Penasehat Keamanan Trump : Komunis Tiongkok Ancaman Terbesar bagi Keamanan Informasi Pribadi
ETIndonesia – Robert O’Brien, penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump, memperingatkan bahwa sekutu Amerika Serikat yang berpikir untuk memperbolehkan Huawei membangun jaringan 5G, berisiko menghadapi kiamat informasi keamanan.
Situasi seperti itu akan memungkinkan pemerintahan Komunis Tiongkok, memiliki akses pintu belakang ke data pribadi warga negara mereka.
Robert O’Brien mengatakannya saat diwawancarai media AS, National Public Radio -NPR- yang dilaporkan pada (10/12/2019) dengan mengatakan : “Setiap catatan medis, setiap postingan media sosial, setiap email, setiap transaksi keuangan, dan setiap warga negara dengan komputasi awan dan kecerdasan buatan dapat disedot keluar dari Huawei ke server besar di Tiongkok, ini bukan lagi ancaman teoretis.”
AS telah berusaha meyakinkan sekutunya seperti Eropa, Jepang, dan Australia untuk tidak mengizinkan perusahaan Tiongkok mana pun membangun infrastruktur komunikasi mereka.
Jepang, Selandia Baru, dan Australia telah mengindikasikan bahwa Huawei tidak disukai di negara mereka.
Namun demikian, beberapa sekutu lain, seperti Inggris dan Kanada, masih belum menentukan mengenai masalah tersebut. Kedua negara itu masih terbelah antara kebutuhan untuk melindungi komunikasi mereka dan tak ingin membuat Tiongkok tak senang.
O’Brien menyoroti sistem skor kredit Sosial Tiongkok yang menentukan apakah seorang warga negara mendapatkan akses ke pekerjaan, tiket kereta api, pemesanan penerbangan, dan lain-lain.
Akan tetapi, masih tergantung seberapa baik mereka mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Komunis Tiongkok. Warga negara yang patuh mengikuti aturan mendapatkan skor tertinggi dan perlakuan istimewa, sedangkan yang terendah ditinggalkan.
Menurut O’Brien, mengizinkan Komunis Tiongkok mengakses informasi pribadi negara-negara lain, akan memungkinkan Beijing memperluas sistem Skor Kredit Sosialnya secara global. Menargetkan orang-orang dan mempengaruhi pemilihan di luar negeri.
Presiden Trump baru-baru ini mengakui, bahwa di samping upaya terbaiknya, sejumlah sekutu tidak enggan menghalangi Huawei untuk membuat jaringan 5G di negara mereka.
Pemerintahan Komunis Tiongkok telah mengucurkan subsidi teknologi Huawei sedemikian rupa, sehingga perusahaan dapat menyediakan peralatan yang sama seperti Nokia, Ericsson, dan Qualcomm dengan harga lebih rendah. Sehingga menjadikan dirinya pesaing yang tidak dapat dihindari di pasar 5G. Komunis Tiongkok telah mengancam negara-negara dengan “konsekuensi serius” jika mereka memblokir Huawei.
Jerman adalah target terbaru dari ancaman semacam tersebut. Duta Besar Tiongkok di Berlin memperingatkan, bahwa industri mobil Jerman bisa terdampak mengingat negara itu menjual hampir 28 juta mobil ke Tiongkok pada tahun 2018.
“Jika Jerman mengambil keputusan yang mengarah pada dikeluarkannya Huawei dari pasar Jerman, akan ada konsekuensi. Pemerintah Tiongkok tidak akan berpangku tangan,” kata duta besar itu dalam sebuah pernyataan kepada South China Morning Post.
Operasi Xinjiang
Sebuah laporan terbaru Cyber Policy Centre dari Australian Strategic Policy Institute Australia mengungkapkan, bahwa Huawei adalah salah satu pemasok teknologi pengawasan ke Xinjiang, tempat jutaan etnis Uighur dianiaya karena keyakinan mereka.
Meskipun perusahaan-tersebut sering menyatakan, mereka tidak memiliki peran dalam kebijakan represif, akan tetapi penulis laporan tersebut, Vicky Xu, menyebut klaim itu adalah omong kosong belaka.
Laporan Cyber Policy Centre menunjukkan bahwa Huawei “telah bekerja dengan Departemen Kepolisian Karamay dalam proyek komputasi awan; dengan Biro Keamanan Publik Prefektur Aksu pada pusat data modular; dengan ibukota regional, Urumqi.
Proyek tersebut tentang pendirian laboratorium inovasi ‘Kecerdasan Industri Keamanan’ dan dengan Xinjiang Broadcast and Television Network Co. Ltd.
Menurut The Globe and Mail, proyek tersebut tentang koperasi yang tujuannya termasuk ‘menciptakan opini publik yang baik untuk mencapai tujuan umum stabilitas sosial dan stabilitas jangka panjang Xinjiang. ”
Vicky Xu menambahkan bahwa apa yang dilakukan Huawei di Xinjiang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan HikVision di wilayah tersebut. AS telah memasukkan HikVision dalam daftar hitam karena keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Xinjiang.
Huawei telah merilis puluhan kamera pengintai terbaru pada tahun 2019. Pengiriman global kamera-nya telah meningkat sekitar 460 persen jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (asr)
FOTO : Huawei (Flickr : WebSummit Lisbon 2019)
Pesan Minta Tolong Dalam Kartu Natal Ini Membuat Tesco Menangguhkan Pasokan Kartu Natal dari Tiongkok
Zhang Ting
Supermarket Inggris Tesco mengumumkan pada hari Minggu 22 desember 2019, bahwa mereka akan menangguhkan pasokan kartu ucapan Natal dari Tiongkok.
Itu setelah media melaporkan bahwa seorang bocah dari Inggris, menemukan pesan minta tolong dari tahanan asing di Penjara Qingpu, Shanghai pada kartu Natal yang dibelinya dari Tesco.
Menurut pesan yang tertulis pada kartu itu, para tahanan asing ini adalah para korban kerja paksa komunis Tiongkok.
Juru bicara Tesco mengatakan pada hari Minggu, 22 Desember 2019 : “Kami membenci penggunaan tenaga kerja penjara dan tidak akan pernah membiarkannya dalam rantai pasokan barang kami.”
Begini duduk perkaranya :
The Sunday Times Inggris sebelumnya melaporkan, bahwa Florence Widdicombe, seorang bocah cilik berusia 6 tahun yang tinggal di Tooting, London selatan, sedang bersiap untuk mengirim kartu ucapan Natal ke teman-temannya.
Ia terkejut ketika membuka kemasan kartu Natal, pasalnya ia melihat salah satu kartu Natal dalam kemasan tersebut sudah pernah dipakai.
Kartu Natal ini berisi gambar seekor anak kucing yang memakai topi Santa dan tertulis pesan putus asa dari tahanan di Tiongkok..
Surat kabar Inggris the Sunday Times mempublikasikan pesan yang tertulis dalam pesan itu.
“Kami tahanan asing di Penjara Qingpu Shanghai Tiongkok, dipaksa bekerja melawan keinginan kami, tolong kami dan beritahu organisasi kemanusiaan. Tahanan itu juga meminta siapapun yang menemukan kartu Natal ini untuk menghubungi Peter Humphrey yang juga pernah ditahan di penjara Qingpu,” tulis pesan tersebut..
Humphrey adalah mantan jurnalis Inggris dan penyelidik penipuan perusahaan. Humphrey menerbitkan sebuah artikel setelah pembebasannya pada tahun 2015. Ia membeberkan perlakuan kejam yang tidak manusiawi yang dideritanya semasa ditahan di Penjara Qingpu Shanghai dari tahun 2014 hingga tahun 2015.
Salah satu bagian dari artikelnya itu juga menyebutkan tantang kerja paksa yang dialami para tahanan untuk membuat barang-barang bermerek terkenal internasional, yang menarik perhatian internasional.
“Kami terkejut dengan tudingan itu dan segera menangguhkan pabrik-pabrik yang memproduksi kartu dan meluncurkan penyelidikan. Selama penyelidikan, kami menarik penjualan kartu-kartu ini,” kata juru bicara Tesco.
Tesco, peritel terbesar di Inggris, menyumbangkan 300.000 poundstreling atau sekitar 5.4 miliar rupiah setiap tahun untuk badan amal seperti Yayasan Jantung Inggris, Cancer Research UK dan Diabetes UK melalui penjualan kartu.
The Sunday Times mengatakan, setelah Florence Widdicombe, gadis cilik yang berusia 6 tahun itu menemukan kartu Natal dengan pesan tertulis itu, ayahnya kemudian menghubungi Humphrey melalui jaringan sosial LinkedIn.
Humphrey menulis di Sunday Times bahwa dia tidak mengetahui identitas atau negara tahanan yang menuliskan pesan di kartu itu. Akan tetapi, ia tidak meragukan mereka adalah tahanan di Qingpu yang mengenal dirinya. Sebelum akhirnya dibebaskan pada Juni 2015 dari penjara pinggir kota tempat ia menghabiskan 23 bulan di penjara.
Tesco mengatakan sedang melakukan penyelidikan yang komprehensif. Juru bicara Tesco mengatakan pemasok kartu itu dapat diperiksa secara independen.
“Bulan lalu, pemasok ini diperiksa secara independen dan tidak ada bukti yang menunjukkan mereka telah melanggar aturan kami dengan menggunakan tenaga kerja penjara. Jika pemasok melanggar peraturan ini kami akan segera dan secara permanen mencoret mereka dari daftar kami,” kata juru bicara Tesco.
Tesco mengatakan, kartu tersebut diproduksi di pabrik percetakan Zhei-jiang Yunguang, sekitar 100 kilometer dari penjara Qingpu Shanghai, Tiongkok.
Perusahaan itu mencetak kartu dan buku-buku untuk perusahaan makanan dan farmasi. Dalam situsnya mereka mencantumkan sebagai salah satu pemasok kartu ke Tesco.
Ini bukan pertama kalinya konsumen menemukan pesan tertulis dalam produk tenaga kerja yang diekspor Tiongkok. Beberapa tahun yang lalu, sepucuk surat dari kamp kerja paksa di Tiongkok untuk souvenir Halloween di Amerika Serikat juga sempat membuat geger komunitas internasional. (jon/asr)
Video Rekomendasi :
Bus Sriwijaya Bengkulu-Palembang Terjun ke Jurang Pagar Alam, 25 Korban Meninggal Dunia
ETIndonesia – Bus Sriwijaya jurusan Bengkulu-Palembang terjun ke Jurang Dusun Plang Kenidai, Kelurahan Plang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Senin (23/12/2019).
Dari Jakarta, Kementerian Perhubungan mengonfirmasi adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang menimpa Bus Sriwijaya Mitsubishi Fuso BM dengan nomor polisi BD 7031 AU.
Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pitra Setiawan menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin (23/12) pukul 23.15 WIB.
“Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Pagar Alam – Lahat KM 9 Ds. Plang Kenidai Kelurahan Plang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saat ini korban meninggal dunia sebanyak 25 orang, luka berat 7 orang, luka ringan 9 orang. Saya juga mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini, termasuk terhadap keluarga korban meninggal, semoga diberikan ketabahan,” kata Pitra mengenai kecelakaan tersebut dalam keterangan persnya.
Saat kejadian malam hari, bus berukuran besar ini menabrak dinding penahan tikungan Lematang Indah sehingga masuk ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 150 meter dan jatuh ke dasar aliran sungai Lematang.
“Saat ini masih dalam proses evakuasi korban dan masih memungkinkan adanya jumlah korban bertambah. Kami akan berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kepolisian, Dinas Perhubungan maupun pihak terkait mengenai kecelakaan ini,” katanya.
‘Saya juga minta KNKT dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian ini serta penyebabnya supaya ke depannya tidak terulang kejadian serupa lagi. Kalau nanti hasilnya operator tidak menjamin keselamatan kendaraan dalam arti tidak laik jalan maka bisa saja nanti operator untuk bertanggungjawan secara hukum,” tambah Pitra.
Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Polres Pagar Alam, kronologi kejadian yakni bus pada awalnya membawa penumpang kurang lebih 50 orang dan berjalan dari arah Bengkulu kota yang mengarah ke Palembang.
Bus berangkat kurang lebih pukul 14.00 WIB dari pool. Saat melewati TKP tikungan Lematang Indah KM 9 kota Pagar Alam, mobil melaju dengan kecepatan tinggi menabrak dinding pembantas sehingga masuk ke jurang sedalam kurang lebih 150 meter dan jatuh ke tengah aliran sungai Lematang.
“Untuk saat ini, korban luka-luka telah dibawa ke Rumah Sakit Daerah Besemah Pagar Alam. Kondisi bus mengalami rusak berat. Sampai saat ini Pihak Polres Pagar Alam dan instansi terkait masih melaksanakan proses evakuasi di lokasi kejadian. Kami juga akan segera menyelidiki apakah bus ini masih dalam kondisi layak atau tidak,” ungkap Pitra. (asr)
Legislator Lithuania Mendesak Xi Jinping Menghentikan Semua Penganiayaan Agama di Tiongkok
Ella Kietlinska – THe Epochtimes
Sebanyak 29 anggota parlemen Lithuania dan seorang anggota Parlemen Lithuania untuk Uni Eropa dari Partai Rakyat Eropa mengirim surat kepada pemimpin Komunis Tiongkok Xi Jinping.
Mereka mengutuk dan menyatakan keprihatinan atas penganiayaan agama yang sedang terjadi saat ini di Tiongkok. Mereka menyerukan kepada Xi Jinping untuk mengakhiri penindasan tersebut.
Dalam surat pertanggal 10 Desember yang diunggah di Facebook, legislator Mantas Adomėnas dan para penandatangan menyatakan keprihatinan mereka tentang sinifikasi ‘kekerasan agama yang dilakukan oleh Komunis Tiongkok.”
Para legislator menyatakan bahwa “menempatkan ideologi Komunis dan kepatuhan kepada negara Komunis atas imperatif iman dan hati nurani “adalah pelanggaran” kebebasan beragama dan hati nurani, salah satu hak asasi manusia yang mendasar. “
Para legislator menyatakan kemarahan mereka atas penganiayaan mengerikan terhadap Muslim Uighur, penahanan “lebih dari satu juta Uyghur di kamp-kamp penjara,” dan menempatkan mereka di bawah “pengawasan secara total.”
Penandatangan juga memprotes penindasan terhadap orang-orang Tibet dan upaya yang disengaja dari Komunis Tiongkok untuk “melenyapkan keyakinan tradisional, cara hidup, dan identitas nasional mereka.”
Anggota parlemen yang menandatangani surat itu juga mengutuk “penganiayaan, penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan secara keji demi pengambilan organ para pengikut Falun Gong.”
Mereka juga mengutuk penganiayaan, penahanan, dan larangan praktik keagamaan lainnya, termasuk Gereja Katolik, Church of Almighty God, dan bahkan praktik yang dilakukan secara pribadi.
Falun Gong adalah latihan spiritual tradisional yang terdiri dari latihan meditasi dan filosofi moral yang berpusat pada prinsip Sejati, Baik, dan Sabar.
Latihan tersebut menjadi sangat populer di Tiongkok dan luar negeri selama tahun 1990-an dan pada tahun 1999, menurut laporan resmi. Ada sebanyak 70 hingga 100 juta orang berlatih Falun Gong di Tiongkok.
Selanjutnya, seperti yang dilaporkan The Washington Post pada tahun 1999, banyak orang berpengaruh dalam partai, pemerintah, dan militer ikut berlatih Falun Gong.
Namun demikian, pada musim panas tahun 1999, mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin memerintahkan agar latihan Falun Gong untuk dilenyapkan.
Akibatnya, ratusan ribu – mungkin jutaan – praktisi Falun Gong telah ditahan secara ilegal di kamp kerja paksa, pusat penahanan, penjara hitam, dan penjara yang dikelola negara, di mana penyiksaan, penganiayaan, dan kematian terjadi secara rutin.
Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS dan Komisi Eksekutif-Kongres tentang Tiongkok, praktisi Falun Gong merupakan populasi terbesar dari tahanan hati nurani di Tiongkok dan seringkali merupakan kelompok yang paling parah ditindas.
Beberapa penyelidik independen memperkirakan, kemungkinan ratusan ribu praktisi Falun Gong terbunuh sehingga organ tubuh mereka dapat dijual untuk transplantasi organ — sebuah bisnis haram yang menguntungkan di Tiongkok.
Pada Juni 2019, pengadilan independen di London, yang diketuai oleh Sir Geoffrey Nice, yang bekerja di Pengadilan Kejahatan Internasional dan memimpin penuntutan terhadap Slobodan Milosevic, menyimpulkan bahwa “Pengambilan organ secara paksa telah dilakukan selama bertahun-tahun di seluruh Tiongkok dalam skala yang signifikan. Praktisi Falun Gong mungkin sumber utama – pasokan organ, dan terus berlanjut hingga hari ini.
Penyelidik independen David Kilgour, Ethan Gutmann, dan David Matas menyimpulkan dalam laporan mereka bahwa praktisi Falun Gong bukan satu-satunya korban pengambilan organ paksa yang disetujui pemerintahan itu.
“Partai Komunis Tiongkok telah melibatkan Negara dalam pembunuhan massal orang-orang tak berdosa, terutama praktisi dari perangkat latihan berbasis spiritual, Falun Gong, tetapi juga orang Uyghur, Tibet, dan umat Kristen terpilih, untuk mendapatkan organ untuk transplantasi,” demikian bunyi laporan itu.
Legislator menyerukan kepada Xi Jinping untuk mengakui hak atas kebebasan beragama sebagaimana ditegaskan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Mereka menyerukan agar segera mengakhiri penganiayaan semua agama dan “membebaskan tahanan hati nurani semua agama.”
Surat itu disampaikan kepada Kedutaan Tiongkok di Vilnius, Lithuania, pada 11 Desember.
Di antara 29 anggota Parlemen Lituania yang menandatangani surat itu, sebanyak 17 orang di antaranya berasal dari Homeland Union — Kelompok Politik Demokrat Kristen Lithuania, kelompok oposisi parlementer, 5 orang dari kelompok politik oposisi lainnya, 2 anggota parlemen dari Kelompok Petani Lithuania dan Kelompok Politik Serikat Hijau — partai yang berkuasa , dan 5 anggota parlemen yang tidak berafiliasi. (asr)
Video Rekomendasi :
Pastikan BBM, Gas dan Listrik Aman Selama Libur Nataru, Pemerintah Aktifkan Kembali Posko ESDM
ETIndonesia- Tim Posko Nataru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mulai beroperasi sejak Rabu, 18-23 Desember 2019 dalam rangka menyambut Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Tim Posko beranggotakan Unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dan Badan Usaha di bidang penyediaan BBM, gas, dan ketenagalistrikan.
“Posko Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Posko Nataru) dinyatakan resmi dibuka. Posko Nataru ESDM yang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. BPH Migas sesuai penugasan dari Menteri ESDM selain membuka Posko Nataru, tapi juga sudah melaksanakan kegiatan posko sejak bulan November lalu untuk melaksanakan pengendalian, jadi posko sudah berjalan,” kata Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa di Jakarta dalam keterangannya Rabu (18/12/2019).
Lebih lanjut Fanshurullah menjelaskan, posko tersebut menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan mengantisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM Bersubsidi dan BBM Penugasan.
Posko Nataru ESDM selanjutnya akan bertugas untuk melakukan pengumpulan/Inventarisasi data lapangan, Melakukan koordinasi dan pengawasan ke lapangan terhadap fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, Gas dan Listrik dan Daerah Rawan Bencana serta titik konsentrasi arus aktifitas dan Tempat Wisata.
“Selain mengurusi masalah migas dan LPG, Posko Nataru juga akan mengurusi masalah geologi. Urusan terjadi masalah longsor, juga masuk didalam pengawasan Posko Nataru juga, “pungkas Fanshurullah.
Periode Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM Menghadapi Hari Raya Natal 2019 Dan Tahun Baru 2020 akan berlansung selama 22 hari yaitu H-7 dan H+14 Natal, sejak 18 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020 yang terbagi dalam 2 shift yaitu shift I pukul 10.00 s.d 17.00 WIB dan shift II pulul 15.00 s.d 20.00 WIB.
Tim Posko Nataru bertempat di ruang War Room Gedung BPH Migas Lantai 5 terhubung dengan Pusat Komando dan Kendali (Puskodal) kantor pusat PT. Pertamina (Persero) dan MOR 1 s.d 8 PT. Pertamina (Persero) melalui video conference sehingga apabila ada kendala dalam penyaluran BBM di daerah dapat segera teratasi.
Pembentukan Posko Nataru ini merupakan upaya Pemerintah untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Gas, Listrik dan antisipasi kebencanaan Geologi guna mendukung kelancaraan pelaksanaan Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. (ESDM/asr)
Pemerintah Kawal Investasi Taiwan Mulai Sektor Elektronik Hingga Petrokimia
ETIndonesia – Pemerintah membuka pintu kepada para investor yang ingin masuk ke Indonesia untuk menumbuhkan industri manufaktur. Hal ini guna memperkuat struktur industri di dalam negeri, mulai dari sektor hulu sampai hilir, sehingga akan mendongkrak daya saing.
“Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo menekankan kepada kami untuk
mendorong hilirisasi industri di Tanah Air, karena akan berdampak luas terhadap
perekonomian nasional seperti peningkatan lapangan kerja,” kata Menteri
Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita sesuai keterangan tertulisnya Sabtu
(21/12/2019).
Pada Jumat (20/12) kemarin, Menperin sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah
investor dari Taiwan, antara lain Litemax Electronics Inc., perusahaan yang
memproduksi alat komunikasi digital. Selain itu, perusahaan Taiwan
Sugar Corporation serta CPC Corporation selaku perusahaan minyak dan gas alam..
Menteri AGK menyebutkan, peluang kolaborasi antara pelaku industri Indonesia dengan Taiwan masih cukup prospektif. Potensi ini dinilai dapat menguntungkan menumbuhkan perekonomian, Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian turut mengawal sejumlah investasi di sektor manufaktur yang akan masuk dari Taiwan agar bisa cepat terealisasi.
“Kami mendapat laporan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak misi
bisnis dari Taiwan yang datang ke Indonesia. Kami meyakini bahwa misi bisnis
ini dan kisah sukses dari perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi di
Indonesia dapat menjadi gerbang untuk meningkatnya investasi ke Indonesia,”
paparnya.
Kemenperin mencatat, Taiwan berada pada peringkat ke-15 dengan total realisasi
USD926,9 juta atau berkontribusi sebesar 0,7% dari seluruh realisasi penanaman
modal asing (PMA) pada lima tahun terakhir. Capaian tersebut perlu terus
ditingkatkan, mengingat adanya peluang relokasi industri di tengah situasi
perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.
Agus menegaskan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan
penyederhanaan terhadap regulasi. Langkah strategis ini dengan mengajak DPR
untuk menerbitkan Omnibus Law yang meliputi Undang-undang Cipta Lapangan Kerja
dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.
“Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu
undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang yang sudah ada sebelumnya,
bahkan hingga puluhan undang-undang,” jelasnya.
Di samping itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2019, yang salah satunya mengatur tentang pemberian insentif fiskal
berupa super deduction tax bagi kegiatan riset dan vokasi
dengan pengurangan penghasilan bruto sampai 200%-300%.
“Kami juga mengapreasiasi pelaksanaan Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration
Forum (ITICF) yang dilaksanakan pada awal Desember lalu, di mana telah
menghasilkan empat MoU kerja sama,” ujar Menperin. Melalui forum tersebut telah
tercapai beberapa kesepakatan di berbagai bidang seperti industri,
akademik, capacity building dan sumber daya manusia.
Kerja sama yang pertama, yakni Think tank cooperation antara Industry, Science
and Tecnology International Strategy Center (ISTI) serta Industrial Technology
Research Institute (ITRI) dengan Paramadina Public Policy Institute (PPPI).
Kemudian, Cooperation of Design Development, antara Taiwan Design Center (TDC)
dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA)
Kemenperin RI yang diwakili oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI
Taipei).
Berikutnya, Advanced Molding Technology and Education Cooperation antara
Association of CAE Mold Technology serta Association of Computational Mechanics
Taiwan (ACMT) dengan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Selanjutnya, Implementation of Industry 4.0 Technology in The Virtual and Augmented Reality, antara Taiwan Association for Virtual And Augmented Reality (TAVAR) dengan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin RI. (asr)
FOTO : Ilustrasi jenis investasi (Weerapatkiatdumrong/iStock)
Persiapan Trade Policy Review, Kemendag Gelar Pertemuan dengan WTO
ETIndonesia – Duta Besar RI untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Syamsul Bahri mengungkapkan, WTO akan mencermati aspek kebijakan dan program prioritas perdagangan internasional Indonesia dalam Trade Policy Review (TPR) Indonesia ke-7 di WTO, yang akan diadakan pada 2–4 November 2020.
Hal tersebut juga diungkapkan perwakilan TPR Division (TPRD) WTO, Sergio Stamnas, saat berkunjung ke Jakarta pada 17—19 Desember 2019.
TPR merupakan sebuah mekanisme transparansi di WTO untuk meninjau perkembangan serta capaian kebijakan perdagangan dan terkait perdagangan anggota WTO dalam periode waktu yang telah ditentukan. Indonesia mendapat giliran tinjauan setiap tujuh tahun sekali.
“Perwakilan TPRD mengatakan TPR bukanlah wadah untuk menghakimi dan menyengketakan kebijakan anggota WTO. TPR bertujuan menelaah kemajuan anggota WTO dari aspek kebijakan dan program prioritas yang mendukung perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Syamsul dalam siaran pers Kemendag, (23/12/2019).
Syamsul menjelaskan lebih jauh, pada pertemuan tersebut dibahas perkembangan dan capaian kebijakan lintas sektoral Pemerintah Indonesia di bidang perdagangan selama 2014–2019. Syamsul juga menyampaikan tinjauan kebijakan anggota WTO berdasarkan laporan yang dibuat Sekretariat WTO dan laporan Pemerintah.
“Kita perlu secara cermat melihat laporan yang akan disusun Sekretariat WTO dan memberikan masukan sehingga laporan tersebut lebih lengkap dan objektif,” ujar Syamsul.
Direktur Perundingan Multilateral Kementerian Perdagangan, Dandy Satria Iswara, yang turut hadir, menambahkan, pada prinsipnya, proses TPR adalah keterbukaan informasi dan penjelasan kebijakan.
“Nantinya, setiap anggota WTO diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan pertanyaan kepada Indonesia. Untuk itu, ini merupakan kesempatan yang sangat baik menyampaikan keberhasilan-keberhasilan Pemerintah Indonesia di bidang perdagangan kepada para anggota WTO,” ujar Dandy.
Pada kunjungan itu, TPRD WTO sekaligus bertemu dengan perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, dan asosiasi. (asr)
Daging Babi di Tiongkok yang Kini Menjadi Barang Mewah
The Epochtimes
Merebaknya Flu Babi Afrika, telah membuat harga daging babi melonjak di Tiongkok. Sebuah negara dengan produsen dan konsumen daging babi terbesar di dunia.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian Tiongkok, harga grosir rata-rata daging babi memuncak pada akhir Oktober di sebesar 58,58 yuan per kilogram, kemudian turun ke 43,40 yuan per kilogram saat ini, yang masih berkisr 120 persen lebih tinggi dari tahun lalu.
Flu Babi menyebar ke seluruh provinsi Tiongkok dengan cepat, delapan bulan setelah kasus pertama terdeteksi di Provinsi Liaoning pada Agustus 2018 silam.
Wabah Flu Babi Afrika juga menyebar ke negara-negara Asia lainnya. Produksi daging babi Tiongkok kemungkinan telah menurun setengahnya pada akhir tahun ini. Kira-kira, Tiongkok kehilangan 300 juta hingga 350 juta ekor babi, menurut RaboResearch Food & Agribusiness, sebuah organisasi yang mengumpulkan informasi di semua sektor makanan dan pertanian untuk induk perusahaan Rabobank.
Ketika harga daging babi mencapai 19,7 yuan per kilogram pada Desember lalu, tidak seorang pun akan membayangkan bahwa keluarga kelas menengah Tiongkok pun tidak mampu makan daging babi secara teratur tahun ini. Kebetulan pada tahun ini merupakan tahun babi.
Bank Lokal Tawarkan Hadiah Daging Babi Sebagai Insentif untuk Menarik Nasabah Baru
Bank-bank di Tiongkok sekarang bekerja keras untuk menarik bisnis baru, guna memenuhi kuota kinerja tahunan mereka menjelang akhir tahun.
Sebuah bank lokal meraih berita utama ketika menawarkan daging babi mahal sebagai insentif untuk membuka rekening penyimpanan.
Bank Komersial Pedesaan Linhai di Duqiao, Provinsi Zhejiang juga menawarkan promosi ini pada 16 Desember.
Klien yang menyetor 10.000 yuan atau lebih selama lebih dari tiga bulan akan mendapatkan hadiah dan kemudian mengklaim hadiah gratis mereka.
Hadiah daging babi bervariasi dalam ukuran, sebagian besar beratnya sekitar satu pound, dan yang terbesar sekitar 5 pound.
Menurut media pemerintah Tiongkok, promosi itu sukses besar, karena bank membagikan 1.097 hadiah daging babi, yang berarti 1.097 rekening penyimpanan baru, dalam satu hari.
Daging Babi Ludes dalam Hitungan Menit saat Jamuan Pernikahan
Seorang netizen memposting rekaman pesta pernikahan pada 7 November lalu. Video itu menunjukkan betapa orang-orang Tiongkok sangat menginginkan daging babi.
Dalam video itu, ketika hidangan daging babi disajikan di atas meja, sebanyak delapan tamu bergegas untuk melahap daging itu.
Salah seorang tamu berkata, “Saya belum menyantap daging babi dalam waktu setengah tahun!”
Menunjukkan Kekayaan: Kalung yang Terbuat dari Daging Babi
Epoch Times berbahasa Tionghoa melaporkan bahwa beberapa milenium muda dan jutawan Tiongkok memamerkan kekayaan mereka dengan daging babi. Cara itu untuk memberitahukan bahwa daging babi telah menjadi barang mewah.
Beberapa orang memposting foto diri mereka di media sosial Tiongkok mengenakan daging babi di leher mereka, seolah-olah itu perhiasan yang modis dan mahal.
Satu foto menunjukkan sepotong besar daging babi dalam kotak hadiah . Sementara yang lainnya, menunjukkan mahalnya sepotong daging babi. Foto-foto lain menunjukkan freezer yang penuh sesak dengan daging mahal. (asr)
Penelitian Menunjukkan Tanaman Pancarkan Jeritan Ultrasonik Saat Tertekan
Isabel Van Brugen
Beberapa tanaman mengeluarkan suara “jeritan” berfrekuensi tinggi ketika ditempatkan di bawah tekanan lingkungan, demikian temuan tim peneliti di Universitas Tel Aviv di Israel.
Tim peneliti yang dipimpin oleh Itzhak Khait itu, memeriksa “suara” yang dipancarkan oleh tomat dan tanaman tembakau ketika berada dalam kondisi air yang tidak mencukupi atau ketika batang mereka dipotong.
Mikrofon merekam suara ultrasonik antara 20 hingga 100 kilohertz yang dipancarkan oleh tanaman dalam kedua kasus tadi.
Suara yang dipancarkan oleh tanaman yang tertekan berada pada frekuensi yang tidak dapat didengar oleh manusia, namun tim ilmuwan percaya beberapa organisme dapat mendengar suara itu dari jarak beberapa meter.
Sebuah tanaman tomat mengeluarkan 25 suara jeritan ultrasonik dalam waktu satu jam ketika batangnya dipotong, menurut penelitian. Sebaliknya, tanaman tembakau mengeluarkan 15 suara jeritan ketika batangnya dipotong.
Ketika kekurangan air, tanaman tomat mengirimkan 35 suara ultrasonik dalam waktu satu jam, sementara 11 suara dikeluarkan oleh tanaman tembakau. Tim peneliti mengamati bahwa suara yang dikeluarkan ketika tanaman kekurangan air lebih keras dibandingkan dengan ketika batang mereka dipotong.
Sebagai perbandingan, tanaman yang tidak ditempatkan di bawah tekanan lingkungan apa pun hanya memancarkan kurang dari satu suara jeritan per jam.
Para penulis mencatat bahwa tumbuhan dan hewan lain — dan manusia dengan alat yang benar — dapat mendengarkan jeritan tanaman. Seekor ngengat, misalnya, dapat memilih untuk bertelur di tempat lain jika ia mampu mendeteksi bahwa tanaman itu kekurangan air, menurut penelitian yang belum dipublikasikan dalam jurnal.
“Temuan ini dapat mengubah cara berpikir kita tentang kerajaan tumbuhan, yang sebelumnya senantiasa dianggap diam dan tidak bersuara,” tulis para peneliti dalam studi mereka.
Tim peneliti Universitas Tel Aviv kemudian mengambil data dan menggunakannya untuk melatih model pembelajaran mesin guna memprediksi frekuensi yang mungkin dipancarkan oleh tanaman sambil menjalani berbagai bentuk tekanan lingkungan, seperti saat hujan deras atau angin kencang.
Tim peneliti juga percaya tanaman lain dapat mengeluarkan suara jeritan ketika ditempatkan di bawah tekanan.
“Investigasi lebih lanjut tentang bioakustik tanaman pada umumnya dan emisi suara pada tanaman khususnya dapat membuka jalan baru untuk memahami tanaman dan interaksinya dengan lingkungan, serta mungkin juga dapat memiliki dampak signifikan bagi pertanian,” saran para penulis makalah penelitian.
“Gagasan bahwa suara yang dihasilkan oleh tanaman yang mengalami kekeringan dapat digunakan dalam pertanian secara presisi tampaknya layak dilanjutkan jika tidak terlalu mahal untuk mengatur alat perekam dalam situasi di lapangan,” ujar Anne Visscher, seorang rekan peneliti di Departemen Tanaman Banding dan Biologi Jamur di Royal Botanic Gardens di Inggris kepada New Scientist. (Osc)
FOTO : Tomat dalam stok foto. (Michael Bradley / Getty Images)
Senator Kanada Meluncurkan Inisiatif untuk Menegakkan Hak Asasi di Tiongkok dan Seluruh Dunia
Omid Ghoreishi – The Epochtimes
Saat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia dan peringatan satu tahun penahanan dua warganegara Kanada di Tiongkok berlangsung pada minggu ini, para senator Kanada meluncurkan inisiatif terkait dengan penegakan hak asasi manusia di Tiongkok.
Pada Selasa 10 Desember 2019, Senator Partai Konservatif Salma Ataullahjan memperkenalkan kembali RUU yang diajukannya di Sidang Parlemen terakhir untuk memerangi perdagangan organ internasional.
Senator Partai Konservatif Thanh Hai Ngo dan Senator Leo Housakos juga memprakarsai mosi Senat untuk mendesak pemerintah Kanada, untuk memberikan sanksi kepada pejabat komunis Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Tiongkok dan Hong Kong di bawah Undang-undang Magnitsky.
Pada minggu-minggu ini, partai-partai oposisi memilih untuk menyetujui proposal Partai Konservatif untuk membentuk komite parlemen khusus untuk memeriksa hubungan dengan Tiongkok. Usulan tersebut, yang ditentang oleh pemerintah minoritas Liberal, disahkan dengan 171 suara, di mana 148 suara menentang.
Warganegara Kanada Michael Kovrig dan Michael Spavor ditahan di Tiongkok tidak lama setelah Kanada menangkap eksekutif Huawei Meng Wanzhou di Vancouver atas permintaan Amerika Serikat.
Perdagangan Organ
RUU yang diajukan Salma Ataullahjan, berjudul “Suatu Undang-Undang untuk mengubah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi (perdagangan manusia),” menjadikan ilegal bagi warganegara Kanada untuk mendapatkan organ di luar negeri tanpa persetujuan donor. Selain itu, membuat orang yang terlibat dalam panen organ secara paksa tidak dapat diterima di Kanada.
Komunis Tiongkok adalah satu-satunya negara di mana organ manusia dikeluarkan secara paksa di bawah sistem yang disetujui pemerintah.
The Epoch Times pertama kali menyampaikan berita tersebut pada tahun 2006, mengenai bukti bahwa rezim komunis Tiongkok terlibat dalam panen organ praktisi Falun Dafa, yang juga dikenal sebagai Falun Gong.
Anggota Parlemen Partai Konservatif Garnett Genuis, yang mensponsori RUU sebelumnya di House of Commons di Sidang Parlemen terakhir, mengatakan dalam wawancara sebelumnya, bahwa ia menjadi terlibat dalam undang-undang tersebut.
Hal demikian setelah mengetahui bahwa di negara-negara tertentu di seluruh dunia, “terutama di Tiongkok pada industri skala,” orang-orang dibunuh untuk diambil organnya.
“Kadang organ-organ dikeluarkan saat korban masih hidup dalam proses yang sangat menyakitkan, dan organ-organ itu kemudian digunakan untuk transplantasi,” kata Garnett Genuis.
Anggota Parlemen Partai Liberal Arif Virani mengatakan kepada House of Commons pada tanggal 10 Desember, bahwa subkomite untuk hak asasi manusia telah “melihat hal-hal seperti panen organ dan beberapa masalah yang benar-benar bermasalah yang muncul terkait dengan Falun Gong.”
RUU sebelumnya disahkan dengan suara bulat di Senat dan kemudian disahkan dengan suara bulat di House of Commons, melalui amandemen. Karena melalui amandemen, maka RUU tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Senat sekali lagi sebelum ditandatangani menjadi undang-undang.
Namun demikian, Parlemen dibubarkan sebelum persetujuan itu terwujud.
Mosi Magnitsky
Mosi yang direncanakan oleh Senator Partai Konservatif Leo Housakos
dan Thanh Hai Ngo meminta agar, di bawah hukum Magnitsky, sanksi diterapkan pada pejabat komunis Tiongkok dan Hong Kong. Yang mana, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap aktivis demokrasi Hong Kong dan umat Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Hukum tersebut yang dinamai hukum Magnitsky, setelah kematian pembangkang Rusia Sergei Magnitsky saat berada dalam tahanan di Rusia telah menginspirasi undang-undang di negara-negara di seluruh dunia. Untuk menerapkan sanksi seperti pembekuan aset dan larangan bepergian bagi pelanggar hak asasi manusia.
“Hal ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban anggota rezim Tiongkok dan Hong Kong yang jelas-jelas menginjak-injak hak asasi manusia dan aturan hukum yang mendasar,” kata Leo Housakos dalam sebuah wawancara.
Duta Besar Tiongkok untuk Kanada, Cong Peiwu, mengancam bahwa Kanada dapat mengharapkan “penanggulangan yang tegas” jika Parlemen mengadopsi mosi tersebut, mengikuti pola pernyataan yang semakin memaksa oleh perwakilan Tiongkok yang diarahkan ke Kanada.
“Tidak ada yang lebih mengerikan daripada duta besar Tiongkok yang mengancam pemerintah Kanada,” kata Leo Housakos, menambahkan bahwa Ottawa belum mengambil tindakan yang memadai dalam menghadapi perilaku bermusuhan Beijing.
“Kanada adalah negara G7, Kanada memiliki pengaruh ekonomi, Kanada memiliki pengaruh politik, dan sudah saatnya Tuan [Perdana Menteri Justin] Trudeau bangkit dan membela nilai-nilai Kanada,” kata Leo Housakos.
Leo Housakos menambahkan, bahwa Beijing memperlakukan sekutu Kanada yang mengambil sikap “jauh lebih kaku” terhadap Tiongkok, dengan rasa hormat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ottawa. Yang mana, “tampaknya lebih merupakan pembela atas perilaku Tiongkok daripada negara yang membela nilai-nilai dan prinsip Kanada.”
Thanh Hai Ngo mengatakan, Komunis Tiongkok berpikir Kanada dapat Digertak dengan mengancam akan adanya gangguan perdagangan. Tetapi, penting bagi Ottawa untuk membela aturan hukum dan hak asasi manusia.
Pemerintah Komunis Tiongkok tidak disibukkan dengan aturan hukum internasional. Pemerintah Tiongkok juga tidak peduli selama mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan menggunakan ancaman dan sebagainya. Itulah yang disampaikan Thanh Hai Ngo dalam sebuah wawancara.
Bukan Bisnis seperti Bisnis Biasa
Leo Housakos mengatakan bahwa adalah “benar-benar tidak dapat diterima” bagi pejabat terpilih Kanada untuk melanjutkan seolah-olah hal tersebut adalah “bisnis seperti bisnis biasa.”
Sementara komunis Tiongkok terus menahan warganegara Kanada dalam tahanan dan melanggar hak asasi manusia warganegara Tiongkok.
Pada tanggal 7 Desember, sekelompok pejabat terpilih Kanada, termasuk Senator Partai Konservatif Victor Oh, Anggota Parlemen Partai Liberal Shaun Chen, Anggota Parlemen Ontario Logan Kanapathi dan Aris Babikian, dan sejumlah pejabat kota terpilih menghadiri sebuah acara di daerah Toronto. Acara itu menandai peringatan ke-70 tahun pendirian rezim komunis di Tiongkok, yang menampilkan Konsul Jenderal Tiongkok berpidato. Menteri Pertahanan Harjit Sajjan menghadiri acara serupa di Vancouver pada bulan September lalu.
Walikota Winnipeg Brian Bowman menyambut Duta Besar Tiongkok Cong Peiwu di kotanya pekan lalu, memposting foto dirinya dan Cong Peiwu yang tersenyum di Twitter dan berterima kasih kepada sang duta besar untuk “diskusi yang produktif mengenai Sister City Chengdu, perdagangan, dan tujuan Winnipeg untuk menjadi pemimpin dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia.”
“Ini sepenuhnya salah,” kata Leo Housakos.
Thanh Hai Ngo mengatakan ia tidak akan menghadiri acara persahabatan seperti itu yang dihadiri oleh pejabat Komunis Tiongkok di luar prinsip, karena rezim Beijing adalah pelanggar hak asasi manusia.
“Saya pikir hal tersebut tidak dapat diterima, dan saya pikir kita harus membela apa yang kita yakini,” ujar Thanh Hai Ngo. (Vivi/asr)
FOTO : Senator Salma Ataullahjan dan Anggota Parlemen Garnett Genuis dalam sebuah file foto. (Limin Zhou / The Epoch Times)
Merek Mewah Milik Tiongkok Berjuang Seperti Halnya Prospek Industri Lainnya
Fan Yu – The Epochtimes
Industri barang mewah telah menikmati tahun yang positif, bahkan di tengah-tengah kekhawatiran kemungkinan resesi global dan perang dagang yang menghantui.
Menurut Luxury Study baru-baru ini oleh Bain & Co, pasar barang mewah milik pribadi meningkat 4 persen dari tahun ke tahun sejak tahun 2019. Sementara industri makmur yang semakin meluas, beberapa merek mewah dengan perusahaan induk Tiongkok menghadapi ketidakpastian yang lebih besar.
Shandong Ruyi Technology Group, sebuah konglomerat merek-merek mewah Tiongkok, menghadapi kebuntuan jatuh tempo obligasi dan sedang berjuang untuk menghasilkan likuiditas atau mekanisme refinancing untuk menangkal kemungkinan gagal bayar.
Data Bloomberg menyebutkan Ruyi saat ini memiliki USD 345 juta obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang akan jatuh tempo bulan ini dan 4,4 miliar yuan dari obligasi darat RenMinBi yang akan jatuh tempo tahun depan.
Pada tanggal 12 Desember 2918, lembaga pemeringkat kredit Moody menurunkan peringkat kredit perusahaan Ruyi menjadi Caa1 dari B3, yang terjadi setelah S&P menarik kembali peringkat perusahaan Ruyi pada minggu sebelumnya.
Perusahaan Ruyi dijuluki “LVMH Tiongkok,” mengacu pada perusahaan barang mewah multinasional Prancis senilai usd 200 miliar Perancis, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE.
Berawal sebagai produsen tekstil Tiongkok yang tidak dikenal, Ruyi, seperti banyak konglomerat Tiongkok lainnya, melakukan belanja internasional dalam beberapa tahun terakhir. Ruyi memiliki saham besar di rumah mode Swiss Bally, konglomerat mewah Prancis SMCP perusahaan induk Sandro, Cerruti 1881, dan Maje, perusahaan pakaian mewah Inggris, Aquascutum, serta pembuat pakaian High Street TM Lewin dan Gieves & Hawkes.
Ruyi mengambil sejumlah besar utang untuk mendanai akuisisi asing ini. Data dari Debtwire menyebutkan bahwa utang Ruyi pada akhir tahun 2018 adalah 28,7 miliar yuan, hampir dua kali lipat jumlah pada neraca pada tahun 2015 sebesar 15,4 miliar yuan. Pada saat yang sama, pendapatan Ruyi diwakili sebagai EBITDA yang disesuaikan yakni laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, telah meningkat sekitar 40 persen selama periode yang sama, menjadi 2,4 miliar yuan dari 1,7 miliar yuan.
Sebuah perusahaan milik negara yang berbasis di kota asal perusahaan Jining, Provinsi Shandong, mengambil 26 persen saham di Ruyi pada bulan Oktober, dalam upaya untuk mencegah kemungkinan gagal bayar.
Nasib beberapa merek fesyen Eropa yang dimuliakan bertumpu pada bagaimana Ruyi berencana untuk berurusan dengan utangnya yang besar.
Akuisisi dengan Karakteristik Tiongkok
Fosun International adalah konglomerat Tiongkok lain yang berusaha menghidupkan kembali merek asing yang dimilikinya.
Fosun International, sebuah perusahaan holding investasi yang berbasis di Shanghai, juga memiliki beberapa merek mewah internasional, yaitu perusahaan induk Lanvin yang berbasis di Paris yang dibeli tahun lalu seharga 120 juta euro. Ada lagi merek mewah Amerika Serikar St. John, pakaian Italia Caruso, merek Australia Wolford, dan memiliki saham minoritas di perusahaan mode Jerman Tom Tailor dan perhiasan Yunani Folli Follie.
Lanvin adalah merek nama terbesar di Fosun International tetapi juga yang paling menderita. Pada saat akuisisi, Lanvin sedang berjuang secara finansial.
“Lanvin sangat menderita. Ini semacam perputaran, ” kata Joann Cheng, kepala Fosun Fashion Group kepada Financial Times pada tanggal 9 Desember 2019, sambil menolak memberikan rincian hasil keuangan Lanvin.
Fosun International tampaknya mencari bantuan untuk kelompok mewah Prancis. Awal tahun ini, Bloomberg melaporkan bahwa Fosun International ingin menjual sebagian saham Lanvin miliknya seharga usd 100 juta atau lebih.
Joann Cheng memang mengatakan bahwa memperluas jejak Lanvin di Tiongkok, pasar mewah terbesar dunia, adalah “pasti tujuan” dari akuisisi merek fesyen Fosun. Sejak diakuisisi oleh Fosun International, Lanvin membuka toko baru di Shanghai dan Hong Kong.
Fosun International juga mengalami kesulitan.
Folli Follie adalah salah satu akuisisi asing pertama yang dilakukan oleh Fosun International dengan kepemilikan minoritas awal sejak tahun 2011. Namun pada tahun 2018, hedge fund Quintessential Capital Management mengklaim bahwa Folli Follie telah memalsukan jumlah toko yang dimilikinya serta metrik keuangan lainnya, termasuk penjualan, laba, dan cadangan kas.
Tuduhan-tuduhan itu menyebabkan serangkaian penyelidikan dan penyelidikan peraturan guna memastikan penipuan tersebut, yang mengarah ke regulator keuangan Yunani yang mengajukan tuntutan penipuan terhadap tiga eksekutif senior Folli Follie pada akhir tahun 2018.
Sebagai akibatnya, saham Folli Follie yang terdaftar di Athena hancur.
Dalam investasi lain yang tidak beres, investasi utama Fosun International di Eropa, grup perjalanan Inggris Thomas Cook Group Plc, runtuh pada bulan September 2019. Setelah berbulan-bulan merundingkan kemungkinan bailout, Fosun International yang merupakan pemegang saham terbesar di Thomas Cook, memutuskan untuk mengurangi kerugiannya pada bulan September 2019.
Thomas Cook, grup perjalanan tradisional yang mengelola agensi serta pesawatnya sendiri, menjadi korban atas meningkatnya popularitas pemesanan perjalanan mandiri online.
Investasi asli perusahaan masuk akal pada saat itu. Fosun International adalah bank untuk perjalanan keluar negeri menggunakan kapal dan permintaan pariwisata dari pelanggan Tiongkok, dan Thomas Cook adalah platform yang logis untuk berpasangan dengan akuisisi pariwisata Fosun International lainnya, perusahaan resor Club Med.
Adalah sulit untuk menyamaratakan bagaimana tantangan itu muncul. Kegagapan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, mata uang yuan yang relatif lemah, dan beban utang yang besar dari perusahaan induk Tiongkok adalah bagian besar dari masalah ini. Namun sejauh ini, sponsor perusahaan Tiongkok boleh menulis cek tetapi telah terbukti sebagai operator bisnis yang kurang ideal.
Contoh paling menonjol dari merek asing yang berhasil setelah akuisisi Tiongkok mungkin adalah produsen mobil Swedia Volvo. Setelah bertahun-tahun berjuang di bawah Ford Motor Co., Volvo diakuisisi pada tahun 2010 oleh Geely, pabrikan mobil Tiongkok. Geely memodali Volvo dengan dana segar tetapi membiarkan operasi dan pengambilan keputusan strategis di tangan manajemen yang ada sedikit gangguan.
Sejak itu, Volvo telah memperluas kehadirannya di pasar seluruh dunia, termasuk di Tiongkok. Sedangkan untuk Lanvin, Fosun International mungkin belum mengadopsi pendekatan yang lebih baik.
Lanvin baru-baru ini merekrut mantan eksekutif LVMH dan mantan CEO Sandro Jean-Philippe Hecquet untuk menjalankan Lanvin. Bruno Sialelli, seorang desainer berusia 31 tahun yang kurang dikenal yang sebelumnya bekerja di Loewe, baru-baru ini dipekerjakan sebagai direktur kreatif baru di Lanvin. (Vv)
FOTO : Ilustrasi (STR/AFP/Getty Images)
Mengapa ‘Fase Pertama’ Kesepakatan Dagang Amerika Serikat-Tiongkok Mencekik Komunis Tiongkok?
Xia Xiaoqiang
Pada tanggal 13 Desember, Amerika Serikat maupun Tiongkok mengumumkan bahwa kedua negara telah mencapai “fase pertama” kesepakatan dagang.
Menurut pengumuman oleh Amerika Serikat, tarif yang akan dimulai pada tanggal 15 Desember akan dibatalkan, dan beberapa tarif yang ada akan dikurangi.
Penulis Xia Xiaoqiang dalam opininya di The Epochtimes mengatakan, perjanjian tersebut mensyaratkan rezim Tiongkok untuk melakukan reformasi struktural guna melindungi kekayaan intelektual, menghentikan transfer teknologi paksaan, dan membuka pasar Tiongkok untuk produk pertanian dan jasa keuangan. Tiongkok juga berjanji untuk membeli lebih banyak barang dan jasa Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang.
Secara khusus, pernyataan Amerika Serikat menekankan bahwa perjanjian tersebut memiliki mekanisme yang dapat ditegakkan.
Pengumuman Tiongkok pada konferensi pers berfokus pada “kesetaraan;” yaitu, kedua belah pihak membuat konsesi dan Tiongkok memenangkan inisiatif hingga tingkat tertentu.
Namun demikian, Tiongkok menyepelekan dua bagian paling penting yang ditekankan oleh Amerika Serikat — persyaratan untuk reformasi struktural dan mekanisme yang dapat ditegakkan.
Tidak perlu diragukan lagi, target audiensi pemerintah Tiongkok adalah rakyat Tiongkok yang menetap di Tiongkok Daratan. Setelah kedua pihak mengumumkan, ada dua tanggapan yang berlawanan.
Satu kelompok percaya bahwa pemerintahan Donald Trump sekali lagi jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh Komunis Tiongkok. Yang mana, selalu berusaha untuk menyeret hal-hal tanpa batas untuk mendapatkan peluang yang menguntungkan.
Oleh karena itu, orang-orang ini berpikir Washington gagal mengambil kesempatan untuk memukul Tiongkok sampai Komunis Tiongkok benar-benar dikalahkan. Di antara kelompok ini, ada dua jenis orang.
Salah satunya adalah Partai Demokrat Amerika Serikat. Sebagai contoh, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mengatakan dalam postingan Twitter-nya pada tanggal 13 Desember: “Presiden Trump tamatlah sudah karena janji sementara dan tidak dapat diandalkan dari Tiongkok untuk membeli beberapa kedelai.”
Yang lainnya adalah aktivis pro-demokrasi Tiongkok. Mereka berharap bahwa Presiden Donald Trump akan mengambil langkah terberat melawan Komunis Tiongkok. Dikarenakan, mereka percaya bahwa setiap negosiasi dengan Komunis Tiongkok adalah sebuah kompromi.
Namun demikian, menurut Xia Xiaoqiang , secara keseluruhan, Tiongkok adalah negara yang membuat lebih banyak kompromi dalam fase satu kesepakatan dagang. Berdasarkan hasil akhirnya, Amerika Serikat memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian.
Banyak negosiasi sebelumnya antara kedua negara berakhir dengan kegagalan karena Beijing selalu melanggar janjinya menjelang tahap terakhir, karena dua alasan utama.
Pertama, Komunis Tiongkok berusaha menyingkirkan semua janji, berharap pada titik tertentu muncul beberapa perubahan yang menguntungkan.
Alasan kedua adalah bahwa kali ini lawannya adalah Donald Trump yang masih menjabat, yang sangat berbeda dari lawan Komunis Tiongkok sebelumnya yang dapat dengan mudah ditipu dan diperdaya. Semua negosiasi dan perjanjian sebelumnya antara Komunis Tiongkok dan Organisasi Perdagangan Dunia sebenarnya termasuk dalam kategori ini.
Persyaratan untuk reformasi struktural dan mekanisme yang dapat ditegakkan menunjukkan, bahwa Washington dapat kembali memberlakukan tarif penalti terhadap Tiongkok kapan saja jika Tiongkok gagal memenuhi kesepakatan dagang.
Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak menderita banyak kerugian dari putaran negosiasi ini. Meskipun tarif beberapa barang Tiongkok telah berkurang, hal itu adalah hasil yang normal, karena negosiasi itu sendiri adalah seni kompromi.
Mencapai fase satu kesepakatan dagang akan membantu mengurangi tekanan pada eksportir di kedua negara. Ini akan bermanfaat bagi ekonomi Amerika Serikat, serta untuk kampanye kepresidenan Donald Trump tahun 2020.
Namun demikian, Washington perlu tetap waspada — jika Tiongkok melanggar janjinya, Amerika Serikat harus siap untuk segera mengambil tindakan pencegahan yang efektif.
Adapun bagi rezim komunis Tiongkok, fase satu kesepakatan dagang sebenarnya merupakan langkah mundur, tetapi tidak punya pilihan lain.
Perang dagang yang berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan dampak besar pada perekonomian Tiongkok — modal asing meninggalkan Tiongkok. Sejumlah besar perusahaan bangkrut, melonjaknya pengangguran, krisis keuangan, inflasi, dan kemarahan masyarakat.
Semua ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kesulitan besar di masa depan dan skenario hari kiamat untuk rezim Tiongkok yang berkuasa saat ini.
Banyak pejabat komunis Tiongkok melihat tanda-tanda kesulitan yang akan datang tersebut dan bergegas mentransfer asetnya ke luar negeri, bersiap untuk meninggalkan Tiongkok kapan saja.
Secara internasional, rezim komunis Tiongkok menjadi semakin terisolasi —sinyal paling menonjol adalah untuk pertama kalinya NATO mengakui Tiongkok sebagai ancaman selama pertemuan puncak NATO di London pada awal bulan Desember.
Di tengah krisis internasional dan domestik, Komunis Tiongkok terpaksa mundur dan setuju untuk menandatangani fase pertama kesepakatan dagang.
Meskipun hemat penulis tidak optimis bahwa Komunis Tiongkok akan tetap berpegang teguh pada persyaratan yang diajukan. Kesepakatan dagang tersebut tetap mencengkeram Komunis Tiongkok, karena pemerintahan Donald Trump dapat mengenakan tarif penalti setiap saat.
Sebenarnya, bahkan tanpa perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok sekalipun, Komunis Tiongkok tetap menghadapi keruntuhan total terakhirnya.
Kejahatan dan perbuatan buruk Komunis Tiongkok selama 70 tahun terakhir, menyebabkan masalah sosial besar dan konflik yang tidak terselesaikan antara Komunis Tiongkok dengan rakyat Tiongkok. Perang dagang hanyalah katalisator yang mempercepat proses keruntuhan Partai Komunis Tiongkok. (Vivi/asr)
Di Balik Keberanian Pemuda Hong Kong Ber-“Jibaku”
He Qinglian
Pan-Demokrasi Hong Kong meraih kemenangan, bahkan menang telak, warga bersorak sorai pada 24 November 2019 lalu. Kemenangan kali ini didapat dengan tidak mudah, pertama karena warga Hong Kong telah berjuang lima bulan terus melawan, selama itu kelompok militan tidak ragu meningkatkan perlawanan menentang kekerasan oleh polisi.
Istilahnya “lam cau” atau “mati bareng atau berjibaku” menjadi sorotan masyarakat maupun media massa internasional. Kedua adalah pengalaman Amerika Serikat pada Gerakan Occupy Central pada 2014 lalu.
Pada momentum yang tepat mengeluarkan “Resolusi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Resolusi itu memperingatkan Beijing agar tidak mengakibatkan bencana kemanusiaan di Hong Kong.
Tapi semua itu, hanya langkah pertama warga Hong Kong memperjuangkan hak keikutsertaan dalam politik Hong Kong, jalan ke depan masih panjang, masih akan sangat menyulitkan.
Kelompok militan pada gerakan anti Undang Undang ekstradisi mayoritasnya adalah pemuda. Masa depan masyarakat apa pun adalah milik generasi muda, dan kaum muda Hong Kong umumnya berpendapat bahwa Hong Kong “hari ini” bukan milik mereka.
Peta kepentingan yang terbentuk sejak kembalinya Hong Kong pada 1997 lalu, merupakan kaum elit Hong Kong generasi tua sebelumnya yang diwakili oleh “Carrie Lam” dan kawan-kawan.
Dalam berbagai komentar, ada dua tokoh Hong Kong yang pandangannya persis mewakili dua generasi dan dua lapisan masyarakat di Hong Kong tersebut. Bentrokan di Hong Kong dan orientasi masa depan politiknya dapat ditemukan denyut nadinya di antara keduanya.
Presiden Komisaris Group Hang Lung yakni Ronnie Chan Chi-Chung merupakan elit Hong Kong dari era 1950-60an. Rekaman video perbincangannya “Masalah Hong Kong, Kita Beberkan Untuk Dibicarakan”, sungguh tidak pernah bosan diperbincangkan, termasuk memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap masalah Hong Kong.
Menurut Ronnie Chan Chi-Chung masalah Hong Kong adalah pada politik dan bukan kehidupan warga. Jika politik dianggap sebagai murni masalah kehidupan warga, maka tidak akan pernah dapat diselesaikan.
Pandangan Ronnie Chan Chi-Chung dapat mencakup empat aspek:
1. Warga Hong Kong di bawah kolonialisme Inggris tidak memiliki kesadaran akan bernegara. Penyebab kondisi itu ada kaitannya dengan terbentuknya warga Hong Kong, pemerintahan kolonial Inggris tidak memotivasi warga Hong Kong untuk mengakui negara leluhurnya. Akan tetapi warga Hong Kong juga tidak mengakui Taiwan sebagai “Republic of China” dan tidak mengakui Beijing yang mewakili daratan Tiongkok.
Warga Hong Kong yang dimaksud adalah para pejabat eks Kuomintang dengan klannya yang hijrah ke selatan yakni ke Hong Kong pada 1949, dan periode wabah kelaparan besar 1958-1960, serta pengungsi yang lari ke Hong Kong dalam beberapa kali gerakan politik masa Revolusi Kebudayaan 1966-1976.
Yang dimaksud Ronnie Chan soal “kesadaran bernegara”, sebenarnya adalah pengakuan status warga Hong Kong. Beberapa tahun terakhir ini rasio warga Hong Kong yang mengakui dirinya sebagai “warga Tiongkok” kian hari kian rendah.
Pada awal Juni 2018, survei yang dilakukan Program Opini Publik dari Hong Kong University dengan metode sampling secara acak menunjukkan, warga kota yang mengakui dirinya sebagai “warga Hong Kong” memiliki nilai tertinggi yakni 8,54 poin.
Setelah itu adalah “orang Asia”, “bagian dari bangsa Tionghoa”, serta “orang Tiongkok”, dan pengakuan sebagai “warga negara Republik Rakyat Tiongkok” adalah yang paling rendah yakni hanya 5,85 poin.
2. Hong Kong kekurangan talenta politik, pejabatnya banyak yang bermental pegawai. Maksudnya adalah para pejabat pemerintah Hong Kong mahir dalam mengatur pemerintahan namun kurang akan kemampuan berpolitik atau kemampuan bermediasi politik.
3. Pekerjaan Front Persatuan Beijing semakin dikerjakan semakin amburadul, eksis kesalahan yang sangat besar.
4. Tiga orang penjahat masalah properti . Ini patut dicermati.
Di mata generasi muda Hong Kong khususnya kelahiran pasca 1990, “para Ronnie Chan” mewakili masa lalu, merupakan generasi yang telah menikmati segala kemakmuran Hong Kong. Pandangan para elit Hong Kong dari angkatan ini, sama sekali tidak ingin didengar oleh kaum muda Hong Kong pasca 1990.
Dalam perlawanan kekerasan oleh kaum militan Hong Kong kali ini terdapat kosa kata atau semboyan yang terkenal, yakni “lam cau Hong Kong “ yang maknanya adalah “Hongkong, lawanlah sampai titik penghabisan.” Sekalipun akhirnya kedua belah pihak sampai sama-sama hancur.
Generasi muda mau me-“lam cau Hong Kong”, tentunya karena merasa di Hong Kong mereka sudah tidak menjanjikan masa depan. “Tidak ada masa depan” bersumber dari dua hal. Pertama, karena kaum muda di Hong Kong memang tidak memiliki kesempatan untuk meningkat. Kedua karena Beijing memberlakukan sistem “orang muda tersingkir, tanah tetap tinggal atau: Enyahlah dari tanah ini”.
Penulis internet generasi 90-an bernama Lewis Loud pernah menulis banyak artikel terkait masalah itu. Dalam artikel berjudul “Hong Kong Sekarang: Hong Kong Tengah Mengalami Satu Kali Pembersihan Generasi Secara Efektif” pada 13 Juni 2019, terdapat salah satu sub-judulnya adalah “Pembantaian Terhadap Generasi Muda Hong Kong”.
Dalam hal ini “pembantaian”, maksudnya bukan pemusnahan tubuh fisik, melainkan membuat pemuda Hong Kong tidak mendapat kesempatan dalam berpolitik. Seperti banyak calon dari kubu lokal bahkan sampai kubu penentu nasib sendiri yang lebih moderat, sebelum pemilihan tahun 2016 telah dibatalkan kelayakan pencalonan mereka. Aasannya “pandangan politik” mereka tidak sesuai dengan “Hukum Dasar Hong Kong”.
Setelah pemilu selesai, sejumlah anggota legislatif yang mendapatkan otorisasi dari warga pemilih juga dirampas kursinya, seperti Baggio Leung Chung-Hang, Regine Yau Wai-Ching, Nathan Law Kwun-Chung dan lain-lain.
Lewis Loud berpendapat, pandangan politik, sikap, gaya berpolitik, semuanya sangat bertolak belakang, kesamaan mereka hanya satu yakni masih muda. Muda bukan pandangan politik, tapi Hong Kong di bawah kolonialisme Komunis Tiongkok, adalah suatu properti politik yang menjadi sasaran tekanan.
Sejak 2016 hingga 2017, Komunis Tiongkok secara bertubi-tubi telah menghancurkan hak berpolitik keseluruhan generasi, dengan menghancurkan harapan mereka untuk memasuki sistem yang dapat mereformasi Hong Kong. Mungkin karena mayoritas mereka hanya mengakui dirinya sebagai warga Hong Kong, dan bukan warga Tiongkok atau “warga Hong Kong Tiongkok”.
Pengakuan status seperti ini membuat Komunis Tiongkok sangat tidak tenang. Walaupun “tidak sesuai ketentuan” yang dijabarkan oleh ketua komisi pemilu berbeda dengan yang dikeluarkan oleh “Kongres Rakyat Tiongkok”, tapi pada akhirnya, adalah Komunis Tiongkok dapat mentolerir politisi dari generasi lebih tua, tapi terhadap politisi generasi baru, satu pun tidak diijinkan masuk ke dalam sistem.
Artikel lainnya berjudul lebih menohok secara langsung: “Perlakuan Komunis Tiongkok Terhadap Taiwan Juga Akan Sama Dengan Hong Kong ‘Orang Tersingkir Tanah Tetap Tinggal’”.
Di sini perlu dijelaskan asal muasal prinsip “orang tersingkir tanah tetap tinggal”. Di dalam forum diskusi bebas internet di Tiongkok, setiap topik yang menyangkut Taiwan, pada dasarnya akan penuh dengan suara hujatan dan kecaman.
Sekitar enam, tujuh tahun silam sudah muncul istilah “orang boleh pergi, pulau tetap tinggal”, ungkapan seperti ini kemudian berubah menjadi “pertahankan pulau tidak pertahankan orang”. Istilah “pertahankan pulau tidak pertahankan orang” tidak pernah terdengar ada pernyataan resmi pemerintah, tapi kini pada dasarnya telah menjadi suatu macam pemahaman warga Taiwan terhadap kebijakan politik dari Tiongkok.
Penjelasan Lewis Loud terhadap hal ini sangat lugas: “Bagi Tiongkok, Hong Kong adalah sangat fungsional, seperti finansial, perdagangan, kemampuan pembiayaan, sementara yang lain bagi Tiongkok sama sekali tidak dipandang sebelah mata sekali pun”. Sedangkan pulau seperti Taiwan, memiliki banyak keuntungan militer dan strategis, seperti Hong Kong yang memiliki kelebihan finansial. Tiongkok sangat menginginkannya, tapi bukan berarti menginginkan orang-orang lokal yang tidak terbiasa dengan penguasaannya. Tanpa peduli hidup atau mati warga setempat, Beijing hanya peduli pada fungsional yang kasat mata pada Hong Kong, bagi Tiongkok, Hong Kong hanyalah sebuah alat.
Berdasarkan pemahaman di atas itulah, para pemrotes di Hong Kong menuntut agar Amerika Serikat secepat mungkin meloloskan “Resolusi HAM dan Demokrasi Hong Kong”, walaupun Rancangan Undang undang itu akan secara langsung berdampak pada ekonomi Hong Kong.
Chan dan Loud, bisa dikatakan uraian masing-masing dari seorang yang berhasil pada masa lalu dan masa kini serta seorang pemilik masa depan yang tidak melihat adanya masa depan itu. Ini menandakan pandangan warga Hong Kong terhadap situasi sekarang, tidak hanya terdapat perbedaan kelas, terdapat perbedaan orang yang memiliki kepentingan dengan orang yang kepentingannya dirugikan, juga terdapat celah kesenjangan yang sangat dalam antar generasi.
Yang lebih patut direnungkan adalah baik Chan maupun Loud sama-sama telah menyinggung fungsi Hong Kong sebagai pusat finansial. Akan tetapi menurut pendapat Chan hanya dengan layanan sebagai pusat finansial saja bagi Hong Kong tidak cukup, harus memperbaiki struktur ekonominya, dan mengemukakan harus dikembangkan pembangunan jurusan di Hong Kong University yang sangat unggul yakni sains, teknik, dan kedokteran.
Sementara Lewis Loud berpendapat kalau “orang tersingkir tanah tetap dipertahankan”, lalu apa gunanya fungsi sebagai pusat finansial itu?
Pertanyaannya adalah: Nasib masyarakat apa pun di masa depan, adalah ditentukan oleh kaum mudanya. Dilihat dari bertolak belakangnya hati warga, Komunis Tiongkok telah kehilangan satu generasi muda milennial Hong Kong kelahiran pasca 1990.
Di saat warga menyorakkan kemenangan kubu Pan-Demokrasi dalam pemilihan anggota legislatif distrik di Hong Kong, ada sebagian orang lainnya yang berpendapat pemilihan kali ini meskipun terhitung menang, juga tidak ada kaitannya dengan keputusan menentukan seorang kepala eksekutif, pemilihan kepala eksekutif tetap didominasi oleh Beijing.
Alasan Lewis Loud menentang bahkan semakin menonjol: “Sejumlah pemrotes yang risau atau sarat dengan kepentingan pribadi, anehnya justru menuntut pada pemerintah agar ‘mengadakan pemilu sesuai jadwal’. Jika Hong Kong tidak bisa melangsungkan pemilu secara normal, justru merupakan kemenangan para pengunjuk rasa, karena memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintah Hong Kong menganut demokrasi palsu, bertindak semena-mena, dan “satu negara dua sistem” telah gagal.
Terpilih hanya sekedar mendapatkan gaji dan tunjangan bagi seorang anggota legislatif, tapi anggota legislatif Hong Kong di berbagai tingkatan tidak memiliki kekuasaan politik. Kemenangan besar dalam pemilu sebaliknya justru berarti revolusi telah diserap.”
Kekhawatiran di atas bukan tidak beralasan. Selama beberapa tahun ini kritik terhadap Pan-Demokrasi Hong Kong sangat banyak, dalam hal usia dan latar belakang, antara Ronnie Chan dan Lewis Loud, sangat berbeda, namun keduanya bersikap keras mengkritik Pan-Demokrasi dari sudut pandang yang berbeda.
Hanya untuk membuat seluruh anggota legislatif Pan-Demokrasi mencapai kesepahaman politik, sampai sekarang masih merupakan proses yang sangat menyulitkan. Tapi pada masalah Hong Kong, sikap Beijing masih merupakan faktor krusial. Setelah mengalami pemilihan legislatif, Beijing seharusnya menenangkan diri, dan memperhatikan aspirasi warga Hong Kong.
1. Pembangunan di wilayah atau negara mana pun, adalah mengandalkan suatu sistem dan rakyat yang dibina dari sistem ini. Tahun 1949, perkembangan di tiga tempat yakni Tiongkok, Taiwan dan Hong Kong secara kuat menjelaskan bahwa bangsa yang sama, sejarah dan budaya yang sama, di bawah sistem politik yang berbeda dapat melangkah jalan perkembangan ekonomi yang sama sekali berbeda.
Tiongkok pun tidak mampu menyangkal fakta bahwa pada era 1980-an, gelombang pertama investasi asing yang dibuka di daratan Tiongkok, adalah dana milik etnis Tionghoa yang didominasi oleh dana dari Hong Kong dan Taiwan. Pada waktu itu dana Jepang dan Korea, jummlahnya jauh lebih sedikit daripada Hong Kong dan Taiwan.
2. Bertentangannya hati masyarakat adalah elemen penting pertama yang membentuk himpunan kekuatan politik. Pengakuan “warga Hong Kong” terhadap orang Tiongkok dan warga negara Republik Rakyat Tiongkok sangat rendah, yang faktanya menerangkan bahwa mereka tidak mengakui sistem politik Komunis Tiongkok.
Pengakuan warga terhadap negara, ditentukan apakah negara mampu memberikan rasa memiliki yang kuat. Rasa memiliki ini sebagian juga dibangun di atas kekayaan atau kekuatan negara, tapi yang lebih penting lagi adalah apakah negara mampu memberikan kekuatan moralitas yang menyentuh hati. Tiongkok pada saat ini, justru tidak memiliki hal yang satu ini.
3. Membiarkan Hong Kong melakukan otonomi sendiri, adalah pilihan bijak untuk memerintah Hong Kong. Pada Maret 2013, saat berkunjung ke Rusia Xi Jinping dalam pidatonya mengatakan: “Sepasang sepatu apakah sesuai, baru bisa diketahui kalau sudah dipakai, jalan perkembangan suatu negara, hanya bisa dipahami oleh warga negara itu.”
Ungkapan itu langsung beredar di internet dan berubah menjadi “teori sepatu dan kaki”. Dengan prinsip yang sama disimpulkan, warga Hong Kong merasa “sepatu” atau sistem politik itu cocok di kaki mereka atau tidak, adalah hal yang paling penting. Karena Beijing telah membatasi hak warga Hong Kong untuk memilih “sepatu”, mereka merasa sepatu itu menjepit kaki, sangat tidak nyaman, maka kemarahan pun dilampiaskan pada Beijing selaku pemberi “sepatu”. Selain Xinjiang, Tibet, dan Taiwan, kekuatan yang melawan Beijing kini bertambah lagi satu yakni “Hong Kong, pulau yang membangkang”, sungguh tidak bijaksana.
Dibawah sistem setengah demokrasi di Hong Kong, bagaimana kelak warga Hong Kong akan terus dijadikan pion, mulai sekarang akan menjadi permainan politik utama antara Hong Kong dengan Beijing. (SUD/WHS)
