EpochTimesId – Bagian penting dari Dewan Kota Gold Coast telah mengindikasikan akan berhenti terlibat dengan organisasi pendidikan kontroversial yang dikendalikan Beijing.
Perpustakaan Kota Gold Coast yang didanai dewan, yang mengoperasikan 13 cabang dan layanan perpustakaan keliling, di masa depan tidak berencana untuk terlibat dengan Institut Pariwisata Konfusius yang berpusat di Universitas Griffith.
“Saya dapat memastikan bahwa kami tidak memiliki sesi lebih lanjut dengan Institut Pariwisata Konfusius dan tidak berniat melibatkan mereka di masa depan,” kata Penjabat Manajer Perpustakaan Kota Alison Kemp dalam sebuah pernyataan tertulis.
Kritikus Tiongkok Diabaikan
Keputusan tersebut diambil hanya dalam beberapa minggu setelah laporan Epoch Times sebelumnya mengungkapkan bahwa “kegiatan komunitas membaca” gratis di Perpustakaan Southport yang diiklankan sebagai seminar budaya Tiongkok, tampaknya lebih fokus untuk meningkatkan citra Tiongkok dan alasan orang mengkritik bahwa Beijing bersalah.
Profesor Emeritus Colin Mackerras, seorang ahli Sinologi (ilmu kebudayaan Tiongkok) dan direktur kehormatan Institut Pariwisata Konfusius, memberikan presentasi selama 80 menit pada tanggal 30 November 2018 di mana hanya 15 menit dikhususkan untuk membahas bahasa dan budaya Tiongkok. Colin Mackerras menghabiskan banyak waktu yang tersisa untuk berbicara mengenai geopolitik.
Colin Mackerras berbicara mengenai kebangkitan Tiongkok dan urusan politik di sekitar Tiongkok, termasuk pandangannya terhadap pidato Wakil Presiden Amerika Serikat tahun lalu yang isinya “sangat bermusuhan” terhdap Tiongkok serta mengkritik kata-kata keras yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Australia saat itu, Malcolm Turnbull mengenai upaya Tiongkok untuk mempengaruhi politik Australia. Colin Mackerras juga menyentuh partai politik Australia yang menurutnya akan memenangkan pemilihan federal Australia berikutnya dan bagaimana partai politik tersebut “lebih positif” terhadap Tiongkok.
“Kebangkitan Tiongkok adalah penting bagi dunia dan harus diterima di Australia,” kata Colin Mackerras kepada hadirin, ketika seorang penjaga keamanan berdiri di sebelah pintu ruang pertemuan.
Grup Politik Tidak Diizinkan
Pernyataan Colin Mackerras tampaknya bertentangan dengan rekomendasi komite dewan, yang secara resmi diselesaikan kembali pada tahun 2009 dan 2010, yang menyatakan kelompok politik tidak boleh menggunakan ruang pertemuan di perpustakaan umum kota.
Alison Kemp memastikan ruang perpustakaan seharusnya tetap netral secara politik, di mana Institut Pariwisata Konfusius kemungkinan telah melanggar rekomendasi komite dewan sesuai dengan perkataan Colin Mackerras.
“Perpustakaan harus tetap netral secara politis dan sangatlah mengecewakan mendengar pidato presenter yang telah keluar dari topik,” kata Alison Kemp.
Mempengaruhi warga Australia
Institut Konfusius diiklankan oleh Kantor Dewan Bahasa Tiongkok Internasional milik Partai Komunis Tiongkok, yang juga dikenal sebagai HanBan, sebagai organisasi pendidikan untuk mempromosikan budaya dan bahasa Tiongkok. Namun, agen intelijen barat telah memperingatkan bahwa lembaga tersebut digunakan sebagai bagian dari perangkat rezim Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh di luar negeri.
Institut Konfusius didanai oleh Partai Komunis Tiongkok melalui HanBan dan terbukti terlibat dalam mengorganisir protes terhadap topik yang dianggap oleh Partai Komunis Tiongkok sebagai ancaman terhadap stabilitas peraturannya, menurut laporan staf Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat-Tiongkok (pdf). Laporan ini juga memberikan contoh pengaruh “kekuatan yang lunak” Institut Konfusius yang melaksanakan peraturan dari Beijing terhadap isu yang sensitif. Sebagai contoh, Institut Konfusius akan menjadi tuan rumah pembicara sebagai corong propaganda Partai Komunis Tiongkok mengenai isu-isu seperti Tibet dan mengikuti distorsi sejarah Partai Komunis Tiongkok seperti menyalahkan Amerika Serikat karena menarik Tiongkok ke dalam Perang Korea dengan membom desa-desa.
Kontak Biasa Dengan Dewan
Institut Pariwisata Konfusius telah menyampaikan sejumlah kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya di Gold Coast, menurut Allison Kemp.
Misalnya, Institut Pariwisata Konfusius dan Institut Pariwisata Griffith menyelenggarakan Dialog Timur-Barat Pertama mengenai Pariwisata dan Impian Tiongkok pada bulan November 2014, menjelang KTT Pemimpin G20 di Brisbane.
Diskusi bilateral tingkat tinggi tersebut menarik perhatian “lebih dari 100 perwakilan pemerintah Australia dan Tiongkok, lembaga pendidikan dan penelitian, dan industri pariwisata,” menurut risalah Pertemuan Komite Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata Komite pada tanggal 20 Maret 2014.
Institut Konfusius Australia yang terhubung dengan Beijing dan Yayasan Konfusius Tiongkok bergabung dengan Pemerintah Kota Rakyat Jining dan kelompok lain untuk merancang dan menyumbangkan sebuah patung Konfusius untuk dipajang di daerah pecinan di Gold Coast.
“Sebuah patung Konfusius setinggi empat meter (13 kaki), dengan batu fondasi khusus. Saya merasa terhormat menyambut beberapa pejabat khusus yaitu Dr. Zhao Yongchen, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok dan bapak Xiaodong Xu, perwakilan Pemerintah Kota Rakyat Jining,” kata Walikota Gold Coast Tom Tate mengenai acara pembukaan patung tersebut pada tanggal 23 Januari 2015 dalam risalah rapat dewan tertanggal 30 Januari 2015.
Walikota Gold Coast secara terbuka mengaku ia sedang mempelajari bahasa Mandarin di Institut Pariwisata Konfusius dan berharap ia dapat membuat rekaman video yang berisi pesannya dalam bahasa Mandarin.
“Saat ini saya sedang belajar bahasa Mandarin dengan bapak Frank Fang dari Institut Konfusius Universitas Griffith. Kami akan dapat menyampaikan pesan serupa dalam bahasa Mandarin, yang kemudian akan dipasang di Youtube dan WeChat, dan didistribusikan ke Destination Gold Coast dan Study Gold Coast,” kata Tom Tate dalam risalah rapat dewan tertanggal 13 November 2018.
The Epoch Times menghubungi kantor walikota Gold Coast untuk mengkonfirmasi apakah Tom Tate membayar biaya kuliah sebesar 350 dolar Australia (249,50 dolar Amerika Serikat) per kelas dari uangnya sendiri atau melalui dana pembayar pajak, tetapi tidak ada tanggapan pada saat publikasi.
Skema Gangguan Asing Diberhentikan
Colin Mackerras juga sangat kritis terhadap Skema Transparansi Pengaruh Luar Negeri, yang diperjuangkan Malcolm Turnbull dan disahkan di parlemen tahun lalu. Mencerminkan undang-undang yang serupa di Amerika Serikat, skema ini memperluas definisi spionase dan mengharuskan orang yang bekerja untuk negara asing mendaftar sebagai agen asing atau akan menghadapi penuntutan pidana jika terbukti ikut campur dalam urusan nasional.
Pada bulan Desember 2017, Malcolm Turnbull mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut diperlukan untuk melawan ancaman “kebangkitan yang cepat” dari campur tangan asing dan “laporan yang mengganggu” bahwa Partai Komunis Tiongkok telah mengganggu liputan media, universitas, dan keputusan perwakilan terpilih Australia.
Menurut Departemen Kejaksaan Agung Australia yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang baru tersebut, Institut Konfusius di Australia telah secara langsung dihubungi oleh pemerintah Australia untuk diberitahu mengenai undang-undang baru tersebut.
Batas waktu untuk mendaftar sebagai agen asing awalnya hingga 10 Desember 2018 dan masa tenggang ditawarkan hingga 20 Maret 2019. Namun, pemeriksaan cepat terhadap daftar yang tersedia untuk umum menunjukkan tidak ada satu pun dari 12 Institut Konfusius di universitas Australia yang telah mendaftarkan diri, termasuk Institut Pariwisata Konfusius di Universitas Griffith.
Universitas Griffith yang menjadi tuan rumah Institut Pariwisata Konfusius membela keputusan untuk tidak mendaftar, dengan mengatakan Universitas Griffith telah mendapatkan nasihat hukum atas nama lembaga.
“Universitas Griffith telah meminta nasihat hukum untuk memastikan bahwa Institut Pariwisata Konfusius tidak dapat didaftarkan di bawah Skema Transparansi Pengaruh Asing. Universitas Griffith memahami hal ini konsisten dengan universitas lain di Australia. Universitas Griffith akan mematuhi semua elemen Undang-Undang Skema Pengaruh Asing 2018,” demikian kata Wakil Presiden Global Universitas Griffith, Profesor Sarah Todd dalam sebuah pernyataan tertulis.
Universitas Griffith juga mengklaim Institut Pariwisata Konfusius tidak pernah menerima korespondensi dari Departemen Kejaksaan Agung Australia mengenai skema tersebut.
Namun, Departemen Kejaksaan Agung Australia mengatakan ini bukan masalahnya.
“Pada bulan Desember 2018, Departemen Kejaksaan Agung Australia menulis kepada lebih dari 700 pemangku kepentingan untuk mengingatkan mereka mengenai dimulainya Skema Transparansi Pengaruh Luar Negeri, termasuk semua Institut Konfusius di Australia, termasuk Institut Konfusius yang berbasis di Universitas Griffith,” kata seorang juru bicara Departemen Kejaksaan Agung Australia.
‘Tanpa Pengecualian’
Departemen Kejaksaan Agung Australia mengatakan Institut Pariwisata Konfusius dan Institut Konfusius lainnya bertanggung jawab untuk memutuskan apakah mereka perlu mendaftar untuk skema tersebut, yaitu “kegiatan pengaruh asing yang diarahkan pada sistem dan proses politik atau pemerintahan federal Australia.”
“Departemen Kejaksaan Agung Australia tidak dapat mengomentari apakah Institut Pariwisata Konfusius Universitas Griffith wajib mendaftar. Seorang individu atau entitas hanya akan diminta untuk mendaftar di bawah skema jika mereka melakukan kegiatan yang dapat didaftarkan atas nama prinsipal asing untuk tujuan yang relevan, dan tidak ada pengecualian yang berlaku,” kata juru bicara Departemen Kejaksaan Agung Australia.
Jika sebuah organisasi atau perorangan ditemukan melakukan kegiatan atas nama entitas asing untuk melakukan pengaruh politik tanpa registrasi, mereka dapat menghadapi hukuman maksimum penjara selama lima tahun, juru bicara Departemen Kejaksaan Agung Australia menambahkan.
Tidak Ada Perbedaan Antara Budaya dan Politik di Tiongkok
Profesor Emeritus John Fitzgerald dari Pusat Dampak Sosial Universitas Swinburne menggambarkan universitas tersebut “tidak jujur” karena tidak mendaftarkan Institut Konfusius dalam naungannya.
“Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu bahwa budaya dan politik berjalan beriringan di Tiongkok dan bahwa jika mereka membiarkan apa pun yang menyinggung Beijing terjadi dalam pantauan mereka, mungkin ada konsekuensi bagi perekrutan siswa atau saluran penelitian. Dalam penolakannya untuk mendaftarkan Institut Konfusius di bawah skema transparansi pengaruh asing, para pemimpin universitas Australia kemudian memberitahu kami sesuatu yang lain — bahwa sensor politik atas kegiatan akademik adalah sesuatu yang mereka lakukan dengan sukarela dengan pertimbangan mereka sendiri,” kata John Fitzgerald dalam sebuah pendapat di artikel yang diterbitkan oleh Fairfax Media.
John Fitzgerald yakin universitas telah mendaftarkan pusat studi Amerika masing-masing yang menerima dana dari Washington sejak mereka terlibat dalam diskusi politik.
“Jika Institut Konfusius belum terdaftar, meskipun didanai secara substansial dari Beijing, hal tersebut mungkin karena mereka dianggap membatasi kegiatan mereka pada ‘budaya dan bahasa,’ tidak ada politik. Tidak ada batasan antara politik dan apa yang berlaku untuk budaya di Tiongkok kontemporer. Revolusi Kebudayaan… tidak disebut revolusi ‘budaya’ tanpa alasan. Revolusi Kebudayaan mungkin telah berakhir tetapi politik untuk mengendalikan apa yang dapat dikatakan di media dan diajarkan di universitas telah kembali dengan sepenuh hati,” kata John Fitzgerald.
Partai Komunis Tiongkok Mengintai Di Balik Layar
Profesor Etika Universitas Charles Sturt, Clive Hamilton percaya bahwa keterlibatan langsung Partai Komunis Tiongkok dalam Institut Konfusius harus menjadi pembenaran yang cukup kuat bagi universitas di Australia untuk mendaftarkan Institut Konfusius di bawah naungannya.
“Pemerintah Tiongkok, yang berarti Partai Komunis Tiongkok, mendanai Institut Konfusius, menunjuk direkturnya, menetapkan kurikulum, dan memantau dengan ketat kepatuhan mereka pada pedoman resmi. Mereka tidak memiliki kemerdekaan dari pemerintah Tiongkok. Dengan kriteria yang masuk akal mereka harus terdaftar sebagai agen asing. Di Amerika Serikat, ini dipahami. Di Australia, banyak eksekutif universitas masih terpesona oleh uang tersebut,” kata Clive Hamilton dalam email.
Direktur Human Rights Watch Australia Elaine Pearson mengatakan Partai Komunis Tiongkok secara sangat terbuka menunjukkan Institut Konfusius sebagai corong propagandanya.
“Pidato Partai Komunis Tiongkok secara terbuka menggambarkan lembaga tersebut sebagai ‘bagian penting dari propaganda Tiongkok di luar negeri. Institusi Konfusius secara aktif mengambil langkah untuk menyensor topik dan perspektif tertentu dalam materi pelajaran dengan alasan politis dan mempertimbangkan kesetiaan politik sebagai pertimbangan dalam merekrut keputusan,” kata Elaine Pearson dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Strategis Australia, suatu wadah pemikir.
Universitas Didesak untuk Mengikuti Contoh Amerika Serikat
Elaine Pearson mengatakan ada satu kasus di mana Universitas Victoria di Melbourne membatalkan pemutaran film dokumenter pemenang penghargaan ‘Atas Nama Konfusius’ setelah universitas yang menaungi Institut Konfusius tersebut mengeluh. Elaine Pearson percaya universitas di Australia harus mempertimbangkan untuk menutup Institut Konfusius yang dinaunginya.
“Di Amerika Serikat beberapa universitas telah menutup atau mengumumkan penutupan Institut Konfusius, sebagian, karena kekhawatiran akan kebebasan akademik. 13 universitas di Australia yang menaungi Institut Konfusius harus secara serius mempertimbangkan penutupannya,” kata Elaine Pearson. (Richard Szabo/ Vv)
VIDEO REKOMENDASI
https://www.youtube.com/watch?v=u21vtXJ5794
