ETIndonesia-
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa
berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per
hari ini Sabtu (30/5), Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan
kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di banding dengan 33 provinsi lain
di Indonesia.
Adapun
penambahan kasus positif di Jawa Timur yakni 199 sehingga total akumulasi
menjadi 4.613. Penambahan tersebut cenderung naik dari data yang dilaporkan
pada hari sebelumnya yakni 101.
“Jawa
Timur, kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik,” kata Yuri
di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).
Menurutnya,
penambahan kasus positif di Jawa Timur tersebut bahkan melampaui dari angka
yang dilaporkan oleh DKI Jakarta, yakni 101 orang.
Penambahan
kasus positif yang terjadi di DKI Jakarta dalam hal ini bukan seluruhnya
didapatkan dari wilayah administrasinya, melainkan dari para Warga Negara Indonesia
(WNI) repatriasi atau kepulangan dari luar negeri yang dirawat di Rumah Sakit
Darurat Wisma Atlet Kemayoran.
“DKI
Jakarta kalau dibandingkan dari data kemarin cenderung turun. Namun khusus DKI
ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI Jakarta. Karena kita
tahu bersama sebagian besar saudara kita yang bekerja di luar negeri dan
kembali ke tanah air masuknya adalah melalui bandara Soekarno Hatta,” jelas
Yuri.
“Sudah
menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan
beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi COVID-19. Hanya memang datanya
akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI Jakarta. Namun bukan menggambarkan
bahwa ini adalah kondisi adminstrasi DKI Jakarta,” imbuh Yuri.
Selain
Jawa Timur yang disusul DKI Jakarta, penambahan kasus positif terbanyak juga
dilaporkan oleh tiga wilayah lain meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian
Kalimantan Tengah dan Jawa Barat.
“Jawa
Barat meskipun angkanya masih tinggi, tetapi dibandingkan dengan hari kemarin
sudah cenderung turun,” jelas Yuri.
Selanjutnya
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga
mencatat jumlah akumulasi penambahan pasien sembuh COVID-19 per hari ini ada
sebanyak 523 orang sehingga totalnya menjadi 7.015.
Sebagai
informasi, penambahan angka pasien sembuh tersebut sekaligus menjadi rekor
tertinggi selama kasus COVID-19 dilaporkan.
Kemudian
kasus terkonfirmasi positif juga bertambah menjadi 25.773 setelah ada
penambahan 557 orang dan kasus meninggal menjadi 1.573 dengan penambahan 53
orang.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 311.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 54 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 174 lab. Secara keseluruhan, 216.769 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.773 positif (kulumatif) dan 190.996 negatif (kumulatif). Sedangkan untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 47.714 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.832 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air. (asr)
ETIndonesia- Sejumlah elemen
mahasiswa Universitas Gadjah
Mada menyatakan mendukung penuh terselenggaranya kegiatan
dinamakan Diskusi dan
Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) dengan
judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden
Ditinjau dari Sistem
Ketatanegaraan” yang seharusnya
diselenggarakan oleh Constitutional Law Society (CLS) pada 29 Mei 2020. Selain
itu mengutuk keras atas pembungkaman akademik itu.
“Mengecam segala tindakan dan sikap yang tidak menghormati adanya kebebasan akademik sehingga mengakibatkan pembatalan kegiatan DILAWAN dengan judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan,” ujar keterangan dari sejumlah elemen mahasiswa UGM, Sabtu (30/5/2020).
Tak hanya itu, mengimbau kepada
masyarakat untuk tidak
menerima secara mentah-mentah terhadap berita hoax seputar
kegiatan DILAWAN dengan judul “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden
Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.
Sejumlah elemen mahasiswa itu, mendesak Universitas
Gadjah Mada untuk
menjamin perlindungan kebebasan akademik yang dimiliki oleh
Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada.
Elemen mahasiswa UGM itu terdiri
dari Dewan Mahasiswa Justicia, Majestic 55, Sanggar APAKAH, Asian Law Student
Association, Keluarga Mahasiswa Katolik, Persekutuan Mahasiswa Kristen,
Keluarga Muslim Fakultas Hukum, Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Mahkamah,
Islamic Law Forum, Speech and Law
Debate Society, Business
Law Community, Komunitas
Peradilan Semu Fakultas
Hukum, Alternative Dispute Enhancement
Society, Justicia Football
Club, Justicia Basketball
Club, Community of International Moot Court, dan Forum Penelitian &
Penulisan Hukum PALAPA.
Melansir dari siaran persnya, pada awalnya, Constitutional
Law Society (CLS) sebagai salah satu komunitas dalam FH UGM berencana untuk
melaksanakan kegiatan yang
dinamakan Diskusi dan
Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN)
dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem
Ketatanegaraan” pada 29 Mei
2020, pukul 14:00 –
16:00 WIB dengan
menggunakan media aplikasi Zoom.
Namun demikian, rencana pelaksanaan kegiatan tersebut menuai
kecaman dari berbagai pihak, salah satunya datang dari akademisi UGM yaitu Ir.
KPH Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc,
Lic.Eng, Ph.D yang
menilai berdasarkan judul
dari kegiatan tersebut,
bahwa akan ada gerakan makar di Yogyakarta yang ingin
melakukan pemecatan presiden.
Akibat dari kecaman
yang menjadi viral di
masyarakat tersebut, panitia
penyelenggara melakukan perubahan
judul diskusi menjadi “Meluruskan
Persoalan Pemberhentian Presiden
Ditinjau dari Sistem
Ketatanegaraan”.
Tidak berhenti sampai dengan kecaman, beberapa panitia
penyelenggara beserta keluarganya sempat diteror dengan berbagai ancaman
pembunuhan dari pihak asing yang mengaku sebagai anggota Ormas
Muhammadiyah Klaten.
Selain itu, terdapat
teror lainnya berupa
peretasan nomor telepon
milik panitia penyelenggara dan peretasan terhadap akun
media sosial CLS.4 Namun,
Pimpinan Daerah Muhamadiyah Klaten membantah bahwa anggotanya terlibat
dan sekaligus mengecam pencantuman nama
“Ormas Muhammadiyah Klaten” dalam teror tersebut.
Pada akhirnya, panitia penyelenggara harus rela membatalkan
kegiatan DILAWAN karena banyaknya tekanan dan ancaman yang dihadapi. Hal ini
menimbulkan keresahan khususnya
bagi sivitas akademika,
karena tentunya tekanan
dan ancaman yang datang
tersebut sangat bertentangan
dengan kebebasan akademik
yang sepatutnya dihormati dan
dilindungi.
Kebebasan Akademik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia
sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 yang menyatakan bahwa,“setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Didefinisikan
sebagai kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam pendidikan tinggi
untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
bertanggung jawab melalui pelaksanaan
Tridharma.
Salah satu cara
yang dapat dilakukan
oleh sivitas akademika
dalam mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi adalah dengan
mengadakan diskusi online seperti yang
direncanakan oleh CLS
melalui kegiatan DILAWAN dengan
judul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau
dari Sistem Ketatanegaraan pada 29 Mei 2020”.
Kegiatan DILAWAN mendapatkan sejumlah tekanan dari berbagai
pihak karena menganggap bahwa diskusi online tersebut merupakan suatu kegiatan
yang merencanakan tindakan makar kepada presiden di
tengah-tengah penanganan Pandemi
Covid-19. Tuduhan makar
datang akibat dari kekeliruan penafsiran dari berbagai
pihak terhadap judul dari diskusi online tersebut. Maka dari itu, perlu ditinjau
pula apa yang dimaksud dengan makar itu sendiri sebagai bentuk pencerdasan
sehingga tidak salah menafsirkan hal tersebut.
Makar merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan
hukum negera (staat belangen), makar berasal dari kata aanslag yang secara
harfiah diartikan sebagai serangan.
Dalam KUHP, frasa makar
digunakan untuk mengganti
aanslag di dalam
Wetboek Van Strafrecht
(WvS). Penjelasan mengenai makar
dapat dilihat pada Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa, “Dikatakan ada makar
untuk melakukan suatu
perbuatan, apabila niat
untuk itu telah
ternyata dari adanya
permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.”
Pasal 87 dihubungkan dengan pasal 53 mengenai percobaan yang
menyatakan bahwa, “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu
telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan
tidak selesainya pelaksanaan
itu, bukan semata-mata
disebabkan karena kehendaknya
sendiri.”
Walaupun penggunaan kata makar dalam KUHP bertujuan untuk
menggantikan aanslag dalam WvS, tetapi makar
memiliki makna yang lebih
luas dan bahkan lebih jauh lagi
terdapat perbedaan istilah karena
sulitnya mencari padanan
kata untuk menggantikan
kata aanslag.
Prof. Eddy O.S Hiarej mengatakan bahwa penerjemah KUHP
mendefinisikan makar dari istilah aanslag yang berarti tindakan awal suatu
perbuatan, karena maksud digunakannya kata makar pada Pasal 53 Juncto Pasal87 KUHP
adalah untuk memberikan
parameter yang sama
terkait unsur niat
dan unsur permulaan pelaksanaan dalam hukum pidana. Dalam
hal pembuktian adanya makar,
maka baik niat
maupun permulaan pelaksanaan harus diukur secara obyektif.
Pengertian makar itu
sendiri harus dipahami
dengan baik sebelum
menggunakan istilah tersebut dan bukanlah
tindakan yang tepat jika frasa makar digunakan untuk memberikan penilaian
akibat kesalahan penasiran dari sebuah judul diskusi ilmiah.
Dalam hubungannya
kegiatan DILAWAN, maka pertama-tama harus dapat dibuktikan dahulu tujuan dari
diadakannya kegiatan tersebut. Setelah itu, diperlukan identifikasi terhadap
kegiatan tersebut apakah kegiatan DILAWAN merupakan bentuk penyerangan yang
nyata terhadap keamanan
negara atau suatu kegiatan yang
merencanakan untuk menjatuhkan
pemerintah yang sah
atau bukan.
Bukankah
kegiatan DILAWAN hanyalah
kegiatan diskusi ilmiah dengan
tujuan akademis demi
memperdalam pengetahuan bidang
hukum ketatanegaraan belaka.
Oleh karena itu, tidak tepat jika DILAWAN yang seharusnya diselenggarakan oleh CLS pada 29 Mei 2020, pukul 14:00-16:00 WIB disebut sebagai upaya memunculkan gerakan makar yang hanya didasari oleh salah penafsiran dari judul diskusi ilmiahnya saja tanpa melihat isi dari pemaparan materi dalam diskusi ilmiah tersebut. (asr)
Semakin banyak Institusi Konfusius mendekati kampus perguruan tinggi Amerika Serikat di tengah Institusi Konfusius mereka terhadap kebebasan akademik. Sementara disebut sebagai pusat bahasa dan kebudayaan Tiongkok, Institusi Konfusius yang didanai Beijing telah menuai banyak kritik di Amerika Serikat dan di tempat lain atas perannya dalam menahan kebebasan berbicara. Bahkan, mempromosikan propaganda dan pengaruh komunis Tiongkok di institusi akademik.
Sejak tahun 2004, lebih dari 100 Institusi Konfusius dibuka universitas di seluruh Amerika Serikat. Meskipun angka ini sudah berkurang dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menutup Institusi Konfusius yang kontroversial itu. Bahkan, banyak perguruan tinggi yang menutup Institusi Konfusius sebagai akibat tindakan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2018, yang melarang universitas-universitas menjadi tuan rumah Institut Konfusius menerima dana dari Pentagon.
Pada bulan Mei 2020, sebanyak 38 universitas telah menutup atau sedang dalam proses penutupan Institut Konfusius, menurut Asosiasi Cendekiawan Nasional, sebuah kelompok pembela pendidikan.
Pada akhir musim panas, akan ada 80 Institut Konfusius yang tersisa di Amerika Serikat.
“Institusi Konfusius mengimpor sensor ke pendidikan yang lebih tinggi bagi orang Amerika Serikat. Institusi Konfusius secara inheren berselisih dengan kebebasan intelektual yang dibutuhkan sebuah perguruan tinggi atau universitas,” kata Rachelle Peterson, direktur kebijakan di Asosiasi Cendekiawan Nasional mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah email.
Mengimpor Sensor
Rachelle Peterson menggambarkan Institusi Konfusius sebagai “kit kelas-dalam-kotak perkakas” dari rezim Tiongkok, yang memasok universitas tuan rumah dengan guru dan membayar gaji guru, bahan ajar, serta dana untuk menjalankan Institusi Konfusius.
Laporan Asosiasi Cendekiawan Nasional AS tahun 2017 yang ditulis oleh Rachelle Peterson, menganjurkan penutupan semua Institut Konfusius di Amerika Serikat, menyoroti peran Institut Konfusius dalam menghadirkan citra positif rezim komunis.
“Institut Konfusius menghindari sejarah politik Tiongkok dan pelanggaran hak asasi manusia, menggambarkan Taiwan dan Tibet sebagai wilayah Tiongkok yang tidak tidak terbantahkan, dan mendidik generasi mahasiswa Amerika Serikat untuk tidak mengenal Tiongkok secara lebih mendalam dan hanya mengenal sejarah resmi ala rezim Tiongkok,” kata laporan tersebut.
Institut Konfusius didanai dan dioperasikan oleh Hanban, atau Kantor International Dewan Bahasa Mandarin, sebuah kantor di dalam Kementerian Pendidikan Komunis Tiongkok.
Sejak tahun 2006, Hanban telah mengucurkan lebih dari USD 158 juta ke sekitar 100 universitas Amerika Serikat untuk Institut Konfusius, menurut subkomite Senat Amerika Serikat tahun 2019 mengenai laporan investigasi. Antara tahun 2008 hingga 2016, Hanban menghabiskan lebih dari USD 2 miliar untuk mendirikan institut semacam itu di kampus-kampus di seluruh dunia.
Laporan itu berbunyi, Di luar pendidikan yang lebih tinggi, ada 512 Ruang Kelas Konfusius beroperasi dari TK hingga SMUdi Amerika Serikat.
Pejabat Komunis Tiongkok sendiri mengatakan bahwa Institusi Konfusius adalah unsur utama dalam kampanye Partai Komunis Tiongkok untuk memperluas pengaruh globalnya.
Kepala propaganda Partai Komunis Tiongkok saat itu Li Changchun pada tahun 2009 menjelaskan bahwa Institusi Konfusius sebagai “bagian penting pengaturan propaganda Tiongkok di luar negeri.”
Kemudian dalam pidato tahun 2011, Li Changchun memuji menjelaskan Institusi Konfusius sebagai “merek yang menarik untuk memperluas kebudayaan Tiongkok di luar negeri.”
“Institusi Konfusius telah memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan kekuasaan lembut Tiongkok. Merek ‘Konfusius’ memiliki daya tarik alami. Menggunakan alasan mengajar bahasa Mandarin, semuanya terlihat masuk akal dan logis,” kata Li Changchun saat itu.
‘Keterikatan’
Laporan subkomite Senat AS menemukan bahwa beberapa kontrak antara Hanban dengan universitas Amerika Serikat, memuat ketentuan yang menyatakan berlakunya hukum Tiongkok maupun hukum Amerika Serikat.
Sementara itu, guru-guru Tiongkok harus menandatangani kontrak dengan Hanban, yang menyatakan bahwa kontrak mereka akan diputus jika mereka “melanggar hukum Tiongkok,” “terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan nasional,” atau “berpartisipasi dalam organisasi ilegal,” kata laporan itu.
Ketentuan tersebut juga membutuhkan instruktur untuk “melindungi kepentingan nasional dengan hati-hati.” Selain itu, melaporkan ke Kedutaan Besar Tiongkok dalam waktu satu bulan setelah kedatangan di Amerika Serikat.
Sonia Zhao, mantan guru bahasa Mandarin di Institut Konfusius di Universitas McMaster Kanada, membelot ke Kanada pada tahun 2011.
Seperti dilansir The Epoch Times pada saat itu, sebelum tiba di Kanada, Sonia Zhao harus menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa karyawan tidak boleh berlatih Falun Gong, kelompok spiritual yang dianiaya oleh rezim Tiongkok. Bila menolak menandatangani perjanjian tersebut memaparkan dirinya sebagai seorang praktisi Falun Gong dan mengakibatkan ia ditangkap.
Pada tahun 2013, Universitas McMaster menjadi universitas pertama di Amerika Utara yang menutup Institut Konfusius di kampusnya, itu setelah Sonia Zhao mengajukan keluhan pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ontario atas praktik perekrutan oleh Institut Konfusius yang bersifat diskriminatif.
Seorang juru bicara Universitas McMaster mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena “keputusan perekrutan di Tiongkok tidak dilakukan yang dilakukan perekrutan di Kanada.”
Sonia Zhao mengungkapkan pada saat itu bahwa selama pelatihan yang diikutinya di Beijing, peserta pelatihan diperintahkan untuk menghindari menyebutkan topik sensitif seperti pembantaian Lapangan Tiananmen, Tibet, Taiwan, dan Falun Gong di ruang kelas.
Namun demikian, jika ada seorang mahasiswa bersikeras bertanya mengenai topik tersebut, para guru harus mengutip pedoman Partai Komunis Tiongkok mengenai masalah tersebut, seperti: Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan Tibet telah “dibebaskan” oleh rezim Tiongkok.
Doris Liu, yang memimpin sebuah film dokumenter Kanada pada tahun 2017 “In the Name of Konfusius” yang menyoroti kisah Sonia Zhao, memberitahukan kepada The Epoch Times bahwa uang mengalir dari rezim Tiongkok ke universitas Barat melalui “keterikatan.”
Doris Liu ingat bahwa ia bertemu dengan tiga wakil Institut Konfusius di Jerman tahun lalu, yang mana mengatakan kepadanya bahwa kondisi tidak tertulis untuk membuka Institut Konfusius adalah bahwa masalah yang dianggap sensitif oleh Partai Komunis Tiongkok tidak untuk dibahas di kelas.
Dalam bukti Rachelle Peterson untuk penyelidikan Inggris pada tahun 2019, Doris Liu mengatakan bahwa Yin Xiuli, direktur Institut Konfusius Universitas New Jersey City, memberitahunya pada tahun 2016, “kami tidak menyentuh” masalah seperti Taiwan, Tibet, dan Falun Gong.
Gangguan Tiongkok
Sejak bulan Juli lalu, Kementerian Pendidikan Amerika Serikat telah meluncurkan serangkaian investigasi terhadap pendanaan asing di perguruan tinggi Amerika Serikat, itu sebagai bagian inisiatif yang lebih luas yang menargetkan pengaruh asing di kampus-kampus.
Universitas diharuskan menurut hukum federal untuk melaporkan hadiah dan kontrak dengan sumber asing yang melebihi 250.000 dolar AS dalam satu tahun kalender.
Namun demikian, laporan subkomite Senat menemukan bahwa hampir 70 persen universitas gagal melaporkan dana yang diterimanya dengan benar dari Institut Konfusius.
Laporan itu menyebutkan, tindakan penegakan oleh Kementerian Pendidikan Amerika Serikat menghasilkan pelaporan sekitar 6,5 miliar dolar AS, dari uang asing yang sebelumnya tidak diungkapkan, yang mencakup dari Tiongkok, Qatar, dan Rusia.
Dalam laporan bulan November 2019 ke subkomite Senat, Kementerian Pendidikan Amerika Serikat mengatakan bahwa donor asing mungkin berusaha untuk memproyeksikan kekuatan lunak, mencuri penelitian sensitif, dan menyebarkan propaganda di sekolah-sekolah Amerika Serikat.
Menurut laporan itu, investigasi juga mengungkapkan satu universitas memiliki beberapa kontrak dengan komite pusat Partai Komunis Tiongkok. Sedangkan universitas yang lain menerima hadiah dari yayasan yang diduga bertindak sebagai depan pengaruh untuk rezim Tiongkok. Ada lagi satu universitas menerima pendanaan penelitian dari perusahaan multinasional Tiongkok. Tujuannya untuk mengembangkan teknologi demi pengawasan.
Sementara itu, sekelompok anggota parlemen dari Partai Republik baru-baru ini mendesak Menteri Pendidikan Betsy DeVos untuk informasi mengenai investasi Beijing di perguruan tinggi Amerika Serikat, tak lain untuk memajukan tujuan strategis dan propaganda.
Isi surat anggota parlemen tersebut mencatat bahwa Institusi Konfusius berfungsi sebagai kendaraan untuk mempromosikan propaganda Beijing kepada mahasiswa Amerika Serikat, serta “tempat berkumpul untuk agen intelijen Tiongkok.”
Upaya Akar Rumput
Menghindari upaya-upaya pemerintah adalah upaya gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa, yang mana sedang berkembang menyerukan menentang penyusupan rezim Tiongkok di kampus-kampus perguruan tinggi.
Minggu lalu, belasan pemimpin College Republican National Committee dan College Democrats of America, mewakili universitas di lebih dari 45 negara, bersama dengan kelompok hak asasi yang mewakili masyarakat Tibet, Hong Kong, dan Taiwan, menandatangani sebuah surat terbuka yang menyerukan penutupan permanen semua Institusi Konfusius di kampus-kampus Amerika Serikat.
“Tindakan Partai Komunis Tiongkok menimbulkan ancaman besar bagi kebebasan akademik dan martabat manusia. Sangat penting bagi kita membedakan untuk rezim totaliter ini dengan rakyat Tiongkok, di mana kita harus mantap mempertahankan diri dari tindakan xenophobia, rasisme, dan kebencian yang menjijikkan,” demikian isi surat itu berbunyi. Surat itu diselenggarakan oleh Institut Athenai, nirlaba yang baru dibentuk.
Direktur dan salah satu pendiri Institut Athenai Rory O’Connor mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Institut Athenai didirikan setelah sekelompok mahasiswa ingin membela terhadap “serangan, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya”oleh Komunis Tiongkok terhadap hak dan kebebasan akademik mahasiswa.
Rory O’Connor mengatakan bahwa, Institut Athenai telah melihat gelombang minat sejak rilis surat terbuka. Selanjutnya berrencana untuk meluncurkan 25 bab Athenai di beberapa minggu mendatang.
Rory O’Connor menegaskan bahwa Generasi AS telah melihat orang-orang yang berkuasa gagal bertindak — entah karena melenceng dari prinsip atau sama sekali tidak berprinsip — dan kita tidak buta terhadap mereka yang menderita dan ditekan oleh Partai Komunis Tiongkok yang plutokratis dan fasis. (Vivi/asr)
FOTO : Seorang pejalan kaki lewat di kampus University of Minnesota pada 9 April 2019 di Minneapolis, Minnesota. Universitas menutup Institut Konfusius pada 2019. (Stephen Maturen / Getty Images)
Ada begitu banyak hewan di dunia yang membutuhkan bantuan sehingga tampaknya penyelamat tidak akan pernah cukup. Untungnya, ada semua jenis organisasi yang berspesialisasi dalam berbagai kasus.
NorCal Bully Breed Rescue (NBBR) berbasis di California, AS, adalah salah satunya. Mereka telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memberikan kesempatan baru kepada ribuan anak anjing yang telah sepenuhnya ditinggalkan.
Mereka secara khusus didedikasikan untuk menyelamatkan anak-anak bulldog karena mereka adalah jenis yang sangat dinilai berdasarkan penampilan mereka. Namun, mereka tidak ragu untuk membuka pintu mereka untuk setiap berbulu yang membutuhkannya.
“Kami ingin memberikan kesempatan kepada semua anjing yang dihakimi karena rasnya atau cacat,” jelas juru bicara NBBR.
Leslie Bird adalah pendiri organisasi ini dan ketika dia bertemu dengan anak anjing bernama Bugatti, dia tahu dia ditakdirkan untuk membantunya. Ini adalah anjing bulldog Perancis yang lahir dengan langit-langit mulut sumbing.
Anak anjing dari jenis ini sering memiliki masalah pernafasan, jadi dalam kasus Bugatti, hidupnya benar-benar beresiko besar. Tim penyelamatnya memutuskan mereka tidak akan menyerah. Mereka membawanya ke dokter hewan dan memastikan untuk memberinya semua perawatan yang dia butuhkan.
Menurut para ahli, langit-langit mulut sumbing biasanya merupakan hasil dari perkawinan silang dalam keluarga anak anjing yang sama.
Leslie membuka pintu rumahnya untuknya sebagai rumah sementara, jadi dia selalu merawatnya setiap saat. Setelah dua minggu, upaya itu mulai membuahkan hasil. Anak anjing yang cantik merasa jauh lebih baik dan bahkan mendapatkan kembali kekuatannya untuk menunjukkan kepribadiannya yang indah.
Kasusnya tidak ada yang terisolasi dan dia bahkan cukup beruntung untuk bertemu anjing bulldog Perancis lainnya yang menderita kondisi yang sama.
Awalnya mereka berdua bersaing untuk mendapatkan perhatian Leslie tetapi sekarang mereka adalah teman baik. Mereka membuat suara-suara lucu yang sama yang akhirnya mencuri hati semua orang sehingga mereka menjadi raja tempat penampungan.
Sungguh melegakan mengetahui bahwa anak anjing itu berhasil bertahan hidup. Sangat tidak adil untuk mengetahui bahwa begitu banyak hewan tak berdosa gagal menerima bantuan hanya karena mereka berasal dari jenis tertentu atau karena mereka tidak terekspos. Semua makhluk hidup adalah istimewa dan pantas mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bahagia. (yn)
Hubungan yang terjalin antara manusia dan hewan peliharaannya adalah sesuatu yang benar-benar unik. Beberapa orang menganggap mereka adalah bagian dari anggota keluarga. Begitulah perasaan Michelle Mirasol dengan anak-anak berbulunya dan secara tragis kehilangan nyawanya karena berusaha menyelamatkan mereka.
Michelle, 38 tahun, berada di rumah di Kota Bacolod, Philipina, bersama orangtuanya, putranya, dan hewan peliharaannya ketika kebakaran terjadi. Seluruh anggota keluarga sudah keluar dari sana dengan cepat, tetapi pada kesempatan ini anak-anak berbulu itu tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi dan butuh bantuan ekstra.
Begitu Michelle melihat bahwa orangtua dan putranya selamat, dia kembali ke rumah untuk anak-anak anjingnya. Ini adalah sesuatu yang biasanya tidak diizinkan oleh petugas pemadam kebakaran tetapi dia bertekad untuk melakukan apa saja untuk mereka.
Setelah beberapa menit yang menegangkan, ibu yang penuh kasih itu berhasil menyelamatkan nyawa 3 anjing di tengah-tengah kobaran api. Namun, masih ada 6 anaknya yang tersisa.
Dia mengabaikan semua rekomendasi dan kembali masuk ke rumah. Dia menggunakan handuk basah di kepalanya untuk mencoba melindungi dirinya dari asap tetapi sayangnya ini tidak cukup. Petugas pemadam kebakaran menemukan tubuhnya yang tak bernyawa beberapa menit kemudian.
Michelle kehilangan nyawanya karena mati lemas oleh asap. Dia berada beberapa meter dari kandang bersama 6 anak-anak anjingnya dan 5 dari mereka kehilangan nyawa. Petugas pemadam kebakaran hanya berhasil menyelamatkan nyawa satu anak anjing kecil.
Komunitas penyelamat dan pecinta hewan ingin mempublikasikan kisah Michelle dan menyoroti cintanya yang besar pada hewan peliharaannya.
Organisasi PAWSsion Project membagikan beberapa kata-kata emosional untuk mendukung keluarga di masa-masa yang menyakitkan ini. Mereka juga mengumpulkan dana untuk anak-anak anjing yang masih hidup untuk menerima perawatan hewan yang sangat dibutuhkan.
“Michelle, Anda semua menghargai kami. Anda bersama bayi berbulu Anda sampai akhir, ”kata organisasi itu.
Kita bersama keluarga Michelle di masa-masa sulit ini. Dia akan selalu dikenang karena keberaniannya yang luar biasa dan contoh nyata tentang apa itu cinta tanpa syarat. Itulah dedikasi dan kasih sayang yang layak diterima oleh semua anak anjing di dunia.(yn)
Theepochtimes.com- Pengumuman Beijing minggu lalu menyatakan bahwa Beijing meloloskan hukum keamanan nasional untuk Hong Kong, akibatnya menimbulkan kecaman dunia internasional dan memicu unjuk rasa massa di Hong Kong. Bahkan ada rencana untuk lebih banyak unjuk rasa massa dalam beberapa minggu mendatang.
Menyertai langkah Beijing, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan pada tanggal 27 Mei lalu bahwa Hong Kong tidak lagi memiliki hak otonom dari Tiongkok Daratan, yang mengakibatkan status perdagangan khusus Hong Kong dengan Amerika Serikat berada dalam bahaya.
Tidak jelas apakah pemerintah Amerika Serikat akan melanjutkan untuk mencabut hak istimewa Hong Kong tersebut, yang akan membutuhkan perintah eksekutif oleh Presiden Amerika Serikat.
Para kritikus takut bahwa hukum tersebut, yang melarang undang-undang “pemisahan diri, subversi, dan kegiatan terorisme,” akan digunakan oleh Beijing untuk menindas dan menganiaya suara-suara yang berbeda pendapat.
Aktivis dan anggota parlemen pro-demokrasi mencatat hukum keamanan nasional sering digunakan untuk menuntut dan memenjarakan pembangkang di Tiongkok Daratan.
Hukum tersebut juga membuka kemungkinan pembentukan badan-badan keamanan Beijing yang beroperasi di Hong Kong.
“Hong Kong akan dibanjiri dengan agen pemerintah Tiongkok, dan mereka yang dituduh melanggar hukum keamanan nasional cenderung tidak mampu membela diri di pengadilan yang tidak memihak,” kata Thor Halvorssen, pejabat kepala eksekutif Yayasan Hak Asasi Manusia, nirlaba yang berbasis di Washington, kepada The Epoch Times bahasa mandarin.
Rencana Beijing
Menurut Wilson Leung dari Kelompok Pengacara Progresif yang berbasis di Hong Kong, tindakan rezim Tiongkok tidak sepenuhnya tidak terduga.
“Rencana Beijing adalah selalu memiliki kendali mutlak atas apa yang dianggapnya sebagai daerah miliknya yang sah. Beijing menganggap Hong Kong sebagai wilayahnya yang sah, dan tidak ada seorang pun boleh bersuara, termasuk rakyat Hong Kong,” kata Wilson Leung.
Upaya terakhir untuk membuat undang-undang anti-subversi serupa adalah pada tahun 2003, yang dibatalkan setelah setengah juta warga Hong Kong turun berunjuk rasa di jalan-jalan.
Thor Halvorssen mengatakan tindakan Partai Komunis Tiongkok adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan penanganan Komunis Tiongkok terhadap wabah virus dan masalah internal lainnya.
“Beijing berperilaku seperti pengganggu dan melakukan cara yang mengatakan kepada masyarakat internasional. Kami tidak peduli lagi,” kata Thor Halvorssen.
Menurut Thor Halvorssen, rezim Komunis Tiongkok telah “hilang kesabaran” dengan sekutu pro-Beijing di Hong Kong, akibat yang cenderung diperparah oleh penundaan berlakunya pasal 23. Pasal itu menyebutkan suatu rencana undang-undang anti-subversi selama bertahun-tahun, keberhasilan unjuk rasa Hong Kong tahun lalu terhadap rencana undang-undang ekstradisi yang diusulkan, dan kemenangan telak kubu pro-demokrasi dalam pemilihan distrik.
“Populasi Hong Kong secara lantang menyuarakan bahwa mereka berharap Hong Kong adalah otonom. Pemerintah Tiongkok menyimpulkan bahwa pemerintah Tiongkok harus menangani masalah tersebut sendiri daripada menunggu sekutunya di Hong Kong untuk mengatur,” kata Thor Halvorssen.
Pada hari pekan lalu, ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi kembali keluar untuk memprotes hukum dan rencana undang-undang kontroversial lain yang akan mengkriminalkan tidak orang-orang yang tidak menghormati lagu kebangsaan Tiongkok. Polisi menangkap setidaknya 300 pengunjuk rasa pro-demokrasi pada pk 18.00 waktu setempat.
“Pisau itu ada di tangan rezim Tiongkok. Kini kapan saja rezim Tiongkok akan menusuk leher kami,” kata Pastor Chan kepada The Epoch Times saat unjuk rasa berlangsung di di Causeway Bay.
Isu Utama
Menurut pengacara dan pemimpin Partai Sipil yang pro-demokrasi, Alan Leong, inti masalah adalah memisahkan sistem hukum Tiongkok Daratan dengan Hong Kong.
Sementara sistem hukum Hong Kong mematuhi aturan hukum, pengadilan di Tiongkok Daratan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan berkuasa Partai Komunis Tiongkok.
Pada tanggal 25 Mei 2020 lalu, Asosiasi Pengacara Hong Kong mengeluarkan pernyataan yang menyoroti “sejumlah fitur yang mengkhawatirkan dan bermasalah” dalam konsep hukum.
Isi pernyataan Asosiasi Pengacara Hong Kong, menyebutkan bahwa konstitusi mini Hong Kong, Hukum Dasar, memberikan kekuatan pada Kongres Rakyat Nasional untuk memberlakukan hukum hanya dalam masalah yang berkaitan dengan “urusan pertahanan dan luar negeri serta hal-hal lain di luar batas otonomi” Hong Kong, dan bukan keamanan nasional.
“Proposal yang ada kini…benar-benar melanggar setiap ketentuan dari yang pengaturan asli,” kata Alan Leong.
Maggie Chan, seorang delegasi Hong Kong untuk legislatif yang tunduk pada Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, mengusulkan agar pengadilan keamanan nasional didirikan di Hong Kong, dimana kasus-kasus disidangkan hanya oleh hakim Tiongkok.
“Ini sama sekali tidak dapat diterima dan memperkenalkan unsur ekstrinsik ke dalam sistem peradilan Hong Kong,” kata Alan Leong.
Chen Daoxiang, komandan garnisun militer Tiongkok di Hong Kong, memperingatkan melalui televisi Tiongkok bahwa militer Tiongkok siap untuk “membela kedaulatan nasional.”
Sementara pemimpin Hong Kong Carrie Lam berusaha meyakinkan warga Hong Kong pada tanggal 26 Mei bahwa hukum tersebut hanya akan menargetkan “segelintir orang” yang terlibat dalam terorisme atau subversi.
Sementara Wilson Leung dari Kelompok Pengacara Progresif Hong Kong mengatakan klaim tersebut adalah “benar-benar salah” dan “propaganda sempurna.”
Wilson Leung menilai dengan masuknya badan keamanan Tiongkok Daratan untuk menegakkan kehendak Beijing, Hong Kong akan segera melihat “penahanan ala Tiongkok Daratan dengan semua pelanggaran yang telah kami saksikan terjadi di Tiongkok Daratan. Wilson Leung mencatat penganiayaan yang sedang berlangsung terhadap kelompok spiritual Falun Gong dan penahanan massal terhadap Uighur di kamp konsentrasi Xinjiang.
“Adalah sifat kediktatoran untuk mengatakan bahwa, oh, jangan khawatir akan hukum terorisme atau hukum keamanan nasional. Jika anda tidak melakukan kesalahan, kami tidak akan menargetkan anda. Tetapi jika anda melihat apa yang terjadi di Tiongkok, sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya,” kata Wilson Leung.
Tol Ekonomi
Law Ka-chung, seorang profesor di Fakultas Ekonomi Univeristas Hong Kong, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Beijing membuat “kesalahan besar” dengan membahayakan status Hong Kong sebagai pusat keuangan global.
“Kepercayaan investor terhadap aturan hukum dan otonomi Hong Kong dari Tiongkok Daratan cenderung akan terus menuju lintasan menurun,” kata Law Ka-chung.
Law Ka-chung berspekulasi bahwa Beijing mungkin tidak secara ketat menegakkan hak hukum keamanan, suatu langkah yang akan menciptakan kejutan tiba-tiba yang dapat membuat kecelakaan ekonomi setempat. Tetapi korban dari kekejaman Tiongkok akan menunjukkan dalam jangka panjang.
Law Ka-chung juga memperkirakan bahwa emigrasi skala besar dari Hong Kong dapat terjadi, mirip dengan saat Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997.
Hukum tersebut cenderung membawa ketidakstabilan jangka panjang dan peningkatan sosial saat pertumbuhan ekonomi Hong Kong lebih terikat dengan Tiongkok Daratan. Orang-orang Tiongkok Daratan mungkin mendominasi posisi senior di dalam perusahaan, sedangkan partisipasi asing dalam industri bernilai tinggi seperti akuntansi, asuransi, dan perusahaan pialang, secara bermakna berkurang.
Dengan pengumuman Mike Pompeo, status internasional Hong Kong dipertaruhkan.
Sebelumnya, di bawah undang-undang Amerika Serikat, Hong Kong memiliki hak istimewa khusus yang mencakup bidang perdagangan, investasi, dan imigrasi.
Hong Kong juga merupakan salah satu pasar ekspor utama Amerika Serikat untuk anggur, daging sapi, dan produk pertanian.
“Setelah hukum ini benar-benar diterapkan di mana terjadi ancaman dari Partai Komunis Tiongkok, hukum tersebut akan menggerakkan dan memindahkan banyak masyarakat bisnis yang sudah merasa khawatir pada saat ini. Begitu anda benar-benar menakuti masyarakat bisnis, anda akan melihat biaya yang dikeluarkan masyarakat bisnis untuk melindungi diri dalam jangka panjang,” kata Samuel Chu, pendiri dan direktur manajer Dewan Demokrasi Hong Kong, kelompok pembela yang bermarkas di Washington.
Banyak investasi asing langsung Tiongkok disalurkan melalui Hong Kong. Tidaklah mudah bagi Beijing untuk menemukan pengganti status istimewa Hong Kong bila status istimewa Hong Kong ditiadakan.
“Beijing memiliki agenda untuk membangun Shanghai sejak lama, sejak awal tahun 2000-an. Tetapi setelah 10 hingga 20 tahun, Beijing masih belum mampu membuat Shanghai sebagai pusat keuangan internasional,” kata Law Ka-chung.
“Bagaimana masa depan Hong Kong memiliki konsekuensi bagi dunia,” kata Wilson Leung, pengacara Hong Kong.
Wilson Leung menilai, Hong Kong benar-benar berada di garis depan perjuangan antara dunia bebas dengan dunia diktator.
“Jika Hong Kong jatuh, maka anda dapat sangat yakin bahwa yang berikutnya adalah Taiwan…segera, anda akan melihat pengaruh Partai Komunis Tiongkok menyebar ke seluruh dunia,” kata Wilson Leung.
Keterangan Gambar:Pendukung
pro-demokrasi berkelahi dengan polisi anti huru hara selama penahanan di sebuah
demonstrasi di distrik Causeway Bay di Hong Kong, pada 27 Mei 2020. (Anthony
Kwan / Getty Images)
Presiden Amerika Serikat pada Jumat 29 Mei 2020 waktu setempat mengatakan bahwa Amerika Serikat secara resmi memutuskan hubungannya dengan boneka Komunis Tiongkok yakni Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Beberapa waktu lalu, Trump memperingatkan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memangkas dana WHO. Kecuali jika mengambil langkah signifikan untuk membuktikan kemerdekaannya dari rezim Komunis Tiongkok.
“Kami telah merinci reformasi yang harus diambil dan telah terlibat dengan mereka secara langsung tetapi mereka menolak untuk bertindak,” kata Trump di Gedung Putih.
Trump mengatakan : “Karena mereka telah gagal melakukan reformasi yang diminta dan sangat dibutuhkan, kita hari ini mengakhiri hubungan kita dengan WHO dan mengalihkan dana itu ke seluruh dunia lainnya dan kebutuhan kesehatan global yang mendesak.”
WHO tidak menanggapi permintaan komentar atas keputusan yang disampaikan Trump.
Presiden mengatakan bahwa pejabat Tiongkok gagal melaporkan wabah virus Komunis Tiongkok, yang biasa dikenal dengan coronavirus, kepada WHO. Trump menekankan bahwa WHO “menyesatkan dunia ketika virus pertama kali ditemukan oleh otoritas Tiongkok.”
Pada 18 Mei 2020, Trump mempertanyakan sejumlah langkah WHO sehubungan dengan pandemi dalam surat kepada Dirjen WHO, Tedros Adhanom. WHO awalnya mengkritik larangan perjalanan yang diterapkan oleh Trump terhadap Tiongkok.
WHO juga dinilai hanya mengekor klaim Komunis Tiongkok bahwa tidak ada bukti terjadinya penularan virus dari manusia ke manusia.
Trump berkata : “Dunia membutuhkan jawaban dari Tiongkok tentang virus. Kita harus memiliki transparansi.”
Trump mengumumkan mengakhiri hubungan dengan WHO bersama sejumlah tindakan yang ditujukan kepada Komunis Tiongkok.
Trump menegaskan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang masuknya warga negara Tiongkok tertentu dan menandatangani proklamasi untuk membela penelitian universitas Amerika Serikat.
Presiden juga mengarahkan para pejabat AS untuk mempelajari praktik perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa saham Amerika dengan tujuan melindungi investor Amerika.
Amerika Serikat menyediakan lebih dari 10 kali dana untuk WHO daripada Tiongkok.
WHO, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah lama terombang-ambing terpengaruh dalam politik Beijing.
Dirjen WHO pada saat ini adalah Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, seorang mantan anggota kelompok Maois di Ethiopia.
Pemodelan statistik, laporan saksi mata, dan dokumen yang diberikan kepada The Epoch Times menunjukkan bahwa pihak berwenang Komunis Tiongkok menyembunyikan skala sebenarnya dari wabah di Wuhan dan bagian lainnya di Tiongkok.
Namun demikian, Tedros berulang kali memuji Komunis Tiongkok atas “transparansi” dalam respon terhadap wabah. Akan tetapi para ahli dan pejabat pemerintah di seluruh dunia justru menilai sebaliknya. (asr)
FOTO : Presiden Trump berjalan ke Rose Garden untuk membuat pernyataan tentang hubungan AS dengan Tiongkok, di Gedung Putih 29 Mei 2020 di Washington. (Win McNamee / Getty Images)
ETIndonsia- Pemerintah
tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang
Produktif dan Aman Covid-19. Dua program pun dirancang secara bersamaan, yaitu Exit-Strategy Covid-19
yang dimulai secara bertahap pada setiap fase pembukaan ekonomi dan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2020.
“Pemerintah membuat rencana agar kehidupan berangsur-angsur berjalan ke arah normal, sambil memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Data tersebut tentu akan dikoordinasikan dan bermuara di BNPB,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet terkait hal tersebut, Rabu (27/5/2020) dalam keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menko Airlangga menerangkan, Pemerintah membuat tahapan penilaian kesiapan berdasarkan sistem scoring yang mencakup dua dimensi.
Pertama, Dimensi
Kesehatan terdiri dari perkembangan penyakit, pengawasan virus, dan kapasitas
layanan kesehatan.
Kedua, Dimensi Kesiapan
Sosial Ekonomi yang mencakup protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah,
dan transportasi yang terintegrasi satu dengan lainnya.
Ia menegaskan skenario Produktif dan Aman Covid-19 ini hanya
bisa dicapai apabila Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat merespons dengan
cepat upaya menekan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19.
“Selain itu, kita
dorong pemulihan ekonomi dengan cepat melalui pembukaan kegiatan ekonomi
setelah kurva melandai dan melakukan dorongan fiskal dan moneter sehingga
diharapkan kita bisa keluar dari resesi ekonomi,” sambungnya.
Adapun aspek yuridis terhadap pelaksanaan Masyarakat Produktif
dan Aman Covid-19 terkait dengan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) yaitu: PSBB dicabut sebelum jangka waktu penetapan PSBB oleh Menteri
Kesehatan dan PSBB otomatis selesai setelah jangka waktu pelaksanaannya
berakhir.
Airlangga menjelaskan mengenai Syarat Perlu, yaitu syarat-syarat
yang harus dipenuhi jika ingin menyesuaikan kebijakan PSBB. Syarat Perlu
terdiri atas Perkembangan Covid-19, Pengawasan terhadap virus/Kesehatan Publik,
Kapasitas pelayanan kesehatan, Persiapan dunia usaha, dan Respons Publik.
Sementara Protokol baru dalam berkegiatan di luar rumah yang akan terus dilanjutkan walaupun PSBB disesuaikan meliputi:
(I) Memastikan membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih;
(2) Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah;
(3) Menerapkan physical distancing (1.5-2 m);
(4) Isolasi mandiri jika terpapar kasus positif dan sakit;
(5) Pengecekan suhu di setiap Gedung.
Menko Perekonomian juga menerangkan bahwa ratas kabinet membahas
mengenai Indikator Kesehatan di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Reproduction
Rate (RT) dan perkembangan kasus baru. Dari hasil penilaian
berdasarkan indikator Kesehatan dan Kesiapan Protokol didapatkan beberapa
informasi.
Menurut Data Epidemiologi BNPB, ada 110 Kabupaten/Kota yang
belum pernah terinfeksi Covid-19 atau sudah tidak ada kasus positif. Upaya yang
harus dilakukan adalah mempertahankan wilayah yang berstatus Zona Hijau agar
tetap terbebas dari Penyebaran Covid-19 serta memulihkan Kembali Kegiatan
Ekonomi namun tetap memperhatikan penerapan Protokol Normal Baru.
Kemudian ada pula Daerah/Wilayah dengan Daya Tular Rt <1,
berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ada sebanyak 8 Provinsi yang sudah siap,
antara lain: Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta,
Bali, dan Kepulauan Riau.
Ada juga Daerah/Wilayah yang menurut analisis tren yaitu
Semarang (Jawa Tengah) dan berdasarkan analisis tingkat Kelurahan/Desa Gubernur
Jawa Barat, sebagian Jawa Barat yang berada sekitar Jakarta dengan kontribusi
ekonomi yang signifikan siap dibuka.
Untuk itu, Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forminda) akan segera menyusun protokol dan menguji secara seksama di lapangan
sebelum membuka kegiatan, menyiapkan prasyarat Kesehatan yang dikoordinasikan
oleh Menteri Kesehatan, menyiapkan prakondisi lainnya dan langkah cepat untuk
memperketat kembali aktivitas jika diharuskan, serta melakukan
sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas.
”Sesuai arahan Presiden RI, TNI dan POLRI akan mengawal dan
berkoordinasi di tempat-tempat keramaian untuk menjaga kedisiplinan masyarakat
agar tidak terjadi secondary wave. Data-data
yang sifatnya dinamis tersebut juga akan terus dikoordinasikan sesuai dengan
situasi dan keadaan di daerah masing-masing,” tegas Airlangga.
Selain itu, ratas kabinet juga membahas kesiapan dari protokol-protokol, baik yang bersifat umum maupun protokol kegiatan ekonomi seperti industri manufaktur, pariwisata, perhubungan, dan perdagangan. (asr)
Ada saat-saat dalam kehidupan orang ketika perasaan berbaur jadi satu, dan sulit untuk berurusan dengan perasaa antara sukacita dan kesedihan. Situasi seperti itu dialami oleh seorang ayah di El Salvador ketika dia pulang dengan bayi kembar tiga yang cantik di tangannya, dan hatinya hancur oleh ketidakhadiran sang ibu.
Hugo Alberto Vicente dan Erika de Vicente hidup dalam kesederhanaan dengan putri mereka yang berusia lima tahun, mereka tinggal di lingkungan Vista Linda,di Kota Delgado di El Salvador. Tetapi mereka segera menemukan bahwa keluarga itu akan bertambah meriah.
Erika sedang hamil, dan bayi dalam kandungannya bukan satu tetapi tiga. Terlepas dari tanggung jawab yang sangat besar yang akan mereka tanggung, pasangan itu sangat gembira. Tetapi setiap kehamilan ganda selalu dengan risiko tertentu dan membutuhkan perawatan khusus.
Erika dirawat di rumah sakit untuk melakukan operasi caesar, pada 1 Mei dan bayi kembar tiganya lahir: Ana Zafiro, Andrea Nicolle dan Ariana Giselle. Bayi-bayi kecil tetap dirawat di rumah sakit dengan ibu mereka, tetapi sembilan hari setelah kelahiran, tepat pada Hari Ibu, ibu mereka meninggal.
Berita itu menghancurkan sang ayah, dia harus mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi tantangan untuk membesar 3 bayi kembarnya dan putrinya.
Pada tanggal 13 Mei si kembar pulang ke rumah, sang ayah pergi bersama mereka dengan banyak kekhawatiran, dan pada saat yang sama dengan sukacita merasakan kelembutan dan kehangatan anak-anak kecil mereka yang manis.
Anggota keluarga telah meminta penjelasan pihak rumah sakit untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi, tetapi tanggapannya membingungkan dan singkat. Hal pertama yang mereka katakan adalah bahwa wanita itu tertular bakteri dan bahwa setelah melahirkan dia tidak bangun dari anestesi.
Namun, beberapa versi tidak resmi muncul yang mengklaim bahwa penyebab kematian sebenarnya karena serangan jantung, dan beberapa kerabat berpendapat bahwa kematian ibu disebabkan oleh virus corona.
Elmer Cardoza, wali kota setempat, mengunjungi keluarga bersama dengan pekerja sosial dari kantornya dan seorang dokter, untuk secara pribadi memverifikasi kondisi di mana bayi-bayi itu berada. Meskipun bayi kembar tiga dalam kondisi baik, mereka terus menerima perawatan medis.
Sang ayah masih sangat bersedih tentang semua yang terjadi, tetapi dia meyakinkan bahwa dia akan tetap kuat untuk mendedikasikan dirinya kepada anak-anaknya, mereka adalah prioritasnya. Tapi dia butuh bantuan dari orang-orang yang berkehendak baik dengan pakaian dan makanan untuk para gadis kecil itu.(yn)
Kisah-kisah kelalaian medis tidak pernah berhenti untuk menjadi berita, sayangnya selalu ada kasus baru tentang hal ini. Dan kali ini tentang seorang wanita yang akan memiliki bayinya, dia pergi ke rumah sakit, namun mereka menolak untuk menerimanya dan dia harus melahirkan di pinggir jalan.
Ini terjadi di Tlaxcala, Meksiko, dan berita itu menyebar karena seorang pria yang ada di sana merekam semua yang terjadi untuk melaporkan ke rumah sakit bahwa dia menolak untuk merawat wanita yang tiba dengan persalinan penuh.
Dalam video ini, wanita itu sudah terlihat setelah melahirkan bayinya, karena dia menggendongnya, tetapi dia berbaring di lantai jalan, di hadapan tatapan tak percaya dari mereka yang bersamanya dan mereka yang ada di sana saat itu.
Dalam video itu dapat dilihat bahwa wanita itu memiliki bantal di bawah kepalanya dan juga selimut, dan ternyata paramedis dari rumah sakit yang sama menyadari situasi dan datang untuk membantunya.
Jadi, sementara orang yang merekam video itu berteriak dan mengancam akan menuntut rumah sakit, staf medis menempatkan wanita dan bayi itu di brankar, mereka seharusnya membawanya ke rumah sakit untuk merawatnya.
Pada akhirnya, beberapa pria mengangkat wanita itu di atas tandu untuk bisa membawanya ke dalam rumah sakit, tetapi tanpa ragu kerusakan sudah terjadi, pasti mengerikan baginya untuk melahirkan bayinya di jalan.
Tidak lama kemudian diketahui bahwa ibu dan bayinya stabil, tetapi ini tidak menghilangkan penghinaan dan keputusasaan yang dia rasakan.(yn)
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada tanggal 27 Mei 2020 menyatakan bahwa Hong Kong tak lagi otonom dari Tiongkok. Pernyataanya itu disampaikannya bersamaan langkah rezim Komunis Tiongkok yang menancapkan cengkramannya terhadap Hong Kong.
“Hari ini, saya melaporkan kepada Kongres bahwa Hong Kong tidak lagi otonom dari Tiongkok, mengingat fakta di lapangan, Amerika Serikat berdiri bersama orang-orang Hong Kong,” kata Pompeo dalam cuitannya.
Di bawah Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong Tahun 2019 AS, Menlu harus menyatakan pada setiap tahun apakah Hong Kong cukup otonom dari daratan. Langkah itu bertujuan membenarkan hak istimewa perdagangan khusus yang diberikan oleh Amerika Serikat.
Wilayah bekas koloni Inggris itu, kembali ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997. Ketika itu Beijing berjanji untuk mempertahankan otonomi dan kebebasannya di bawah kerangka “Satu Negara, Dua Sistem.”
Hak istimewa untuk Hong Kong mencakup bidang perdagangan, investasi, dan imigrasi. Artinya tarif yang mana saat ini diberlakukan terhadap barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar AS, tak berlaku untuk Hong Kong.
“Tidak ada orang yang masuk akal dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari Tiongkok,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Masih belum jelas apakah pemerintahan Trump akan melanjutkan untuk mencabut hak istimewa khusus terhadap Hong Kong, yang memerlukan perintah eksekutif oleh presiden.
Departemen luar negeri AS tak menanggapi permintaan komentar dari The Epoch Times.
Menlu AS menggambarkan rencana Komunis Tiongkok baru-baru ini yang memberlakukan Undang-Undang keamanan nasional di Hong Kong dengan mem-Baypass legislatif Hong Kong, sebagai “keputusan bencana.”
Pompeo menambahkan bahwa tindakan itu “hanya yang terbaru dari serangkaian tindakan yang secara mendasar merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong.”
Pompeo menambahkan: “Sementara Amerika Serikat pernah berharap bahwa Hong Kong yang bebas dan makmur akan memberikan model untuk Tiongkok yang otoriter, sekarang jelas bahwa Tiongkok menjadi contoh bagi Hong Kong.”
Komunis Tiongkok baru-baru ini mengatakan akan mengancam meluncurkan pembalasan, jika Amerika Serikat mengeluarkan sanksi karena perkembangan terakhir di Hong Kong.
Presiden Trump mengatakan kepada wartawan pada Selasa 26 Mei, bahwa pemerintahannya berencana untuk mengambil tindakan sebagai tanggapan atas langkah rezim “sebelum akhir minggu,” tetapi menolak untuk memberikan rinciannya.
Melalui sekretaris pers Gedung Putih, Trump juga mengatakan dia ragu bahwa Hong Kong bisa tetap menjadi pusat keuangan global “jika Tiongkok mengambil alih.”
Pompeo menyampaikan keputusannya, setelah berjam-jam ribuan rakyat turun ke jalan-jalan di Hong Kong untuk menentang undang-undang baru. Nantinya UU itu akan mengkriminalisasi setiap rasa tidak hormat terhadap lagu kebangsaan Komunis Tiongkok.
Pada Minggu 24 Mei, polisi menembakkan gas air mata setelah ribuan massa menyuarakan kemarahan mereka terhadap undang-undang keamanan nasional Komunis Tiongkok versi Hong Kong. (asr)
Ikuti Cathy di Twitter: @CathyHe_ET
FOTO : Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berbicara kepada pers di Departemen Luar Negeri di Washington, DC, pada 20 Mei 2020. (Nicolas Kamm / POOL / AFP via Getty Images)
Selama sekitar dua dekade terakhir, perusahaan Tiongkok tidak perlu khawatir akan diatur oleh pengawas Wall Street. Perusahaan Tiongkok dikecualikan dari keharusan mengikuti standar akuntansi Amerika Serikat dan mendapat manfaat besar dari arus masuk modal Amerika Serikat. Itu adalah bisnis yang bagus untuk kedua pihak, tetapi terutama untuk Tiongkok.
Oleh karena itu,
perusahaan-perusahaan investasi Amerika Serikat saling jatuh hati untuk
berinvestasi di perusahaan Tiongkok. Perusahaan Tiongkok benar-benar dapat
muncul begitu saja di Wall Street dan mendapat perlakuan VIP.
Pasar modal Amerika Serikat akan berakhir mendanai perusahaan Tiongkok yang akan segera bersaing, jika tidak menghancurkan, pesaingnya yaitu perusahaan Amerika Serikat, sambil memperkaya anggota penguasa Partai Komunis Tiongkok pada saat bersamaan.
‘Free Rider’ Berakhir untuk Tiongkok
Tetapi dengan penanganan awal Komunis Tiongkok terhadap epidemi yang memungkinkan virus tersebut menginfeksi dunia dan menghancurkan ekonomi dunia, dikombinasikan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Beijing dengan Washington, pemerintahan Trump tidak berminat untuk memberikan
‘Free Rider’ lagi atau pihak yang berkepentingan mencari keuntungan semata bagi Tiongkok.
Misalnya, menurut
Komisi Tinjauan Ekonomi Amerika Serikat-Tiongkok, pada bulan Februari 2019, ada
156 perusahaan Tiongkok dengan penilaian total 1,2 triliun dolar AS yang
terdaftar di bursa saham AS. Tetapi lebih dari 100 di antara perusahaan
Tiongkok tersebut tidak mengizinkan audit peraturan seperti yang disyaratkan
oleh Undang-Undang Sarbanes-Oxley Tahun 2002.
Ke depan, perusahaan
Tiongkok akan diminta untuk melakukan audit peraturan.
Undang-Undang
Sarbanes-Oxley awalnya diberlakukan untuk melindungi investor dari penipuan
perusahaan besar yang dilakukan oleh Enron, WorldCom, dan banyak lainnya, di
mana pemegang saham kehilangan sebagian besar — jika tidak semua
—investasinya.
Namun, selama
bertahun-tahun, hal yang sama terjadi pada investor Amerika yang berinvestasi
di perusahaan “Chinese Hustle” palsu yang terdaftar di bursa saham Amerika
Serikat. Luckin’ Coffee hanyalah satu contoh terbaru.
Beberapa pengamat
bahkan berpendapat bahwa sebagian besar perusahaan Tiongkok yang terdaftar di
bursa saham Amerika Serikat adalah penipuan.
Jelas, desakan Donald
Trump untuk menegaskan hak regulator Amerika Serikat untuk mengaudit
perusahaan-perusahaan Tiongkok adalah diperlukan untuk melindungi modal
investor Amerika Serikat.
Tanpa audit, regulator
Amerika Serikat tidak akan tahu jika perusahaan Tiongkok, aset, laba, dan
manajemen atau bahkan produk perusahaan Tiongkok, adalah nyata atau tidak.
Namun, hal tersebut
cenderung menjadi pemecah kesepakatan bagi sebagian besar perusahaan Tiongkok
yang terdaftar di Amerika Serikat.
Tidak ada sistem
regulasi pembanding di Tiongkok, jadi tidak ada standar absolut untuk
akuntansi dan mekanisme pengawasan lainnya.
Tetapi jika perusahaan
Tiongkok tidak mematuhi undang-undang baru tersebut, maka perusahaan Tiongkok
akan ditendang dari bursa saham Amerika Serikat.
Singkatnya, selama
bertahun-tahun, perusahaan Tiongkok mendapatkan ‘Free Rider’ dan secara
virtual akses tanpa batas ke pasar modal AS. Dan, telah menyalahgunakan hak
istimewa tersebut.
Itu semua akan
berubah.
Alibaba Akan Keluar
dari NYSE Amerika Serikat?
Bahkan, Presiden Trump
baru-baru ini mengatakan kepada Maria Bartiromo di Fox News bahwa ia berharap
tidak tersisa satu pun perusahaan seperti Alibaba, raksasa ritel Tiongkok yang
berbasis internet (raksasa internet Tiongkok dan perusahaan induk dari South
China Morning Post) untuk meninggalkan Wall Street daripada mengikuti aturan
audit Undang-Undang Sarbanes-Oxley.
Trump mengantisipasi
bahwa Alibaba cenderung berusaha untuk pindah ke London atau Hongkong.
Tampaknya Presiden
Trump telah menetapkan nada kebijakan ke depan.
Ini Hanya Awal
Permulaan
Dana pensiun Pegawai
Federal AS senilai 50 miliar dolar AS adalah contoh utama.
Donald Trump baru-baru
ini meyakinkan para manajer I-Fund di Thrift Savings Plan untuk menghindari
atau menarik dana perusahaan Tiongkok yang berbasis di Tiongkok Daratan, yang
menyebabkan modal Amerika senilai 4 triliun dolar AS ditarik dari
perusahaan Tiongkok dalam hal dana saja.
Tetapi hal tersebut
bukanlah satu-satunya contoh penumpasan Donald Trump terhadap perusahaan
Tiongkok.
Pada tanggal 12 Mei
tahun ini, National Legal and Policy Center -NLPC- secara resmi meminta Black
Rock, penasihat investasi terbesar di dunia, melepaskan 137 perusahaan Tiongkok
yang saat ini terdaftar di bursa saham Amerika Serikat.
Dalam suratnya yang
ditujukan kepada Ketua dan CEO Larry Fink, National Legal and Policy Center menunjuk
bahwa semua perusahaan “berada di bawah pengaruh dan kendali akhir Komunis
Tiongkok.”
Pemerintahan Donald
Trump mungkin masih mendorong hal-hal lebih jauh.
Hal ini
mempertimbangkan untuk memberi hak bagi rakyat Amerika Serikat untuk menuntut
Tiongkok atas kerusakan yang berkaitan dengan virus Komunis Tiongkok, yang umumnya
dikenal sebagai Coronavirus baru.
Hal tersebut mungkin
mencakup klaim terhadap Tiongkok atas kehilangan nyawa, kehilangan harta dan
bisnis, dan untuk penderitaan manusia.
Sanksi perjalanan dan
larangan juga ada diberlakukan, untuk membatasi pinjaman dari pemberi pinjaman
Amerika Serikat kepada bisnis yang berbasis di Tiongkok dan bisnis milik
Tiongkok.
Mengikuti jejak Donald
Trump, Senat Amerika Serikat juga menindak. Pada tanggal 20 Mei 2020, Senat
Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Akuntabilitas Perusahaan Asing, yang
dimaksudkan untuk memaksa perusahaan Tiongkok mematuhi semua hukum sekuritas
Amerika Serikat.
Transparansi
perusahaan tampaknya pada prinsip panduan, yang seperti disebutkan, sama sekali
bukan suatu faktor dalam organisasi bisnis Tiongkok.
Jelas, maksud
keseluruhan dari langkah-langkah ini adalah untuk mendorong Tiongkok keluar
dari pasar modal Amerika Serikat untuk melindungi investor AS dan
pekerjaan rakyat AS. Selain itu, menghukum Komunis Tiongkok karena kebijakan
modal dan perdagangan Komunis Tiongkok yang bersifat
menyalahgunakan. Serta untuk peran Komunis Tiongkok dalam pandemi global,
di mana dunia terus menderita.
London (Tidak)
Menyerukan
Tetapi bahkan London
mungkin bukan pilihan yang bagus untuk perusahaan Tiongkok.
Baik sebelum pandemi
virus Komunis Tiongkok, terjadi ketegangan yang tinggi antara London
dengan Beijing atas krisis Hong Kong. Keretakan dalam hubungan keuangan
London-Shanghai semakin melebar untuk beberapa waktu.
Terlebih lagi, pada
2,4 triliun dolar AS, bursa saham London hanya sebagian kecil dari Wall Street
yang melebihi penilaian dari 30 triliun dolar AS.
Oleh karena itu,
likuiditas di London adalah berkekuatan lebih rendah, dari yang digunakan atau
dibutuhkan Beijing. Selanjutnya, minat perusahaan Tiongkok masih relatif rendah
pada saat ini.
Perusahaan Tiongkok
cenderung menemukan peluang listing yang lebih dekat dengan lokasi Tiongkok.
Baik iklim investasi saham Hong Kong dan Shanghai adalah lebih menarik untuk
perusahaan Tiongkok, dengan likuiditas yang lebih besar dan persyaratan listing
yang lebih mudah dibandingkan dengan bursa saham London.
Tetapi opsi itu juga mengandung risiko. Beijing semakin memperketat Hong Kong, modal Barat cenderung sedikit bersedia atau tersedia untuk perusahaan Tiongkok di pasar saham Shanghai.
Akankah Trump
berhasil menendang aset Tiongkok di Wall Street?
Senator AS Marco Rubio
menawarkan suatu petunjuk: “Jika perusahaan Tiongkok menginginkan akses ke
Amerika Serikat, perusahaan Tiongkok harus mematuhi hukum dan peraturan
Amerika Serikat untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan.”
Jika tren saat ini merupakan indikasi — dan Presiden Trump memenangkan pemilihan ulang di bulan November tahun ini — sepertinya hal tersebut adalah kemungkinan yang nyata. (Vivi/asr)
Keterangan Gambar: Bendera Amerika dan tanda jalan Wall St. di luar New York Stock Exchange, di New York, pada 27 Juni 2014. (Mark Lennihan / AP Photo)
Ahli telah memperingatkan berulang-ulang tentang seberapa cepat virus corona dapat menyebar. Inilah sebabnya mengapa banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penyebaran virus corona, di antarnya memberlakukan jarak sosial. Bahkan, pihak berwenang terus pergi ke banyak rumah lagi dan lagi untuk mengakhiri pesta dan pertemuan banyak orang yang mengabaikannya.
Menurut WHO, jarak setidaknya satu meter harus dijaga antara orang. Untungnya, anak-anak kucing akan selalu ada di sana dengan kecerdikan mereka untuk menjelaskan bagaimana itu hal-hal harus dilakukan.
Coleen Joice Aquino dari Philipina ketika dia menemukan sesuatu yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Anak-anak kucing liar yang cantik menempati lingkaran trotoar untuk menjaga jarak yang direkomendasikan oleh para ahli.
Ini adalah sesuatu yang dilakukan banyak toko dan pasar untuk membuat pelanggan berbaris tanpa menyentuh dan mengurangi risiko penularan. Jika ada yang orang yang berperilaku tidak benar selama beberapa hari ini, lihat saja anak-anak kucing ini.
Gambar-gambar itu diambil di sebuah pasar di Kota Quezon, Philipina. Coleen memposting foto itu di media sosialnya dan dengan cepat menjadi viral. Orang-orang dari seluruh dunia tidak berhenti membuat ribuan komentar dan lelucon tentang kecerdikan hewan-hewan cantik ini. Namun, bagi semua yang memiliki anak kucing, mereka tahu bahwa ini bukan hal baru.
“Ketika mereka berada di tempat-tempat ini mereka merasa jauh lebih aman. Itu membuat mereka merasa bisa bersembunyi dari pemangsa, “jelas Mieshelle Nagelschneider, pakar perilaku kucing.
Hewan-hewan ini biasanya suka ditempatkan dalam kotak atau tanda kotak dan lingkaran. Bahkan ada banyak tantangan di internet tentang menggambar salah satu dari simbul-simbul ini dan dengan sabar menunggu anak kucingnya memutuskan untuk tinggal di sana. Eksperimen ini telah berhasil bahkan pada kucing yang lebih besar seperti singa dan harimau.
“Itu adalah bagian dari nalurinya. Sesuatu seperti lingkaran yang digambar di tanah sudah cukup untuk membuat mereka merasa aman, “jelas Nagelschneider.
Beruntung Coleen berhasil mengabadikan momen lucu ini. Anak kucing selalu memiliki perilaku yang sangat aneh dan tidak ada keraguan bahwa kali ini kita dapat belajar beberapa hal dari mereka.(yn)
Setiap ibu tahu bahwa dia akan melakukan apa pun untuk melindungi anak-anaknya, meskipun itu berarti kehilangan nyawanya. Dan meskipun tidak semua ibu manusia adalah contoh nyata dari itu, namun hewan tahu bahwa bagi mereka cinta tidak memiliki batasan.
Kisah induk kucing yang patut dicontoh ini telah melampaui tahun-tahun dan masih hidup di hati orang-orang yang menyaksikan tindakan keberanian dan kepahlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Saat itu 30 Maret 1996 ketika terjadi kebakaran hebat di garasi yang ditinggalkan di Brooklyn, New York, AS. Ini adalah rumah Scarlett dan 5 anak kucingnya, berusia empat minggu.
Ketika petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, mereka memperhatikan bahwa ibu kucing, meskipun mengalami luka bakar mengangkut anak-anaknya dengan sangat hati-hati dan kembali untuk yang lainnya .. Dia melakukan ini hingga 5 kali untuk menyelamatkan 5 anak kecilnya.
Karena luka bakar yang parah, Scarlett tidak lagi bisa melihat, jadi dengan menyentuh wajah dan hidung anak-anak kucingnya, dia memastikan mereka masih hidup dan jauh dari bahaya.
“Scarlett mengalami luka bakar yang parah dalam proses memindahkan anak-anaknya keluar dari api. Sebagian besar bulu di wajahnya telah terbakar. Matanya melepuh, telinga dan kakinya terbakar, dan bulunya hangus, ”kata petugas pemadam kebakaran yang menyaksikan semuanya, David Giannelli.
North Shore Animal League adalah organisasi yang menjawab panggilan ibu yang selamat, dan menyembuhkan luka keluarga kucing, meskipun sayangnya hanya 4 anak kucing yang selamat.
Scarlett dan bayinya yang masih hidup dibawa oleh Karen Wellen, yang memberinya banyak cinta dan perawatan selama lebih dari 12 tahun, sampai sayangnya dia meninggal pada 11 Oktober 2008.
Kisahnya yang mengejutkan menarik perhatian media lokal dan internasional dan menjadi sumber inspirasi untuk artikel, laporan, dan buku, termasuk: “Scarlett Save Her Family” dan “The Bravest Cat.”
Ini adalah kisah tentang ibu yang berdedikasi yang tidak ragu-ragu sedetik pun untuk melindungi anak-anaknya, mempertaruhkan nyawanya sendiri, memberikan pelajaran terbaik kepada ibu manusia dan menunjukkan sejauh mana cinta seorang ibu yang berdedikasi yang sebenarnya.
Scarlett tidak diragukan lagi ibu yang hebat dan pahlawan sejati. Sangat indah mengetahui bahwa setelah semua yang harus dia lalui, dia tinggal bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya dan merawatnya sampai akhir hayatnya.(yn)
Ibu Alam penuh dengan keajaiban dan misteri yang seringkali terjadi tidak perlu dipertanyakan, hanya untuk direnungkan. Meskipun ada beberapa yang layak dikagumi karena kecantikan dan kesempurnaannya, yang lain meninggalkan kita dengan keunikannya. Ini adalah kasus seekor kambing yang lahir dengan delapan kaki di sebuah peternakan di timur laut Kroasia.
Petani Zoran Paparic dikejutkan dengan kelahiran anak kambingnya, dia melihat kambingnya melahirkan dua anak yang benar-benar sehat, tetapi ketika dia melahirkan bayi ketiga, dia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya.
Kambing kecil itu tidak hanya memiliki anggota badan dua kali lebih banyak, tetapi juga memiliki organ reproduksi jantan dan betina.
Paparic menjelaskan bahwa Sarka, sang ibu telah melahirkan empat kali, dan mereka selalu kembar tiga.
Dokter hewan di daerah tersebut melaporkan bahwa dengan latar belakang Sarka, kambing tersebut mungkin memiliki saudara kembar yang tidak berkembang.
Petani yang pertama kali melihat keajaiban alam yang aneh ini, tidak percaya pada apa yang dilihat matanya memutuskan untuk memanggil seorang tetangganya.
“Aku menghitung kaki (8 kaki) dan mengira aku memiliki penglihatan ganda, jadi aku menelepon tetanggaku untuk memastikan aku tidakgila,” kata Paparic.
Karena kondisinya, anak kambing itu tidak dapat berdiri sendiri, dia tidak memiliki kekuatan di kakinya dan dia kehilangan keseimbangan dengan mudah.
Dokter hewan mengatakan bahwa jika dia dapat bertahan hidup selama tiga minggu pertama, kambing itu mungkin dapat hidup dua atau tiga tahun.
Mereka dengan sayang memanggilnya Octocabra. Paparic menyukai makhluk aneh ini, meskipun memiliki segalanya yang menentangnya, dia tidak kehilangan harapan bahwa dia akan selamat dari tahap tersulit.
Untuk saat ini, hewan yang tak berdaya telah menjadi selebritas, banyak orang datang ke peternakan untuk bertemu dan melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban alam.
Keajaiban alam atau persilangan genetik, kita tidak dapat menyangkal bahwa ini adalah kasus yang aneh dan patut dikagumi. Mungkin dia tidak memiliki kehidupan normal seperti saudara kandungnya tetapi dia memiliki kebahagiaan karena dilahirkan di bawah atap yang penuh kasih.(yn)