahun 2016 tetapi masih bekerja sama dengan para aktivis kepada Fox News.
Mereka yang melarikan diri dari Venezuela mengatakan bahwa sejarah negara itu telah memberikan peringatan kepada orang-orang di seluruh dunia.
Bencana yang dialami Venezuela dimulai pada tahun 1992, ketika itu seorang Letnan Kolonel bernama Hugo Chavez dari Venezuela memimpin beberapa batalion tentara untuk melancarkan kudeta militer terhadap pemerintah. Lebih dari 100 orang tewas dalam pertempuran, tetapi kudeta Chavez tidak berhasil.
Dua tahun kemudian, pemerintah Venezuela membebaskan Chavez dari penjara. Setelah dibebaskan, Chavez berkampanye ingin mewujudkan sosialisme, ia segera melakukan perjalanan ke Kuba dan menyampaikan pidato di parlemen Kuba yang intinya menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen terhadap kegiatan revolusi.
Chavez memperoleh kekuasaan dengan kebohongan
4 tahun kemudian, Chavez berkampanye untuk merebut kursi presiden. Dalam kampanye itu, ia mengecilkan radikalisme sebelumnya dan mengatakan kepada masyarakat Venezuela bahwa ia bukan kapitalisme biadab, tidak juga sosialisme atau komunisme. Sebaliknya ia mengklaim bahwa dirinya mendukung jalan ketiga untuk mencari keseimbangan antara sosialisme dan kapitalisme.
Chavez memenangkan pemilihan presiden. Menurut Maria Teresa Romero, seorang warga Venezuela yang melarikan diri ke Amerika Serikat bahwa, pernyataan Chaves yang bernada moderat dalam kampanye tak lain adalah demi merebut kekuasaan semata.
“Hugo Chavez secara terbuka menggunakan kebohongan untuk menipu kita-kita ini,” kata Romero kepada Fox News.
Dalam sebuah pemberitaan mengenai Chavez memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 1998, beberapa orang Venezuela mulai waswas dengan mengalihkan harta kekayaan mereka ke Miami, AS agar tidak disita rezim baru tersebut.
Merevisi konstitusi, mengendalikan Mahkamah Agung demi penerapan kebijakan sosialis
Chavez tidak segera menerapkan banyak kebijakan sosialis setelah menjabat. Tetapi ia mulai secara aktif mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pengimplementasian secara menyeluruh kebijakan sosialis.
Tugas pertamanya adalah merevisi konstitusi. Pada tahun 1999, ia dengan blak-blakan mengatakan kepada Kongres Venezuela : “Konstitusi, dan sistem politik yang dilahirkan 40 tahun silam harus mati. Dan mereka akan mati”
Konstitusi baru mempertahankan Mahkamah Agung, tetapi setelah beberapa keputusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Chavez, ia mengeluarkan undang-undang untuk menambah 12 orang hakim baru yang ia pilih sendiri.
Setelah Chavez menguasai peradilan dan legislatif, ia mulai sepenuhnya menerapkan kebijakan sosialis.
“Serangkaian perubahan telah mulai menunjukkan kepada kita fakta-fakta yang mengerikan” kata Giannina Raffo. ”
(Pemerintah Chavez) mulai melakukan serangkaian serangan terhadap properti pribadi, menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat berbahaya, menangkap dan menjatuhkan hukuman kepada para pembangkang, dan melakukan sensor lembaga dan lain sebagainya.
Chaves kembali terpilih menjadi presiden pada 3 Desember 2006, setelah itu ia mulai menyita kekayaan swasta dalam skala besar. Ribuan perusahaan swasta telah dinasionalisasi, termasuk media, perusahaan minyak dan listrik, tambang, pertanian, bank, pabrik dan toko kelontong.
Sebuah video menunjukkan bahwa seorang pemilik toko sampai menangis karena bisnisnya telah disita dengan berbagai alasan.
Inti dari kebijakan Chavez adalah dengan memanfaatkan ekspor minyak dan berutang kepada komunis Tiongkok untuk mewujudkan egalitarianisme sosial, dan untuk menerapkan perawatan medis gratis, pendidikan gratis, dan sistem perumahan umum.
Tapi “dandang nasi besar” Chavez terbukti kacau balau. “Sumber daya adalah kutukan bagi Venezuela, dan kutukan yang lebih besar adalah kesejahteraan yang tinggi.”
kebijakan kesejahteraan akhirnya melahirkan orang-orang malas, sehingga tidak ada orang yang mau bekerja, tidak ada orang mau belajar, dan polarisasi sosial semakin serius. Ini telah menunjukkan bahwa Venezuela akan memiliki masalah di masa depan.
Awalnya, Chavez tampaknya telah membuat beberapa kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, tetapi para ahli mengatakan itu adalah menghabiskan kekayaan minyak negara untuk mencapai tujuan ini.
Tom Palmer, Wakil Presiden Eksekutif LSM ‘Atlas Network’ mengatakan kepada Fox News bahwa Chavez dapat mendanai banyak proyek melalui penjualan minyak, tetapi ketika harga minyak jatuh, seluruh perekonomian menjadi hancur. Pada saat yang sama, Venezuela juga berhutang banyak kepada komunis Tiongkok.
Giannina Raffo secara pribadi telah mengalami dampak dari kebijakan ekonomi Chavez yang menyebabkan hiperinflasi dan kekurangan bahan-bahan dalam skala besar. “Sebelum saya datang ke Amerika Serikat pada bulan Januari 2016, saya dan keluarga saya harus antri selama lebih dari 8 jam untuk membeli bahan-bahan kebutuhan dasar”
Giannina Raffo menambahkan bahwa yang paling menjadi kekhawatirannya adalah bahan makanan.
“Situasi ini sama dengan yang terjadi di Kuba : pada dasarnya Anda hanya dapat membeli sejumlah makanan tertentu dalam seminggu”. Meskipun demikian jumlah tersebut belum tentu dapat Anda peroleh.
“Kehidupan rumah tangga di Venezuela sudah sulit berlanjut, dan (waktu keluarga saya) digunakan untuk mencari makanan dan obat-obatan untuk bertahan hidup”.
“Jangan membiarkan siapa pun merusak generasi penerus kita dengan ide-ide sosialis yang omong kosong. Didik dan sebarkan kepada anak cucu kita konsep tentang kebebasan”, kata Giannina Raffo.
Setelah Chavez meninggal karena penyakit kanker, penggantinya Nicolas Maduro yang menjabat pada bulan April 2013, juga menempuh jalan yang sama seperti Chaves dengan kediktatoran dan memperburuk sistem demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela telah jatuh ke dalam keruntuhan ekonomi sepenuhnya.
Menurut data Wiki, PDB Venezuela turun 27% antara tahun 2013 hingga 2016. Pada 2016, negara itu memasuki kondisi kelaparan, kekurangan gizi yang melanda ke seluruh negeri, dan 90% dari populasi negara itu hidup di bawah garis kemiskinan.
Dalam unjuk rasa rakyat yang baru terjadi ini, pemimpin oposisi Juan Guaido pada 23 Januari mengumumkan bahwa ia akan menjabat sebagai presiden sementara negara itu untuk menantang presiden sosialis saat ini Maduro.
Juan Guaido mendapat pengakuan dari banyak negara
Juan Guaido telah menerima dukungan dari negara-negara Eropa dan Amerika. Amerika Serikat telah mengakui bahwa Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Pemerintah Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Spanyol dan lainnya pada hari Sabtu menyatakan bahwa jika Venezuela tidak mengadakan pemilihan umum dalam waktu 8 hari, mereka akan mengakui Guaido sebagai presiden yang sah.
Senator AS Macro Rubio telah memperingatkan Maduro melalui sebuah pernyataan : “Saya juga tahu bahwa jika rezim Maduro yang ilegal mengambil tindakan apa pun terhadap Presiden Juan Guaido, anggota Majelis Nasional atau pengunjuk rasa damai, maka Presiden Amerika Serikat akan secara langsung menuntut tanggung jawab Maduro”.
Venezuela yang memiliki populasi lebih dari 31 juta jiwa dan cadangan minyak terbesar di dunia. Termasuk cadangan gas alam, bijih besi tingkat tinggi, batu bara, bauksit, dan sumber daya lainnya yang cukup besar, tetapi negara kaya seperti itu telah menjadikan rakyatnya kelaparan dan lebih dari 10 % warganya harus mengungsi karena sistem sosialis yang dianur.
Satu hari bisa makan 1 kali saja dengan porsi normal sudah merupakan kemewahan bagi warga Venezuela. Survei menunjukkan bahwa 75% populasi telah kehilangan berat badan rata-rata 11 kilogram pada tahun lalu, dan gizi buruk yang terjadi pada anak-anak sangat serius.
Trump sebelumnya memperingatkan tentang bencana yang diakibatkan oleh sosialisme
Ketika Presiden Trump menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB pada 25 September tahun lalu, ia mengutuk pemerintahan sosialis dan komunis yang membuat rakyatnya menderita dan meminta negara-negara lain untuk memboikot.
Ia menggunakan Venezuela sebagai contoh dan mengatakan : “Kami menyaksikan tragedi manusia yang sedang terjadi di Venezuela. Lebih dari 2 juta orang telah melarikan diri dari rezim sosialis Maduro yang disponsori oleh Kuba”.
“Belum lama ini, Venezuela adalah salah satu negara terkaya di planet ini. Hari ini, sosialisme telah membuat negara kaya minyak ini bangkrut dan telah menyebabkan rakyatnya jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Intinya, di mana pun itu, penerapan sosialisme atau komunisme hanya akan menjadikan rakyatnya menderita, pemerintahannya korupsi, dan menurunkan kemampuan ekonomi,” kata Trump.
“Keinginan sosialis untuk kekuasaan akan mengarah pada ekspansi, invasi dan penindasan. Semua negara di dunia harus melawan sosialisme dan penderitaan yang dibawakan kepada rakyat. Dalam semangat ini, kami menuntut agar semua bangsa yang berkumpul di sini untuk bersama-sama kami menyerukan pemulihan demokrasi di Venezuela. Hari ini, kami mengumumkan sanksi tambahan terhadap rezim yang menindas rakyatnya, memerangi lingkungan inti Maduro beserta penasihat dekatnya,” kata Presiden AS di Majelis Umum PBB. (Sin/asr)
KUALA LUMPUR — Menteri ekonomi Malaysia mengatakan pada 26 Januari bahwa negara tersebut akan membatalkan proyek kereta api East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co. (CCCC).
Mohamed Azmin Ali mengatakan di sebuah acara media bahwa biaya proyek sebesar itu terlalu besar, sementara juga memberi pernyataan bahwa Malaysia akan menerima investasi dari Tiongkok berdasarkan kasus per kasus.
“Kabinet telah membuat keputusan ini karena biaya untuk mengembangkan ECRL terlalu besar dan kami tidak memiliki kapasitas finansial,” kata Azmin.
Pemerintah masih menentukan berapa yang harus dibayar CCCC untuk biaya pembatalan proyek itu, katanya.
Bunga atas proyek itu sendiri mencapai setengah miliar ringgit (US$120 juta) per tahun.
“Kami tidak sanggup menanggung ini, jadi proyek ini harus dihentikan tanpa memengaruhi hubungan baik kami dengan Tiongkok.”
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan pada Agustus lalu bahwa proyek kereta api tersebut akan dibatalkan “untuk saat ini,” tetapi pemerintah sejak itu mengatakan sedang dalam negosiasi dengan CCCC mengenai masa depan jalur kereta api tersebut.
Dia juga mengumumkan pada bulan Agustus tentang pembatalan proyek lain yang bersandar pada pinjaman Tiongkok, yaitu pipa gas alam di negara bagian Sabah, Malaysia Timur.
CCCC tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters melalui telepon dan pesan teks.
Sejak berkuasa Mei lalu, Mahathir berulangkali berjanji untuk menegosiasikan ulang atau membatalkan apa yang disebutnya kesepakatan-kesepakatan “tidak adil” untuk infrastruktur Tiongkok yang telah disahkan oleh pendahulunya Najib Razak, yang pemerintahannya yang hampir satu dekade berakhir dengan kekalahan dalam pemilihan umum di tengah skandal keuangan besar-besaran.
Proyek ECRL adalah fitur paling penting untuk infrastruktur Tiongkok yang dipaksakan masuk di Malaysia akan tetapi pengerjaannya telah ditangguhkan sambil menunggu diskusi mengenai harga dan tuduhan-tuduhan korupsi.
Menteri keuangan Malaysia mengatakan tahun lalu bahwa biaya proyek ECRL telah meningkat, menurut surat kabar keuangan lokal The Edge.
Proyek ECRL adalah salah satu yang terbesar yang ditandatangani Tiongkok di bawah penandatanaganan inisiatif One Belt, One Road, serta salah satu proyek kereta api terbesar milik kontraktor negara, CCCC.
Pada bulan November, Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Tiongkok AS telah mengeluarkan laporan yang memberi peringkat ECRL sebagai proyek One Belt, One Road terbesar kedua berdasarkan perkiraan biaya, setelah proyek kereta api kecepatan tinggi Moskow-Kazan senilai US$21,4 miliar di Rusia. (ran)
Epochtimes.id- Pemerintah memprediksi defisit neraca perdagangan masih mungkin berlanjut pada tahun 2019.
Untuk itu, Menko Perekonomian mendorong peningkatan kinerja ekspor melalui dua langkah kebijakan, simplifikasi prosedural dan efisiensi logistik.
Instrumen kebijakan ini akan memberi dampak segera terhadap perbaikan kinerja neraca perdagangan dan daya saing ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini memerlukan instrumen kebijakan peningkatan ekspor untuk tetap menjaga kestabilan kinerja neraca perdagangan, khususnya untuk kuartal pertama tahun ini.
“Instrumen yang kita butuhkan adalah untuk kurun waktu sangat segera, jangka pendek, dan jangka menengah panjang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor, Kamis (24/01/2019) dikutip dari situs Kemenko Perekonomian.
Adapun fokus rapat kali ini, lanjut Darmin, Pemerintah mencoba menformulasikan kebijakan peningkatan ekspor untuk kurun waktu sangat segera dengan memperbaiki sisi prosedural ekspor.
Pemerintah berencana memberlakukan dua kebijakan peningkatan kinerja ekspor yang dinilai dapat memberikan dampak yang cepat. Pertama, simplifikasi prosedural ekspor untuk memberikan efisiensi biaya dan waktu dengan pengurangan komoditi yang wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan Larangan Terbatas (Lartas) Ekspor lainnya.
“Nanti kami akan berkoordinasi untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait LS. Kami usahakan minggu depan dapat selesai,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik, Pemerintah juga berencana mengoptimalkan enforcement sistem Delivery Order (DO) secara online untuk meningkatkan kualitas flow of goods dan menekan dwelling time. Pemerintah juga berencana mempermudah prosedural layanan ekspor dan perbaikan proses bisnis untuk sektor otomotif.
“Hal ini dapat mengurangi antrian barang dan mampu mengurangi kemacetan di pelabuhan. Usulan ini sudah mendapat respon positif dari para stakeholder,” tambah Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia merilis neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2018 mengalami defisit 1,10 miliar dolar AS, membaik dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,00 miliar dolar AS.
Perbaikan defisit tersebut bersumber dari penurunan defisit neraca perdagangan migas ditunjang peningkatan ekspor migas dan penurunan impor migas.
Sementara itu, defisit neraca perdagangan nonmigas mengalami peningkatan karena penurunan ekspor nonmigas yang lebih besar dari penurunan impor nonmigas. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif Januari-Desember 2018 mencatat defisit 8,57 miliar dolar AS.
BI merilis, defisit neraca perdagangan migas pada Desember 2018 tercatat sebesar 0,22 miliar dolar AS atau menurun dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 1,50 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut dipengaruhi peningkatan ekspor migas sebesar 0,38 miliar dolar AS (mtm), terutama ekspor gas di tengah ekspor hasil minyak dan minyak mentah yang menurun.
Adapun penurunan defisit neraca perdagangan migas juga dipengaruhi impor migas yang turun 0,90 miliar dolar AS (mtm), baik minyak mentah, hasil minyak, maupun gas. Secara kumulatif, neraca perdagangan migas sepanjang Januari-Desember 2018 mengalami defisit 12,40 miliar dolar AS.
Defisit neraca perdagangan nonmigas pada Desember 2018 tercatat sebesar 0,88 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan defisit pada bulan sebelumnya sebesar 0,50 miliar dolar AS. Defisit tersebut dipengaruhi penurunan ekspor nonmigas yang melebihi penurunan impor nonmigas. Penurunan ekspor nonmigas sebesar 1,10 miliar dolar AS (mtm) bersumber dari penurunan ekspor beberapa komoditas antara lain bijih, kerak, dan abu logam, serta bahan bakar mineral.
Sementara itu, penurunan impor nonmigas sebesar 0,72 miliar dolar AS (mtm) terutama berupa barang modal dan bahan baku/penolong, antara lain bahan kimia organik, plastik dan barang plastik, kendaraan dan bagiannya, serta perhiasan/permata. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan nonmigas secara kumulatif Januari-Desember 2018 masih mengalami surplus 3,84 miliar dolar AS.
Bank Indonesia memandang perkembangan neraca perdagangan pada Desember 2018 dan keseluruhan 2018 tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai dan harga komoditas yang menurun memengaruhi kinerja ekspor.
Sementara itu, bagi BI, permintaan domestik yang masih kuat sejalan untuk kegiatan ekonomi yang produktif seperti investasi memengaruhi kinerja impor. Ke depan, Bank Indonesia dengan berkoordinasi kepada Pemerintah akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik sehingga tetap dapat memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk prospek neraca perdagangan. (asr)
