Home Blog Page 1832

Layanan Pengiriman Surat di Tiongkok Tiba-tiba Ditutup, sehingga Timbul Protes untuk Mengklaim Kompensasi

admin
-
0
Layanan Pengiriman Surat di Tiongkok Tiba-tiba Ditutup, sehingga Timbul Protes untuk Mengklaim Kompensasi

EpochTimesId – Sebuah perusahaan pengiriman surat kilat yang berbasis di Beijing, Rufengda Express Corporation, tiba-tiba menutup operasi bisnisnya.

Ratusan karyawan perusahaan, pemasok, dan mitra logistik dari berbagai daerah di Tiongkok bergegas ke Beijing dalam upaya untuk memperoleh upah yang belum dibayar dan kompensasi keuangan lainnya, yang mereka klaim totalnya lebih dari 70 juta yuan (10,4 juta dolar Amerika Serikat).

Rufengda Express Corporation beroperasi di lebih dari 3.000 kota di 31 provinsi dan wilayah tingkat provinsi di Tiongkok, menurut situs web perusahaan tersebut.

Namun, Rufengda Express Corporation merugi selama beberapa tahun terakhir ketika perusahaan yang lebih besar berhasil memenangkan kompetisi bisnis di bidang tersebut, demikian kata seseorang yang akrab dengan keuangan perusahaan kepada Caixin, sebuah publikasi bisnis Tiongkok.

Raksasa teknologi, JD.com dan Alibaba, keduanya memiliki layanan kurir tersendiri, sehingga seringkali menjadi pilihan populer di kalangan pembeli online di Tiongkok.

Protes

Para pengunjuk rasa mengepung gedung kantor pusat perusahaan Rufengda Express Corporation di Beijing selama beberapa hari berturut-turut. Polisi anti huru-hara tiba pada tanggal 4 April 2019 malam untuk membubarkan massa.

Salah satu pengunjuk rasa mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin dalam sebuah wawancara: “Perusahaan Rufengda Express Corporation berhenti membayar gaji sejak tanggal 16 Maret 2019. Kami pergi ke kantor pusat di Beijing untuk membela hak-hak kami. Pada awalnya, ada sekitar 400 orang yang tinggal di sini selama beberapa waktu, tetapi tidak berhasil. Biaya makanan dan akomodasi di Beijing sangat mahal, sehingga banyak orang pulang ke rumah.”

Pengunjuk rasa lain mengatakan ada lebih dari 400 polisi anti huru-hara menghadapi sekitar 200 pengunjuk rasa. Polisi juga melarang mereka merekam rekaman video. “Siapa pun yang mencoba merekam video, maka telepon selulernya akan diambil oleh polisi, sehingga pengunjuk rasa tidak berani merekam video lagi,” katanya.

Dikatakan bahwa pengunjuk rasa menemui CEO Rufengda Express Corporation yang baru bernama Ying Hang di dalam gedung dan mengerubutinya. Akhirnya, polisi mengusir semua pengunjuk rasa tersebut.

Seorang staf wanita Rufengda Express Corporation yang bekerja di kantor pusat mengatakan bahwa majikannya berhutang dua bulan gajinya, atau hampir 10.000 yuan (1.489 dolar Amerika Serikat). “Penutupan perusahaan terjadi secara tiba-tiba. Perusahaan menghentikan semua operasi bisnis pada tanggal 12 Maret 2019, tetapi tidak memberikan penjelasan apa pun. Selain itu, tidak ada manajer perusahaan yang menampakkan diri untuk melakukan sesuatu. Pemegang saham yang baru tidak pernah muncul di muka umum. Kami belum pernah melihat mereka sama sekali,” katanya kepada Epoch Times berbahasa Mandarin.

Beberapa media telah melaporkan bahwa total hutang perusahaan Rufengda Express Corporation kepada karyawan adalah sebesar 30 juta yuan (4,5 juta dolar Amerika Serikat).

Perusahaan

Data publik menunjukkan bahwa Rufeng Express Co. didirikan pada bulan April 2008 dengan dana awal dari perusahaan e-commerce. Bahkan, perusahaan tersebut adalah layanan pengiriman in-house untuk VANCL, sebuah toko fashion online.

Pada tanggal 7 Januari, pemegang saham perusahaan diubah dari Suzhou Wanlong Huayu Logistics Co menjadi Shenzhen General Logistics E-Commerce Co., di mana bisnis terdaftar atas nama Ying Hang.

Namun, Ying Hang memiliki catatan masalah hukum, menurut database publik online mengenai eksekutif bisnis Tiongkok, yang disebut Jaringan Informasi Terbuka Eksekutif. Dari 10 November 2015, hingga 27 Agustus 2018, Ying Hang terdaftar dalam daftar “tidak dapat dipercaya” karena berulang kali “menolak memenuhi kewajiban yang diminta oleh dokumen hukum sambil memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut.”

Perselisihan perburuhan baru-baru ini yang melibatkan Ying Hang menyebabkan keputusan pengadilan pada tanggal 12 Maret 2019 memaksa perusahaannya untuk menyediakan sekitar 27.000 yuan (4.000 dolar Amerika Serikat) dalam kompensasi finansial kepada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Menurut laporan 3 April 2019 oleh media China The Economic Observer, General Logistik E-Commerce memutuskan untuk mengakuisisi Rufengda Express Corporation seharga 45 juta yuan (6,7 juta dolar Amerika Serikat), tetapi tiba-tiba meminta untuk menghentikan akuisisi pada tanggal 28 Maret 2019. Sejauh ini, General Logistik E-Commerce hanya membayar 15 persen dari 45 juta yuan.

Salah satu pemasok Rufengda Express Corporation mengatakan kepada The Economic Observer bahwa perusahaan tersebut berutang 45 juta yuan kepada pemasok dan mitra logistiknya.

Bapak Gao, yang memiliki perusahaan logistik kecil di Beijing yang bermitra dengan perusahaan kurir, mengatakan bahwa Rufengda Express Corporation berutang empat bulan pembayaran kepada perusahaannya, yang berjumlah 5,65 juta yuan (840.000 dolar Amerika Serikat).

Ying Hang memasuki kantor pusat perusahaan pada tanggal 4 April 2019. Para pengunjuk rasa segera mengerubutinya. Akhirnya, polisi datang dan mengusir para pengunjuk rasa. (Olivia Li/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

https://www.youtube.com/watch?v=GRsFY9yaw9k

Rezim Tiongkok Memperketat Kendali terhadap Pengacara

admin
-
0
Rezim Tiongkok Memperketat Kendali terhadap Pengacara

Erabaru.net. Kementerian Kehakiman Tiongkok baru-baru ini mengumumkan sistem evaluasi yang diperbarui untuk pengacara, yang mengamanatkan bahwa semua orang yang belajar hukum harus mendukung aturan sosialis Partai Komunis Tiongkok.

Kementerian Kehakiman Tiongkok memberitahu semua cabang provinsi mengenai cara mengevaluasi profesionalisme pengacara, yang akan menjadi standar yang digunakan untuk menentukan apakah akan memberikan izin praktek kepada pengacara tersebut.

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2019, kriteria pertama adalah bahwa seorang pengacara “harus mendukung kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, mempertahankan aturan hukum di bawah sosialisme, mematuhi Konstitusi dan undang-undang, dan mematuhi etika profesional dan disiplin pengacara. ”

Kedua, semua pengacara “tidak harus dikenakan tindakan disipliner, hukuman administratif, hukuman industri, atau hukuman kredit selama lima tahun praktik terakhir.”

Ini merupakan peningkatan upaya Partai Komunis Tiongkok untuk memperkuat kendalinya terhadap pengacara, setelah sebelumnya meminta pengacara untuk mendukung konstitusi Tiongkok.

Aturan terbaru juga dapat menempatkan banyak izin praktik pengacara HAM dalam risiko, karena mereka sering ditahan karena pekerjaan mereka.

Pada sekitar tanggal 9 Juli 2015, otoritas Tiongkok melancarkan tindakan keras terhadap pengacara dan aktivis hak asasi manusia, yang secara kebetulan dikenal sebagai “Insiden 709,” di mana ratusan orang ditangkap dan ditahan, termasuk pengacara terkemuka seperti Wang Quanzhang, Wang Yu, dan Li Heping.

Aktivis pro-demokrasi Hong Kong berbaris selama protes mendukung pengacara HAM Tiongkok yang dipenjara bernama Wang Quanzhang dan “pembangkang dunia maya” pertama di Tiongkok dan pendiri situs web HAM “64 Tianwang,” yaitu Huang Qi, di Hong Kong pada tanggal 29 Januari 2019 . (ANTHONY WALLACE / AFP / Getty Images)

Standar Baru Melawan Aturan Hukum

Teng Biao, seorang pengacara hak asasi manusia Tiongkok terkemuka, percaya bahwa aturan rezim Tiongkok melanggar sifat dasar menjadi seorang pengacara.

“Seorang pengacara adalah profesi independen dalam masyarakat dengan aturan hukum. Pengacara harus independen dari partai politik, harus terpisah dari ideologi politik. Dengan demikian, mereka dapat mengabdikan diri untuk membela konstitusi, hukum, dan keadilan,” kata Teng Biao kepada Epoch Times berbahasa Mandarin dalam sebuah wawancara pada tanggal 6 April 2019.

Teng Biao menambahkan bahwa Partai Komunis Tiongkok memaksa pengacara untuk mengikuti ideologi komunis karena Partai Komunis Tiongkok takut pengacara yang sering menangani kasus yang melibatkan ketidakadilan yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok, akan memprotes aturan Partai Komunis Tiongkok.

“Partai Komunis Tiongkok berusaha membersihkan para pengacara yang pikiran dan pidatonya tidak dapat dipercaya oleh Partai Komunis Tiongkok,” kata Teng Biao.

Cheng Hai, seorang pengacara hak asasi manusia terkenal di Beijing, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin pada tanggal 6 April 2019 bahwa Partai Komunis Tiongkok berusaha mengadopsi kebijakan serupa pada 1980-an, tetapi kemudian dihapuskan.

Cheng Hai secara rutin dilecehkan oleh pihak berwenang setelah ia menangani kasus yang melibatkan praktisi Falun Gong, sebuah latihan meditasi spiritual yang telah dianiaya dengan kejam oleh rezim Tiongkok sejak tahun 1999.

Pada tahun 2013, Cheng Hai dipukuli oleh polisi, dan dilarang membela 13 praktisi Falun Gong di pengadilan.

Pada bulan Februari 2018, firma hukum Cheng Hai ditutup oleh Departemen Kehakiman Beijing. Cheng Hai mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin pada waktu itu bahwa ia percaya alasan yang diambil pihak berwenang adalah karena ia mencoba membela rekan pengacara Wang Quanzhang di pengadilan. Wang Quanzhang ditahan dengan tuduhan “menghasut subversi kekuasaan negara” pada tahun 2015, dan dijatuhi hukuman empat setengah tahun penjara.

Cheng Hai kemudian kehilangan izin praktiknya pada Agustus tahun itu.

Teng Biao khawatir bahwa dengan aturan baru itu, pengacara hak asasi manusia tidak lagi dapat melakukan pekerjaan mereka.

“Jika tidak ada pengacara HAM, atau pengacara HAM tidak dapat bekerja, semua orang [di Tiongkok] akan terpengaruh. Kelas menengah, pejabat, dan bahkan pengusaha kaya akan menderita,” kata Teng Biao. (Nicole Hao/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

https://www.youtube.com/watch?v=xz2Qbxb00Ec

Setelah Peristiwa Kontroversial, Perpustakaan Gold Coast Tidak Berencana untuk Terlibat dengan Institut Konfusius di Masa Depan

admin
-
0
Setelah Peristiwa Kontroversial, Perpustakaan Gold Coast Tidak Berencana untuk Terlibat dengan Institut Konfusius di Masa Depan

EpochTimesId – Bagian penting dari Dewan Kota Gold Coast telah mengindikasikan akan berhenti terlibat dengan organisasi pendidikan kontroversial yang dikendalikan Beijing.

Perpustakaan Kota Gold Coast yang didanai dewan, yang mengoperasikan 13 cabang dan layanan perpustakaan keliling, di masa depan tidak berencana untuk terlibat dengan Institut Pariwisata Konfusius yang berpusat di Universitas Griffith.

“Saya dapat memastikan bahwa kami tidak memiliki sesi lebih lanjut dengan Institut Pariwisata Konfusius dan tidak berniat melibatkan mereka di masa depan,” kata Penjabat Manajer Perpustakaan Kota Alison Kemp dalam sebuah pernyataan tertulis.

Kritikus Tiongkok Diabaikan

Keputusan tersebut diambil hanya dalam beberapa minggu setelah laporan Epoch Times sebelumnya mengungkapkan bahwa “kegiatan komunitas membaca” gratis di Perpustakaan Southport yang diiklankan sebagai seminar budaya Tiongkok, tampaknya lebih fokus untuk meningkatkan citra Tiongkok dan alasan orang mengkritik bahwa Beijing bersalah.

Profesor Emeritus Colin Mackerras, seorang ahli Sinologi (ilmu kebudayaan Tiongkok) dan direktur kehormatan Institut Pariwisata Konfusius, memberikan presentasi selama 80 menit pada tanggal 30 November 2018 di mana  hanya 15 menit dikhususkan untuk membahas bahasa dan budaya Tiongkok. Colin Mackerras menghabiskan banyak waktu yang tersisa untuk berbicara mengenai geopolitik.

Colin Mackerras berbicara mengenai kebangkitan Tiongkok dan urusan politik di sekitar Tiongkok, termasuk pandangannya terhadap pidato Wakil Presiden Amerika Serikat tahun lalu yang isinya “sangat bermusuhan” terhdap Tiongkok serta mengkritik kata-kata keras yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Australia saat itu, Malcolm Turnbull mengenai upaya Tiongkok untuk mempengaruhi politik Australia. Colin Mackerras juga menyentuh partai politik Australia yang menurutnya akan memenangkan pemilihan federal Australia berikutnya dan bagaimana partai politik tersebut “lebih positif” terhadap Tiongkok.

“Kebangkitan Tiongkok adalah penting bagi dunia dan harus diterima di Australia,” kata Colin Mackerras kepada hadirin, ketika seorang penjaga keamanan berdiri di sebelah pintu ruang pertemuan.

Grup Politik Tidak Diizinkan

Pernyataan Colin Mackerras tampaknya bertentangan dengan rekomendasi komite dewan, yang secara resmi diselesaikan kembali pada tahun 2009 dan 2010, yang menyatakan kelompok politik tidak boleh menggunakan ruang pertemuan di perpustakaan umum kota.

Alison Kemp memastikan ruang perpustakaan seharusnya tetap netral secara politik, di mana Institut Pariwisata Konfusius kemungkinan telah melanggar rekomendasi komite dewan sesuai dengan perkataan Colin Mackerras.

“Perpustakaan harus tetap netral secara politis dan sangatlah mengecewakan mendengar pidato presenter yang telah keluar dari topik,” kata Alison Kemp.

Mempengaruhi warga Australia

Institut Konfusius diiklankan oleh Kantor Dewan Bahasa Tiongkok Internasional milik Partai Komunis Tiongkok, yang juga dikenal sebagai HanBan, sebagai organisasi pendidikan untuk mempromosikan budaya dan bahasa Tiongkok. Namun, agen intelijen barat telah memperingatkan bahwa lembaga tersebut digunakan sebagai bagian dari perangkat rezim Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di luar negeri.

Institut Konfusius didanai oleh Partai Komunis Tiongkok melalui HanBan dan terbukti terlibat dalam mengorganisir protes terhadap topik yang dianggap oleh Partai Komunis Tiongkok sebagai ancaman terhadap stabilitas peraturannya, menurut laporan staf Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok (pdf). Laporan ini juga memberikan contoh pengaruh “kekuatan yang lunak” Institut Konfusius yang melaksanakan peraturan dari Beijing terhadap isu yang sensitif. Sebagai contoh, Institut Konfusius akan menjadi tuan rumah pembicara sebagai corong propaganda Partai Komunis Tiongkok mengenai isu-isu seperti Tibet dan mengikuti distorsi sejarah Partai Komunis Tiongkok seperti menyalahkan Amerika Serikat karena menarik Tiongkok ke dalam Perang Korea dengan membom desa-desa.

Kontak Biasa Dengan Dewan

Institut Pariwisata Konfusius telah menyampaikan sejumlah kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya di Gold Coast, menurut Allison Kemp.

Misalnya, Institut Pariwisata Konfusius dan Institut Pariwisata Griffith menyelenggarakan Dialog Timur-Barat Pertama mengenai Pariwisata dan Impian Tiongkok pada bulan November 2014, menjelang KTT Pemimpin G20 di Brisbane.

Diskusi bilateral tingkat tinggi tersebut menarik perhatian “lebih dari 100 perwakilan pemerintah Australia dan Tiongkok, lembaga pendidikan dan penelitian, dan industri pariwisata,” menurut risalah Pertemuan Komite Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata Komite pada tanggal 20 Maret 2014.

Institut Konfusius Australia yang terhubung dengan Beijing dan Yayasan Konfusius Tiongkok bergabung dengan Pemerintah Kota Rakyat Jining dan kelompok lain untuk merancang dan menyumbangkan sebuah patung Konfusius untuk dipajang di daerah pecinan di Gold Coast.

“Sebuah patung Konfusius setinggi empat meter (13 kaki), dengan batu fondasi khusus. Saya merasa terhormat  menyambut beberapa pejabat khusus yaitu Dr. Zhao Yongchen, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok dan bapak Xiaodong Xu, perwakilan Pemerintah Kota Rakyat Jining,” kata Walikota Gold Coast Tom Tate mengenai acara pembukaan patung tersebut pada tanggal 23 Januari 2015 dalam risalah rapat dewan tertanggal 30 Januari 2015.

Walikota Gold Coast secara terbuka mengaku ia sedang mempelajari bahasa Mandarin di Institut Pariwisata  Konfusius dan berharap ia dapat membuat rekaman video yang berisi pesannya dalam bahasa Mandarin.

“Saat ini saya sedang belajar bahasa Mandarin dengan bapak Frank Fang dari Institut Konfusius Universitas Griffith. Kami akan dapat menyampaikan pesan serupa dalam bahasa Mandarin, yang kemudian akan dipasang di Youtube dan WeChat, dan didistribusikan ke Destination Gold Coast dan Study Gold Coast,” kata Tom Tate dalam risalah rapat dewan tertanggal 13 November 2018.

The Epoch Times menghubungi kantor walikota Gold Coast untuk mengkonfirmasi apakah Tom Tate membayar biaya kuliah sebesar 350 dolar Australia (249,50 dolar Amerika Serikat) per kelas dari uangnya sendiri atau melalui dana pembayar pajak, tetapi tidak ada tanggapan pada saat publikasi.

Skema Gangguan Asing Diberhentikan

Colin Mackerras juga sangat kritis terhadap Skema Transparansi Pengaruh Luar Negeri, yang diperjuangkan Malcolm Turnbull dan disahkan di parlemen tahun lalu. Mencerminkan undang-undang yang serupa di Amerika Serikat, skema ini memperluas definisi spionase dan mengharuskan orang yang bekerja untuk negara asing mendaftar sebagai agen asing atau akan menghadapi penuntutan pidana jika terbukti ikut campur dalam urusan nasional.

Pada bulan Desember 2017, Malcolm Turnbull mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut diperlukan untuk melawan ancaman “kebangkitan yang cepat” dari campur tangan asing dan “laporan yang mengganggu” bahwa Partai Komunis Tiongkok telah mengganggu liputan media, universitas, dan keputusan perwakilan terpilih Australia.

Menurut Departemen Kejaksaan Agung Australia yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang baru tersebut, Institut Konfusius di Australia telah secara langsung dihubungi oleh pemerintah Australia untuk diberitahu mengenai undang-undang baru tersebut.

Batas waktu untuk mendaftar sebagai agen asing awalnya hingga 10 Desember 2018 dan masa tenggang ditawarkan hingga 20 Maret 2019. Namun, pemeriksaan cepat terhadap daftar yang tersedia untuk umum menunjukkan tidak ada satu pun dari 12 Institut Konfusius di universitas Australia yang telah mendaftarkan diri, termasuk Institut Pariwisata Konfusius di Universitas Griffith.

Universitas Griffith yang menjadi tuan rumah Institut Pariwisata Konfusius membela keputusan untuk tidak mendaftar, dengan mengatakan Universitas Griffith telah mendapatkan nasihat hukum atas nama lembaga.

“Universitas Griffith telah meminta nasihat hukum untuk memastikan bahwa Institut Pariwisata Konfusius tidak dapat didaftarkan di bawah Skema Transparansi Pengaruh Asing. Universitas Griffith memahami hal ini konsisten dengan universitas lain di Australia. Universitas Griffith akan mematuhi semua elemen Undang-Undang Skema Pengaruh Asing 2018,” demikian kata Wakil Presiden Global Universitas Griffith, Profesor Sarah Todd dalam sebuah pernyataan tertulis.

Universitas Griffith juga mengklaim Institut Pariwisata Konfusius tidak pernah menerima korespondensi dari Departemen Kejaksaan Agung Australia mengenai skema tersebut.

Namun, Departemen Kejaksaan Agung Australia mengatakan ini bukan masalahnya.

“Pada bulan Desember 2018, Departemen Kejaksaan Agung Australia menulis kepada lebih dari 700 pemangku kepentingan untuk mengingatkan mereka mengenai dimulainya Skema Transparansi Pengaruh Luar Negeri, termasuk semua Institut Konfusius di Australia, termasuk Institut Konfusius yang berbasis di Universitas Griffith,” kata seorang juru bicara Departemen Kejaksaan Agung Australia.

‘Tanpa Pengecualian’

Departemen Kejaksaan Agung Australia mengatakan Institut Pariwisata Konfusius dan Institut Konfusius lainnya bertanggung jawab untuk memutuskan apakah mereka perlu mendaftar untuk skema tersebut, yaitu “kegiatan pengaruh asing yang diarahkan pada sistem dan proses politik atau pemerintahan federal Australia.”

“Departemen Kejaksaan Agung Australia tidak dapat mengomentari apakah Institut Pariwisata Konfusius Universitas Griffith wajib mendaftar. Seorang individu atau entitas hanya akan diminta untuk mendaftar di bawah skema jika mereka melakukan kegiatan yang dapat didaftarkan atas nama prinsipal asing untuk tujuan yang relevan, dan tidak ada pengecualian yang berlaku,” kata juru bicara Departemen Kejaksaan Agung Australia.

Jika sebuah organisasi atau perorangan ditemukan melakukan kegiatan atas nama entitas asing untuk melakukan pengaruh politik tanpa registrasi, mereka dapat menghadapi hukuman maksimum penjara selama lima tahun, juru bicara Departemen Kejaksaan Agung Australia menambahkan.

Tidak Ada Perbedaan Antara Budaya dan Politik di Tiongkok

Profesor Emeritus John Fitzgerald dari Pusat Dampak Sosial Universitas Swinburne menggambarkan universitas tersebut “tidak jujur” karena tidak mendaftarkan Institut Konfusius dalam naungannya.

“Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu bahwa budaya dan politik berjalan beriringan di Tiongkok dan bahwa jika mereka membiarkan apa pun yang menyinggung Beijing terjadi dalam pantauan mereka, mungkin ada konsekuensi bagi perekrutan siswa atau saluran penelitian. Dalam penolakannya untuk mendaftarkan Institut Konfusius di bawah skema transparansi pengaruh asing, para pemimpin universitas Australia kemudian memberitahu kami sesuatu yang lain — bahwa sensor politik atas kegiatan akademik adalah sesuatu yang mereka lakukan dengan sukarela dengan pertimbangan mereka sendiri,” kata John Fitzgerald dalam sebuah pendapat di artikel yang diterbitkan oleh Fairfax Media.

John Fitzgerald yakin universitas telah mendaftarkan pusat studi Amerika masing-masing yang menerima dana dari Washington sejak mereka terlibat dalam diskusi politik.

“Jika Institut Konfusius belum terdaftar, meskipun didanai secara substansial dari Beijing, hal tersebut mungkin karena mereka dianggap membatasi kegiatan mereka pada ‘budaya dan bahasa,’ tidak ada politik. Tidak ada batasan antara politik dan apa yang berlaku untuk budaya di Tiongkok kontemporer. Revolusi Kebudayaan… tidak disebut revolusi ‘budaya’ tanpa alasan. Revolusi Kebudayaan mungkin telah berakhir tetapi politik untuk mengendalikan apa yang dapat dikatakan di media dan diajarkan di universitas telah kembali dengan sepenuh hati,” kata John Fitzgerald.

Partai Komunis Tiongkok Mengintai Di Balik Layar

Profesor Etika Universitas Charles Sturt, Clive Hamilton percaya bahwa keterlibatan langsung Partai Komunis Tiongkok dalam Institut Konfusius harus menjadi pembenaran yang cukup kuat bagi universitas di Australia untuk mendaftarkan Institut Konfusius di bawah naungannya.

“Pemerintah Tiongkok, yang berarti Partai Komunis Tiongkok, mendanai Institut Konfusius, menunjuk direkturnya, menetapkan kurikulum, dan memantau dengan ketat kepatuhan mereka pada pedoman resmi. Mereka tidak memiliki kemerdekaan dari pemerintah Tiongkok. Dengan kriteria yang masuk akal mereka harus terdaftar sebagai agen asing. Di Amerika Serikat, ini dipahami. Di Australia, banyak eksekutif universitas masih terpesona oleh uang tersebut,” kata Clive Hamilton dalam email.

Direktur Human Rights Watch Australia Elaine Pearson mengatakan Partai Komunis Tiongkok secara sangat terbuka menunjukkan Institut Konfusius sebagai corong propagandanya.

“Pidato Partai Komunis Tiongkok secara terbuka menggambarkan lembaga tersebut sebagai ‘bagian penting dari propaganda Tiongkok di luar negeri. Institusi Konfusius secara aktif mengambil langkah untuk menyensor topik dan perspektif tertentu dalam materi pelajaran dengan alasan politis dan mempertimbangkan kesetiaan politik sebagai pertimbangan dalam merekrut keputusan,” kata Elaine Pearson dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Strategis Australia, suatu wadah pemikir.

Universitas Didesak untuk Mengikuti Contoh Amerika Serikat

Elaine Pearson mengatakan ada satu kasus di mana Universitas Victoria di Melbourne membatalkan pemutaran film dokumenter pemenang penghargaan ‘Atas Nama Konfusius’ setelah universitas yang menaungi Institut Konfusius tersebut mengeluh. Elaine Pearson percaya universitas di Australia harus mempertimbangkan untuk menutup Institut Konfusius yang dinaunginya.

“Di Amerika Serikat beberapa universitas telah menutup atau mengumumkan penutupan Institut Konfusius, sebagian, karena kekhawatiran akan kebebasan akademik. 13 universitas di Australia yang menaungi Institut Konfusius harus secara serius mempertimbangkan penutupannya,” kata Elaine Pearson. (Richard Szabo/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

https://www.youtube.com/watch?v=u21vtXJ5794

Usai Kesepakatan Baru KTT, Trump Seakan Menangkap Strategi Licik Beijing

EpochTimesId
-
0
Usai Kesepakatan Baru KTT, Trump Seakan Menangkap Strategi Licik Beijing

oleh Wu Ying

Ketika menerima Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He pada Kamis (4/4/2019) lalu, Presiden Trump tidak menyebut kapan KTT dengan Xi Jinping akan digelar. Namun demikian, bersikukuh bahwa KTT hanya akan diadakan setelah ada kesepakatan tertulis mengenai hasil negosiasi perdagangan. Setelah itu baru bicara tentang hal lain.

Mengapa demikian? sikap Trump ini disebabkan karena dia bersikeras pada garis bawah yang sudah ia buat atau menangkap adanya strategi licik dari pihak Beijing.

Pada 1 Desember tahun lalu, Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping mencapai konsensus tentang ‘gencatan senjata’ sementara selama 90 hari dalam jamuan makan malam di Argentina.

Sejauh ini, tim negosiasi perdagangan AS dan Tiongkok telah mengadakan negosiasi tatap muka sebanyak 6 putaran dan mempertahankan komunikasi intensif melalui sambungan video call dan telepon.

Selama periode ini, Presiden Trump telah menemui Liu He di Gedung Putih sebanyak 3 kali.

Salah satu topik yang diajukan pihak Tiongkok dari setiap kali pertemuan adalah kapan mengadakan pertemuan tingkat tinggi, dengan alasan untuk mengkonfirmasi batas waktu menyelesaikan teks dan penandatanganan perjanjian. Namun, respons Trump terhadap masalah yang mendapat perhatian internasional ini tetap sama seperti yang ia buat pada awalnya.

Mengulas pidato Trump tentang KTT mendatang dengan Presiden Xi Jinping

Akhir Januari 2019  : Tergantung pada Kemajuan Negosiasi

Ketika Liu He datang ke Washington untuk menemui Trump pada akhir bulan Januari lalu, Liu He mengusulkan kepada Trump untuk mengadakan KTT di Pulau Hainan, Tiongkok pada paro kedua Februari 2019.

Pada 31 Januari, Presiden Trump tidak memberikan konfirmasi tentang proposal pihak Tiongkok itu ketika bertemu Liu He. Ia hanya mengatakan : “Belum dikonfirmasi apakah akan mengadakan KTT atau tidak, itu tergantung pada kemajuan negosiasi”.

Akhir Februari : Negosiasi mencapai kemajuan berarti dan KTT di Mar-a-Lago, Florida

Pada 22 Februari, Trump untuk kedua kalinya menemui Liu He di Gedung Putih. Saat itu, waktu untuk membatalkan kenaikan tarif dari 10%  ke 25 % atas komoditas impor asal Tiongkok senilai USD. 200 miliar yang dijadwalkan berlaku pada 2 Maret pukul 00:00 tinggal kurang dari 10 hari.

Pada hari itu, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin melaporkan kepada Presiden Trump bahwa tim perunding sedang meningkatkan upaya untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin.

Jika kesepakatan dapat tercapai dalam beberapa hari ke depan, KTT dapat diadakan pada bulan Maret. Dalam hal ini, Trump tidak menyetujui saran Mnuchin, ia hanya mengatakan : “Coba lihat saja hasil yang dicapai pada beberapa hari ke depan untuk dipertimbangkan lagi.”

Trump juga mengatakan bahwa pembicaraan AS – Tiongkok kli ini melibatkan masalah yang cukup komprehensif dan sangat sulit, mungkin beberapa masalah perlu diselesaikan dalam pertemuannya dengan Xi Jinping.

Ketika wartawan bertanya kepada Trump apakah ada konfirmasi tanggal untuk KTT, Trump meminta bawahannya untuk menjawab. Steven Mnuchin menjawab : “Negosiasi masih berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Presiden Trump.” Selanjutnya, Trump hanya mengatakan bahwa itu akan diatur dengan saling menyesuaikan jadwalnya juga Presiden Xi Jinping.

Pada pekan itu, Liu He dan rombongannya terus tinggal di Washington hingga 24 Februari. Pada sore harinya, Presiden Trump mengeluarkan mencuit yang berbunyi :  Negosiasi telah mencapai kemajuan substansial dan memutuskan untuk menunda kenaikan tarif terhadap komoditas impor dari Tiongkok. Jika ada kemajuan yang lebih baik, ia berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Xi Jinping di Mar-a-Lago, Florida dan sekaligus  membuat perjanjian. Namun, Trump dalam pesan Tweetnya tidak menjelaskan kapan pertemuan diadakan.

Awal April : Bila sudah mencapai kesepakatan baru membicarakan KTT

Pada 4 April, Trump menemui Liu He untuk ketiga kalinya, pada kesempatan itu ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengumumkan waktu KTT, tetapi ia menekankan bahwa KTT baru akan dibicarakan hanya setelah kesepakatan dalam negosiasi perdagangan telah tercapai. Ia memperkirakan bahwa dalam waktu 4 pekan ke depan ini perihal kesepakatan tercapai atau tidak sudah dapat diketahui.

“Jika kita mencapai kesepakatan, kita akan mengadakan KTT”, kata Trump. Negosiasi perdagangan AS – Tiongkok telah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan, Sepakat atau tidak “Kiranya sudah dapat diketahui dalam waktu 4 pekan ke depan.”

Trump juga mengatakan bahwa jika KTT diadakan, itu akan diadakan di Amerika Serikat. Dan  lokasinya, tidak berubah.

Dari Januari hingga April, sebelum Trump menemui Liu He, sejumlah media mengutip informasi dari sumber yang mengetahui masalah melaporkan bahwa, Trump akan memberitahu kapan KTT diadakan.  Tetapi Trump sampai sekarang belum pernah mengeluarkan pernyataan tentang KTT.

Analisa para ahli adalah bahwa Trump mungkin sekali lagi akan menolak proposal dari pihak Tiongkok untuk mengadakan KTT pada April ini. Ekonomi Tiongkok yang sedang menurun mendesak pihak Tiongkok untuk secepatnya mencapai kesepakatan.

Namun, Trump tidak terburu-buru dan telah berulang kali menegaskan bahwa ia ingin perjanjian yang dicapai dengan Tiongkok tersebut adalah perjanjian besar bersejarah.

Trump bertahan untuk KTT usai ada kesepakatan, ia mungkin menangkap strategi licik Beijing

Pada pertengahan  Maret, ketika mengkonfirmasi bahwa para pejabat senior AS dan Tiongkok akan memulai negosiasi putaran kedua, banyak media mengutip ucapan para ahli dan orang-orang yang mengetahui permasalahan. Kemudian media melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah mendiskusikan kemungkinan KTT di Florida pada akhir April. Bahkan disebutkan bahwa pihak Tiongkok juga mengusulkan permintaan Xi Jinping untuk kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat. Baru-baru ini, beberapa media melaporkan bahwa Beijing berharap KTT diadakan di negara ketiga.

Eswar Prasad, seorang sarjana Tionghoa di Universitas Cornell yang secara teratur berkomunikasi dengan para pejabat Tiongkok mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa, secepatnya mengadakan KTT bagi Beijing adalah menghasilkan 2 keuntungan sekaligus.

Menurut analisis Eswar Prasad bahwa meskipun Tiongkok khawatir Presiden Trump akan “angkat kaki” di tengah jalan berlangsungnya pertemuan dengan Xi Jinping.  Tetapi Beijing percaya bahwa penetapan tanggal KTT adalah suatu taktik yang dapat digunakan untuk melawan Amerika Serikat, karena selain dapat dimanfaatkan untuk mendorong Amerika Serikat menyelesaikan rincian semua teks perjanjian perdagangan sebelum batas waktunya. Selain itu, sebagai cara untuk menahan pihak AS agar tidak menuntut lebih banyak lagi dari pihak Tiongkok.

Jika kedua belah pihak gagal mencapai kemajuan sesuai dengan harapan Beijing sebelum KTT diadakan, maka Xi Jinping dapat mengumumkan bahwa dirinya tidak akan menghadiri KTT dan membuat Presiden Trump malu.

Mungkin saja Beijing tidak menyangka bahwa strateginya kembali membentur tembok, dan tidak menyangka bahwa begitu sulitnya untuk mengubah sikap Presiden Trump.

Sesungguhnya sejak lebih dari 30 tahun silam, Trump sudah mulai menguraikan pandangan perdagangannya. Sikap Trump tetap sama selama sekian tahun berlalu. Ia tidak pernah mengubah tekad untuk memperjuangkan lingkungan perdagangan yang adil dan merata demi Amerika Serikat.

Jika Beijing masih belum sepenuhnya bersedia menghadapi kenyataan, melaksanakan reformasi struktural yang diminta oleh Amerika Serikat, mengakhiri praktik perdagangannya yang tidak adil, maka apa yang ditunggu-tunggu adalah berupa barang-barang yang diekspor ke AS akan dikenakan tarif sebesar 25 %.

Pemerintahan Trump tidak secara permanen ingin mempertahankan tarif hukuman atas komoditas Tiongkok itu sebesar 10%.

Menurut pengumuman Federal Register AS pada 5 Maret bahwa tarif ini akan terus dipertahankan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ini berarti bahwa jika Beijing tidak membuat komitmen yang memuaskan AS, ia mungkin akan menerima pemberitahuan dari Washington tentang menaikkan tarif. (Sin/asr)

Komunis Tiongkok Meredup, Dunia Barat akan Cerah?

EpochTimesId
-
0
Komunis Tiongkok Meredup, Dunia Barat akan Cerah?

Oleh: Cheng Xiaonong

Amerika Serikat terletak di sebelah timur dari Tiongkok . Dalam setahun terakhir beberapa kali perundingan ekonomi dagang antara Tiongkok  dengan Amerika Serikat, telah membeberkan beda pendapat dan batasan yang dapat diterima masing-masing pihak ke atas meja perundingan.

Tiongkok  tak lagi bisa berharap mendapatkan “perlakuan” seperti masa pemerintahan Obama dulu dari Amerika Serikat.

Di tengah menegangnya hubungan kedua negara itu, apakah Tiongkok mampu melanjutkan hubungan manis dengan negara Uni Eropa yang ada di barat? Menciptakan situasi ‘timur redup barat cerah’ untuk menutupi surplus perdagangan dengan Amerika Serikat yang telah menyusut itu dengan cara memperluas pasar Uni Eropa? Sepertinya bukan hal mudah.

  1. Uni Eropa Akhiri “Masa Naif”

Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini menyatakan, “Eropa telah tersadar!” Penjelasannya akan makna dalam kalimat itu adalah, “Dalam hubungannya dengan Tiongkok, masa naif Uni Eropa telah berakhir”.

Sikap “naif” negara Uni Eropa terhadap Tiongkok, tidak lain adalah dikarenakan selama ini mereka merasa yakin, cepat atau lambat hubungan ekonomi dagang Tiongkok dengan Eropa akan memasuki kondisi setara.

Namun negara Uni Eropa telah menantikan dengan ‘naif’ selama bertahun-tahun, sekarang akhirnya mengakui, perdagangan adil dengan Tiongkok tidak akan pernah terjadi hanya dengan menanti; terus menunggu, tidak bakal terjadi perubahan.

Oleh sebab itu, pada Maret 2019 Komisi Uni Eropa telah mengeluarkan sebuah dokumen kebijakan terhadap Tiongkok yang berjudul “EU-China Strategic Outlook” atau disebut juga “Ten-Point Action Plan”.

Dokumen itu berpendapat, selain sebagai rekan kerjasama dengan Uni Eropa, Tiongkok juga merupakan saingan. Uni Eropa akan memperketat serangkaian mekanisme pengawasan terkait.

Dalam “Ten-Point Action Plan” ini, Uni Eropa mengusulkan agar kebijakan terhadap Tiongkok disesuaikan kembali dan beralih menjadi sikap keras; mulai menyebut Tiongkok sebagai ‘saingan ekonomi’ di bidang teknologi krusial dan sebagai ‘pesaing institusi” di bidang politik dan lain sebagainya. Uni Eropa juga menunjukkan sikap menentang yang lebih tegas terhadap Partai Komunis Tiongkok atas perilaku persaingan yang tidak adil dalam masalah Hak Asasi Manusia. Setidaknya lebih menyerupai versi miniatur sikap Amerika Serikat dalam perundingan ekonomi dagang dengan Partai Komunis Tiongkok.

Kunjungan Xi Jinping ke Eropa, awalnya memilih dua negara Eropa untuk “bermain sepihak”, menandatangani MoU proyek One Belt One Road atau “OBOR” dengan Italia, untuk dijadikan ‘batu loncatan’ bagi program itu memasuki Eropa. Saat kunjungan ke Paris dalam rangka memperingati 55 tahun hubungan diplomatik Tiongkok dengan Prancis. Akhirnya, Presiden Prancis Macron justru menjadikan kesempatan itu menjadi “bermain bareng” Uni Eropa menghadapi Tiongkok. Macron  sengaja khusus mengundang Perdana Menteri Jerman Merkel dan Presiden Uni Eropa Juncker datang ke Paris untuk berdialog dengan Xi Jinping, untuk menunjukkan langkah Uni Eropa yang kompak dan sejalan.

Setelah pertemuan, media massa Jerman dan Prancis tidak memuat berita “telah meraih kemajuan berarti” yang menggembirakan. Menurut AFP, dalam dialog tersebut pemimpin Tiongkok tidak mengemukakan kebijakan konkrit yang bisa membuat Eropa lega, khususnya tentang program OBOR.

Hingga dua tahun silam, negara Barat pada dasarnya membuka pintu lebar-lebar tanpa curiga, demikian pula Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tiongkok dalam hal perdagangan dengan Barat justru membuat berbagai penghalang. Pada saat yang sama telah melanggar hak kekayaan intelektual milik perusahaan Barat.

Sejak tahun lalu, Amerika Serikat mengawali aksi mengakhiri ‘masa naif’ hubungan dengan Tiongkok. Para elit pemerintahan Amerika Serikat telah sepaham pemikiran dalam kebijakan terhadap Tiongkok, yakni hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok harus “disetarakan.” Bagaimana terbukanya Amerika Serikat kepada Tiongkok, Tiongkok pun harus terbuka dalam tingkatan yang sama dengan Amerika Serikat. Jika Tiongkok tidak bersedia membuka diri, maka Amerika Serikat juga harus memperkecil tingkat keterbukaannya bagi ekspor dari Tiongkok. Itulah pemikiran dasar perundingan ekonomi dagang Amerika Serikat  dengan Tiongkok sekarang ini.

  1. Italia, Tuas Pengungkit Tiongkok Menyusup ke Uni Eropa

Jika dikatakan pernyataan Presiden Prancis Macron yang mengatakan Uni Eropa harus mengakhiri “masa naif” dalam hal hubungan dengan Tiongkok, mungkin dalam tingkat tertentu telah mewakili tidak sedikit negara anggota Uni Eropa. Lalu apakah di antara negara Uni Eropa ada yang masih terus bersikap naif pada Tiongkok?

Surat kabar “The Daily Telegraph” menyebutkan, pemimpin parpol anti kemapanan yakni “Movimento Cinque Stelle” atau M5S yang disebut juga Five Star Movement berpendapat, bahwa emas di Tiongkok  bertebaran dimana-mana, dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung program anggaran tanpa batas pemerintahan Roma. Sementara penilaian Tiongkok atas hubungan diplomatik Tiongkok  dengan Italia sebenarnya juga tidak kalah naifnya.

Menurut surat kabar “Wall Street Journal”, internal Uni Eropa dalam masalah hubungan diplomatik dengan Tiongkok masih terdapat perselisihan yang sangat besar. Sejumlah negara yang dipimpin Jerman – Prancis berharap menyatukan kekuatan Uni Eropa untuk membendung pengaruh politik dan ekonomi yang terus diperluas oleh Tiongkok.

Tetapi kubu lain yang dipimpin oleh Italia justru berharap, dapat memperoleh keuntungan dengan mempererat hubungan dengan Tiongkok. Jika artikel di “Wall Street Journal” itu dikembangkan lebih lanjut, secara garis besar bisa dikatakan, di antara negara Eropa, negara yang memiliki ekonomi lebih kuat, mayoritas tergolong dalam “kubu Jerman-Prancis.”

Sedangkan negara yang lemah ekonominya, rakus dan tidak mempedulikan hal lain, siapa pun yang ingin datang berinvestasi akan disambutnya, seperti Portugal dan Yunani yang telah menandatangani kesepakatan OBOR dengan pihak Tiongkok.

Karena adanya “negara pendamba investasi Tiongkok” seperti Italia, Portugal, dan Yunani ini, maka Dewan Eropa bulan ini meloloskan undang-undang pembentukan kerangka audit investasi langsung dari luar negeri di Uni Eropa. Salah satu misinya adalah memeriksa investasi dari Tiongkok.Walaupun negara anggota Tiongkok masing-masing telah memiliki mekanisme audit terhadap investasi asing, tapi Uni Eropa masih mengeluarkan kriteria audit investasi asing bersama.

Berdasarkan undang-undang itu, negara anggota Uni Eropa dan Komisi Uni Eropa berhak melakukan investigasi terhadap investasi asing yang menyangkut kepentingan strategis Uni Eropa serta menyampaikan pandangannya. Undang Undang itu akan berlaku mulai April 2019 dan akan secara resmi diterapkan bulan Oktober 2020 mendatang.

Sebenarnya, Italia merupakan negara yang tidak begitu diperhitungkan pernyataannya di kalangan negara Uni Eropa. Tidak diperhitungkan karena ekonomi Italia yang lesu dalam jangka waktu panjang dan defisit keuangannya yang tinggi, Italia terus meminta Uni Eropa untuk membiarkannya memperbesar defisit keuangannya. Pada saat yang sama berharap agar bank sentra Eropa bersedia membeli lebih banyak surat hutang negara Italia untuk mempertahankan pembelanjaan keuangannya.

Saat memohon bermulut manis, oleh sebab itu Italia sulit mendominasi orientasi Uni Eropa. Terlebih lagi tidak mampu menjadi ‘tuas pengungkit’ bagi Tiongkok untuk mengubah kebijakan Uni Eropa.

Tak hanya itu saja, Italia juga mungkin berniat memanfaatkan hubungan Italia dengan Tiongkok untuk memberikan tekanan bagi Uni Eropa, agar dapat mencapai tujuannya memperbesar defisit keuangan mengatasi kesulitan ekonominya.

Selain surat kabar “Wall Street Journal” menjelaskan kedua kubu di Uni Eropa, antar negara Uni Eropa sendiri terdapat satu kesamaan, yakni berhati-hati menempatkan posisi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tidak boleh terlalu condong ke Amerika Serikat, juga tidak boleh terlalu dekat dengan Tiongkok. Memilih berada di antara kedua pihak agar tidak menyinggung keduanya, adalah kondisi terbaik bagi posisi negara Uni Eropa.

Apalagi dalam hal militer menyangkut keamanan negaranya Uni Eropa masih tergantung pada dukungan kekuatan militer dan finansial dari Amerika Serikat, sehingga negara Uni Eropa selama ini dapat menghemat anggaran militer dalam jumlah besar untuk digunakan bagi kesejahteraan negaranya sendiri.

Tapi yang menganggap Amerika sebagai musuh imajiner, tidak hanya Rusia yang merupakan musuh abadi Uni Eropa, juga Tiongkok yang kekuatan militernya terus bertumbuh dan kerjasama Tiongkok dengan Rusia dalam hal militer, juga memperpanjang ketidak-percayaan antara Eropa-Rusia pada hubungan Eropa- Tiongkok.

Itu sebabnya, betapa pun pemimpin negara Uni Eropa membenci Trump, hubungan Eropa dengan Amerika Serikat  tidak akan merenggang akibat semakin menguatnya hubungan ekonomi dagang antara Eropa dengan Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok berniat memainkan taktik “gandeng vertikal dan horizontal.” Menggandeng Eropa memboikot Amerika. Itu  mungkin hanya sebuah impian abadi belaka.

  1. Italia Sebagai Batu Tambatan Program OBOR Bagi Eropa dan Afrika?

Italia telah menandatangani MoU OBOR. Lalu  apakah itu menandakan sejak saat itu Partai Komunis Tiongkok telah berhasil mendobrak pintu gerbang memasuki pasar Eropa dan Afrika, agar produk-produk Tiongkok menemukan pasar besar baru yang berpotensi? Untuk memahami hal itu, perlu diketahui, bagaimana kondisi ekonomi Italia sebenarnya.

Italia adalah salah satu negara besar dengan ekonomi terburuk di Zona Euro. Mulai dari tahun 2005 hingga 2015 rata-rata produk domestik bruto  atau PDB Italia menyusut 0,5% setiap tahunnya. Saat ini volume ekonomi Italia hanya setara dengan standar ekonomi 20 tahun silam pada tahun 2000, kinerja ekonominya bahkan lebih parah daripada Yunani.

Tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah selatan Italia mencapai hampir 30%, lapangan kerja yang bertambah beberapa tahun terakhir sebesar 60% di antaranya adalah pekerjaan paruh waktu. Jumlah penduduk miskin di tahun 2006 sebanyak 3 juta jiwa meningkat menjadi 18 juta jiwa di tahun 2016, atau setara dengan 1/3 dari penduduk Italia.

Begitu banyak penduduk miskin yang mengandalkan tunjangan sosial, bagi tenaga kerja dan perusahaan, itu berarti beban pajak sangat berat, oleh karena itu tarif pajak maksimum di Italia adalah 39% lebih tinggi daripada seluruh negara anggota Uni Eropa lainnya. Karena dana dari pajak tidak mencukupi untuk membiayai tunjangan sosial, Italia terpaksa harus berhutang pada luar negeri.

Pada tahun 1993 rasio hutang Italia adalah 104% dari PDB. Sekarang rasio hutangnya hanya di bawah Yunani, yakni mencapai 135% dari PDB. Rasio itu merupakan posisi ketiga tertinggi negara dengan beban hutang terbesar di seluruh dunia.

Dalam 30 tahun terakhir abad lalu, Italia memiliki “jurus eksklusif” lain untuk mempertahankan ekonominya, yakni terus menerus memanfaatkan melemahnya mata uang untuk mempertahankan daya saing produk ekspornya di tengah persaingan internasional.

Tapi setelah menjadi anggota Uni Eropa, agar dapat menikmati “hidangan besar” Uni Eropa, Italia terpaksa harus tunduk terhadap Uni Eropa yang didominasi oleh Jerman dan Prancis, sehingga “jurus” Italia itu pun telah disegel oleh Uni Eropa.

Beberapa tahun terakhir Italia berharap Uni Eropa mengijinkannya memperbesar defisit fiscal. Jika tidak diijinkan, Italia mengancam akan keluar dari Zona Euro dan kembali menjadi negara bermata uang Lira. Dengan kata lain, Italia sebenarnya tidak mampu berjalan di atas jalur kebijakan fiskal dan moneter yang normal yang diterapkan di tengah mayoritas negara Uni Eropa, selalu berniat hendak kembali ke jalan lama ketika memainkan pelemahan mata uang.

Dalam ekonomi Italia terdapat dua masalah lama dalam negeri. Masalah yang pertama adalah banyaknya usaha kecil menengah berbasis bisnis keluarga, yang masih mempertahankan model usaha konvensional . Dalam hal ini Italia adalah satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang menyerupai Tiongkok.

Masalah yang kedua adalah banyak Usaha Kecil dan Menengah atau UKM yang kekurangan kemampuan peningkatan teknologinya. Pemerintah Italia selalu mengancam Uni Eropa “akan keluar dari Zona Euro” adalah karena melemahnya nilai tukar mata uang dapat membuat harga produk ekspor menjadi murah. Pada  saat yang sama membuat produk impor menjadi mahal, sehingga dapat mempertahankan industri kecil menengah Italia yang tertinggal.

Seandainya di suatu hari nanti Italia keluar dari Zona Euro, apakah akan menguntungkan bagi ekspor Tiongkok?

Justru sebaliknya, melemahnya mata uang Italia, produk dari Tiongkok yang murah akan menjadi mahal harganya di Italia akibat kurs mata uang, pangsa pasarnya justru akan menjadi semakin kecil.

Perdagangan ekspor impor Italia terutama adalah dengan negara Eropa. Sekitar 60% dari seluruh perdagangan dunianya, pengiriman produknya mayoritas melalui jalan darat ke arah utara. Ekspor Italia ke negara lain melalui jalur pelayaran laut, dan impor Italia lewat jalur laut hanya kurang dari 2% yang berasal dari Tiongkok.

Dengan kata lain, pangsa produk Tiongkok di pasar Italia tidak besar, terutama bukan karena daya tampung pelabuhan Italia tidak cukup, melainkan karena mayoritas perdagangan internasional Italia adalah pasar di utara Eropa. Oleh sebab itu, walaupun Tiongkok membantu Italia memperbaiki infrastruktur pelabuhan Italia lewat program OBOR, tidak akan meningkatkan nilai ekspor Tiongkok ke Italia.

Program OBOR Tiongkok di Eropa adalah membuka jalur transportasi Kereta Api Asia-Eropa, karena ekspor kota-kota di wilayah barat Tiongkok  jika harus terlebih dahulu mengirimkan komoditas lewat jalan raya ke pelabuhan di pesisir timur, lalu lewat jalur laut komoditas tersebut dikirim ke luar negeri, maka biaya transportasi darat di dalam negeri Tiongkok terlalu mahal. Sebagai contoh seperti kota Chongqing.

Menganalisa apakah investasi infrastruktur Tiongkok di Italia akan menguntungkan bagi ekspor Beijing, juga harus dipertimbangkan dengan pemikiran yang sama. Kesepakatan kerjasama pembangunan pelabuhan yang ditandatangani pihak Tiongkok dan Italia kali ini, mencakup 4 pelabuhan di Italia.

Di antaranya adalah Pelabuhan Genoa yang berdekatan dengan kawasan industri di wilayah utara dan Pelabuhan Ravenna yang dekat dengan Roma. Kedua pelabuhan ini memiliki zona ‘Hinterland’ yang lebih besar serta dekat dengan kawasan inti ekonomi Italia. Akan tetapi dua pelabuhan lainnya sangat terpencil, tidak ada hinterland, dan jauh dari sentra produksi, salah satunya adalah Pelabuhan Palermo di Sisilia yang ekonominya terbelakang.

Pelabuhan yang terakhir adalah “Pelabuhan Trieste” yang terletak di perbatasan utara Italia. Investasi pembangunan di dua pelabuhan bermasa depan terbatas ini, pengembalian investasinya akan sangat terbatas.

Justru pada berita terkait kesepakatan Tiongkok  dengan Italia ini, yang paling banyak ditekankan adalah “Pelabuhan Trieste” yang berdekatan dengan Slovenia. Jika dikata pengembangan pelabuhan itu dapat mendorong perekonomian Italia, namun lebih tepat dikata pelabuhan ini justru memberikan kemudahan bagi Slovenia.

Bila semua pelabuhan yang dibangun itu akan memperluas pasar Afrika bagi Tiongkok, maka pernyataan tersebut terdengar semakin aneh. Ekspor Tiongkok ke Afrika apakah harus dikirim melalui jalur darat yang mahal ke Italia, lalu dikirim melalui jalur laut ke selatan?

Sekarang sudah bukan lagi era Jalan Sutra dimana pengiriman dagangan masih dengan menggunakan unta. Apakah ekspor Beijing tidak bisa dengan jalur laut langsung dikirimkan ke Afrika?

Kunjungan tim perwakilan Tiongkok kali ini ke Italia, Direktur Komisi Pembangunan dan Reformasi Tiongkok  yakni He Lifeng bersama dengan Menteri Pengembangan Industri Italia telah menandatangani 29 kesepakatan kerjasama atau MoU kerjasama.

Tapi, masih ada lebih dari 20 draft kesepakatan lain yang dipersiapkan oleh pihak Tiongkok yang mendadak telah ditangguhkan. Alasannya karena terkait dengan “masalah yang sensitif”.  Masalah sensitif yang kemungkinan besar adalah Komisi Uni Eropa tengah menyoroti ketat proyek yang bersifat teknis. Kedua pihak baik Tiongkok maupun Italia tidak bersedia untuk mengungkap lebih lanjut.

Ekonomi Italia terus terombang-ambing di dasar lembah. Italia yang seperti itu, posisi pentingnya sebenarnya hanya hampa belaka. Bagi Tiongkok, nilai propaganda dari kerjasama ekonomi Tiongkok  dengan Italia itu, mungkin jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang sebenarnya. (sud/whs/rp)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=BYVbUL_oUT4

Puluhan Pejabat dan Mantan Pejabat Amerika Masuk Daftar Hitam Sayap Kiri

admin
-
0
Puluhan Pejabat dan Mantan Pejabat Amerika Masuk Daftar Hitam Sayap Kiri

EpochTimesId – Koalisi kelompok-kelompok sayap kiri memasukkan hampir 30 pejabat aktif dan mantan pejabat pemerintahan Donald Trump dalam daftar hitam perusahaan. Daftar hitam itu dimaksudkan untuk mencegah para pejabat mendapatkan pekerjaan di sektor swasta.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS yang baru saja mengundurkan diri, Kirstjen Nielsen, mantan Kepala Staf Gedung Putih John Kelly, dan sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders adalah bagian dari daftar dalam sebuah surat terbuka yang dikirim kepada CEO perusahaan yang terafiliasi atau bersimpati dengan 30 kelompok sayap kiri. Surat itu mendesak para CEO untuk tidak mempekerjakan atau mengontrak pejabat mana pun, serta melarang mereka duduk di dewan perusahaan.

“Beberapa orang telah meninggalkan pemerintahan dalam beberapa bulan terakhir. Terlepas dari kapan mereka pergi, mereka seharusnya tidak diizinkan mencari perlindungan di ruang dewan atau ‘corner office’ Anda. Mengizinkan mereka untuk melangkah keluar dari pintu putar, dan masuk ke pelukan Anda, yang menyambut mereka haruslah menjadi ‘nonstarter’ (orang yang gagal),” kata surat itu.

Surat itu memfitnah pejabat pemerintahan Trump menyebabkan anak-anak disingkirkan dari orang tua mereka dan ditempatkan di ‘dalam kandang’. Surat itu juga menuduh para pejabat lalai, yang menurut surat itu menyebabkan kematian dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Kelompok-kelompok anti-Trump sering menggunakan ‘kebijakan imigrasi pemisahan keluarga’ sebagai isu hoax atau berita palsu untuk menyerang presiden AS itu, dan juga para pendukungnya. Pada kenyataannya, Jaksa Agung Jeff Sessions, menanggapi masuknya penyeberangan ilegal, memerintahkan kebijakan toleransi nol yang sah di mana siapa pun yang melintasi perbatasan secara ilegal akan dituntut. Presiden George W. Bush menggunakan kebijakan toleransi nol yang serupa untuk mencegah penyeberangan ilegal.

Kebijakan tanpa toleransi menghasilkan pemisahan imigran ilegal dari anak-anak mereka karena ketika orang dewasa dituntut atas kejahatan, anaknya tidak diperbolehkan untuk dijebloskan ke penjara, sama dengan praktik standar untuk semua warga negara AS yang melakukan kejahatan.

Surat terbuka 23 halaman itu dirilis bersamaan dengan iklan satu halaman penuh di The New York Times dengan tajuk utama bertuliskan, “Jangan Biarkan Orang yang Kita Benci Masuk Ke Ruang Rapat Anda”.

Iklan ini menampilkan topi merah yang dimaksudkan menyerupai ‘headwear’, slogan kampanye di mana-mana. Slogan ‘Make America Great Again’ di tutup, dan diganti dengan ‘Put Kids In Cages’.

Baik iklan dan surat terbuka mengabadikan fitnah yang menunjukkan bahwa pemerintahan Trump menempatkan anak-anak di kandang. Iklan fitnah itu didasarkan pada foto viral yang diambil dari anak-anak migran selama pemerintahan Presiden Barack Obama. Foto-foto itu tersebar di media sosial dengan tulisan yang secara keliru menghubungkan praktik itu dengan pemerintahan Trump.

“Demokrat salah tweet gambar pada 2014 dari masa Obama, yang menunjukkan anak-anak dari Perbatasan dalam kandang baja,” tulis Trump di Twitter pada Mei 2018. “Mereka pikir itu gambar baru-baru ini untuk membuat kita terlihat buruk, tetapi itu menjadi bumerang.”

Pemerintahan Trump juga memberi para migran yang ditangkap dan dituntut karena menyeberangi perbatasan secara ilegal, beberapa peluang untuk dideportasi bersama dengan anak-anak mereka.

“Tidak ada orang tua yang telah dideportasi, dalam sepengetahuan saya, tanpa diberi kesempatan untuk membawa anak-anak mereka,” kata Nielsen pada sidang DPR AS pada 6 Maret 2019.

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar terkait daftar black-list tersebut.

Otoritas imigrasi Amerika sedang dipusingkan dengan gelombang imigran gelap di perbatasan dengan Meksiko. Serbuan pada tingkat yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Amerika moderen. Jumlah penyeberangan ilegal kini mencapai 1 juta orang pada tahun ini.

Unit keluarga merupakan bagian besar dari mereka yang melintasi perbatasan secara ilegal. Otoritas imigrasi melepaskan lebih dari 100.000 anggota keluarga asing ilegal ke Amerika Serikat tahun ini.

Di bawah hukum saat ini, otoritas imigrasi dapat secara singkat menahan unit keluarga atau menuntut orang dewasa karena melanggar hukum, yang mengakibatkan perpisahan. Trump telah lama mendorong Kongres untuk membuat undang-undang opsi ketiga, yang akan memungkinkan ‘pemindahan segera’ bagi seluruh unit keluarga. (IVAN PENTCHOUKOV/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

 

KPU Tetapkan Tambahan DPT Menjadi 192 Juta Lebih

EpochTimesId
-
0
KPU Tetapkan Tambahan DPT Menjadi 192 Juta Lebih

Epochtimes.id- Berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga atau DPTHP III, jumlah pemilih di pemilu raya mendatang mencapai 192.866.254 jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemilih dalam negeri dan luar negeri pasca-putusan MK.

“Jumlah total pemilih di dalam negeri 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih di luar negeri total 2.086.285 pemilih,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, (8/4/2019) dilansir dari Tribunnews.com.

PTHP III yang baru ini menunjukkan adanya jumlah pemilih sebanyak 37.734 pemilih terdiri 9.640 pemilih dari dalam negeri dan 28.094 pemilih dari luar negeri.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ikut mengalami penambahan dengan total  810.329 TPS di dalam negeri dengan penambahan 829 TPS baru.

Bagi pemilih luar negeri, tiga cara dalam menyalurkan hak pilihnya. Pertama, lewat 789 TPS luar negeri. Kedua dengan 2.326 fasilitas Kotak Suara Keliling (KSK). Ketiga, dengan 426 lewat jalur pos.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Uji materi ini terkait daftar pemilih tambahan (DPTb) dan syarat memilih menggunakan KTP elektronik (E-KTP) di dalam UU Pemilu.

Putusan MK menyebutkan warga dapat menggunakan  surat rekam e-KTP untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum mendapatkan e-KTP. Mahkamah menyatakan jika syarat memiliki KTP-el tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak terlindungi.

MK juga memutuskan perpanjangan masa pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilu 2019 hingga H-7 dari hari pemungutan suara  yang mengubah Pasal 210 ayat 1 UU. Pemilih ini karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan. (asr)

Pada Pertemuan NATO, Anggota Mempertimbangkan Cara Mengatasi Ancaman Tiongkok

admin
-
0
Pada Pertemuan NATO, Anggota Mempertimbangkan Cara Mengatasi Ancaman Tiongkok

EpochTimesId – Investasi Tiongkok di Eropa dan potensi ancaman keamanan terhadap kawasan tersebut sedang dalam pengawasan menyusul suatu pertemuan baru-baru ini untuk menandai peringatan ke-70 Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang diadakan di Washington.

Pada pertemuan tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat  Mike Pence mengatakan bahwa kebangkitan Tiongkok adalah “tantangan terbesar yang akan dihadapi NATO dalam dekade mendatang.” Mike Pence menambahkan bahwa ini berarti Amerika Serikat perlu mencurahkan lebih banyak perhatian dan sumber daya untuk mengatasi tantangan tersebut.

Mike Pence juga meminta sekutu Eropa untuk turut berpartisipasi agar waspada terhadap Tiongkok.

“Menentukan bagaimana memenuhi tantangan teknologi 5G Tiongkok, dan memenuhi tantangan pinjaman lunak yang ditawarkan oleh Tiongkok yang berinisiatif terhadap proyek Belt and Road, adalah tantangan yang harus dihadapi sekutu Eropa setiap hari,” kata Mike Pence pada tanggal 3 April 2019.

Mike Pence membuat pernyataan mengenai keterlibatan NATO dalam acara selama dua hari di Washington, ketika para menteri luar negeri negara anggota NATO bersidang untuk memperingati ulang tahun NATO ke-70.

“One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road) adalah inisiatif investasi yang diumumkan oleh Beijing pada tahun 2013 yang bertujuan untuk membangun rute perdagangan di Asia, Eropa, dan Afrika melalui proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Tiongkok.

Pemerintah Amerika Serikat telah mengkritik inisiatif untuk menjerumuskan negara-negara berkembang ke dalam “perangkap utang.” Misalnya, pemerintahan Sri Lanka dan Maladewa tidak dapat melunasi pinjaman mereka kepada Tiongkok, yang mengakibatkan pemerintahan tersebut menyerahkan kendali infrastruktur utama negara tersebut ke Tiongkok. Sementara itu, para pejabat dan pakar Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya bahwa proyek OBOR dapat digunakan untuk memperkuat pengaruh militer Tiongkok, atau untuk menyebarkan teknologi yang mampu memata-matai kepentingan Barat.

Baru-baru ini, Italia bergabung dengan proyek OBOR, dengan menandatangani sejumlah kesepakatan investasi dengan Tiongkok, meskipun ada kekhawatiran dari para pejabat Eropa dan Amerika Serikat, serta anggota parlemen dalam koalisi yang berkuasa di Italia.

Kekhawatiran Mike Pence terhadap Tiongkok juga digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam pidato pada tanggal 4 April 2019, yang mengatakan, “Tiongkok adalah tantangan pada hampir setiap topik, dan kita harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak tidak langsung bagi NATO.”

5G dan Huawei

Komentar Mike Pence mengenai teknologi 5G Tiongkok adalah referensi terselubung untuk raksasa teknologi Tiongkok Huawei dan hubungan dekat Huawei dengan Beijing.

Teknologi komunikasi bergerak nirkabel generasi berikutnya dikatakan memiliki kekuatan untuk merevolusi banyak industri karena meningkatnya kecepatan jaringan. Di bawah 5G, hanya perlu 3,6 detik untuk mengunduh film sepanjang dua jam, dibandingkan dengan sekitar enam menit pada jaringan 4G serta 26 jam dengan 3G, menurut Consumer Technology Association, asosiasi perdagangan yang berkantor pusat di Virginia.

Senator Amerika Serikat Chris Murphy (D-Conn.), dalam pidatonya di acara NATO pada tanggal 3 April 2019, juga meningkatkan kekhawatiran terhadap Huawei. “Gagasan bahwa suatu perusahaan yang secara langsung terhubung dan berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok dapat menghidupkan dan mematikan data kami adalah sesuatu yang seharusnya menyebabkan kita tidak dapat tidur,” kata Chris Murphy.

Sementara itu, Pusat Pertahanan ​Keunggulan Dunia Maya Kooperatif NATO, sebuah organisasi militer internasional yang berbasis di Estonia dengan misi untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan berbagi informasi di antara anggota NATO, baru-baru ini mengeluarkan laporan ancaman keamanan terhadap Huawei.

“Ketakutan tetap bahwa mengadopsi teknologi 5G dari Huawei akan mengakibatkan ketergantungan pada peralatan yang dapat dikendalikan oleh dinas intelijen dan militer Tiongkok di masa damai dan krisis,” laporan itu memperingatkan, menambahkan bahwa perusahaan Tiongkok diwajibkan oleh hukum Tiongkok untuk bekerja sama dengan Beijing dalam mendukung kepentingan nasional Tiongkok.

Laporan itu menunjukkan bahwa setiap risiko keamanan yang ditimbulkan akibat menggunakan produk Huawei di infrastruktur kritis negara anggota NATO dapat terbawa ke aliansi NATO secara keseluruhan, karena aliansi NATO dapat menggunakan infrastruktur sipil negara tuan rumah.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, berhari-hari sebelum ia menjadi kepala NATO pertama yang berpidato dalam pertemuan gabungan Kongres Amerika Serikat pada tanggal 3 April 2019, menegaskan bahwa risiko terbawanya dampak kepada aliansi NATO merupakan masalah penting dalam sebuah wawancara dengan majalah mingguan Jerman, Der Spiegel.

“Beberapa negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, sangat prihatin Huawei mengatur jaringan anggota NATO, dan telah menyatakan pandangan mereka sesuai dengan hal tersebut dalam NATO. Kami menangani masalah ini dengan sangat serius,” kata Jens Stoltenberg.

Laut Hitam

Inisiatif baru di wilayah Laut Hitam juga diumumkan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO Kay Bailey Hutchison selama briefing berita pada  tanggal 1 April 2019 dan 2 April 2019.

“Kita harus memastikan bahwa semua negara NATO yang berada di Laut Hitam dan di sekitar Laut Hitam juga berada di bawah payung keamanan kita,” kata Kay Bailey Hutchison. Ia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut kemungkinan akan mencakup pengawasan udara negara-negara NATO dan kapal-kapal menuju Laut Hitam untuk melindungi kepentingan Ukraina.

Kay Bailey Hutchison menambahkan bahwa NATO juga menilai kehadiran Tiongkok di kawasan itu, terutama karena aset Tiongkok telah membeli hak atas pelabuhan di seluruh dunia.

Sementara inisiatif ini lebih ditujukan untuk mengatasi “campur tangan Rusia,” menurut Kay Bailey Hutchison, pejabat Amerika Serikat yang sebelumnya telah memperingatkan kegiatan Tiongkok di wilayah tersebut.

“Pengaruh Tiongkok berkembang pesat di wilayah Laut Hitam. Beijing menggunakan diplomasi buku utang untuk menciptakan ketergantungan, yang mungkin tampak diabaikan pada hari ini tetapi pada akhirnya nanti akan menjadi pengaruh yang sangat nyata terhadap pemerintah dan masyarakat Eropa Tengah,” kata A. Wess Mitchell, asisten sekretaris negara Amerika Serikat untuk urusan Eropa dan Eurasia, ketika mengunjungi Rumania pada bulan Juni tahun lalu.

A. Wess Mitchell menambahkan: “Inisiatif 16+1 dan Belt/Road bertujuan untuk menciptakan alternatif bagi pengaruh Barat. Melalui uangnya, Tiongkok menawarkan semacam hipotek kepada negara-negara untuk masa depan mereka.”

Beijing meluncurkan platform 16+1 pada tahun 2012 untuk meningkatkan investasi ekonomi di 11 negara anggota Eropa dan lima negara Balkan.

Dalam laporan bulan Desember 2018, Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Philadelphia, memperingatkan bahwa tujuan utama Beijing di wilayah Laut Hitam adalah untuk menempatkan negara-negara dalam “poros pro-Beijing” – sebuah agenda politik yang lebih dari sekadar hanya membangun jalan dan jembatan.

Di antara temuan utama dalam laporan itu adalah bahwa Beijing telah menyelenggarakan lebih dari 200 konferensi, konferensi tingkat tinggi, dan pertemuan resmi lainnya sejak tahun 2012 untuk peserta dari negara-negara di Eropa Tengah dan Timur di bawah platform 16+1, untuk “mengidentifikasi dan menata suara-suara pro-Tiongkok dalam komunitas politik, bisnis, dan jurnalis.”

Minat Beijing di Laut Hitam termasuk pertanian, teknologi informasi, luar angkasa, dan infrastruktur pelabuhan.

Misalnya, di Rumania, yang merupakan anggota NATO, Kelompok Umum Tenaga Nuklir Tiongkok yang dikelola negara Tiongkok telah melakukan pembicaraan untuk membangun dua reaktor di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Cernavoda. Beijing juga sedang bernegosiasi untuk membangun koridor perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Pelabuhan Constanta, Rumania. (Frank Fang/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

https://www.youtube.com/watch?v=nXlUVxyYY-o

Pengadilan Mendengar Bukti mengenai Pengambilan Organ secara Paksa di Tiongkok

admin
-
0
Pengadilan Mendengar Bukti mengenai Pengambilan Organ secara Paksa di Tiongkok

EpochTimesId – Pengadilan rakyat independen di London telah mendengar bukti mengenai pembunuhan massal tahanan hati nurani untuk diambil organ tubuhnya di Tiongkok.

Dari tanggal 6 hingga 7 April 2019, dua lusin saksi, termasuk peneliti, profesional medis, jurnalis, dan korban yang selamat dari seluruh dunia, memberikan kesaksian di depan pengadilan mengenai dugaan pengambilan organ yang direstui negara yang menargetkan kelompok yang dianiaya di Tiongkok, termasuk para praktisi latihan spiritual Falun Gong dan etnis minoritas Uyghur.

Sidang selama tiga hari ini merupakan bagian pengadilan yang berlangsung sejak Desember lalu, di mana anggota pengadilan mengeluarkan draf penilaian sementara yang menyimpulkan bahwa pengambilan organ secara paksa dari tahanan hati nurani telah terjadi di Tiongkok “dalam skala yang substansial.”

Dipimpin oleh Sir Geoffrey Nice, QC, yang pernah memimpin penuntutan terhadap mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic di Pengadilan Kejahatan Internasional, panel pengadilan terdiri dari tujuh ahli yang ditugaskan untuk melakukan analisis independen pertama di dunia mengenai ekstraksi organ paksa di Tiongkok.

Menurut penasihat hukum Hamid Sabim, pengadilan mengundang perwakilan dari rezim Tiongkok, termasuk pejabat kesehatan dan pejabat kedutaan besar Tiongkok  di London, untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan.

Pengujian Darah yang Luas

Pengungsi yang lolos dari penganiayaan di Tiongkok memberikan bukti di pengadilan, menceritakan bahwa mereka telah menjalani pengujian darah dan medis selama ditahan.

Gulbahar Jelilova yang berasal dari Uyghur memberikan bukti melalui tautan video ke pengadilan pada tanggal 6 April 2019. (Simon Gross)

Mihrigul Tursun, seorang wanita Uyghur yang tahun lalu bersaksi di depan komite kongres Amerika Serikat bahwa ia disiksa dan dilecehkan di sebuah kamp tawanan di wilayah barat laut Xinjiang, pada tanggal 7 April melalui video mengatakan kepada pengadilan bahwa tahanan di kamp tawanan tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan secara terperinci, termasuk uji darah dan USG.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan para ahli internasional lainnya memperkirakan bahwa rezim komunis Tiongkok menahan lebih dari 1 juta etnis Uyghur, etnik Kazakh, dan minoritas kaum Muslim lainnya dalam jaringan kamp tawanan yang luas di Xinjiang, sebagai bagian dari kampanye untuk memerangi “ancaman ekstremis.”

Mihrigul Tursun mengatakan ia disiksa selama interogasi tiga hari pada bulan April 2017, setelah itu ia diangkut —diborgol, dirantai, dengan kepala dibungkus kain — ke ruang pemeriksaan di sebuah rumah sakit.

“Saya tahu saat mereka mengambil darah dari lengan saya dua kali, tetapi saya tidak tahu berapa banyak darah yang diambil,” kata Mihrigul Tulsun melalui seorang penerjemah.

Mihrigul Tulsun mengatakan ia juga menjalani uji  tekanan darah dan uji medis untuk memeriksa kondisi jantungnya.

Mihrigul Tulsun mengatakan ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang gelap yang ia curigai sebagai ruang bawah tanah rumah sakit. Di ruangan tersebut, mereka melepaskan pembungkus kepala dan ikatannya, lalu melepaskan semua pakaiannya. Mereka kemudian menempelkan peralatan ke bagian dadanya dan menggunakan suatu mesin untuk memeriksa tubuhnya.

Mereka kemudian menaruh cairan di dahi, pundak, tepat di bawah jantung, dan kedua kaki Mihrigul Tursun, dan menempatkannya ke dalam mesin kaca, di mana ia diputar-putar sambil meneriakkan angka dari satu hingga 10.

Mihrigul Tursun tidak dapat mendengar apa pun saat berada di dalam mesin tersebut.

“Saya menjadi takut saat ditempatkan di dalam mesin tersebut. Saya pikir mereka akan mengambil organ dalam saya dan akan mati pada saat itu,” kata Mihrigul Tursun melalui penerjemah.

Ethan Gutmann, analis dan penyelidik Tiongkok, memberikan kesaksian pada 7 April 2019 mengenai krisis Xinjiang.

“Anda mungkin memiliki satu setengah juta orang yang semuanya ditahan dan telah diuji darahnya, dan keluarga mereka tidak tahu apa yang terjadi pada mereka,” kata Ethan Gutmann.

Ethan Gutmann mengatakan bahwa bukti baru-baru ini menunjukkan rezim Tiongkok menargetkan kelompok ini untuk diambil organ tubuhnya, termasuk pengujian DNA yang dilakukan di rumah orang-orang Uyghur di Xinjiang serta konstruksi yang dikenal berasal dari krematorium regional dan jalur khusus untuk mentransfer organ untuk operasi transplantasi berada di sebuah bandara setempat.

Saksi Yu Ming menunjukkan kepada anggota panel pengadilan gambar-gambar mengenai luka yang dideritanya akibat disiksa saat berada di kamp kerja paksa di Tiongkok. Bukti-bukti tersebut ia berikan melalui tautan video pada tanggal 6 April 2019. (Simon Gross)

Organ-organ Terutama Berasal Dari Praktisi Falun Gong

Pada tahun 2016, bersama dengan pengacara HAM Kanada David Matas dan mantan Sekretaris Negara Kanada (Asia-Pasifik) David Kilgour, Ethan Gutmann ikut menulis, sebuah laporan mendalam yang menemukan perbedaan besar antara jumlah transplantasi resmi di Tiongkok dengan jumlah transplantasi yang dilakukan di rumah sakit di Tiongkok.

Dengan menganalisis catatan publik dari 712 rumah sakit di Tiongkok yang melakukan transplantasi hati dan ginjal, laporan itu menunjukkan bahwa sekitar 60.000 hingga 100.000 transplantasi dilakukan setiap tahun, jauh melebihi jumlah yang dilaporkan secara resmi, yaitu 10.000 hingga 20.000 transplantasi dilakukan setiap tahun.

Laporan tersebut menyimpulkan defisit tersebut berasal dari organ-organ yang diambil secara paksa dari tahanan hati nurani di Tiongkok, terutama para praktisi Falun Gong (juga dikenal sebagai Falun Dafa), sementara kaum Uyghur, Buddha Tibet, dan beberapa umat Kristen juga menjadi sasaran.

Beberapa praktisi Falun Gong memberikan bukti selama audiensi bulan Desember 2018 dan April 2019, berbicara mengenai pengalaman mereka saat ditahan di Tiongkok karena keyakinannya.

Selain melaporkan penyiksaan yang dialami dalam kamp kerja paksa dan penjara Tiongkok, semua saksi berbicara pernah menjalani pemeriksaan fisik saat ditahan.

Feng Hollis, seorang wanita yang ditangkap pada tahun 2005, mengatakan dalam kesaksiannya di bulan Desember 2018 bahwa pada saat itu ia bertanya-tanya mengapa ia menjalani uji medis meskipun sering disiksa di penjara.

Data yang Mencurigakan

Dua peneliti yang melakukan studi belum pernah terjadi sebelumnya mengenai data transplantasi donor sukarela yang resmi di Tiongkok mengatakan kepada Tribunal pada 7 April 2019 bahwa menurut analisis mereka, data resmi dengan anehnya sejalan dengan persamaan matematika dasar, menunjukkan bahwa hal tersebut direkayasa.

“Kami menemukan banyak anomali yang sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk dijelaskan tanpa menyimpulkan bahwa data telah dimanipulasi secara manual,” kata Matthew Robertson, rekan penulis studi dan mahasiswa doktoral di Australian National University.

Dalam penelitian mereka, Matthew Robertson, bersama dengan ahli statistik Raymond Hinde dan profesor bedah di Universitas Tel Aviv Jacob Lavee, memeriksa data dari Sistem Respon Transplantasi Organ Tiongkok, serta angka-angka dari Palang Merah Tiongkok, dan menemukan bahwa angka-angka sesuai dengan persamaan kuadrat yang menghasilkan jenis kurva tertentu.

“Tidak disangka akan terjadi, [bahwa angka-angka sesuai dengan] tingkat kelancaran seperti itu,” kata Raymond Hinde.

Menurut Raymond Hinde, salah satu contoh data anomali yang menunjukkan kemungkinan manipulasi adalah bahwa jumlah total sukarelawan organ yang terdaftar yang diterbitkan oleh Palang Merah Tiongkok meningkat tepat 25.000 dari tanggal 30 Desember 2015 hingga 31 Desember 2015.

“Kami tidak dapat berbicara banyak selain bahwa hal tersebut agak mencurigakan,” kata Raymond Hinde.

Pengadilan akan merilis putusan akhir pada 17 Juni 2019, untuk menentukan apakah telah terjadi kejahatan internasional, dan terus dilakukan sehubungan dengan pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. (Cathy He/ Vv)

Anggota staf NTD, Jane Werrell berkontribusi pada artikel ini. 

VIDEO REKOMENDASI

Partai Nasionalis Sejumlah Negara Bersatu Hadapi Pemilu Uni Eropa

admin
-
0
Partai Nasionalis Sejumlah Negara Bersatu Hadapi Pemilu Uni Eropa

EpochTimesId – Partai-partai nasionalis dari sejumlah negara-negara Eropa berencana untuk bergabung dalam pemilihan umum Parlemen Uni Eropa bulan depan. Mereka berusaha menciptakan blok baru untuk mengguncang Uni Eropa, menurut para pejabat dari empat kelompok partai pada 8 April 2019.

Langkah ini menunjukkan kepercayaan yang tumbuh di antara partai-partai sayap kanan dan berdaulat. Bahwa untuk pertama kalinya sejak Uni Eropa dibentuk 60 tahun yang lalu mereka dapat memenangkan cukup kursi di parlemen, guna meraih suara besar dalam mengarahkan kebijakan blok benua itu.

“Kami ingin mereformasi Uni Eropa dan Parlemen Eropa, tanpa menghancurkan mereka. Kami ingin membawa perubahan radikal,” kata Joerg Meuthen, ketua Partai Euroceptic Alternative for Germany (AfD).

Meuthen mengatakan kepada wartawan bahwa blok parlementer UE akan disebut Aliansi Eropa untuk Rakyat dan Bangsa. Pada awalnya akan melibatkan setidaknya 10 partai yang diambil dari tiga kelompok yang saat ini menampung berbagai kekuatan nasionalis.

Acara deklarasi, pada 8 April 2019 diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, yang mengepalai Liga sayap kanan dan telah menjadi kekuatan pendorong dalam membujuk politisi yang berpikiran sama untuk meninggalkan divisi mereka sebelumnya, sebelum pemilihan Uni Eropa 26 Mei 2019.

“Kami dapat mengusulkan Eropa baru karena kami belum pernah memerintah (di Brussels),” kata Salvini.

“Tujuan kami adalah untuk menentukan, untuk mencalonkan komisioner baru dalam komisi baru,” tambahnya, merujuk pada badan kekuasaan yang mengawasi pembuatan kebijakan Uni Eropa.

Namun, belum jelas apakah dua dari kekuatan konservatif nasional terbesar Eropa, partai Hukum dan Keadilan (PiS) Polandia dan partai Fidesz dari Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, akan bersedia untuk bergabung dengan koalisi baru ini.

Kebanyakan dari mereka sepakat untuk mengembalikan kekuasaan ke negara-negara anggota UE dan lebih lanjut membatasi imigrasi. Akan tetapi, mereka sering memiliki kebijakan ekonomi dan sosial yang sangat berbeda, sehingga sulit untuk membuat koalisi yang koheren di dalam parlemen Uni Eropa.

Divisi
Selain AfD, Partai Finlandia yang konservatif dan Partai Rakyat Denmark yang beraliran kanan juga telah berjanji untuk mendukung inisiatif ini. Salvini mengatakan sekutunya di Uni Eropa saat ini, termasuk Rally Nasional Marine Le Pen di Prancis, juga akan ikut serta.

“Jika kita berhasil dengan inisiatif yang kita luncurkan hari ini, itu akan menjadi pencapaian bersejarah,” kata Anders Vistisen, seorang anggota parlemen Eropa dari Partai Rakyat Denmark.

“Satu-satunya kekuatan yang telah kami menangkan dibagi menjadi tiga kelompok berbeda adalah europhiles di Brussels, partai-partai lama yang bekerja menuju Amerika Serikat di Eropa,” katanya kepada wartawan.

Salvini mengatakan dia berencana mengadakan kampanye rapat umum di Milan pada 18 Mei 2019 untuk mempertemukan aliansi barunya.

Meskipun juru bicara koalisi pada 8 April mengkonfirmasi bahwa mereka bersatu dalam mendukung kontrol perbatasan yang lebih keras untuk mencegah imigrasi ilegal, tampaknya ada sedikit perbedaan pandangan pada masalah lain. Seperti kebijakan ekonomi.

AfD sebelumnya mengecam rencana anggaran pengeluaran besar Salvini dan pemerintah Italia. Kelompok nasionalis Eropa utara lainnya sangat kritis terhadap apa yang mereka lihat sebagai pemborosan fiskal Eropa selatan.

“Jelas bahwa para pihak (kami) memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi itu tidak masalah saat ini. Yang penting adalah kita perlu melindungi Eropa,” kata pengurus dari partai nasionalis Finlandia, Olli Kotro. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Garda Revolusi Iran Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris Oleh Amerika

admin
-
0
Garda Revolusi Iran Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris Oleh Amerika

EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya berencana untuk menetapkan Korps Garda Republik Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris asing. Langkah itu, pertama kali disampaikan kepada media dalam video konfrensi pers pada 8 April 2019. Pernyataan ini semakin meningkatkan tekanan pada rezim Islam di Teheran.

“Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri, mengakui kenyataan bahwa Iran bukan hanya Sponsor Negara Terorisme, tetapi bahwa IRGC secara aktif berpartisipasi dalam, membiayai, dan mempromosikan terorisme sebagai alat kenegaraan. IRGC adalah sarana utama pemerintah Iran untuk mengarahkan dan melaksanakan kampanye teroris globalnya,” bunyi pernyataan itu.

Rumor tentang langkah ini telah mendapat tanggapan dari Iran sebelumnya.

“Kami akan menjawab tindakan apa pun yang dilakukan terhadap pasukan ini dengan tindakan timbal balik,” kata pernyataan 5 April yang dikeluarkan oleh 255 dari 290 anggota parlemen Iran, menurut IRNA, kantor berita rezim berkuasa.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan dalam tweet 7 April 2019, bahwa penetapan sebagai organisasi teror akan memiliki konsekuensi bagi pasukan AS di wilayah tersebut.

Belum pernah terjadi sebelumnya
IRGC adalah cabang militer Iran yang dikendalikan oleh Pemimpin Tertinggi rezim Ali Khamenei. Ini pertama kalinya Amerika Serikat mengumumkan niat untuk menunjuk bagian dari pemerintah asing sebagai kelompok teror. Amerika Serikat telah membuat daftar hitam lusinan entitas dan orang-orang untuk afiliasi dengan IRGC, tetapi bukan organisasi secara keseluruhan.

“Ini menggarisbawahi fakta bahwa tindakan Iran secara fundamental berbeda dari tindakan pemerintah lain,” kata Trump. “Tindakan ini akan secara signifikan memperluas ruang lingkup dan skala tekanan maksimum kami pada rezim Iran. Itu membuat jernih dan jelas risiko untuk melakukan bisnis dengan, atau memberikan dukungan kepada, IRGC. Jika Anda melakukan bisnis dengan IRGC, Anda akan membiayai terorisme.”

Memang, penunjukan tersebut memungkinkan jaksa AS untuk menuntut sejumlah individu dan perusahaan yang melakukan berbagai bisnis dengan IRGC untuk selanjutnya didakwa memberikan dukungan material kepada teroris. Itu adalah sebuah pelanggaran yang membawa hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pendukung IRGC juga bisa dicekal masuk ke Amerika Serikat.

“Tindakan ini mengirim pesan yang jelas ke Teheran bahwa dukungannya untuk terorisme memiliki konsekuensi serius,” kata Trump. “Kami akan terus meningkatkan tekanan keuangan dan meningkatkan biaya pada rezim Iran atas dukungannya terhadap aktivitas teroris sampai mereka meninggalkan perilaku memfitnah dan melanggar hukumnya.”

Tekanan pada Iran
Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Iran sejak menjabat, terutama pada 2018, ketika Dia keluar dari perjanjian nuklir Iran era pemerintahan Obama dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran.

Pemerintahan Trump menuntut agar Iran tidak hanya menghentikan ambisi nuklirnya, yang berusaha ditunda melalui perjanjian itu. Akan tetapi, juga program rudal balistiknya, dukungan bagi para teroris dan milisi di kawasan itu, dan kegiatan-kegiatan destabilisasi lainnya.

Iran mengatakan program misilnya hanya bersifat defensif, tetapi juga mengancam akan mengganggu pengiriman minyak melalui Selat Hormuz jika Amerika Serikat mencoba untuk menekan ekspor minyak Iran. Selat adalah titik sempit utama antara Teluk Persia dan Teluk Oman yang dilalui sekitar seperlima dari pengiriman minyak dunia. Pada November 2018, seorang komandan IRGC mengancam bahwa pangkalan AS di Afghanistan, Uni Emirat Arab, dan Qatar, dan kapal induk AS di Teluk berada dalam jangkauan rudal Iran.

Pada Juli 2018, perusahaan minyak negara Saudi Aramco menyatakan bahwa dua tankernya telah diserang oleh milisi Houthi yang bermarkas di Yaman, yang didukung oleh Iran dan ditekan oleh militer Saudi.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pada bulan Juli 2018 mengatakan bahwa Amerika Serikat bersedia mencabut sanksi. Namun, dia mengajukan 12 tuntutan, dan bahwa rezim Iran harus bertemu terlebih dahulu dengannya. Tuntutan termasuk mengakhiri program rudal balistik, membebaskan orang-orang Amerika yang ditahan, mengakhiri dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris dan milisi termasuk Hizbullah, Hamas, dan Houthi, serta menarik pasukannya dari Suriah.

Meskipun ekonomi Iran telah dicekik oleh sanksi, rezim berkuasa menolak untuk bernegosiasi. Meski begitu, Trump mengatakan tahun lalu bahwa Dia yakin rezim pada akhirnya akan datang ke meja perundingan.

“Saya yakin bahwa mereka mungkin pada akhirnya ingin bertemu. Dan saya siap bertemu kapan saja mereka mau. Dan saya tidak melakukan itu dari kekuatan atau dari kelemahan. Saya pikir itu hal yang tepat untuk dilakukan. Jika kita bisa menyelesaikan sesuatu yang berarti, bukan menyia-nyiakan kertas seperti kesepakatan lainnya, saya pasti akan bersedia untuk bertemu, jelas Trump.

IRGC
Didirikan setelah Revolusi Islam 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah, IRGC adalah organisasi keamanan paling kuat di Iran. Lembaga itu memiliki kendali atas sektor-sektor besar ekonomi Iran dan memiliki pengaruh besar dalam sistem politik negara itu. Mereka juga bertanggung jawab atas rudal balistik dan program nuklir Iran.

Pada 2007, Departemen Keuangan AS menetapkan Pasukan Quds IRGC, unitnya yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri, terlibat dalam mendukung terorisme. Amerika menggambarkannya sebagai ‘tangan kanan’ Iran untuk melaksanakan kebijakannya dalam mendukung kelompok teroris dan pemberontak.

Rezim Iran dimulai dengan kombinasi subversi Soviet dan pengaruh Sayyid Qutb, pendiri Ikhwanul Muslimin, yang menggabungkan sosialisme dengan Islam untuk menciptakan ideologi sebagai inti dari teologi totaliter di seluruh dunia Muslim, menurut Zuhdi Jasser, presiden dan pendiri American Islamic Forum for Democracy. (PETR SVAB dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Perkembangan Ekonomi Tiongkok Terkini, di Luar ‘Panas’ di dalam Dingin, Apakah Sehat?

EpochTimesId
-
0
Perkembangan Ekonomi Tiongkok Terkini, di Luar ‘Panas’ di dalam Dingin, Apakah Sehat?

He Qinglian

Sejak dimulainya perang dagang AS-Tiongkok bulan Maret 2018 lalu, dalam waktu setengah tahun ekonomi Tiongkok terlihat menurun.

Bahkan  pemerintahan Komunis Tiongkok pun mengakui berbagai kesulitan yang dialami. Adapun reformasi struktural pun tak kuasa dilakukan. Tapi di akhir kuartal ke-3, berbagai indeks ekonomi Tiongkok terkait luar negeri justru mulai memperlihatkan tren meningkat.

Skala cadangan devisa asing dan investasi asing rata-rata menunjukkan pertumbuhan dan masih terus memanas. Dalam perundingan dagang dengan AS, sikap Tiongkok menjadi semakin alot.

Berdasarkan kondisi demikian, dapat dikatakan situasi ekonomi Tiongkok saat ini adalah panas ‘di luar’ dingin ‘di dalam’. Dampak seperti apa yang akan ditimbulkan kondisi seperti ini terhadap ekonomi Tiongkok di masa mendatang?

Maka harus terlebih dahulu menganalisa penyebabnya. Baru kemudian dapat menentukan akankah berkah ini dapat menyelamatkan penyakit ekonomi Tiongkok.

Naiknya Cadangan Devisa dan Investasi Asing Berkat Bantuan Tiga “Orang Budiman”

Hingga akhir Januari 2019, cadangan devisa asing Tiongkok mencapai 3,087,9 triliun dolar Amerika Serikat. Jumlah ini terus bertahan naik selama 3 bulan berturut-turut. Pada akhir November 2018 sebesar 3,061,7 triliun dolar AS, di akhir Desember 2018 sebesar 3,0727 triliun dolar AS — regulator moneter Tiongkok terus menerus memelototi ‘badak’ cadangan devisa asing ini, yang untuk sementara ini bisa bernafas lega.

Indikator ekonomi lainnya yang melibatkan asing adalah investasi asing. Departemen Penanaman Modal Asing pada Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan, pada tahun 2018 lalu negara itu telah menarik investasi asing mencapai 134,97 miliar Dolar AS. Jumlah ini memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Jika dilihat lagi selama Januari-Februari 2019 di seluruh Tiongkok dibangun 6.509 unit perusahaan investasi asing. Pemanfaatan riil dana asing sebesar 21,69 miliar Dolar AS, jumah ini meningkat 3% pada periode yang sama tahun lalu tapi belum termasuk perbankan, surat berharga dan asuransi.

Terdampak faktor perang dagang AS-Tiongkok dan lain sebagainya, investasi antar regional di seluruh dunia tahun 2018 tidak menggembirakan. Menurut laporan Badan Pengembangan Ekonomi PBB, pada semester pertama tahun 2018 investasi asing langsung seluruh dunia menurun 41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, negara makmur turun jadi 69%.

Namun hingga semester kedua, bursa efek Tiongkok yang pernah berkali-kali menguapkan harta rakyat pemilik saham Tiongkok serta bursa surat hutang Tiongkok,  paling lemah ibarat tulang rusuk ayam justru telah mendatangkan ‘musim semi investasi asing’.

Menurut data dari Realink Investment, tahun 2018 dana asing dari wilayah Hongkong dan sekitarnya yang masuk ke bursa Tiongkok total membeli saham A sebesar 294,2 miliar Dolar AS, atau naik hampir 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut data Bank Sentral, bursa surat berharga Tiongkok pada tahun 2018 telah dialiri dana asing sekitar 100 milyar Dolar AS, atau sekitar 80% dari skala aliran dana asing di pasar yang baru berkembang.

Di tengah perang dagang AS-Tiongkok yang berkepanjangan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lesu, investasi asing terus mengalir masuk ke dalam pasar Tiongkok. Inilah yang sangat melegakan bagi Beijing. Pemerintahan ini beranggapan pasar modal Tiongkok sedang diterima oleh internasional. Diterimanya pasar modal Tiongkok ini adalah berkat pertolongan dari “orang budiman”.

Tiga “Orang Budiman” ini adalah dua perusahaan indeks saham dan satu perusahaan indeks obligasi internasional.

Di tahun 2018 ketika seluruh dunia merasa pesimis terhadap perekonomian Tiongkok, perusahaan indeks saham terbesar dunia yakni Morgan Stanley Capital International yang disingkat MSCI mendahului di bulan Mei lalu.

Morgan Stanley secara resmi menaikkan saham A bursa Tiongkok ke dalam indeksnya, menyusul perusahaan indeks saham kedua terbesar dunia yakni FTSE Russell di bulan September juga mengumumkan saham A bursa Tiongkok resmi dimasukkan ke dalam daftar “FTSE Global Equity Index Series”.

Pada Januari 2019, Bloomberg Barclays Global Aggregate Index mengumumkan akan memasukkan surat hutang Tiongkok dan obligasi keuangan kebijakan perbankannya ke dalam indeks tersebut. Surat hutang Tiongkok yang bermata uang Reminbi akan menjadi surat hutang mata uang berharga yang terbesar ke-4 setelah Dolar AS, Euro dan Yen Jepang.

CEO Bloomberg, Peter T. Grauer, memperkirakan dengan dimasukkannya surat hutang Tiongkok ke dalam Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, akan mendatangkan dana asing sebesar 700 miliar Dolar AS dalam 5 tahun mendatang.

Ketiga institusi besar ini telah mendikte bursa efek dan bursa obligasi Tiongkok dengan reputasinya. Lantas, membuat pasar modal Tiongkok menjadi pilihan wajib pada portfolio investasi para penanam modal di seluruh dunia.

Namun demikian, pada 24 Maret lalu, setelah hampir 2 tahun, investigasi Mueller yang telah menghabiskan uang para wajib pajak sebesar 25,2 juta Dolar AS, dengan memanggil 2.800 orang dan 500 orang saksi akhirnya mengumumkan kesimpulan,  tidak ditemukan konspirasi atau kolusi antara tim kampanye Trump dengan pihak Rusia, yang berupaya mempengaruhi pilpres AS tahun 2016 lalu.

Tapi Partai Demokrat sangat tidak bisa menerima hal ini. Demokrat masih saja terus memprovokasi. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis artikel ini He Qinglian, sebelum diumumkan hasil pilpres 2020 mendatang, modal AS tidak akan kembali dalam skala besar. Ini dikarenakan program kampanye Partai Demokrat yang sosialis  akan mengakibatkan tingginya pungutan pajak, faktor ini akan menjadi bayang-bayang kelabu bagi kalangan pebisnis di AS.

Dunia Bisnis dan teknologi tinggi walaupun merupakan pendukung militan Hillary, tapi mereka tidak menyukai politikus sosialis AS, Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez. Meski mereka memang tidak menerima Trump, tapi lebih takut pada Partai Demokrat yang semakin lama semakin mengarah ke sosialis.

Politik AS Menjadi Tabel Cuaca Ekonomi Global

Modal internasional optimis terhadap Tiongkok, sepenuhnya disebabkan karena sangat tidak stabilnya politik dalam negeri AS.

Sebelum pemilu paruh waktu AS tahun 2018 lalu, perang dagang AS-Tiongkok sempat membuat seluruh dunia pesimis terhadap bursa Tingkok. Dampaknya, dana asing ramai-ramai hengkang atau menyatakan diri akan keluar dari Tiongkok. Penempatan ulang rantai industri seluruh dunia telah dimulai.

Tapi pasca pemilu paruh waktu, Partai Demokrat AS berhasil merebut kembali mayoritas suara Dewan Perwakilan AS. Sejak saat itu, narasi “Russian Gate” sebagai alasan untuk mendakwa presiden, meramalkan bahwa Trump akan mengundurkan diri dengan sendirinya agar tidak didakwa telah menjadi tema utama dalam kritik dari media massa dan para politisi AS.

Para penentang Trump membuat situs “Impeach Trump Now” yang terus menerus memprediksi Trump pasti akan menjadi presiden pertama yang mengundurkan diri pada masa jabatannya yang pertama, agar dirinya tidak menjadi terdakwa.

Tren politik seperti ini tidak hanya memengaruhi penentuan terhadap perang dagang AS-Tiongkok, tapi semakin berdampak terhadap penentuan dan pilihan terhadap modal internasional. Tahun 2018 investasi Tiongkok terutama berasal dari Tiongkok sendiri, Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, Uni Eropa masing-masing dengan pertumbuhan 35,6 persen, 8,4 persen, 44,3 persen dan 39,1 persen. Pertumbuhan dari AS paling cepat.

Dengan AS sebagai contoh, pada Januari 2018 lalu pemerintah Trump mengeluarkan reformasi pajak berskala terbesar dalam tiga dekade terakhir — yakni program pengurangan pajak mencapai 1,5 triliun dolar AS, dengan harapan dapat menggairahkan belanja perusahaan dan meningkatkan lapangan kerja.

Waktu itu Presiden Trump pernah memprediksi perusahaan akan menarik keuntungannya sebesar 4 triliun dolar AS kembali ke Amerika. Tapi karena kondisi politik dalam negeri terus terjadi konflik, selama tiga kuartal pertama hanya menarik kembali 571,3 miliar dolar AS. Selanjutnya, masih terus berkurang: kuartal pertama yang ditarik kembali 294,9 miliar dolar AS, pada kuartal kedua yang ditarik kembali 183,7 miliar dolar AS. Pada kuartal ketiga hanya 92,7 milyar dolar AS, atau menurun hampir 50% dibandingkan kuartal kedua.

Meruncingnya konflik kedua partai pasti akan mengakibatkan modal AS mengambil sikap wait and see terhadap investasi, secara serius menggerus dampak besar kebijakan moneter berskala besar ini menstimulus investasi oleh perusahaan.

Menurut suatu riset oleh Goldman Sachs, modal tahun 2018 mayoritas mengalir masuk ke bursa efek, buyback saham perusahaan AS menembus 1 triliun dolar AS. Pada akhir Januari 2019, The National Association for Business Economics atau Asosiasi Ekonomi dan Dagang Amerika, mengumumkan survei kondisi perusahaan secara kuartal. Hasilnya disebutkan walaupun pada sejumlah laporan perusahaan disebutkan pengurangan pajak telah mempercepat investasi. Tapi sebanyak 84% perusahaan yang disurvei menyebutkan, reformasi pajak tidak membuat mereka mengubah program investasi dan perekrutan perusahaannya.

Namun demikian, hasil investigasi Mueller pada 24 Maret 2019 membuktikan tak ada konspirasi antara Rusia, ditambah kalangan bisnis beserta kubu high-tech yang tidak menyukai program kampanye berbau sosialisme, walaupun mereka memang tidak menerima Trump. Akan tetapi, lagi-lagi mereka sebenarnya lebih takut pada Partai Demokrat yang semakin condong ke sosialis.

Hadapi Ekonomi Dingin Di Dalam Tiongkok Tak Punya Program Penghangatan

Dari berbagai pemberitaan media finansial Barat terhadap Tiongkok, dan sikap Uni Eropa terhadap Tiongkok, bisa dilihat bahwa bagi kalangan bisnis maupun politik Barat masa depan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Tiongkok juga memahami, tujuan akhir Barat bukan untuk menghancurkan Tiongkok, melainkan memaksanya berjalan pada rel ekonomi pasar yang sejati.

Kalangan bisnis AS menentang AS melakukan perang dagang terhadap Tiongkok, tapi di sisi lain bersiteguh mendukung Trump dalam hal memaksa Tiongkok melakukan reformasi struktural atas perilaku dagangnya yang tidak adil, ini adalah bukti nyata.

Akankah Tiongkok memenuhi harapan negara Barat itu?

Secara objektif, Tiongkok juga ingin melakukannya, tapi tidak mampu. Dalam dua kali Rapat Paripurna Partai Komunis Tiongkok tahun ini, pemerintah mengusung berbagai pusaka bersamaan yang bertujuan dengan ‘kelonggaran’ yakni mengurangi izin dan mengeluarkan surat hutang daerah yang dinilai menggairahkan ekonomi, sekaligus dikeluarkannya tiga jurus yakni turunkan pajak, dorong konsumsi, gerakkan kembali pembangunan infrastruktur.

Tapi efek dari tujuan ini saling bertolak belakang. Sebagai contoh, pengurangan pajak tahun 2019 senilai  2 triliun renmimbi, jumlah ini jelas mengisyaratkan niat dan terdesaknya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi. Tapi memperbesar investasi infrastuktur, berarti belanja pemerintah turut melonjak. Jika sejumlah anggaran belanja seperti jaminan sosial, jaminan kehidupan, anggaran militer dan stabilitas mengakibatkan pembatasan belanja finansial pemerintah, ditambah lagi, angka defisit keuangan yang harus dipertahankan seperti tahun sebelumnya, hampir tidak ada lagi ruang untuk bisa mengurangi pajak. Hasil akhirnya adalah biaya akan menggantikan pajak dan beban perusahaan akan sulit dikurangi.

Menggerakkan konsumsi di Tiongkok juga sangat sulit. Komisi Pembangunan dan Reformasi Tiongkok bersama dengan sepuluh komisi lainnya merilis “Program Terapan Mendorong Pertumbuhan Konsumsi Yang Stabil Dengan Optimalisasi Pasokan, Mendorong Pasar Dalam Negeri Yang Besar dan Kuat 2019.”

Sebenarnya menggerakkan konsumsi pedesaan sebagai faktor kunci dari Program Komisi Pembangunan dan Reformasi Tiongkok ini.  Inti utamanya menyerupai kebijakan stimulasi konsumsi Tiongkok tahun 2008 silam. Akan tetapi pemerataan kekayaan di Tiongkok sangat tidak seimbang. Program ini walaupun didukung penuh oleh Xi Jinping, penduduk berpendapatan rendah sebanyak 68% itu tetap akan terlilit kesulitan pendapatan dan tidak akan mampu memperbesar konsumsi.

Sedangkan memperbesar pembangunan infrastruktur, adalah cara lama yang sudah usang belasan tahun silam. Setelah bertahun-tahun, masalah struktural ekonomi tiongkok selalu seputar masalah kejenuhan pasar dan kelebihan hasil produksi. Termasuk dana darurat penyelamatan pasar tahun 2009 sebesar 4 triliun renminbi khususnya diinvestasikan pada sektor industri, infrastruktur dan properti.

Akibatnya, justru memperbesar kelebihan produksi yang baru, semakin memperparah tidak seimbangnya pasokan dan konsumsi. Akhirnya jadi upaya yang sia-sia — hal yang tidak bisa dibandingkan antara sekarang dengan satu dekade silam adalah: kepungan ekonomi Tiongkok selama satu dekade silam, bergantung pada properti untuk menyelamatkan ekonomi Tiongkok.

Stimulus ekonomi tahun 2019 ini, efek busa pada sektor properti yang menggelembung tinggi ini ibarat kuda yang sudah kepayahan tak mampu lagi menarik perekonomian Tiongkok.  Apalagi rata-rata beban hutang warga Tiongkok adalah 170.000 yuan, mayoritas warga Tiongkok tak punya lagi uang lebih.

Menyimak sejarah pertumbuhan ekonomi modern di dunia, tidak pernah ada satu pun ekonomi negara dengan masalah strukturalnya, bisa bangkit hanya dengan mengandalkan investasi dari luar negeri yang menanamkan uangnya hanya di pasar modalnya saja.

Apalagi, modal asing yang masuk ke bursa efek dan obligasi suatu negara, tujuannya bukan untuk membangkitkan ekonomi negara tersebut, melainkan hanya pemodal yang ingin mencari keuntungan dengan datang ketika ada untung dan pergi ketika tidak ada untung.

Ekologi politik dalam negeri di AS telah memberikan periode peluang selama 20 bulan bagi Tiongkok.  Pada periode ini, jika Tiongkok tidak mampu memanfaatkan ‘berkah’ dari ‘panas luar’ ini untuk mengobati penyakit ‘dingin dalam’-nya, maka Tiongkok ditakdirkan akan terjebak lagi dalam bahaya pengepungan. (SUD/WHS/asr)

Bukti Panggilan Telepon : Dokter Mengakui Panen Organ dari Tubuh Praktisi Falun Gong Hidup-Hidup di Tiongkok

EpochTimesId
-
0
Bukti Panggilan Telepon : Dokter Mengakui Panen Organ dari Tubuh Praktisi Falun Gong Hidup-Hidup di Tiongkok

oleh Joan Delaney – Epoch Times

Ketika para penyelidik di Kanada mulai menyelidiki dugaan pengambilan organ secara massal di Tiongkok, salah satu cara mereka mengumpulkan informasi adalah dengan menelepon ke rumah sakit yang terlibat ketika pasien membutuhkan organ.

Kembali pada tahun 2006 di mana mantan pejabat Kemenlu Kanada untuk Asia Fasifik David Kilgour dan pengacara hak asasi manusia Kanada, David Matas mengungkap bukti bahwa tahanan hati nurani Falun Gong terbunuh atas permintaan untuk memasok industri transplantasi organ di Tiongkok.

Laporan mereka berikutnya, yang berjudul “Panen Berdarah: Pembunuhan Praktisi Falun Gong demi Organ Mereka,” menyimpulkan bahwa para praktisi Falun Gong yang dipenjara memang dimanfaatkan untuk melayani industri transplantasi yang menguntungkan dan sedang berkembang.

Salah satu dari banyak metode yang digunakan para peneliti dalam penyelidikan mereka adalah menelepon  rumah sakit di Tiongkok tempat pengambilan organ terjadi dan berbicara dengan para profesional medis, dengan mengambil identitas pasien transplantasi atau kerabat seseorang yang membutuhkan organ. Dalam banyak kasus, para profesional medis yang mereka ajak bicara mengakui bahwa mereka mengambil organ dari praktisi Falun Gong untuk bisnis transplantasi.

Berikut ini adalah transkrip dari beberapa pembicaraan telepon yang direkam (diterjemahkan dari bahasa Mandarin) yang didokumentasikan dalam laporan tahun 2006 dan tahun 2016 serta dari Pusat Penelitian Panen Organ Tiongkok.

‘Hal Ini Mirip Jalur Pasokan’

Klinik Transplantasi Organ Rumah Sakit Zhongshan, Shanghai, 16 Maret 2006:

Penyelidik: Jadi berapa lama saya harus menunggu [untuk operasi transplantasi organ]?

Dokter: Sekitar seminggu setelah anda tiba di sini.

Penyelidik: Apakah ada organ yang berasal dari praktisi Falun Gong? Saya mendengar bahwa organ mereka sangat baik.

Dokter: Semua organ yang kami gunakan berasal dari jenis  itu.

Chen Qiang, penghubung sumber ginjal di Rumah Sakit Tentara Pembebasan Rakyat No. 307 di Fengtai, Beijing, tanggal 10 April 2007:

Penyelidik: Ngomong-ngomong, bagaimana anda begitu yakin sumber organ berasal dari praktisi Falun Gong? Dapatkah anda pastikan?

Chen Qiang: Bagaimana cara mengidentifikasi seorang praktisi Falun Gong? Nah, ketika saatnya tiba, maka pihak kami, bos kami akan memiliki orang-orang yang menunjukkan informasi kepada anda. Anda pasti yakin. Kami memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah. Ada koneksi ke pejabat tinggi. Saya akan menunjukkannya kepada anda walaupun anda tidak memintanya.

Penyelidik: Anda tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, mereka diam-diam menahan banyak praktisi Falun Gong yang pergi untuk memohon tetapi tidak menyebutkan nama mereka. Tidak ada catatan, tidak ada pendaftaran.

Chen Qiang: Ya, hal seperti ini sangat normal. Jika praktisi Falun Gong tidak memberikan nama mereka, mereka akan diberi kode. Jika nama mereka tidak dapat diidentifikasi, akan ada nomor kode untuk mereka. Juga, seseorang dapat dilacak dengan sidik jari. … Seperti bos kami, seperti koneksi ke pusat-pusat penahanan, saya tidak dapat berbicara secara leluasa. Kami memiliki hubungan dekat dengan mereka. Karena kami terlibat dalam bisnis ini, kami memiliki karyawan di masing-masing dan setiap departemen. Bagaimana anda dapat memperoleh organ bila kami tidak memiliki koneksi? Tahukah anda, hal ini mirip jalur pasokan?

Kepala Dokter Xu, Rumah Sakit Angkatan Udara kota Chendu, tanggal 29 April 2006:

Penyelidik: Pasien menekankan bahwa ia menginginkan organ dari seorang yang masih muda dan sehat. Organ terbaik berasal dari praktisi Falun Gong. Apakah ia berpeluang memiliki organ semacam ini?

Xu: Ya.

Penyelidik: Ya?

Xu: Ia berpeluang memiliki organ semacam ini.

Penyelidik: Organ itu harus berasal dari praktisi Falun Gong yang masih muda dan sehat!

Xu: Tidak ada masalah.

Direktur Song, Pusat Transplantasi Organ Oriental, kota Tianjin, tanggal 15 Maret 2006:

Penyelidik: Dokter pasien wanita ini memberitahu dia bahwa ginjalnya cukup baik karena donor ginjal tersebut adalah praktisi Falun Gong.

Song: Tentu saja. Kami memiliki semua donor yang masih bernapas dan jantungnya masih berdetak… Sampai sekarang, untuk tahun ini, kami memiliki lebih dari sepuluh ginjal, lebih dari sepuluh ginjal seperti itu.

Penyelidik: Lebih dari sepuluh ginjal seperti ini? Maksudmu mayat hidup?

Song: Ya, benar.

Rumah Sakit Ruijin Shanghai, tanggal 25 Oktober 2006 :

Penyelidik: Apakah anda menggunakan ginjal hidup [untuk transplantasi]?

Dokter: Ya.

Penyelidik: Baiklah. Kami memiliki saudara di Shenyang, ia berkata bahwa tampaknya lebih banyak ginjal yang digunakan di sana dan kualitasnya lebih baik. Ia merujuk ginjal seperti itu dari praktisi Falun Gong, bukan? Apakah anda menggunakan ginjal seperti ini juga?

Dokter: Ya.

Penyelidik: Wow, anda juga menggunakan ginjal seperti  itu.

Dokter: Setiap rumah sakit adalah sama.

Petugas di Rumah Sakit Tongji kota Wuhan, bulan Maret 2006:

Penyelidik: Kami berharap si donor ginjal masih hidup. Kami sedang mencari organ yang berasal dari tahanan yang masih hidup untuk transplantasi, misalnya, tahanan  yang berlatih Falun Gong. Apa itu mungkin?

Petugas: Itu bukan masalah.

Dokter Li, Pusat Penahanan kota Mishan, Provinsi Heilongjiang, tanggal 8 Juni 2006:

Penyelidik: Apakah anda memiliki pemasok [organ] praktisi Falun Gong?

Dr. Li: Ya. Dulu kami punya.

Penyelidik: Bagaimana dengan sekarang?

Dr. Li: Ya.

Penyelidik: Berapa banyak donor yang berasal dari praktisi  Falun Gong yang berusia di bawah usia 40 tahun yang anda miliki?

Dr. Li: Cukup banyak.

Penyelidik: Apakah mereka pria atau wanita?

Dr. Li: Pria.

Penyelidik: Berapa biayanya?

Dr. Li: Kami akan membahas hal tersebut setelah anda tiba di sini.

Rumah Sakit Transplantasi Hati kota Qianfoshan, Provinsi Shandong, tanggal 16 Maret 2006 :

Penyelidik: Pasokan hati … yang berasal dari praktisi Falun Gong, saya ingin bertanya apakah anda memilikinya?

Dokter: Tidak apa-apa jika anda datang ke sini.

Penyelidik: Jadi itu berarti anda memilikinya?

Dokter: Pada bulan April, akan ada lebih banyak pemasok hati yang berasal dari praktisi Falun Gong… sekarang, secara bertahap, kami memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi.”

Penyelidik: Mengapa ada lebih banyak di bulan April?

Dokter: Saya tidak dapat menjelaskan hal ini kepada anda.

Shen Zhenya, direktur Departemen Bedah Kardiovaskular, Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Soochow, menjawab pertanyaan mengenai ketersediaan organ pada bulan Mei 2014:

Shen Zhenya: Kami melakukan transplantasi organ setiap bulan. Begitu anda tiba di sini, saya pikir anda dapat menemukan donor organ dalam waktu dua minggu lebih sedikit. Donor yang berlatih Falun Gong… kami juga punya.

Dr. Cui, Rumah Sakit Ren De, kota Weifang, Provinsi Shandong (tanggal tidak diketahui):

Dr. Cui: Jangan meremehkan rumah sakit kecil ini. Kami secara khusus mengabdi dalam transplantasi organ ini. Saya percaya kami memiliki sumber ginjal terbesar di Provinsi Shandong dan melakukan [transplantasi] terbanyak. Kami mendapatkan ginjal dari sumber di seluruh negeri. Ginjal diambil dari tubuh [donor] dalam waktu kurang dari 24 jam. Kualitasnya benar-benar terjamin. Presiden rumah sakit kami sendiri yang mengambil ginjal tersebut dan melakukan operasi secara pribadi.

Laporkan kutipan dengan lebih banyak penerimaan:

Seorang dokter di rumah sakit Zhongshan Shanghai pada pertengahan Maret 2006 mengatakan bahwa semua organ berasal dari praktisi Falun Gong. Seorang dokter di rumah sakit Qianfoshan di Shandong pada Maret 2006 menyiratkan bahwa ia akan memiliki organ dari praktisi Falun Gong dan menambahkan bahwa pada April 2006 akan ada “lebih banyak organ dari praktisi Falun Gong.”

Pada Mei 2006, Dr. Lu dari rumah sakit Minzu di kota Nanning mengatakan organ dari praktisi Falun Gong tidak tersedia di lembaganya dan menyarankan penelepon menelepon rumah sakit di kota Guangzhou untuk mendapatkannya. Dr. Lu juga mengakui bahwa sebelum transplantasi, ia pergi ke penjara untuk memilih praktisi Falun Gong yang sehat yang berusia 30-tahunan untuk diambil organnya.

Pada pertengahan Maret 2006, Dr. Wang dari Universitas Kedokteran Zhengzhou di provinsi Henan sepakat bahwa “kami mengambil semua ginjal dari orang yang masih muda dan sehat.”

Dr. Zhu dari rumah sakit Militer Guangzhou pada April 2006 mengatakan ia akan memiliki beberapa ginjal tipe B dari praktisi Falun Gong, tetapi akan memiliki “beberapa tumpuk ginjal” sebelum tanggal 1 Mei 2006 dan mungkin tidak lewat dari tanggal 20 Mei 2006 atau lebih dini.

Pada awal Juni 2006, seorang petugas di pusat penahanan kota Mishan mengatakan kepada seorang penelepon bahwa pusat tersebut akan memiliki setidaknya lima atau enam tahanan pria praktisi Falun Gong yang berusia di bawah 40 tahun sebagai pemasok organ.

Seorang petugas di pusat penahanan pertama di kota Qinhuangdao di provinsi Liaoning mengatakan kepada seorang penelepon pada pertengahan Mei 2006 bahwa ia harus memanggil pengadilan Menengah Rakyat untuk mendapatkan ginjal praktisi Falun Gong.

Pada hari yang sama, seorang petugas di pengadilan Menengah Rakyat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki ginjal yang berasal dari praktisi Falun Gong yang masih hidup, tetapi dahulu memilikinya, khususnya pada tahun 2001.

Akhirnya, Biro Kriminal Pertama dari pengadilan rakyat Jinzhou pada Mei 2006 mengatakan kepada penelepon bahwa akses untuk ginjal Falun Gong saat ini tergantung pada “kualifikasi.”

Penelepon M. menghubungi sekitar 80 rumah sakit. Ketika menelepon rumah sakit dalam beberapa kasus, M. meminta dokter khusus di rumah sakit tersebut yang  dapat berbicara dengan dokter bedah transplantasi. Sepuluh rumah sakit mengakui bahwa donor organ berasal dari praktisi Falun Gong. M. juga menelepon kembali untuk berbicara dengan para dokter.

Lima rumah sakit mengatakan mereka dapat memperoleh organ yang berasal dari praktisi Falun Gong. Empat belas rumah sakit mengakui mereka menggunakan organ hidup dari tahanan. Sepuluh rumah sakit mengatakan sumber organ adalah rahasia dan mereka tidak dapat mengungkapkannya melalui telepon.

Penelepon N. melakukan panggilan ke hampir 40 rumah sakit di Tiongkok, di mana 5 di antaranya mengaku menggunakan organ praktisi Falun Gong. N juga menelepon kembali untuk berbicara dengan para dokter yang mengaku, di mana para dokter tersebut masih dapat  dijangkau di rumah sakit. N. juga menelepon ke 36 pusat penahanan dan Pengadilan di Tiongkok, di mana 4 di antaranya mengaku menggunakan organ praktisi Falun Gong. (Vv/asr)

Video Rekomendasi :

 

Rompi Kuning Prancis Masih Lanjutkan Aksi Damai Akhir Pekan

admin
-
0
Rompi Kuning Prancis Masih Lanjutkan Aksi Damai Akhir Pekan

EpochTimesId — Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di Paris dan kota-kota Prancis lainnya pada 6 April 2019 lalu. Ini adalah aksi akhir pekan ke 21 berturut-turut dari kelompok aksi protes ‘rompi kuning’ yang anti-pemerintah.

Akan tetapi jumlah demonstran kali ini jauh lebih rendah dari minggu sebelumnya. Selain itu, pawai kali ini sebagian besar berlangsung damai, dan nyaris tidak diwarnai kekerasan.

Demonstrasi yang lebih tenang kemungkinan karena Presiden Emmanuel Macron, minggu lalu menyelesaikan dua bulan pertemuan balai kota nasional, sebagai bagian dari inisiatif ‘debat besar’ nasional.

Perdana Menteri Edouard Philippe dijadwalkan pada 8 April 2019 untuk menguraikan kesimpulan awal yang muncul dari diskusi dengan walikota dan pejabat lokal, siswa sekolah menengah, pekerja, kalangan intelektual serta 1,9 juta kontribusi pendapat online.

Macron, yang meluncurkan debat dalam upaya untuk menenangkan protes dan menentukan kebijakan mana yang rakyat ingin difokuskan oleh pemerintah. Dia akan mengumumkan proposal berdasarkan hasil akhir bulan ini.

Menjelang sore tanggal 6 April 2019, ada 43 penangkapan dilakukan di Paris dan juga beberapa bentrokan dengan polisi di Rouen di luar kelompok demonstrasi damai. Para pengunjuk rasa membawa bendera Prancis dan memegang tanda-tanda yang menyerukan referendum.

Jajak pendapat yang diajukan oleh warga, juga bergema di sebagian besar aksi massa yang bergerombol tanpa kekerasan di Kota Bordeaux dan Lille.

Protes, dinamai ‘rompi kuning’, setelah jaket keselamatan visibilitas tinggi yang dikenakan oleh demonstran, yang dimulai pada bulan November 2018. Aksi itu sebagai awalnya sebagai ekspresi kemarahan publik terhadap kenaikan pajak bahan bakar.

Gerakan ini segera berubah menjadi reaksi yang lebih luas terhadap pemerintah Macron, meskipun pembatalan kebijakan segera dilakukan terkait kenaikan pajak dan langkah-langkah terburu-buru lainnya. Kebijakan yang bernilai lebih dari 10 miliar euro untuk meningkatkan daya beli bagi rakyat yang kurang mampu.

Jumlah demonstran pada 6 April 2019 turun tajam dengan hanya 22.300 demonstran secara nasional, menurut perkiraan pemerintah. Turun dibandingkan dengan 33.700 demonstran seminggu sebelumnya.

Pada pertengahan November, hampir 300.000 orang berdemonstrasi di seluruh Prancis.

Di Paris, dua kelompok besar aksi unjuk rasa terpantau, termasuk satu di Place de la Republique di timur ke distrik bisnis La Defense di barat. Tingkat partisipasinya hanya 3.500, turun dibandingkan dengan 4.000 orang pekan sebelumnya.

Seperti dalam beberapa pekan terakhir, pihak berwenang melarang protes di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan masalah. Itu termasuk Champs Elysees di ibukota Prancis, karena khawatir akan terjadi pengulangan vandalisme yang terjadi tiga minggu sebelumnya. (Reuters/The EPoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengundurkan Diri Akibat Kekacauan Perbatasan Meksiko

admin
-
0
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengundurkan Diri Akibat Kekacauan Perbatasan Meksiko

EpochTimesId — Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Kirstjen Nielsen mengundurkan diri. Berdasarkan sebuah tweet yang diposting oleh Presiden Donald Trump pada 7 April 2019 waktu setempat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya. Saya senang mengumumkan bahwa Kevin McAleenan, Komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS saat ini, akan menjadi Penjabat Menteri untuk @DHSgov. Saya memiliki keyakinan bahwa Kevin akan melakukan pekerjaan dengan baik!,” Trump menulis di Twitter.

Nielsen sebelumnya diangkat untuk memimpin Departemen itu, setelah Jenderal John Kelly meninggalkan pos itu untuk mengambil posisi sebagai kepala staf di Gedung Putih. Dia dilantik pada 6 Desember 2017.

Nielsen mundur di tengah-tengah apa yang baru-baru ini disebutnya ‘kehancuran sistem yang hampir lengkap’, dalam sistem keamanan perbatasan.

Nielsen menulis di Twitter pada tanggal 7 April, “Merupakan kehormatan seumur hidup untuk mengabdi bersama orang-orang pemberani di @DHSgov. Saya tidak bisa lebih bangga dan lebih rendah hati dengan pengabdian, dedikasi, dan komitmen mereka untuk menjaga negara kita aman dari semua ancaman dan bahaya.”

Baik Nielsen dan McAleenan, baru-baru ini bersaksi di depan Kongres dalam audiensi terpisah.

“Dengan kecepatan saat ini, kami berada di jalur yang tepat untuk menghadapi hampir satu juta imigran ilegal di perbatasan selatan kita, tahun ini,” kata Nielsen kepada Komite Keamanan Dalam Negeri DPR AS (House Homeland Security Committee) pada 6 Maret 2019.

“Ketika Anda mengumpulkan semua fakta, masalahnya bukan hanya jumlah yang semakin meningkat. Tetapi [juga] jenis migran yang tidak diatur oleh sistem kita untuk dilindungi,” kata Nielsen. “Awalnya, itu adalah orang dewasa lajang dari Meksiko. Sekarang, sebagian besar orang Amerika Tengah dan sebagian besar adalah populasi yang rentan, yaitu keluarga dan anak-anak. Semua itu bersama-sama adalah krisis karena sistem tidak dibangun untuk jenis aliran itu.”

McAleenan mengatakan Patroli Perbatasan tidak dapat mengamankan perbatasan, dengan hampir 40 persen sumber dayanya dialihkan untuk berurusan dengan kelompok besar orang Amerika Tengah.

“Dengan 55.000 keluarga, termasuk 40.000 anak, diperkirakan memasuki proses bulan ini, kami melakukan segala yang kami bisa untuk menghindari tragedi di fasilitas CBP,” kata McAleenan pada 27 Maret 2019.

“Tapi dengan angka-angka ini, dengan jenis penyakit yang kita lihat di perbatasan, saya khawatir itu hanya masalah waktu saja.”

Trump mengguncang seluruh agensi itu, mengatakan pada 5 April 2019 bahwa Dia berniat untuk menggantikan Ron Vitiello, nominasi untuk memimpin Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), karena agensi tersebut bergerak ke arah yang sedikit berbeda.

“Ron pria yang baik. Tapi kami menuju ke arah yang lebih keras. Kami ingin pergi ke arah yang lebih keras,” kata Trump.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS memimpin departemen terbesar ketiga dari pemerintah AS, dengan tenaga kerja mencapai 229.000 karyawan, menurut situs webnya. Sebanyak 22 komponen atau jajaran badan tersebut termasuk TSA, Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan, Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai, Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS, FEMA, Penjaga Pantai, Dinas Rahasia, Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal, Direktorat Perlindungan dan Program Nasional, dan Direktorat Sains dan Teknologi Nasional. (CHARLOTTE CUTHBERTSON/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

1...1,8311,8321,833...2,286Page 1,832 of 2,286
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com