Home Blog Page 1824

KPU RI Tetapkan Jokowi-Maruf Amin Ungguli Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

0

Epochtimes.id- Komisi Pemilihan Umum (RI) menyelesaikan rekapitulasi suara secar nasional hasil pemilu presiden 2019. Hasilnya, pasangan calon Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jumlah suara sah secara nasional 154.257.601, Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239,” kata komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Hadir pada pengumuman ini komisioner KPU, Ketua Bawaslu Abhan beserta jajaran. Hadir juga saksi dari pasangan Jokowi-Amin antara lain I Gusti Putu Artha, dan pasangan Prabowo-Sandi antara lain Azis Subekti yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara.

Penetapan ini berdasarkan hasil rekapitulasi yang meliputi 34 provinsi dan 130 wilayah luar negeri melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan KPU, Jokowi-Ma’ruf meraih 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi 44,50 persen.

Hasilnya menunjukkan selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di 21 Provinsi sedangkan Prabowo-Sandiaga di 13 Provinsi.

Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi, yaitu Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Provinsi lainnya dengan keunggulan paslon 01 adalah Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku dan Papua.

Adapun Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi yakni di Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, Aceh, NTB, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau.

Berikut ini rincian hasil rekapitulasi 34 provinsi:

1-Bali

Pasangan 01: 2.351.057

Pasangan 02: 213.415

Jumlah suara sah: 2.564.472

Suara tidak sah: 52.338

Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 2.616.810

2- Bangka Belitung

Pasangan 01: 495.729

Pasangan 02: 288.235

Jumlah suara sah: 783.964

Suara tidak sah: 22.927

Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 806.891

3- Kalimantan Utara

Pasangan 01: 248.239

Pasangan 02: 106.162

Jumlah suara sah: 354.401

Suara tidak sah: 4.840

Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 359.241

4- Kalimantan Tengah

Pasangan 01: 830.948

Pasangan 02: 537.138

Jumlah suara sah: 1.368.086

Suara tidak sah: 3.3612

Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 1.401.698

5- Gorontalo

Pasangan 01: 369.803

Pasangan 02: 345.129

Jumlah suara sah: 714.932

Suara tidak sah: 8.148

Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 723.080.

6- Bengkulu

Pasangan 01: 583.488

Pasangan 02: 585.999

Jumlah suara sah: 1.169.487

Suara tidak sah: 26.862

Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.196.349

7- Kalimantan Selatan

Pasangan 01: 823.939

Pasangan 02: 1.470.163

Jumlah suara sah: 2.294.102

Suara tidak sah: 88.001

Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.382.103

8- Kalimantan Barat

Pasangan 01: 1.709.896

Pasangan 02: 1.263.757

Jumlah suara sah: 2.973.653

Suara tidak sah: 56.256

Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.029.909

9- Sulawesi Barat

Pasangan 01: 475.312

Pasangan 02: 263.620

Jumlah Suara Sah: 738.932

Suara Tidak Sah: 12.147

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 751.079

10- Yogyakarta

Pasangan 01: 1.655.174

Pasangan 02: 742.481

Jumlah Suara Sah: 2.397.655

Suara Tidak Sah: 52.024

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.449.679

11- Kalimantan Timur

Pasangan 01: 1.094.845

Pasangan 02: 870.443

Jumlah suara sah: 1.965.288

Suara tidak sah: 37.993

Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.003.281

12- Lampung

Pasangan 01: 2.853.585

Pasangan 02: 1.955.689

Jumlah suara sah: 4.809.274

Suara tidak sah: 86.311

Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.895.585

13- Maluku Utara

Pasangan 01: 310.548

Pasangan 02: 344.823

Jumlah suara sah: 655.371

Suara tidak sah: 10.243

Jumlah suara sah dan tidak sah: 665.614

14- Sulawesi Utara

Pasangan 01: 1.220.524

Pasangan 02: 359.685

Jumlah Suara Sah: 1.580.209

Suara Tidak Sah: 14.096

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.594.305

15- Jambi

Pasangan 01: 859.833

Pasangan 02: 1.203.025

Jumlah Suara Sah: 2.062.858

Suara Tidak Sah: 48.470

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.111.328

16- Sulawesi Tengah

Pasangan 01: 914.588

Pasangan 02: 706.654

Jumlah Suara Sah: 1.621.242

Suara Tidak Sah: 18.821

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.640.063

17- Jawa Timur

Pasangan 01: 16.231.668

Pasangan 02: 8.441.247

Jumlah suara sah: 24.672.915

Suara tidak sah: 838.326

Jumlah suara sah dan tidak sah: 25.511.241

18- NTT

Pasangan 01: 2.368.982

Pasangan 02: 305.587

Jumlah suara sah: 2.674.569

Suara tidak sah: 43.895

Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.718.464

19- Sumatera Selatan

Pasangan 01: 1.942.987

Pasangan 02: 2.877.781

Jumlah suara sah: 4.820.768

Suara tidak sah: 117.817

Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.938.585

20- Sulawesi Tenggara

Pasangan 01: 555.664

Pasangan 02: 842.117

Jumlah Suara Sah: 1.397.781

Suara Tidak Sah: 27.625

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.425.406

21- Jawa Tengah

Pasangan 01: 16.825.511

Pasangan 02: 4.944.447

Jumlah Suara Sah: 21.769.958

Suara Tidak Sah: 606.514

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 22.376.472

22- Sumatera Barat

Pasangan 01: 407.761

Pasangan 02: 2.488.733

Jumlah Suara Sah: 2.896.494

Suara Tidak Sah: 40.225

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.936.719

23- Kepulauan Riau

Pasangan 01: 550.692

Pasangan 02: 465.511

Jumlah Suara Sah: 1.016.203

Suara Tidak Sah: 14.665

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.030.868

24- Banten

Pasangan 01: 2.537.524

Pasangan 02: 4.059.514

Jumlah Suara Sah: 6.597.038

Suara Tidak Sah: 194.128

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 6.791.166

25- Aceh

Pasangan 01: 404.188

Pasangan 02: 2.400.746

Jumlah Suara Sah: 2.804.934

Suara Tidak Sah: 83.326

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.888.260

26- NTB

Pasangan 01: 951.242

Pasangan 02: 2.011.319

Jumlah Suara Sah: 2.962.561

Suara Tidak Sah: 78.125

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 3.040.686

27- Jawa Barat

Pasangan 01: 10.750.568

Pasangan 02: 16.077.446

Jumlah Suara Sah: 26.828.014

Suara Tidak Sah: 648.065

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 27.476.079

28- DKI Jakarta

Pasangan 01: 3.279.547

Pasangan 02: 3.066.137

Jumlah suara sah: 6.345.684

Jumlah tidak sah: 79.890

Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 6.425.574.

29- Papua Barat

Pasangan 01: 508.997

Pasangan 02: 128.732

Jumlah suara sah: 637.729

Suara tidak sah: 12.462

Jumlah seluruh suara sah dan tidak : 650.191

30- Sulawesi Selatan

Pasangan 01: 2.117.591

Pasangan 02: 2.809.393

Jumlah suara sah: 4.926.984

Suara tidak sah: 98.205

Jumlah seluruh: suara sah dan tidak 5.025.189

31- Riau

Pasangan 01: 1.248.713

Pasangan 02: 1.975.287

Jumlah suara sah: 3.224.000

Tidak sah: 47.530

Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.271.530

32- Sumatera Utara

Pasangan 01: 3.936.515

Pasangan 02: 3.587.786

Jumlah suara sah: 7.524.301

Suara tidak sah: 111.925

Jumlah suara sah dan tidak sah: 7.636.226

33- Maluku

Pasangan 01: 599.457

Pasangan 02: 392.940

Jumlah suara sah: 992.397

Suara tidak sah: 11.514

Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.003.911

34- Papua

Pasangan 01: 3.021.713

Pasangan 02: 311.352

Jumlah suara sah: 3.333.065

Suara tidak sah: 58.822

Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.391.887

(asr)

FOTO : Presiden Indonesia yang berkuasa saat ini, Joko Widodo pergi setelah konferensi pers di Jakarta, 18 April 2019. (Antara Foto / Aditya Pradana Putra / via Reuters)

Menara Eiffel Dievakuasi Setelah Seorang Pria Terlihat Memanjat

0

EpochTimesId – Wisatawan dan warga dievakuasi dari Menara Eiffel di Paris, Prancis. Evakuasi dilakukan setelah seorang pria terlihat memanjat sisi bangunan menara pada Senin (20/5/2019) sore waktu setempat, menurut seorang petugas kepada CNN.

Pengunjung mulai membagikan gambar dan video seorang pria yang memanjat menara dengan tinggi 1.062 kaki (3213 meter) itu.

“Menara Eiffel telah ditutup dan sedang dalam proses dievakuasi karena seseorang (melakukan aksi yang) membahayakan,” kata juru bicara situs wisata tersebut.

Petugas pemadam kebakaran berada di tempat kejadian dan telah melakukan kontak dan komunikasi dengan pria yang memanjat menara, kata seorang juru bicara pemadam kebakaran.

Wisatawan asing asal Irlandia, Claire Murphy, yang sedang berlibur di Paris, mengatakan kepada CNN bahwa penutupan dimulai pada pukul 14:15, waktu setempat. Dia bahkan sempat terjebak di lantai atas menara.

Hampir tujuh juta orang mengunjungi Menara Eiffel setiap tahun. Situs yang selesai dibangun pada tahun 1889 itu dirancang dan dibangun oleh Gustave Eiffel, sebagai bagian dari ‘Pameran Universal’ yang menandai seratus tahun Revolusi Perancis. Menara itu merayakan ulang tahun ke 130 minggu lalu.

Ini bukan pertama kalinya seseorang mencoba memanjat menara, tiga orang terlihat memanjat tower pada tahun 2015. Situs itu juga dievakuasi dua kali pada 2010 karena ancaman bom, satu kali pada 2013 karena masalah keamanan dan ditutup selama dua hari setelah serangan teror pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, dinding kaca pelindung, setebal 65 milimeter dan tahan terhadap peluru, didirikan di sekitar dasar menara untuk memberikan peningkatan keamanan. (WIRE SERVICE CONTENT/The CNN Wire/The EPoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kelompok Sipil Bersenjata Api Renggut Sebelas Nyawa di Brasil Utara

0

EpochTimesId — Sebuah kelompok sipil bersenjata memasuki sebuah bar di kota utara Brasil, Belem, pada hari Minggu (19/5/2019) waktu setempat. Mereka menembaki pengunjung, menewaskan 11 orang dan membuat seorang pengunjung terluka, menurut laporan media setempat.

Kelompok bersenjata itu, yang anggotanya mengenakan topeng untuk menutupi wajah mereka, tiba dengan mobil dan sepeda motor. Mereka kemudian menembak enam wanita dan lima pria di bar pada lingkungan yang miskin dan penuh kekerasan di ibukota negara bagian Para, kata situs web berita G1. Semua sasaran tembak ini meregang nyawa.

Belum jelas motif dari penembakan tersebut, dan belum ada tersangka pelaku yang ditangkap. Identitas para korban juga belum dipublikasikan.

“Tentu saja kami memiliki beberapa jalur investigasi, yang bersifat rahasia, tetapi semuanya akan dianalisis dengan sangat hati-hati, sangat ketat,” kata menteri keamanan publik Pará, Ualame Machado pada konferensi pers.

Beberapa video diambil tepat setelah penembakan itu diposting di media sosial. Video memperlihatkan korban meninggal terbaring di tanah, dan seorang wanita meregang nyawa di atas meja bar.

Penembakan itu terjadi di lingkungan Guamá, salah satu dari tujuh tempat paling kejam di daerah metropolitan Belem, tempat pasukan federal dikirim pada Maret lalu untuk meningkatkan keamanan.

Ada 756 kasus kematian akibat kekerasan di negara bagian Pará pada kuartal pertama.

Sebagian besar kekerasan Brasil terkait dengan kelompok geng. Pada bulan Januari, geng-geng menyerang di Fortaleza, membuat kota itu mati, ketika perdagangan, bus umum, dan taksi ditutup.

Rio de Janeiro, kota terbesar kedua di negara itu, mengalami baku tembak antar genk setiap hari. Bahkan baku tembak juga melibatkan polisi dan penjahat, pertempuran yang sering mengakibatkan korban jiwa dari penduduk sipil dan orang-orang yang tidak bersalah. Fogo Cruzado, sebuah kelompok yang memantau penembakan di wilayah metropolitan Rio, mengatakan ada 2.300 penembakan di Rio dan pinggirannya selama 100 hari pertama tahun ini.

Pembunuhan yang dikaitkan dengan tembakan polisi di negara bagian Rio de Janeiro telah mencapai rekor tertinggi, naik 18 persen dalam tiga bulan pertama, dalam lonjakan yang sebagian disebabkan oleh kampanye tanpa toleransi bagi para penjahat yang didorong oleh para pemimpin negara.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro menandatangani dekrit sementara awal tahun ini sehingga memudahkan warga Brazil untuk membeli senjata, memenuhi janji kampanye untuk membatalkan peraturan ketat di negara yang menderita rekor gelombang pembunuhan.

Bolsonaro memenangkan kursi kepresidenan dengan menjalankan platform hukum dan ketertiban, dan sering kali menyenangkan para pendukung saat kampanye berhenti dengan tanda ‘gun up’ dengan tangan. Proses kepemimpinannya memberi energi pada basis pemilik tanah pedesaan, konservatif Kristen, dan pasar bebas yang menginginkan respons yang lebih keras terhadap meningkatnya kekerasan dan korupsi politik selama bertahun-tahun.

Brasil mencapai rekor tertinggi, yaitu 64.000 kasus pembunuhan pada tahun 2017. Sebanyak 70 persen di antaranya adalah karena senjata api, menurut statistik resmi.

Mantan penerjun payung yang mulai menjabat pada 1 Januari 2019 itu akhirnya membatalkan undang-undang 2003 tentang larangan pembelian senjata oleh warga sipil.

“Untuk menjamin warga negara hak sah mereka untuk pertahanan, saya, sebagai presiden, akan menggunakan senjata ini,” kata Bolsonaro, sambil mengangkat pena yang Dia gunakan untuk menandatangani keputusan tersebut.

Undang-undang senjata diperketat di bawah mantan presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva yang menandatangani langkah-langkah sweeping pada tahun 2003 yang mencegah warga biasa membawa senjata. Undang-undang tersebut mengamanatkan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata dan memberi polisi federal hak untuk menolak permohonan kepemilikan senjata dengan alasan apa pun.

Namun, upaya Silva untuk memperdalam kontrol senjata gagal dalam referendum tahun 2005, ketika sekitar 65 persen warga Brazil memberikan suara menentang proposal untuk sepenuhnya melarang penjualan senjata. (Reuters, NTD News dan The Associated Press/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Mengungkap Rencana “Perahu Nuh Pada Hari Kiamat” Komunis Tiongkok, Kemana Tiongkok Akan Melangkah Di Masa Depan?

0

NTD/Epochtimes.com

Erabaru.net. Krisis kepemimpinan yang disebabkan oleh intensifikasi perselisihan Tiongkok dengan Amerika Serikat telah menyebabkan rezim komunis Tiongkok yang goyah berada dalam keruntuhan.

 Menurut laporan media luar negeri, ditilik dari jajaran elite komunis Tiongkok hingga Sekolah Partai Komite Sentral Komunis Tiongkok, telah lama dipikirkan akhir dari rezim Komunis itu.

 Beberapa diantaranya bahkan mengungkapkan bahwa pejabat elite komunis Tiongkok menyembunyikan rencana “Perahu Nuh pada hari kiamat”.

Kiasan itu bermakna persiapan menyelamatkan diri dari akhir atau runtuhnya kekuasaan komunis. Begitu rezim komunis Tiongkok runtuh, maka mereka akan menyelamatkan diri masing-masing.

 Dalam pertemuan peringatan 40 tahun reformasi dan keterbukaan Komunis Tiongkok, Xi Jinping telah memperingatkan bahwa Tiongkok mungkin akan menghadapi “badai dan gelombang yang tak terbayangkan” di masa mendatang.

 Dalam pidato penyambutan Tahun Baru 2019 lalu, Xi Jinping juga menekankan bahwa komunis Tiongkok menghadapi perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun terakhir, namun, penuh dengan ketidakpastian apakah berubah semakin baik atau buruk.

 Xi Jinping juga berulang kali menekankan kewaspadaan atas insiden ” black swans” dan “grey rhinos”. Ditambah dengan bayang-bayang “kutukan pemusnahan partai Komunis Tiongkok pada peringatan yang ke-70 tahun berdirinya komunis Tiongkok pada tahun 2019 ini.

 Komunis Tiongkok khawatir akan mengulangi keruntuhan Uni Soviet. Beijing telah berulang kali menekankan perlunya stabilitas politik dan penggunaan hukuman berat untuk mempertahankan otoritas absolut komunis Tiongkok.

 Wang Hu-ning, anggota politbiro komunis Tiongkok dan tokoh utama pembangunan ideologi partai Komunis Tiongkok sejak tahun 1980an juga meminta persiapan dalam menghadapi “kondisi terburuk”.

 Setelah perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok kembali membara, komunis tidak bisa melakukan apa pun selain menghasut sentimen nasional. Musnahnya partai yang ditakuti petinggi di Zhongnanhai, tempat kediaman resmi presiden dan pusat pemerintahan Tiongkok,  sudah mendekati.

 Sementara itu tekanan ekonomi Tiongkok dan tensi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok telah menyebabkan kekuatan politik komunis Tiongkok goyah, dan krisis kepemimpinan juga memicu kontradiksi di internal komunis Tiongkok.

 Sebelum perang dagang, ada orang di dalam Sekolah Partai Komunis yang mulai memikirkan masalah yang tidak pernah dipikirkan oleh siapa pun di masa lalu, yakni akhir dari komunis Tiongkok.

 Pada 2013, Jamil Anderlini, koresponden Financial Times yang berbasis di Beijing, mewawancarai sekolah partai pusat Komunis Tiongkok membahas masalah-masalah seperti korupsi tingkat tinggi dan legitimasi kepemimpinan komunis Tiongkok.

 Ketika ditanya apakah komunis Tiongkok akan runtuh, seorang profesor Sekolah Partai Pusat, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, berkata secara pribadi.  “Sejujurnya, ini adalah pertanyaan yang sama dengan masyarakat Tiongkok, tetapi sulit untuk dijawab,” katanya.

Sumber internal komunis Tiongkok sendiri berulang kali memperingatkan tentang “krisis kematian partai.” Para elite di Zhongnanhai, seperti Xi jinping, Hu Jintao, Liu Yuan, Liu Yazhou dan pejabat elite lainnya berulang kali menyebutkan tentang “krisis kematian Partai Komunis Tiongkok.”

 Pada Agustus 2004 silam, mantan presiden Tiongkok Hu Jintao memperingatkan bahwa korupsi komunis Tiongkok semakin buruk dan itu akan berakibat fatal bahkan kematian pada partai komunis.

 Sementara itu, Xi Jinping juga berulang kali memperingatkan komunis Tiongkok menghadapi krisis hidup dan mati pada pertemuan Politbiro.

 “Di beberapa daerah, orang-orang telah mencapai titik didih dan kemarahan publik mendekati titik kritis.” “Hilangnya kepercayaan rakyat akan memusnahkan partai,” kata Xi Jinping.

 Para cendekiawan Maois dari ajaran asli juga mengakui bahwa fenomena korupsi di dalam partai sangat serius dan dapat menjadi masalah serius “kematian partai”.

 Banyak orang percaya bahwa masyarakat Tiongkok saat ini tidak berbeda dengan dinasti terakhir di akhir Dinasti Qing atau dinasti lain dalam sejarah Tiongkok.

 Tanda-tanda dinasti terakhir meliputi: Partai Komunis sendiri tidak percaya pada teori komunis, korupsi meresap ke dalam kekuasaan politik, tidak dapat memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan publik. Masyarakat pada umumnya panik, gelisah, tidak puas dan tidak berdaya.

 Tanda-tanda terakhir juga dimanifestasikan dalam kontradiksi yang berkembang antara masyarakat dan bangsa, kurangnya sistem hukum, meningkatnya kontradiksi internal pada tingkat penguasa, meningkatnya beban pajak, dan kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin.

 Beberapa akademisi mengatakan bahwa hanya perlu melihat berapa banyak pejabat komunis Tiongkok telah mengirim keturunan, anak-anak dan aset mereka ke luar negeri, maka sudah bisa memahami seberapa besar keyakinan para elitenya terhadap sistem mereka sendiri.

 Orang-orang itu dapat melarikan diri kapan saja. Mereka masih berada di Tiongkok untuk memeras yuan terakhir sebelum jatuhnya rezim Komunis Tiongkok. (Jon/rp/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=Unz5ZA0S50M

Mantan Perdana Menteri Tony Abbott Kalah Pada Pemilihan Umum Australia

0

EpochTimesId – Salah satu pemimpin politik paling kontroversial Australia, Tony Abbott kehilangan kursinya di Parlemen Federal Australia. Dia kalah dalam pemilihan umum federal negara itu pada 18 Mei 2019.

Komisi Pemilihan Australia (AEC) telah mengkonfirmasi bahwa mantan Perdana Menteri Tony Abbott akan kehilangan kursinya. Dia kalah suara dari Calon Independen dan mantan pemain ski Olimpiade, Zali Steggall.

Mantan pemimpin Koalisi Nasional Liberal kanan-tengah itu telah menjabat sebagai anggota federal untuk daerah pemilihan Warringah sejak 1994. Dia bahkan terpilih dan menjabat sebagai perdana menteri Australia antara 2013 dan 2015.

Ketika lebih dari 42 persen suara dihitung pada puku 8:45 malam, waktu setempat, Abbott memenangkan 40,4 persen suara utama. Kalah dibandingkan dengan perolehan suara Steggall, yang mencapai 59,5 persen.

Abbott mengakui kekalahan setelah mengetahui berita kemenangan besar dari koalisi yang berkuasa. Dia mengaku kecewa, karena kehilangan kursinya.

“Sangat mengecewakan bagi kami di sini di Warringah tetapi yang penting adalah yang terbaik untuk negara ini,” kata Abbott kepada Australian Associated Press (AAP). “Apa yang terbaik untuk negara ini bukanlah siapa yang menang atau kalah di Warringah, tetapi siapa yang membentuk, atau tidak membentuk, pemerintahan di Canberra. Saya lebih suka menjadi pecundang daripada menyerah.”

Senator Liberal Michaelia Cash juga optimis tentang peluang pemerintah Morrison untuk kembali berkuasa.

“Pemungutan suara utama jelas merupakan masalah,” kata Cash kepada Seven News.

Mantan Kepala Staf Abbott, Peta Credlin, mengaku terkejut oleh ‘ayunan besar’.

“Saya akan berpikir itu akan sedikit lebih ketat dari ini, sepertinya itu masalah nyata,” kata Credlin kepada Sky News.

Steggall menikmati resepsi bintang rock untuk pesta kemenangannya di Novotel Sydney Manly Pacific di mana dia mengatakan orang-orang telah ‘memilih masa depan’.

“Kami telah bekerja sangat keras selama empat bulan terakhir untuk mewujudkan hal ini. Saya pikir ini adalah demokrasi,” katanya kepada AAP. “Politik di Australia belum dalam kondisi terbaik selama 10 tahun terakhir dan sudah saatnya kita mengubahnya. Saya benar-benar menerima itu dan saya bertanggung jawab besar untuk itu.”

Petinggi Oposisi dari Partai Buruh, Anthony Albanese menggambarkan kemenangan Steggall atas Abbott sebagai ‘pembantaian’.

“Mungkin hal yang baik bagi Partai Liberal bahwa Tony Abbott tidak ada di ruang kaukus,” kata Albanese kepada Nine News.

Kampanye pemilihan ‘sangat buruk’ menurut Abbott, setelah seorang pria berusia 62 tahun dituduh menikam sukarelawan koalisi berusia 31 tahun di perutnya dengan pembuka botol pada 17 Mei 2019.

Relawan baru saja selesai menyiapkan materi kampanye di luar Balgowlah Heights Public School tepat setelah jam 8 malam, waktu setempat ketika tersangka penyerang mendekatinya, berteriak, dan merobek spanduk.

Paramedis merawat sukarelawan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit. Polisi menangkap seorang tersangka, seorang pria di Balgowlah Heights sekitar pukul 10.30 malam pada hari yang sama dan membawanya ke Kantor Polisi Manly di mana dia didakwa dengan dua dakwaan serangan umum.

Tersangka dijadwalkan akan menghadapi Pengadilan Lokal Manly pada 5 Juni 2019.

Sebuah buku yang penuh dengan ‘kotoran manusia’ sebelumnya ditemukan di luar kantor tim kampanye Abbott di Manly. (RICHARD SZABO/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Ponsel Huawei Tidak Bisa Lagi Menggunakan Sistem Android Google

0

oleh Wu Ying

Pada Minggu (19/5/2019), sumber yang kompeten mengungkapkan bahwa setelah pemerintahan Trump menerapkan kebijakan memblokir Huawei, Google telah menangguhkan kesepakatan bisnisnya dengan Huawei. Langkah ini secara serius menghambat operasi smartphone Huawei di pasar luar negeri.

Pekan lalu, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menyatakan keadaan darurat dan membatasi perusahaan-perusahaan AS dari pembelian dan pemakaian produk dan teknologi yang mengancam keamanan nasional. Kementerian Perdagangan AS memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam kontrol ekspor.

Reuters mengutip sumber yang kompeten memberitakan bahwa Google telah mencabut fasilitas penggunaan sistem untuk Huawei. Hal ini berarti bahwa Huawei tidak dapat lagi menggunakan semua produk perangkat keras dan lunak di luar lisensi sumber terbuka perusahaan.

Langkah Google akan membuat Huawei tak lagi bisa mengakses sistem operasi Android. Dampaknya smartphone generasi berikutnya yang dijual di pasar luar negeri juga tidak akan dapat mengakses aplikasi dan layanan populer, termasuk Google Play Store dan aplikasi Gmail.

Sumber tersebut mengatakan bahwa Google akan berhenti memberikan dukungan teknis dan kerja sama layanan Android kepada Huawei. Namun berkaitan dengan rencana spesifiknya masih sedang didiskusikan di internal Google.

Huawei masih dapat terus mengakses versi sistem operasi Android melalui otorisasi sumber terbuka. Lisensi ini terbuka untuk umum dan dapat digunakan secara gratis oleh semua pihak.

Reuters masih belum berhasil mendapatkan komentar Huawei tentang berita ini, dan Kementerian Perdagangan AS juga belum segera memberikan komentar.

Jika Google menghentikan Huawei dari penggunaan sistem operasi Android, ponsel baru Huawei nantinya tidak akan dapat memperoleh aplikasi populer seperti Gmail, YouTube, dan browser Chrome dari Google Play store, karena layanan ini tidak berada dalam lingkup lisensi open source. Perlu perjanjian komersial dengan Google.

Namun, pengguna perangkat Huawei saat ini masih dapat memperbarui aplikasi Google di Google Play store. Aplikasi yang perlu diperbarui oleh produsen ponsel dan operator telekomunikasi, mungkin akan terpengaruh oleh dimasukkannya daftar hitam kontrol ekspor Huawei oleh Kementerian Perdagangan.

Akibat komunis Tiongkok melarang aplikasi Google, bisnis ponsel cerdas Huawei di daratan Tiongkok tidak terpengaruh. Namun, bisnis Huawei di pasar terbesar keduanya yakni Eropa mungkin terpukul karena Huawei menyediakan layanan ini melalui Google di Eropa.

“Bagi produsen ponsel pintar, memiliki aplikasi Google adalah faktor kunci dalam mempertahankan daya saing di pasar seperti Eropa”, kata Geoff Blaber, wakil presiden penelitian di ‘CCS Insight’.

Presiden Trump pada 15 Mei menandatangani perintah eksekutif yang melarang perusahaan telekomunikasi AS menggunakan peralatan dan layanan jaringan telekomunikasi asing yang mengancam keamanan nasional. Kedua perusahaan telekomunikasi utama Komunis Tiongkok, Huawei dan ZTE terkena dampaknya.

Kementerian Perdagangan AS mengumumkan pada 16 Mei bahwa pihaknya akan memasukkan Huawei dan ke-68 perusahaan di 26 negara yang terkait dalam Daftar Entitas kontrol ekspor.

Entitas tersebut harus terlebih dahulu memperoleh lisensi pemerintah AS sebelum bisa membeli suku cadang dan teknologi yang diprosuksi di Amerika Serikat. Dalam praktiknya, entitas yang telah terdaftar dalam daftar hitam umumnya tidak mudah untuk memperoleh lisensi ekspor yang disetujui AS.

Juru bicara Huawei pada hari Jumat 17 Mei lalu mengatakan bahwa pengacara Huawei sedang mempelajari dampak dari tindakan Kementerian Perdagangan AS terhadap perusahaan.

Pada tahun 2018, Huawei membeli komponen senilai 70 miliar dolar AS, di mana sekitar 11 miliar dolar AS dibeli dari perusahaan AS, termasuk Qualcomm, Intel Corporation dan Micron Technology.

Menurut analisis IDC, pada tahun 2018, 73 persen produk smartphone Huawei menggunakan chip buatan mereka sendiri. 10 persen lainnya berasal dari MediaTek Taiwan, 17 persen sisanya berasal dari Qualcomm, tetapi ini kebanyakan untuk ponsel kelas bawah yang harganya di bawah 200 dolar AS.

Dunia luar awalnya memperkirakan langkah-langkah baru dari pemerintahan Trump memiliki dampak yang lebih kecil pada operasi ponsel pintar Huawei. Jika Google menghentikan layanan sistem Android untuk Huawei, pangsa pasar ponsel cerdas Huawei di luar negeri mungkin dapat menurun. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=Hrf4ZvSc_qY

Amerika dan Australia Pererat Persahabatan Setelah Pemilihan Umum

0

EpochTimesId – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison terpilih kembali untuk melanjutkan kekuasaannya dalam pemilihan umum pada 18 Mei 2019. Pemilu yang dideskripsikan oleh media sebagai populis yang condong ke kiri, sebagai satu lagi kemenangan pemilu yang ‘mengejutkan’.

Politisi berusia 51 tahun itu menerima telepon ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada hari Minggu, 19 Mei 2019. Trump menyebut hasil pemilu Australia sebagai ‘kemenangan besar’.

Menurut Gedung Putih, kedua pemimpin menegaskan kembali ‘kepentingan mendesak’ dari sekutu lama dan persahabatan antara Amerika Serikat dan Australia. Mereka berjanji untuk melanjutkan kerja sama erat mereka dalam prioritas bersama.

Partai Buruh aliran kiri tengah, yang telah memerintah Australia hanya selama 38 dari 118 tahun negara federasi itu, sebelumnya diprediksi sebagai favorit yang luar biasa dalam jajak pendapat, untuk menggulingkan pemerintah koalisi Liberal-Nasional yang konservatif dalam pemilihan terbaru.

Namun sebaliknya, Morrison, yang menjadi perdana menteri Agustus 2018 lalu ketika sebuah pemilihan internal partai yang kontroversial menjatuhkan Malcolm Turnbull sebagai pemimpinnya, justru membawa koalisinya menuju kemenangan, dengan imbas yang tampaknya merupakan peningkatan perwakilan di Parlemen.

Hasilnya hampir sama dengan pemilihan terakhir, yang mengantarkan pemerintah memiliki hanya satu kursi mayoritas pada 2016. Sejak itu, harapan publik telah menjadi layaknya ‘roller coaster’, berdasarkan laporan jajak pendapat media.

Jajak pendapat telah menjadi faktor dalam pemerintahan Koalisi dan Partai Buruh yang menggulingkan empat perdana menteri mereka sendiri dalam satu dekade terakhir.

Ilmuwan politik Universitas Sydney Stewart Jackson mengatakan jajak pendapat yang telah menempatkan Partai Buruh di atas pemerintah selama dua tahun terakhir terlalu konsisten terlalu lama untuk dapat dipercaya.

“Itu menunjukkan ‘penggembalaan’, di mana para pengumpul suara itu sendiri mendapatkan hasil yang mereka pikir tidak benar dan sedang menyesuaikan mereka,” kata Jackson. “Karena secara statistik, jajak pendapat seharusnya tidak pernah muncul seperti itu.”

Martin O’Shannessy, yang mengepalai perusahaan riset pasar Newspoll yang disegani di Sydney selama satu dekade hingga 2015, mengatakan dia ‘kaget’ dengan kemenangan pemerintah.

“Tidak mungkin untuk mengetahui dengan tepat bagaimana pemilihan saat ini dilakukan karena mereka tidak memiliki pernyataan metode yang sama dengan yang dimiliki oleh polling sebelumnya,” kata Ohanhany.

Sampai hari Sabtu, Newspoll telah secara akurat memprediksi pemenang setiap pemilihan negara bagian dan federal Australia sejak kelahirannya pada tahun 1985. Australia telah membuat voting wajib, sehingga survei lembaga survei tentang preferensi partai Australia biasanya mendekati hasil pemilihan.

Dengan lebih dari 75 persen suara dihitung pada hari Minggu malam, koalisi telah memenangkan 75 dari 76 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas, menurut perhitungan dari Australian Broadcasting Corp. Dengan lima kursi yang masih belum diputuskan, koalisi diharapkan untuk membuat keunggulan lebih lanjut pada akhir penghitungan.

Partai Buruh kini baru mendapatkan 65 kursi, dengan calon independen dan partai-partai kecil mengklaim enam kursi.

Masih ada kemungkinan bahwa koalisi akan memerintah dengan kursi minoritas, bergantung pada perjanjian dengan anggota parlemen independen dan partai kecil untuk melakukan transaksi dengan pemerintah. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pesawat Jatuh di Laut Lima Turis Asing Meregang Nyawa

0

EpochTimesId – Sebuah pesawat jatuh ke laut setelah lepas landas dari Honduras di Amerika Latin. Insiden itu menewaskan sedikitnya lima wisatawan asing pada 18 Mei 2019.

Kecelakaan itu terjadi di pulau Roatán, sebuah kawasan wisata di lepas pantai Atlantik Honduras, seperti dilansir dari Fox News.

Pesawat Piper PA-32-260 akan menuju kota Trujillo, yang berjarak sekitar 50 mil dari Roatán. Banyak turis dari Kanada, Eropa, dan Amerika Serikat seringkali mengunjungi pulau itu.

Perwakilan Departemen Luar Negeri Honduras mengkonfirmasi kepada Fox bahwa empat orang warga negara Amerika Serikat dipastikan meninggal dunia. Kedutaan Besar AS di Tegucigalpa, langsung memberikan semua bantuan konsuler yang dibutuhkan.

Sementara itu, Urusan Global Kanada mengatakan kepada CTV News bahwa seorang warga negara Kanada meninggal dalam insiden itu.

“Pikiran kami bersama keluarga dan teman-teman Warga Kanada yang meninggal dalam kecelakaan pesawat yang tragis di Kepulauan Roatán, Honduras. Pejabat konsuler Kanada di Tegucigalpa, Honduras melakukan kontak dengan pihak berwenang setempat dan memberikan bantuan konsuler kepada keluarga korban,” kata seorang perwakilan Urusan Global Kanada.

Kecelakaan pesawaat lainnya juga terjadi di Rusia baru-baru ini. Sebuah rekaman video menunjukkan saat sebuah pesawat penumpang Aeroflot terpantul di landasan pacu Moskow sebelum terbakar, dan menewaskan 41 orang.

Pesawat Aeroflot terlihat memantul di landasan pacu pada 5 Mei 2019. Menurut laporan, pilot tidak dapat mendarat tanpa bantuan autopilot setelah pesawat disambar petir.

Anggota kru mengkonfirmasi pesawat itu terkena petir sebelum mereka kehilangan komunikasi radio.

“Ada kilatan terang dan ledakan,” kata pilot Denis Evdokimov seperti dikutip oleh Independent. “Aku mengerti, api dimulai setelah mendarat, karena pendaratan.”

Investigasi mengungkapkan bahwa mungkin ada ‘ketergantungan yang berlebihan pada autopilot’, serta ‘kesalahan pilot’ yang berkontribusi pada penyebab kecelakaan. (JACK PHILLIPS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pria New York Ditangkap Polisi Gara-Gara Merusak Kotak Berisi Surat Kabar Epoch Times

oleh Lin Tan

Sejumlah kotak berisi surat kabar ‘Epoch Times’ di Kawasan Flushing, New York City baru-baru ini mengalami pengrusakan oleh mata – mata komunis Tiongkok beserta penghasutnya. Seorang pria ditangkap dan didakwa oleh polisi karena mengancam dan melecehkan warga yang melindungi surat kabar itu.

Belakangan ini, surat kabar ‘Epoch Times’ yang diletakkan di tepi jalan untuk konsumsi pembaca di Flushing, New York telah dicuri dan kotak-kotak untuk isi surat kabar dirobohkan. Bahkan dalam kotak diisi informasi yang menyerang ‘Epoch Times’ dan Falun Gong. Selain itu, sejumlah surat kabar Epoch Times dengan sengaja dibuang ke tanah. Sehingga terinjak-injak oleh pejalan kaki dan terlindas roda kendaraan yang lewat.

Manny Meighan, pria New York yang membawa pisau mengancam wanita etnis Tionghoa telah ditangkap polisi. (Sun Tong)

Kronologi kejadian pada 11 Mei lalu, di pintu masuk kereta bawah tanah Line 7 Flushing, seorang wanita etnis Tionghoa bernama Sun Tong, yang berusia 51 tahun melihat banyak surat kabar ‘Epoch Times’ berceceran di lantai karena dibuang orang. Wanita itu kemudian memungutnya dan memasukkan ke dalam kotak tempatnya.

Pada saat itu, seorang pria berbahasa Spanyol dengan tangan memegang sebilah pisau berjalan sambal mendekat. Pria itu melakukan gerakan seperti mau menusuk dirinya. Tak lama setelah menerima laporan, polisi datang untuk meringkusnya.

Pada 11 Mei di Flushing, New York, surat kabar ‘Epoch Times’ sengaja dibuang ke tanah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Sun Tong melihatnya kemudian mengambil gambar, memungut dan memasukkannya ke dalam kotak tempatnya. (Sun Tong)

“Usai memungut, meletakkan koran-koran itu ke dalam kotak ‘Epoch Times’ dan hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang pria dengan suaranya yang kasar membuka lagi kotak lalu melempar koran-koran yang baru saja saya susun serta berteriak-teriak,” kata Sun Tong.

Sun Tong mengatakan : “Saya menggunakan bahasa Inggris sederhana ‘No ! Stop !’ mencoba untuk menghalaunya, tetapi ia terus berbicara dengan suara yang kasar dan keras, melihat saya selain tidak segera beranjak pergi bahkan tidak takut dengannya, ia mengeluarkan sebilah pisau kecil dan tajam, lalu melakukan gerakan seperti mau menusuk saya.”

Sun Tong meneriaki pria itu : “No ! Stop !” dan mengambil photonya. Mengetahui akan diambil foto pria tersebut segera menyembunyikan pisaunya, lalu mengangkat sebuah troli untuk belanja di sampingnya seakan hendak dilempar ke saya. “Saya bergerak mundur secara naluri, dan terus berteriak ‘No ! Stop !’ mencoba untuk menghentikannya,” kata Sun Tong.

Sun Tong mengatakan bahwa seluruh proses itu berlangsung selama sekitar 10 menit, setelah itu pria yang mengancamnya masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah.

“Kejadian ini terlihat oleh 2 orang wanita dari etnis lain, setelah mereka mengambil foto kemudian melapor ke polisi, tak lama kemudian datanglah sekitar 10 orang polisi dan meringkus pria tersebut dengan borgol.”

2 hari kemudian Sun Tong diwawancarai di tempat kejadian. Gambar menunjukkan situasi ia diancam oleh pria yang menggenggam pisau hendak menikamnya. (Lin Dan/Epoch Times)

Aparat kepolisian mengatakan pihaknya menemukan pisau dari saku celana pria. Setelah diselidiki, tersangka adalah Manny Meighan, 57 tahun, seorang gelandangan etnis Spanyol.

Polisi mengatakan bahwa kasus itu terjadi pada 11 Mei sekitar pukul 5.30 sore hari di persimpangan Burma Street dan Roosevelt Avenue, korban adalah seorang wanita etnis Tionghoa, berusia 51 tahun. Setelah mengambil koran yang dilemparkan ke tanah, tersangka mengambil koran yang baru dipungut korban lalu melemparkan lagi ke lantai. Korban kemudian memberi tahu tersangka untuk menghentikan perilaku seperti itu, tetapi tersangka malahan mengeluarkan pisau dan mengancam korban. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, tersangka ditangkap dan pisau ditemukan di dalam saku celananya.

Polisi mengatakan Manny Meighan didakwa dengan melakukan pelanggaran Menacing 3rd degree, Criminal Possession Weapon 4th degree, dan Harassment 2nd degree.

Huang Wanqing, wakil pemimpin redaksi kantor pusat ‘Epoch Times’ mengatakan bahwa ‘Epoch Times’ adalah salah satu dari sedikit surat kabar berbahasa Mandarin yang tidak dikendalikan dan dipengaruhi oleh komunis Tiongkok.

Mata-mata komunis Tiongkok terus melakukan pelecehan dan mengganggu ‘Epoch Times’, terutama ketika peristiwa besar terjadi.

Tahun lalu, sejak negara-negara mulai memboikot infiltrasi komunis Tiongkok. Insiden Huawei dan perang dagang Tiongkok-AS telah membawa komunis Tiongkok ke jurang kehancuran.

Laporan ‘Epoch Times’ yang benar dan akurat telah membuat komunis Tiongkok marah. Karena itu, sistem distribusi surat kabar ‘Epoch Times’ baru-baru ini dihancurkan oleh mata-mata komunis Tiongkok.

Meskipun kasus-kasus di atas masih dalam penyelidikan, praktik umum komunis Tiongkok adalah menggunakan uang untuk merekrut orang, termasuk orang asing untuk mencuri surat kabar dan atau merusak kotak untuk tempat surat kabarnya.

Wang Wanqing mengatakan, ‘Epoch Times’ mengutuk perilaku tercela para agen khusus komunis Tiongkok dan akan mengambil tindakan hukum demi melindungi operasi normal dan hak surat kabar yang sah.

‘The Epoch Times’ berterima kasih kepada publik atas dukungan dan perlindungan mereka terhadap surat kabar ‘Epoch Times’ dan menyerukan kepada semua pihak untuk menentang infiltrasi dan pengrusakan yang dilakukan oleh mata-mata komunis Tiongkok di luar negeri. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=4uCJcxw3lDk

Kedubes AS di Indonesia Keluarkan Peringatan Keamanan

0

Epochtimes.id- Menjelang Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mengumumkan hasil pilpres dan pemilu legislatif pada 22 Mei 2019, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negaranya di Indonesia.

Melansir dari situs Kedubes AS, disebutkan Pejabat kepolisian Indonesia secara terbuka menyebutkan risiko terorisme yang meningkat sehubungan dengan finalisasi hasil pemilu. Selain itu, media telah melaporkan penangkapan orang Indonesia baru-baru ini atas tuduhan terorisme.

Bahkan Kedubes AS menyebut, demonstrasi dimungkinkan di kantor terkait pemilihan dan situs publik lainnya di Jakarta pusat, termasuk kompleks KPU di Menteng, dan Badan Pengawas Pemilu di Jl. Thamrin. Demonstrasi juga dapat terjadi di kantor terkait pemilihan di kota-kota lain, termasuk Surabaya dan Medan.

Kedubes AS menyebutkan, kepolisian Indonesia telah menyatakan bahwa personel keamanan tambahan akan mengamankan situs terkait pemilihan dan lokasi lain di Jabodetabek. Hal ini diperkirakan akan terjadi penutupan jalan dan gangguan lalu lintas yang signifikan di area di mana demonstrasi terjadi.

Oleh karena itu, Kedubes AS mengingatkan kepada warganegaranya agar menghindari area di mana demonstrasi atau demonstrasi politik terjadi dan berhati-hati jika berada di sekitar pertemuan besar.

Warga negara paman Sam itu diminta tetap mengikuti liputan media terkini tentang peristiwa lokal, waspadai lingkungan sekitar dan praktikkan kesadaran keamanan pribadi setiap saat.

Sedangkan bagi warganegaranya yang belum mendaftar di Smart Traveller Enrollment Program (STEP) agar mendaftarkan diri untuk mendapat informasi keamanan. Juga diserukan mengikuti informasi terkini yang disampaikan di jaringan sosial media Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan kantor konsulat di Surabaya.

Laporan sejumlah media menyebutkan, hingga kini pihak kepolisian menangkap sebanyak 29 terduga teroris. Mereka ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri. Mereka berencana menggelar aksi serangan bom pada 22 Mei 2019 mendatang.

Terduga teroris ini ditangkap di Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung sebanyak 18 orang. Lainnya ditangkap di sejumlah lokasi di Pulau Jawa. Di antara mereka yang ditangkap masih aktif sebagai anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD). (asr)

Burung Eksotis Berevolusi Tidak Bisa Terbang Hingga Dua Kali

0

EpochTimesId – Seekor burung diduga berevolusi dari tidak bisa terbang belasan ribu tahun yang lalu, kemudian dapat terbang, lalu kembali tidak dapat terbang. Demikian temuan para peneliti.

Natural History Museum di Inggris telah menemukan burung yang tidak dapat terbang, yang masih ada di Aldabra di Seychelles, 390 mil di sebelah timur Tanzania di Samudera Hindia. Tim peneliti yang dipimpin oleh ahli paleontologi, Julian Hume menemukan bahwa keturunan dari burung putih yang sebelumnya dapat terbang, kini telah kehilangan kemampuannya untuk terbang dalam periode 16.000 tahun.

“Ini adalah salah satu garis waktu tercepat yang tercatat dari seekor burung yang kehilangan kemampuannya untuk terbang,” kata museum itu dalam sebuah posting blog.

Para ilmuwan menemukan bukti fosil yang tidak dapat terbang di Aldabra sejak 136.000 tahun yang lalu dalam penelitian yang diterbitkan dalam Zoological Journal of the Linnean Society.

“Pada tahun-tahun setelah fosil-fosil yang berusia 136.000 tahun ini, burung putih menjadi tidak dapat terbang lagi sekitar 118.000 tahun yang lalu,” kata museum.

Studi tersebut mengatakan bahwa Samudra Hindia pernah menjadi rumah bagi beragam burung yang tidak bisa terbang, dengan spesies yang paling terkenal adalah dodo dari Mauritius.

“Ketika manusia menyebar melintasi lautan dan menjajah pulau-pulau ini, masing-masing spesies burung ini punah, kecuali jenis Aldabra (dryolimnas cuvieri aldabranus),” tulis museum. “Sedimen Aldabra menunjukkan bahwa pulau itu telah sepenuhnya tenggelam oleh samudera beberapa kali, menghapus semua kehidupan di pantainya.”

Hume mengatakan seluruh satwa liar di pulau itu telah sepenuhnya berubah sejak pulau Aldabra tenggelam di bawah lautan.

“Aldabra pergi di bawah laut dan semuanya hilang,” katanya di posting blog. “Ada pergantian fauna yang hampir lengkap. Semuanya termasuk buaya dan bebek endemik, serta kura-kura dan burungnya punah. Namun karena Aldabra masih hidup sampai hari ini, sesuatu pasti telah terjadi yang membuatnya telah berevolusi kembali.”

Hume menemukan tulang kaki fosil dari peristiwa banjir terakhir sekitar 118.000 tahun yang lalu, yang menunjukkan burung itu lebih kuat dan lebih berat daripada burung terbang. Itu menyebabkan satwa itu kehilangan kemampuannya untuk terbang lagi. Dia mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

“Tidak ada kasus lain yang dapat saya temukan tentang hal ini terjadi di mana Anda memiliki catatan spesies burung yang sama menjadi tidak bisa terbang dua kali,” katanya di blog. “Itu bukan seperti dua spesies berbeda yang menjajah dan menjadi tidak bisa terbang. Ini adalah burung dengan leluhur yang sama.”

Namun, burung putih itu sekali lagi merekolonisasi pulau-pulau dan menjadi tidak bisa terbang setelah permukaan laut turun, sehingga menimbulkan burung modern yang telah dilihat para peneliti saat ini.

“Ini berarti tidak butuh banyak bagi evolusi untuk mendukung ketidakberadaan terbang di sebuah pulau di mana tidak ada predator darat dan banyak makanan di tanah, jadi tidak perlu mengembangkan otot-otot sayap itu sama sekali,” kata museum. (RICHARD SZABO/The EPoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Koalisi Kanada, AS dan Eropa Kerjasama Hadapi Proyek OBOR

oleh Zhou Xing

Lembaga pembiayaan pembangunan luar negeri Kanada sedang melakukan kerja sama dengan sebuah agen pemerintah AS untuk menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh inisiatif One Belt One Road (OBOR) dari komunis Tiongkok.

Media ‘The Globe and Mail’ mengutip sebuah pernyataan dari perusahaan investasi swasta luar negeri pemerintah AS yakni Overseas Private Investment Corporation atau OPIC memberitakan tentang perusahaan itu pada bulan lalu telah menandatangani perjanjian dengan Lembaga Pengembangan Keuangan Kanada (FinDev) dan Uni Eropa untuk mendirikan sebuah lembaga pembiayaan.

Koalisi lembaga tersebut diharapkan dapat berfungsi untuk memperkuat komitmen bersama  mereka, yakni memberikan alternatif pembiayaan yang bukan dipimpin oleh negara.

Pernyataan tersebut tidak menyinggung soal proyek OBOR, tetapi contoh terbesar dan paling khas dari rencana pembangunan luar negeri yang dipimpin oleh negara di dunia saat ini tak lain adalah inisiatif OBOR komunis Tiongkok.

Komunis Tiongkok telah menginvestasikan dana sebesar USD. 1 triliun ke dalam inisiatif OBOR-nya guna mengembangkan proyek-proyek seperti perkeretaapian, pelabuhan laut, jaringan pipa dan sebagainya.

Banyak pakar berpendapat bahwa OBOR merupakan rencana yang diarahkan negara untuk memperkuat pengaruh politik komunis Tiongkok dan memperluas pengaruh militernya dari Asia ke Afrika.

Komentator Barat mengkritik komunis Tiongkok yang memberikan penawaran pinjaman besar kepada negara-negara berkembang untuk membangun beberapa proyek infrastruktur bermasalah. Namun cara ini justru membuat negara-negara tersebut jatuh ke dalam kesulitan karena mereka tidak mampu membayar pinjaman.

Komunitas internasional sedang bangkit

Musim gugur tahun lalu, RUU pemerintah AS mengubah perusahaan investasi swasta luar negeri AS menjadi perusahaan pengembangan keuangan internasional AS. Anggaran investasi, pinjaman, dan asuransi risiko politik USD. 60 miliar pemerintah adalah dua kali lipat dari anggaran perusahaan sebelumnya.

Dalam pidatonya di bulan Oktober tahun lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence menggambarkan lembaga baru tersebut sebagai pilihan yang adil dan transparan bagi negara-negara di luar negeri untuk menggantikan diplomasi perangkap utang pemerintah komunis Tiongkok.

Angela Rodriguez, juru bicara Institut Pengembangan Keuangan Kanada mengatakan, lembaga pengembangan pembiayaan pemerintah Kanada tersebut memiliki mandat yang sangat jelas, yakni mendorong perusahaan swasta untuk berinvestasi di Amerika Latin, Karibia dan Afrika sub-Sahara Afrika. Area investasi termasuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, pengelolaan air dan lainnya.

Dengan kata lain, lembaga pengembangan keuangan gabungan antara Kanada, Amerika Serikat dan Uni Eropa tersebut ingin mendorong investasi swasta daripada investasi negara ketika membantu proyek pembangunan di luar negeri.

Jonathan Miller, seorang peneliti senior di The Japan Institute of International Affairs mengatakan bahwa, perjanjian tripartit antara Kanada dan Amerika Serikat dan Uni Eropa konsisten dengan apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mitra lainnya.

Pada bulan November tahun lalu, Amerika Serikat dengan Jepang dan Australia juga mencapai aliansi yang sama, usaha patungan mereka bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan demi menghindari ‘program yang dipandu oleh negara membuat negara-negara berkembang jatuh ke dalam situasi yang lebih buruk’.

Jonathan Miller percaya bahwa penyertaan modal AS dalam lembaga tersebut jelas ditargetkan untuk melawan proyek OBOR, dan partisipasi Kanada adalah sebagai ungkapan dukungan terhadap kebijakan AS.

Guy Saint-Jacques, Mantan Duta Besar Kanada untuk Tiongkok mengatakan bahwa Amerika Serikat, Uni Eropa dan Kanada terlambat menyadari bahwa pemerintah Tiongkok sedang menggunakan inisiatif OBOR untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi dan diplomatiknya. India dan Jepang lebih dulu menyadari akan hal ini.

Kritikan AS terhadap inisiatif OBOR sangat tajam. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan lalu di London menyerang pemerintah Tiongkok yang mempromosikan ‘transaksi infrastruktur yang rusak dengan imbalan pengaruh politik’ dan sedang mengembangkan ‘diplomasi perangkap utang yang didorong melalui penyuapan’. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=re2QThEYyjw

Mantan Perdana Menteri Australia Bobrik Meninggal pada Usia 89 tahun

0

EpochTimesId — Bob Hawke, seorang anggota legislatif sayap kiri transformatif dan karismatik dengan garis ‘larrikin’ meninggal pada 16 Mei 2019, dalam usia 89. Almarhum pernah menjabat sebagai perdana menteri Australia dari 1983 hingga 1991.

“Hari ini kami kehilangan Bob Hawke, orang Australia yang hebat. Banyak yang akan mengatakan dia adalah orang Australia terhebat di era pasca-perang,” kata istri dan mantan penulis biografinya, Blanche d’Alpuget dalam sebuah pernyataan.

Sementara yang lain mungkin telah berjuang untuk menepis reputasi Hawke yang berambut keriting, jika bermaksud baik, mengatakan bahwa itu membantunya memenangkan hati pemilih kelas pekerja.

Perdana Menteri Scott Morrison memuji kemampuan Hawke untuk berbicara kepada semua orang Australia.

“Bob Hawke adalah orang Australia yang hebat yang memimpin dan melayani negara kami dengan semangat, keberanian, dan tenaga kuda intelektual yang membuat negara kami lebih kuat,” katanya di media sosial.

Kepergian Hawke terjadi menjelang pemilihan umum, Sabtu (18/5/2019) hari ini, dengan oposisi Partai Buruhnya unggul tipis dalam hasil pemilihan sementara.

“Orang-orang Australia mencintai Bob Hawke karena mereka tahu Bob mencintai mereka, ini benar-benar sampai akhir,” kata pemimpin Partai Buruh, Bill Shorten dalam sebuah pernyataan.

Hawke mendapatkan reputasinya sebagai ‘larrikin’, atau bajingan yang menyenangkan. Sebagian karena rekor dunia dalam minum (alkohol) terbanyak dalam waktu singkat. Dia minum 1,4 liter bir dalam waktu 11 detik, saat berada di Universitas Oxford.

Robert James Lee Hawke, seorang mantan pemimpin serikat pekerja, pertama kali terpilih sebagai anggota parlemen pada tahun 1980 dan dinobatkan sebagai pemimpin Partai Buruh yang beraliran kiri tengah, kurang dari sebulan sebelum pemilihan umum pada tahun 1983.

Para pemilih memeluk Hawke dan Partai Buruh menang telak melawan pemerintah konservatif yang dipimpin oleh Malcolm Fraser, yang telah berkuasa selama hampir satu dekade. Hawke menjadi perdana menteri Australia ke-23.

“Saya menganggap Bob Hawke sebagai perdana menteri Buruh terbaik yang pernah dimiliki negara ini,” mantan pemimpin konservatif John Howard, yang menjabat sebagai bendahara Fraser, mengatakan tahun ini.

Mewarisi ekonomi yang mengalami resesi dan dengan pengangguran dan inflasi dua digit, Hawke menganut deregulasi ekonomi yang ‘membangun’ hubungannya dengan serikat pekerja terbesar di Australia.

Hawke memenangkan dukungan dari sayap politik untuk ‘mengerek’ dolar Australia, menghilangkan kendali atas valuta asing dan suku bunga, dan menurunkan tarif impor dalam beberapa bulan sejak pelantikannya.

Reformasi memicu gelombang pertumbuhan ekonomi, memungkinkan Hawke untuk memperkenalkan perawatan kesehatan universal, memperkuat jaminan sosial untuk keluarga miskin dan memberlakukan undang-undang lingkungan yang lebih kuat.

Upaya Melawan Apartheid
Dalam beberapa bulan sejak Hawke menjadi perdana menteri, Australia memenangkan Piala Amerika pada 1983, mengakhiri dominasi Amerika Serikat selama 132 tahun atas trofi tertua dalam olahraga dunia.

Hawke memimpin perayaan itu, yang terkenal mencuat dari siapa pun yang mungkin terlalu banyak melakukan pesta pora, menyatakan di televisi, “Bos mana pun yang memecat seorang pekerja karena tidak muncul adalah seorang gelandangan.”

Australia juga membuat tanda di panggung internasional di bawah Hawke, yang menggeser prioritas diplomatik dari Inggris, membina hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara.

Dia juga mempelopori upaya internasional untuk menjatuhkan sanksi ekonomi pada Afrika Selatan atas politik apartheid.

Hawke naik dalam jajak pendapat pada pertengahan 1980-an dan memenangkan pemilihan kembali pada tahun 1987 meskipun terjadi penurunan ekonomi.

Dia memenangkan pemilihan keempat pada tahun 1990 untuk menjadi perdana menteri Partai Buruh terlama di Australia, tetapi popularitasnya mulai berkurang di tengah resesi.

Paul Keating, bendahara Hawke dan arsitek kebijakan ekonomi Partai Buruh, menekannya untuk menyingkir saat posisinya melemah.

Namun, tanpa tanda bahwa Hawke akan pensiun, Keating menantangnya untuk kepemimpinan pada tahun 1991. Hawke menyingkirkan tantangan pertama tetapi akhirnya kalah dari Keating beberapa bulan kemudian dalam kudeta di rapat partai.

Dia keluar dari politik tiga bulan kemudian.

Hawke menceraikan istrinya selama hampir 40 tahun, Hazel Masterson, setelah meninggalkan politik dan kehidupan publik. Dia lalu menikahi penulis biografinya, Blanche d’Alpuget. Dia muncul sebagai komentator media dan diminati sebagai pembicara publik. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pesawat Tempur Hantam Gudang Warga di Amerika Serikat

0

EpochTimesId – Sebuah pesawat tempur jatuh menimpa gudang di dekat pangkalan Markas Cadangan Angkatan Udara Amerika Serikat di Perris, California, pada 16 Mei 2019 lalu. Seorang pekerja gudang menuturkan bahwa dia mendengar suara memekakkan telinga dari pesawat F-16, sesaat sebelum pesawat menabrak atap gedung di dekat pangkalan udara di California Selatan.

“Hal berikutnya yang saya tahu saya hanya mendengar ledakan ini dan menoleh ke belakang gedung, dan saya baru saja melihat semburan api dan langit-langit bangunan mulai runtuh di setiap bagian bangunan,” kata Daniel Gallegos kepada KABC-TV.

“Aku berbalik (badan), dan rekan kerja menyuruh saya segera keluar, jadi saya lekas berlari untuk menjauhi lokasi itu.”

Pilot pesawat F-16 itu dikabarkan melontarkan diri dengan kursi parasut, dan berhasil mendarat di tempat yang aman. Pesawat tempur milik ‘Air National Guard’ itu menabrak gudang di kawasan industri, tepatnya di seberang jalan bebas hambatan dari Pangkalan Udara Cadangan March pada Kamis (16/5/2019) sore waktu setempat.

Dia dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi medis. Selain itu, sebanyak 12 orang dievakuasi karena terkena puing-puing bangunan. Mereka dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi dan perawatan luka-luka ringan, menurut Kapten Pemadam Kebakaran Negara Bagian, Fernando Herrera.

Kecelakaan itu memicu kebakaran kecil yang dapat segera dipadamkan hanya dengan alat pemadam kecil standar bangunan, masih menurut Herrera.

Gallegos mengatakan, dia yakin seorang rekan kerjanya tekena sesuatu. Kemungkinan alat pemadam kebakaran yang jatuh. Herrera mengatakan tidak ada korban yang mengalami cedera serius.

Berita televisi lokal menunjukkan lubang besar di atap dan alat penyiram di dalam gedung sekitar 65 mil sebelah timur Los Angeles itu.

Foto dan video ponsel dari dalam menunjukkan apa yang tampak seperti ekor pesawat yang terkubur dalam logam bengkok dan tumpukan kotak kardus.

Area besar di sekitar gudang dievakuasi dan di dekat Interstate 215, yang membentang antara pangkalan dan gudang, ditutup hingga para personel militer memastikan sistem persenjataan jet dalam kondisi aman.

“Selama pesawat ada di sini, kami menganggapnya sebagai area yang rawan dan berbahaya, dan kami mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan,” kata Herrera Kamis malam.

Komandan pangkalan udara, Kolonel Melissa Coburn, menolak untuk menceritakan kelengkapan dan jenis sistem persenjataan pesawat tempur tersebut.

“Kecelakaan itu terjadi dalam misi pelatihan,” kata Wakil Kepala Pemadam Kebakaran pada Pangkalan Cadangan Udara March, Timothy Holliday.

“Pilot mengalami masalah hidrolik. Dia mulai kehilangan kendali atas pesawat,” beber Holliday.

Kanopi kokpit jet berada di landasan pacu, dan parasut telah mendarat di lapangan terdekat.

Jet itu tidak menyebabkan kebakaran besar atau ledakan. “Ini merupakan keajaiban,” lanjut Holliday.

F-16 itu sedang dalam misi pelatihan di bawah arahan Komando Pertahanan Aerospace Amerika Utara. Pilot berasal dari kesatuan tempur ‘144th Fighter Wing’, sebuah unit dari ‘Air National Guard’ yang berbasis di Fresno. Sedangkan pesawat F-16 yang jatuh adalah milik dari ‘South Dakota Air National Guard’ yang berbasis di Sioux Falls.

Pangkalan tersebut merupakan markas Markas Besar dari Angkatan Udara Komando Cadangan Angkatan Udara dan berbagai unit Cadangan Angkatan Darat, Cadangan Angkatan Laut, Cadangan Korps Marinir, Garda Nasional Udara California, dan Garda Nasional Angkatan Darat California. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Parlemen AS Usulkan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Visa Akademik dari Tiongkok

Di tengah tensi perang dagang AS-Tiongkok, sejumlah anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS mengusulkan sebuah rancangan undang-undang pada Selasa 14 Mei lalu. RUU bertujuan untuk membatasi visa pelajar dan akademisi ke Amerika Serikat.

Selain itu juga melarang individu yang bekerja untuk militer Komunis Tiongkok atau siapa pun yang disponsori oleh militer komunis Tiongkok untuk mendapatkan visa tersebut.

RUU itu diusulkan oleh Senator Partai Republik Chuck Grassley, Tom Cotton, Ted Cruz, Marsha Blackburn dan Josh Hawley.

RUU tersebut meminta pemerintah AS untuk membuat daftar lembaga ilmiah dan teknik yang berafiliasi dengan militer Tiongkok. Bahkan melarang siapa pun yang disewa atau disponsori militer komunis Tiongkok untuk memperoleh visa AS.

Diperkirakan selama satu dekade terakhir, militer Tiongkok telah mengirim lebih dari 2.500 personel sains dan teknologi untuk belajar di negara-negara Barat, banyak di antaranya menyembunyikan hubungan mereka dengan militer Tiongkok.

Mereka ditenggarai memanfaatkan kesempatan belajar dan magang di universitas-universitas top Barat untuk mencuri teknologi canggih dan bekerja untuk militer Komunis Tiongkok.

“RUU ini adalah langkah penting dalam melindungi universitas kami dari penetrasi komunis Tiongkok ke dalam masyarakat yang bebas dan terbuka,” demikian anggota parlemen AS.

Sementara itu, senator Hawley mengusulkan untuk memasukkan “teknologi inti” seperti kecerdasan buatan dan robotik dalam daftar kontrol ekspor Departemen Perdagangan AS untuk mencegah militer Tiongkok memperoleh teknologi AS yang sensitif.

Selain isu perang dagang, komunis Tiongkok sudah sejak lama ditenggarai terlibat dalam upaya pencurian kekayaan intelektual milik AS dan aksi spionase.

Sesungguhnya sudah lebih dari 20 tahun lalu, AS telah memerhatikan kegiatan mata-mata komunis Tiongkok terhadap negara itu.

Pada tahun 1997 reporter Wall Street Journal, Philka dalam buku karangannya “The war without smoke” (Peperangan Tanpa Asap) menunjukkan, kini jumlah mata-mata komunis Tiongkok yang dikirim ke AS, telah melampaui masa puncak pengiriman mata-mata oleh Uni Sovit dalam Perang Dingin lalu.

Sekarang ini di Amerika, MSS (Ministry of State Security) singkatan dari Departemen Keamanan Negara Komunis Tiongkok, lebih populer daripada KGB bekas negara Uni Soviet.

Misalnya, Pada 10 Oktober 2018 lalu, Departemen Kehakiman AS mengumumkan, Xu Yanjun, seorang mata-mata Kementerian Keamanan Nasional Komunis Tiongkok (PKT), pada 9 Oktober telah dideportasi dari Belgia untuk menjalani sidang di AS.

Penangkapan Xu adalah penangkapan untuk kali pertama dilakukan diluar negeri AS. Setelah ditangkap kemudian dideportasi ke AS untuk disidang, telah membuka preseden tentang pendeportasian mata-mata Komunis Tiongkok ke AS yang melakukan pelanggaran hukum di Amerika.

Cara yang ditempuh oleh Xu Yanjun dengan dalih memberi ceramah dan pertukaran akademisi dengan perguruan tinggi Tiongkok, mengumpan para ahli yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu untuk bertamasya ke Tiongkok, diberi biaya perjalanan dan tunjangan. ‘

Terkadang Xu mengaku dirinya adalah personil dari organisasi Pendorong Kemajuan Iptek Provinsi Jiangsu atau Asosiasi Sains dan Teknologi Nanjing.

Pejabat dari Departemen Kehakiman Amerika menyatakan, sesungguhnya ini adalah bagian dari rencana Komunis Tingkok dalam mencuri rahasia perdagangan.

Sebelumnya ia berada dalam daftar nama “Rencana Seribu Orang” yang ditangkap di AS, sebagian besar adalah sarjana atau insinyur, sedangkan identitas Xu Yanjun adalah oknum resmi pejabat Komunis Tiongkok, mata-mata Departemen Keamanan Negara.

Sejak Trump menjabat presiden, telah mengubah total “kebijakan peredaan” terhadap Bejing yang telah bertahun-tahun dianut oleh pemerintah AS sebelumnya. Trump mulai melakukan tindakan perlawanan secara menyeluruh terhadap Komunis Tiongkok dan perang dagang hanya merupakan tembakan pertama.

AS mulai melakukan pembendungan dan pengekangan dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, hubungan luar negeri, militer dan ideologi.

Tindakan deportasi mata-mata Komunis Tiongkok menunjukkan pukulan lebih keras AS terhadap infiltrasi Komunis Tiongkok, juga merupakan perwujudan dan hasil yang tak terelakkan atas perubahan arah kebijakan menyeluruh AS terhadap Komunis Tiongkok.   

Reaksi resmi Komunis Tiongkok terhadap hal tersebut, tiada bedanya dengan yang sudah-sudah, selain menyangkal dan berbohong, bahkan terkadang malah balik menuduh.

Terhadap mata-mata yang dikirimnya, apabila tertangkap, semua ditelantarkan begitu saja, hal seperti ini selamanya tidak pernah berubah tentang tindak tanduk komunis Tiongkok. (jon/asr)