Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu 30 Maret lalu mengungkapkan kepada media bahwa Amerika Serikat sedang memotong bantuan dana kepada ‘Segitiga Utara’, yaitu, negara Amerika Tengah El Salvador, Guatemala dan Honduras. Alasannya adalah bahwa negara-negara tersebut menutup mata terhadap sejumlah besar imigran ilegal yang mencoba menyeberangi perbatasan ke Amerika Serikat.
Menurut berita yang disampaikan CNN bahwa, Presiden Trump pada Jumat lalu mengatakan : “Kita telah memberikan bantuan sejumlah besar dana kepada mereka, namun mereka tidak memberikan balas jasa kepada kita, malahan membantu mengatur rombongan karavan itu. Oleh karena itu, kami menghentikan bantuan kepada mereka”.
Seorang juru bicara Dewan Negara AS mengatakan, Di bawah instruksi Kemenlu, pihaknya menerapkan kebijakan presiden – untuk menghentikan program bantuan kepada negara-negara ‘Segitiga Utara’ untuk tahun fiskal 2017 dan 2018.” Dewan Negara AS mengatakan akan bekerja dengan Kongres AS untuk menangani masalah ini.
Pejabat Honduras mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan El Salvador dan Guatemala pada inisiatif ‘Segitiga Utara’ dan “menyelesaikan perbedaan internal dalam kerja sama regional”.
Pemerintah Honduras juga menekankan ingin membangun hubungan bilateral yang stabil dan aktif dengan Amerika Serikat, pejabat Honduras tersebut menambahkan bahwa setelah Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez dan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bertemu di Gedung Putih pekan lalu, hubungan kedua negara lebih membaik.
Pada Rabu lalu, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen Nielsen menandatangani perjanjian regional pertama dengan negara-negara ‘Segitiga Utara’ untuk mencegah imigrasi ilegal ke Amerika Serikat dan memerangi organisasi kriminal, dengan demikian membantu memperkuat keamanan perbatasan AS.
Cuitan di Twitter yang disampaikan Presiden Trump pada Oktober tahun lalu disebutkan Amerika Serikat akan memotong atau secara substansial mengurangi bantuan dana ke ‘Segitiga Utara’ karena negara-negara ini tidak mampu mencegah orang-orang mereka meninggalkan negaranya dan secara ilegal masuk ke Amerika Serikat”.
Pejabat terkait tidak mengungkapkan berapa jumlah program bantuan yang akan dihentikan AS, karena mungkin sebagian dari itu telah digunakan.
Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Layanan Penelitian Kongres (Congressional Research Service), antara tahun lalu dan tahun ini, Amerika Serikat telah mengucurkan dana bantuan sekitar USD. 1,3 miliar kepada wilayah tersebut, yang sebagian besar dialokasikan untuk tiga negara.
AS menghadapi krisis imigran gelap dari Amerika Tengah
Wall Street Journal melaporkan bahwa puluhan ribu imigran gelap masuk ke AS untuk mencari suaka melalui perbatasan AS-Meksiko setiap bulannya. Dari Oktober tahun lalu hingga Februari tahun ini, lebih dari 136.000 orang melintasi perbatasan secara ilegal yang tertangkap. Angka ini lebih besar dari jumlah yang tercatat pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Wall Street Journal mengutip berita yang disampaikan Washington Examiner melaporkan bahwa menurut peraturan yang relevan, patroli perbatasan AS perlu mengatur para imigran gelap yang tertangkap itu untuk melakukan pemeriksaan medis.
Menurut data Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS atau U.S. Customs and Border Protection, CBP, departemen tersebut telah menghabiskan setidaknya 49.000 jam kepolisian untuk membawa para imigran gelap dari Amerika Tengah itu ke rumah-rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, dan yang berkaitan dengan tugas pemantauan. Ini sama dengan waktu tugas satu tahun untuk 25 orang petugas patroli perbatasan.
Ronald D. Vitiello, pejabat direktur dari U.S. Immigration and Customs Enforcement pada Selasa (26/3/2019) mengatakan bahwa, dalam beberapa bulan terakhir, petugas penegak hukum federal yang bertugas di perbatasan bagian selatan AS telah dipenuhi dengan urusan keluarga imigrasi ilegal, dan ketegangan pada penegakan hukum yang disebabkan oleh sejumlah besar imigran ilegal dari Amerika Tengah dapat menyebabkan lebih banyak orang menyelinap melintasi perbatasan masuk ke Amerika Serikat.
Kirstjen Nielsen pada Jumat (29/3/2019) mengatakan, bulan ini akan ada sebanyak 100.000 keluarga, anak-anak tanpa pendamping dan imigran ilegal lainnya akan melintasi perbatasan atau mencari suaka melalui perlintasan perbatasan yang resmi. (Sin/asr)
Epochtimes.id – Ribuan pendukung pasangan capres dan cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga tumpah ruah di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah,Senin, (1/4/2019).
Massa bekumpul dalam rangka menghadiri kampanye akbar Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto mengatakan ada pihak yang mencibir bahwa PrabowoSandiaga tidak mungkin bisa menang di Jawa Tengah pada pilpres 2019. Sebab, Jawa Tengah dinilai merupakan basis dari partai pengusung capres petahana.
“Mereka bilang Prabowo-Sandi tidak akan menang di Jawa Tengah. Saudara-saudara siap bantu saya menang di Jawa Tengah?” kata Prabowo.
“Siap!” pekik ribuan hadirin.
Prabowo mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Prabowo mengatakan saat di depan bilik suara, tidak ada petani, tidak ada jenderal, tidak ada kaya, tidak ada miskin, semuanya miliki kedaulatan dan hak yang sama.
Selain menggunakan hak suaranya, masyarakat juga diajak untuk mengawal hasil pencoblosan. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta masyarakat untuk memeriahkan TPS dan menjaga penghitungan suara hingga selesai.
“Ingat, tanggal 17 April jaga TPS. Berbondong-bondong jaga TPS. Yang punya kelebihan bawa lontong, ketupat arem-arem. Kalau gak punya, bawa tahu, kalo gak punya, bawa cendol,” kata Prabowo dalam siaran pers Prabowo-Sandi Media Center.
Turut hadir Titiek Soeharto, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Bibit Waluyo- Rustriningsih, mantan Bupati Banyumas Mardjoko dan Gus Najih putra ulama KH Maimun Zubair. (asr)
Pada Sabtu (30/3/2019), Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dalam pertemuan dengan para pemimpin agama mengatakan bahwa sejak tahun 1999, komunis Tiongkok telah terdaftar sebagai negara penindas agama oleh Kementerian Luar Negeri AS.
VOA dalam laporannya mengatakan bahwa ketika Amerika Serikat berusaha untuk membangun hubungan perdagangan yang lebih bebas dan lebih adil dengan Tiongkok. Pemerintah AS secara tegas menyampaikan akan berdiri dengan orang-orang Tiongkok yang memiliki kepercayaan agama dan terus mendesak komunis Tiongkok untuk berhenti menindas kelompok beragama.
Pence mengatakan, lebih dari 80% populasi dunia hidup dalam masyarakat yang membatasi kebebasan beragama.
Pemerintah AS saat ini menganut kebebasan beragama dan akan terus mendesak rezim yang menganiaya keyakinan agama untuk menghentikan tindakan tersebut.
Pence menekankan bahwa termasuk Tiongkok, negara yang berpenduduk terbanyak di dunia harus mengakui dan menghormati kepercayaan rakyat mereka sendiri.
Menurut laporan, baru-baru ini ada peraturan baru di Guangzhou yang memberikan insentif ekonomi dengan nilai paling tinggi RMB. 10.000 bagi warga negara yang melaporkan adanya kegiatan keagamaan ilegal. Tokoh agama mengatakan bahwa ini adalah langkah konkret lain dalam penindasan terhadap kebebasan beragama oleh otoritas.
Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh ChinaAid baru-baru ini menunjukkan bahwa perubahan terbesar dalam hubungan politik dan keagamaan Tiongkok pada tahun 2018 adalah komunis Tiongkok menghendaki politik memimpin agama.
Mereka ingin lagu kebangsaan masuk ke gereja, potret pemimpin nasional digantung di kedua sisi platform altar gereja, dan menggabungkan lembaga urusan agama yang sebelumnya berada di bawah Dewan Negara menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Front Bersatu Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Beijing menghendaki agama dikontrol secara ketat.
Di banyak tempat terjadi pembongkaran secara paksa salib dan bahkan seluruh bangunan gereja. Beberapa gereja rumah dan umatnya disandera.
Pada Kamis (28/3/2019), Sam Brownback, Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional memberikan laporan singkat mengenai tur Asia kepada wartawan di konferensi pers.
Di konferensi pers, Sam Brownback secara khusus menyinggung soal penganiayaan kejam komunis Tiongkok terhadap kelompok keyakinan Falun Gong dan masalah pengambilan organ praktisi Falun Gong.
Brownback menekankan bahwa komunis Tiongkok berperang dengan keyakinan, tetapi ia tidak mungkin bisa menang.
Menurut siaran pers konferensi Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis lalu, Sam Brownback selain menyampaikan rasa kekhawatiran yang tinggi terhadap penindasan komunis Tiongkok di Xinjiang, juga menyebutkan kelompok keyakinan Falun Gong yang telah dianiaya dengan serius selama bertahun-tahun.
“Saya pikir ini adalah hal-hal mengerikan yang sedang terjadi (di Tiongkok)” katanya.
“(komunis Tiongkok) memperlakukan orang-orang beragama dengan cara yang sangat mengerikan. Banyak dari orang-orang beragama ini berada di Tiongkok, dan ada banyak Keyakinan yang berbeda,” tambhanya.
“Falun Gong telah dianiaya oleh komunis Tiongkok selama bertahun-tahun dengan tingkatan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan”, kata Brownback.
Selain itu, komunis Tiongkok telah menerapkan pengawasan dan penahanan yang ketat terhadap warga etnis minoritas di Xinjiang. Komunis Tiongkok mengklaim bahwa kamp-kamp penahanan ini adalah “pusat pelatihan profesional dan pendidikan untuk tujuan kontra-terorisme dan deradikalisasi”. Namun argumen komunis Tiongkok tersebut telah menimbulkan kecurigaan masyarakat internasional.
Laporan Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri AS tahun 2018 memperkirakan bahwa komunis Tiongkok secara sewenang-wenang telah menahan 800.000 hingga lebih dari 2 juta warga etnis Uighur, Kazakh, dan umat Muslim di kamp penahanan.
Laporan menyebutkan : “Media internasional, organisasi hak asasi manusia dan mantan tahanan telah mengungkapkan bahwa para penjaga keamanan di kamp-kamp tahanan menganiaya, menyiksa sampai membunuh beberapa dari warga yang ditahan.”
Beberapa warga yang pernah ditahan di kamp penahanan di Xinjiang mengatakan, mereka dipaksa untuk menjalani pencucian otak berintensitas tinggi, termasuk mempelajari dan memperdalam bahan-bahan propaganda komunis Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kamp-kamp penahanan ini adalah sarana untuk memerangi apa yang disebut ekstrimisme yang tumbuh di Xinjiang. (Sin/asr)
Epochtimes.id- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo memperingatkan risiko keamanan dari massifnya investasi berkelanjutan Tiongkok di Israel. Pompeo mengungkapkan dampaknya terhadap pertukaran data intelijen dan kerja sama lainnya antar kedua negara.
Pompeo berkomentar mengenai masifnya hubungan Tiongkok-Israel ini dalam wawancara 21 Maret lalu dengan penyiar lokal TV Israel, Channel 13. Hal demikian disampaikannya ketika berada di Israel dalam kunjungannya selama dua hari ke Israel.
“Kami ingin memastikan setiap negara membuka mata dan terjaga sehubungan dengan ancaman kebijakan yang ditimbulkan oleh Tiongkok,” kata Pompeo dilansir Times of Israel.
“Amerika juga harus membuat keputusan. Jika beberapa sistem tertentu berada di tempat-tempat lain, maka upaya Amerika untuk bekerja bersama Anda akan lebih sulit. Di beberapa tempat kami tidak akan bisa melakukannya.”
“Berbagi laporan intelijen mungkin harus dikurangi, fasilitas keamanan mungkin harus dikurangi, kami ingin memastikan negara memahami ini dan mengetahui risikonya,” tambahnya.
Pernyataan Pompeo menyusul laporan baru tentang hubungan Israel-Tiongkok yang diterbitkan pada hari yang sama oleh lembaga pemikir kebijakan Amerika Serikat, RAND.
Laporan ini menguraikan “masalah keamanan” dan “risiko spionase” terkait dengan ambisi Komunis tiongkok untuk memperoleh teknologi tinggi melalui investasi di Israel.
Rezim Komunis Tiongkok disebut berupaya mengambil keuntungan dari lokasi geografis strategis Israel untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Bahkan, mungkin membahayakan bagi Amerika Serikat.
Times of Israel.
Alarm dari Amerika Serikat
Kekhawatiran ini bukanlah hal baru. November lalu, Institut Hudson menerbitkan analisis yang menyimpulkan bahwa Beijing berinvestasi besar-besaran dalam proyek kecerdasan buatan Israel dan sektor teknologi canggih lainnya. Nantinya, aplikasi militer apa pun dapat digunakan untuk melayani militer Komunis Tiongkok.
Menurut Institut Hudson, cara Tiongkok membangun ikatan komersial dengan Israel dinilai akan meningkatkan pengaruh geopolitiknya di Timur Tengah.
Sementara itu, selama kunjungan pada Januari lalu ke Israel, John Bolton, penasihat keamanan Presiden Donald Trump kepada Perdana Menteri Israel mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesediaan negara itu memutuskan bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi Tiongkok di sektor teknologi sensitif.
Misalnya, raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei, memiliki pusat penelitian dan pengembangan di Israel. Pada Desember 2016 lalu, Huawei mengakuisisi HexaTier, sebuah startup keamanan siber Israel.
Komentar Pompeo adalah indikasi pertama bahwa pihak berwenang AS akan bertindak langsung di Israel merespon manuver komunis Tiongkok.
Pompeo menyebutkan Huawei secara khusus dalam komentarnya pada 21 Maret lalu bahwa perusahaan itu menimbulkan “risiko nyata bagi rakyat Israel” karena risiko rezim Tiongkok melakukan spionase melalui teknologinya.
Proyek lain yang disoroti oleh lembaga think tank dan pejabat AS adalah upaya Tiongkok untuk mengoperasikan pelabuhan di Haifa, pusat komersial yang mana sebagai pangkalan angkatan laut Israel.
Sebelumnya, berdasarkan sebuah perjanjian yang dibuat tahun 2015 silam, perusahaan Tiongkok akan mengambil alih penguasaan atas pelabuhan strategis Israel Haifa pada tahun 2021 mendatang.
Pangkalan AL Israel secara rutin menjadi tuan rumah latihan gabungan angkatan laut AS-Israel dan kunjungan kapal-kapal AS.
Gary Roughead, seorang pensiunan laksamana AS, mengatakan kepada Newsweek dalam wawancara 14 September lalu, tentang dampak keamanan dikuasai pelabuhan Haifa oleh Tiongkok.
Menurut Roughead, operator pelabuhan Tiongkok akan dapat memantau dengan cermat pergerakan kapal Amerika Serikat. Bahkan, operator akan mengetahui kegiatan pemeliharaan, memiliki akses ke pemindahan peralatan dan berinteraksi secara bebas dengan kru dalam jangka berlarut-larut.
Peningkatan Hubungan Israel-Tiongkok
Laporan Epoch Times sebelumnya mengupas tentang kemajuan dalam investasi Tiongkok di Israel. Fokus investasi Tiongkok ini melingkupi kesepakatan militer terkait teknologi. Bahkan Tiongkok mengucurkan dana dalam jumlah besar ke sektor teknologi yang ingin dikembangkan Tiongkok secara agresif untuk industri domestiknya.
Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh firma riset IVC Research Center yang berbasis di Tel Aviv, investasi Tiongkok di perusahaan teknologi rintisan mencapai $ 325 juta selama tiga kuartal pertama tahun 2018. Angka ini melonjak sekitar 37 persen dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, perdagangan tahunan antara kedua negara kini telah melampaui $ 11 miliar. Angka ini 200 kali lebih besar dari angka tahunan pada tahun 1992 silam sebagaiman dikutip dari Kementerian Luar Negeri Israel.
Respon Internal Israel
Berbagai suara di dalam pemerintahan, masyarakat dan media-media Israel mulai gencar menyoroti isu ini.
Pemerintah mengatakan akan membuka tinjauan antar lembaga terkait kesepakatan pelabuhan Haifa yang akan dioperasikan oleh Tiongkok. Surat kabar lokal Haartez melaporkan pada Desember 2018 tentang pembentukan komite pemerintah yang mengajukan Undang-Undang untuk menyaring investasi asing atas dasar risiko keamanan nasional .
Laporan media Lokal, Maariv pada 25 Maret lalu menyebutkan Dewan Keamanan Nasional Israel berencana untuk menyusun laporan khusus tentang implikasi pertahanan nasional dari investasi asing. Dewan Kemanan Israel ini juga menyoroti upaya spionase siber dari Tiongkok dan Rusia.
Sementara itu, banyak editorial surat kabar di Israel sejak saat itu menyoroti semakin dekatnya hubungan Tiongkok di Israel.
“Ini adalah tentang kisah mempengaruhi, Tiongkok membeli lebih banyak infrastruktur, oleh karena itu menjadi sebagai basisnya dalam pergulatan supremasinya dengan Amerika Serikat,” kata seorang pejabat kepada media lokal People & Computers dalam editorial 4 Maret lalu.
Haartez memperediksi dalam analisisnya 5 Maret lalu ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Amerika Serikat akhir bulan ini. Haartez menilai Netanyahu kemungkinan berusaha meyakinkan Trump bahwa mekanisme pemeriksaan investasi asing akan disetujui dan ditetapkan oleh Israel. (asr)
EpochTimesId – Seorang nelayan di Australia menemukan kepala hiu raksasa. Kepala hiu itu memiliki bekas gigitan dari predator laut yang tidak diketahui jenisnya, akan tetapi kemungkinan lebih besar dari hiu yang ditemukan ini.
Nelayan itu, Jason memposting temuan mengesankan itu di Facebook, dengan nama alias Trapman Bermagui. Dia menulis bahwa dirinya sedang memancing di lepas pantai Bermagui, ketika menemukan kepala hiu mako seberat 200-pon (90 kilogram).
“Jadi hanya ini yang kita dapatkan dari monster ini,” tulisnya di sebelah foto seorang pemuda yang berdiri di belakang kepala hiu yang terpenggal. “Sayangnya kita tidak melihat apa yang memakannya, akan tetapi makhluk itu pasti mengesankan!!”
“Itu pagi yang gila, memancing ikan hiu. Berharap untuk menangkap hiu yang lebih kecil, tetapi hanya mendapat kepala hiu besar yang dimakan oleh hiu yang lebih besar lagi,” sambungnya.
Sejumlah warganet menyarankan agar foto itu disandingkan untuk membuatnya tampak bahwa, hiu itu lebih besar dari yang sebenarnya.
“Itu mungkin (hiu) mako 150lb (68kg) kira-kira,” kata Sean Sizemore. “Foto ini Terletak. Percayalah, saya menangkap ikan sepanjang waktu dan bisa membuat ikan sarden nilainya 100 lbs dalam bentuk apapun. lol”
Pengguna Facebook Rodney Wade menulis, “Fakta bahwa Anda tidak dapat melihat kakinya menunjukkan betapa mengerikannya foto ini disandingkan. Hiu itu mungkin berbobot 150 kilogram.”
Trapman Bermagui memposting foto lain dari hiu yang sama. Kali ini dengan perspektif (sudut pandang) kamera yang berbeda.
Sementara perspektif yang berbeda membuat kepala hiu tampak lebih kecil, makhluk di foto itu masih tampak besar.
John Kawenga justru menulis saran agar kepala hiu itu langsung digunakan sebagai umpan. “Jika ini adalah tiger seberat 80 kilo, Seberapa besar Predator yang memakan binatang besar ini, dan itu masih di luar sana. Kenapa tidak kita sudahi saja membahas foto. Seharusnya kepala ini ditempatkan kepala kembali sebagai umpan untuk menangkap predator itu. Dia mungkin masih ada di daerah itu.”
Dalam komentarnya, Wayne Minns memposting foto yang terlihat seperti hiu martil, dengan tulisan, “Saya selalu berpikir ini adalah contoh yang bagus dari apa yang berenang di sana.”
Hiu sirip pendek
Menurut MarineBio Conservation Society, hiu mako dikenal dengan banyak nama: mako, shortfin, mako bersirip pendek, pointer biru, hiu makarel, dan bahkan dinamit biru.
Mereka dikenal karena kecepatan dan kelincahannya di dalam air, dan dalam semburan bisa berenang secepat 50 mil per jam. Hiu mako dapat tumbuh hingga sepanjang 12 kaki (3,6 meter) dan diketahui memiliki berat sekitar 1.000 pon (453 kilogram).
Hiu dalam interaksi mereka dengan manusia telah memperoleh reputasi yang menakutkan. Manusia selalu menghindari untuk berinteraksi dengan predator itu.
“Amerika Serikat rata-rata hanya menerima 16 serangan hiu setiap tahun, dan rata-rata hanya satu kematian akibat serangan hiu setiap dua tahun,” tulis Brian Handwerk dari National Geographic. “Sementara itu, jika hanya melihat di negara bagian pesisir AS saja, serangan hiu membunuh lebih dari 41 orang setiap tahun.”
Data dari International Shark Attack File (ISAF) Museum Sejarah Alam Florida, sebuah database dari semua serangan hiu yang diketahui, menunjukkan bahwa manusia menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap hiu daripada sebaliknya.
“Rata-rata, hanya ada enam kematian yang disebabkan oleh serangan hiu tak beralasan di seluruh dunia, setiap tahun. Sebaliknya, perikanan membunuh sekitar 100 juta hiu dan pari setiap tahunnya.”
Perbandingan kematian akibat serangan anjing (364) versus kematian akibat serangan hiu (11) di Amerika Serikat untuk tahun 2001-2010. Ini menunjukkan bahwa gigi anjing menimbulkan risiko yang jauh lebih tinggi bagi manusia daripada hiu yang banyak difitnah sebagai predator bagi manusia. (TOM OZIMEK/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Sebuah pesawat Rusia baru-baru ini terbang secara resmi di atas fasilitas militer di seluruh wilayah Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari penerbangan pengintaian resmi yang diizinkan berdasarkan Perjanjian ‘Open-Skies’. Penerbangan intelijen ini terjadi beberapa bulan setelah pejabat AS sempat menolak akses untuk dua pesawat pengintai Rusia tahun 2018 lalu.
Pesawat Tu-154 (disebut ‘Ceroboh’ oleh NATO) terbang di atas sejumlah titik strategis di bagian barat Amerika Serikat pada 28 dan 29 Maret 2019, termasuk Nellis Test dan Training Range (NTTR) yang sangat rahasia di selatan Nevada, atau lokasi Area 51, seperti dilaporkan oleh The Drive.
Lokasi militer lain yang diterbangi Rusia termasuk Pangkalan Angkatan Udara Edwards, Pangkalan Udara Angkatan Laut Lemoore, Benteng Irwin, dan Pangkalan Senjata Udara Stasiun Angkatan Laut China Lake.
Pesawat Rusia dilengkapi dengan sarana pengawasan, termasuk kamera optik dan video. Pada misi masa lalu, pesawat itu juga diizinkan memiliki perangkat pemindaian garis inframerah dan Radar Aperture Sintetis yang tampak samping, menurut InMilitary. Kamera panorama di pesawat juga membantu mengumpulkan beragam citra di sepanjang jalur penerbangan mereka.
Sebagai bagian dari Perjanjian Open Skies, Amerika Serikat harus memeriksa pesawat Tu-154 sebelum dapat terbang di atas fasilitas militer. Pada pesawat itu sendiri, pengamat dari militer AS juga turut serta untuk memastikan Rusia mematuhi perjanjian.
Perjanjian ini dirancang untuk meningkatkan ‘saling pengertian dan percaya diri’ untuk semua dari 35 negara yang menandatangani perjanjian sebagai peserta. Mereka dapat mengamati militer atau kegiatan lain yang menjadi perhatian mereka.
Misi Fly-by baru-baru ini adalah misi Open Skies pertama yang dilakukan oleh Rusia pada tahun ini. Amerika Serikat juga telah melakukan tiga misi pengawasan resmi atas Rusia tahun ini.
Pada Agustus 2018, Presiden Donald Trump menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional John S. McCain yang menunda pendanaan untuk perjanjian itu, sampai Rusia sepenuhnya mematuhi kewajibannya. Meskipun dana itu dipangkas, seorang pejabat Departemen Luar Negeri kemudian mengklarifikasi bahwa Amerika Serikat tidak menangguhkan keikutsertaannya dalam perjanjian itu.
Rusia mengatakan bahwa Amerika Serikat memblokir akses bagi dua pesawat pengintai Tu-214ON Rusia pada bulan September tahun lalu. Rusia mengatakan Amerika Serikat tidak memberikan penjelasan atas penolakan tersebut. Pesawat itu berisi teknologi pengawasan yang sebelumnya dikemukakan para politisi AS. Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Penolakan itu terjadi setelah Komite Angkatan Bersenjata DPR AS membatalkan proposal dari Angkatan Udara AS untuk mengganti dua pesawat OC-135 pengawasannya sendiri dengan pesawat baru pada Mei 2018. Penggantian itu, jika sudah dilakukan, akan menjadi yang pertama. Pesawat baru yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam perjanjian sejak 1967, menurut Inisiatif Ancaman Nuklir.
“Misi Rusia ini didasarkan pada keterbukaan teritorial lengkap, pada penggunaan pesawat pengamatan yang tidak bersenjata, pada sensor di atas pesawat itu, dan pada kuota penerbangan pengamatan yang setiap Negara Pihak bersedia untuk menerima, dan berhak untuk melakukan, setiap tahun. Beberapa negara lain termasuk Turki, Inggris, Republik Ceko, Belgia, Spanyol, dan Jerman, juga terlibat,” menurut rilis Departemen Luar Negeri AS.
Juru bicara Pentagon, Eric Pahon mengatakan kru Rusia dijadwalkan meninggalkan Amerika Serikat pada 30 Maret 2019. Mereka tiba di AS pada 27 Maret 2019. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Ledakan mematikan kelima dalam 10 hari terakhir kembali terjadi di Tiongkok. Sebuah pabrik pengolahan logam meledak di Kota Kunshan, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, Kamis (31/3/2019). Laporan sementara dari aparat menyebutkan ledakan menewaskan tujuh orang.
Kota Kunshan, terletak sekitar 43 mil sebelah barat Shanghai. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 1.000 perusahaan teknologi dan produsen, termasuk banyak perusahaan Taiwan.
Insiden ini adalah ledakan fatal rentetan di Tiongkok sejak ledakan pabrik kimia mengguncang sebuah kawasan industri di kota Yancheng, yang terletak sama di provinsi Jiangsu, pada 21 Maret lalu.
Laporan pihak pemerintahan Komunis setempat menyebutkan ledakan di Kota Yancheng menewaskan sedikitnya 78 orang dan 600 korban terluka.
Ledakan di Kunshan
Ledakan 31 Maret lalu melibatkan sebuah kontainer dari besi tua yang meledak di halaman luar sebuah pabrik logam di kawasan berikat kota Kunshan hingga menyebabkan kobaran api. Insiden ini terkonfirmasi pada akun resmi Weibonya.
“Penyebab insiden itu sedang diselidiki,” katanya tentang ledakan yang melukai lima lainnya, salah satunya terluka parah dikutip dari akun sosmed Weibo.
Pihak pabrik Kunshan Waffer Technology Corp, pembuat produk-produk cetakan injeksi magnesium alloy dan coran aluminium alloy berbasis di Taiwan, tidak dapat dikonfirmasi oleh Reuters untuk dimintai komentar.
Perusahaan itu pernah didenda pada Mei 2018 oleh biro perlindungan lingkungan Kunshan karena melanggar peraturan polusi air seperti ditulis oleh Media Corong pemerintah, Beijing News.
Rentetan Ledakan Fatal
Hanya dua hari sebelum insiden Kunshan, sebuah ledakan di pabrik yang memproduksi perlite di kota Qingzhou, provinsi Shandong menewaskan lima orang dan melukai tiga lainnya.
Investigasi awal menunjukkan bahwa ledakan itu disebabkan oleh kebocoran gas alam cair. Laporan ini disampaikan oleh pemerintah kota Qingzhou di akun resmi Weibonya pada 30 Maret lalu.
Pada 25 Maret lalu, sebuah ledakan juga terjadi di sebuah pabrik kimia di kota Zhaoyuan, provinsi Shandong menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya. Pemerintah provinsi Shandong mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 26 Maret lalu bahwa pabrik itu beroperasi tanpa izin kota.
Pabrik, yang dioperasikan oleh Perusahaan Industri Kimia Zhaoyuan Jinheng, telah ditangguhkan sejak 2011 lalu. Pabrik itu melewati pemeriksaan keselamatan pada akhir 2018 lalu. Pihaknya mengajukan permohonan untuk memulai kembali produksi pada awal 2019, tetapi ditolak oleh pemerintah kota karena masalah keamanan.
Pada 23 Maret lalu, ledakan gas di lokasi konstruksi di kota Dali di provinsi Yunnan menyebabkan tiga orang tewas dan lima lainnya luka-luka.
Media pemerintah melaporkan bahwa ledakan itu terjadi ketika para pekerja memompa salah satu sumur limbah di lokasi kejadian.
Ledakan yang paling dahsyat terjadi di sebuah pabrik pestisida di kota Yancheng di provinsi Jiangsu pada 21 Maret lalu. Ledakan itu menyebabkan gempa berkekuatan 2,2 skala magnitudo, merusak bangunan-bangunan sekitar dan memicu kekhawatiran tentang pencemaran air dan udara di daerah tersebut.
Angka resmi per 25 Maret menyebutkan korban tewas 78 orang, dengan 28 orang hilang. Namun, banyak warganet mempertanyakan keakuratan angka-angka yang dirilis oleh pihak pemerintaha Komunis Tiongkok.
Inspeksi Keamanan Industri
Pemerintah di Beijing pada pekan lalu mengatakan mereka akan meluncurkan kampanye inspeksi nasional yang berlangsung sebulan penuh terkait bahan kimia berbahaya, tambang, transportasi, dan keselamatan kebakaran.
Pemerintah pusat menegaskan pihak berwenang perlu menyerap pelajaran dari bencana ledakan di Kota Yancheng.
Tiongkok memiliki catatan panjang kecelakaan keselamatan kerja. Insiden ini memicu kampanye inspeksi yang bertujuan mengikis pelanggaran dan menghukum pejabat karena mengambil jalan pintas atau mengabaikan tugas pengawasan mereka. (asr)
Epochtimes.id- Calon Presiden 01 Joko Widodo dan Calon Presiden 02 sama mengungkapkan menjadi korban tuduhan pihak tak bertanggungjawab. Prabowo mengaku dituduh sebagai capres yang mendukung Khilafah dan Jokowi mengaku dituduh sebagai aktivis PKI.
Curhat yang disampaikan kedua paslon capres di Pilpres 17 April mendatang disampaikan saat debat Capres ke-4 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Prabowo Subianto pada awalnya memaparkan tentang penanaman nilai-nilai Pancasila tanpa pendekatan indoktrinasi yakni melalui edukasi karena Pancasila sebagai kesepakatan bangsa.
Selanjutnya Prabowo menyampaikan bahwa para pemimpin harus memberikan contoh kepada masyarakat tanpa memandang SARA dan menerapkan politik persatuan, bukan politik pecah dan mencari keselahan seseorang.
Pada kesempatan selanjutnya, Ketum Partai Gerindra ini menyampaikan tentang tuduhan yang disematkan kepada dirinya sebagai pendukung Khilafah.
“Saya percaya Pak Jokowi Pancasilais, saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik saya datang ke Pak Jokowi saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya apakah Pak Jokowi paham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan tuduhan yang tidak tepat kepada saya seolah-olah saya, seolah-olah saya membela khilafah,” kata Prabowo.
Mantan Danjes Kopassus ini kembali menegaskan bahwa dirinya membela Pancasila dan mempertaruhkan nyawanya untuk Pancasila.
“Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal, ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani, lingkungan saya jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila, nyawa saya saya pertaruhkan untuk republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu, tapi saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu,” kata Prabowo.
Kemudian Jokowi menjawab pernyataan Prabowo dengan menegaskan bahwa sosok Ketum Gerindra itu sebagai seorang nasionalis dan patriot. “Saya percaya pak Prabowo itu Pancasilais dan saya pecaya seorang Patriot,” jawab Jokowi disambut Prabowo dengan berdiri.
Selanjutnya, Jokowi juga mengaku dirinya menjadi korban sasaran tuduhan bahwa dirinya sebagai aktivis PKI.
“Masalah tuduh menuduh saya kan juga banyak dituduh Pak, 4,5 tahun ini saya juga dituduh ‘Pak Jokowi itu PKI’, ada menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian meminta kepada politikus untuk bersama-sama memberikan contoh kepada masyarakat dengan tauladan yang baik.
“Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini pemimpin, pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik,tidak saling menghujat, tidak saling menghinakan dan meremehkan, kita lihat kepada politikus kita, kenapa kita tidak saling berkawan dan bertoleransi, kenapa tidak seperti itu kita lakukan, memberikan contoh kepada anak-anak muda,” kata Jokowi. (asr)
Epochtimes.id- Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mengatakan sebuah negara harus memiliki kekuatan sebagai cerminan dahsyatnya kekuatan diplomasi.
Menurut Prabowo, diplomasi tak hanya sekedar senyum-senyum belaka yang mana justru tak dihargai oleh negara asing.
“Diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja pak,” kata Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Hal demikian disampaikannya dalam Debat Capres ke-4 di Pilpres dengan tema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional”.
Menurut Prabowo, diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional sebuah negara melalui langkah-langkah perundingan dan pertukaran diplomasi.
Akan tetapi, kata Prabowo, diplomasi tak hanya sebatas menjadi mediator tetapi harus menjadi bagian dari upaya mempertahankankan kepentingan nasional.
Mantan Danjen Kopassus ini menilai inti dari sebuah negara dalam berdiplomasi hanya bisa didukung kekuatan negara tersebut. Sehingga ketika berngeosiasi, negara itu tak akan dipandangan sebelah mata oleh negara lain.
“Kalau negara kita tidak kuat, dia hanya senyum dengan kita, memang tugasnya diplomat, sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik, tapi dia tidak segan, dia hitung kekuatan kita,” katanya.
Ketum Partai Gerindra ini mempertanyakan tentang akurasi data kekuatan militer TNI yang disampaikan kepada Jokowi.
“Pak Joowi tolong penasehat militernya, bukan saya tak percaya, bukana saya tak percaya dengan TNI, kapal selam berapa yang kita miliki, jenisnya berapa, kemampuannya berapa, kalau pesawat berapa, kita negara seluas eropa berupa skuadron fighter yang kita punya, peluru kendalinya berapa,” tanya Prabowo.
Pada kesempatan itu Prabowo jika kekuatan militer lemah, tak mustahil kekuatan asing dengan mudah masuk ke wilayah Indonesia.
“Kalau ada armada asing masuk ke laut kita apa yang bisa kita buat, jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI,” tegasnya. (asr)
Uni Eropa pada 26 Maret lalu mengumumkan 5 pedoman keselamatan yang wajib diperhatikan dalam pengembangan jaringan 5G. Pedoman ini tidak secara eksplisit melarang penggunaan produk Huawei oleh negara-negara anggota.
Akan tetapi, pedoman dari Uni Eropa ini meminta negara-negara anggota menyelesaikan penilaian risiko infrastruktur jaringan 5G sebelum akhir bulan Juni mendatang. Kemudian, membagikan informasi yang relevan satu sama lain untuk selanjutnya menetapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.
Meskipun demikian, Huawei sangat senang dan segera mengeluarkan pernyataan yang menyambut pernyataan Uni Eropa itu. Namun, masih terlalu dini bagi Huawei untuk bersenang. Pasalnya, pada 28 Maret, laporan resmi Inggris menyebutkan bahwa Huawei berulang kali mengingkaran ucapannya.
Selama ini kelemahan keamanan dalam perangkat jaringan seluler yang sudah cukup lama ditemukan tetapi belum juga diperbaiki, bahkan sekarang muncul “masalah teknis utama” yang baru.
Selanjutnya, Huawei mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan : “Pihaknya akan memperlakukan keprihatinan Inggris dengan sangat serius. Berbagai masalah yang ditunjukkan dalam laporan tersebut memberikan masukan penting dalam peningkatan mutu secara menyeluruh bagi perusahaan Huawei. Artinya, Huawei mengakui bahwa masalah yang ditunjukkan oleh Inggris itu memang benar adanya.
Kritik terbuka Inggris tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi raksasa peralatan telekomunikasi komunis Tiongkok itu.
Beberapa analis percaya bahwa di saat kritis, laporan resmi Inggris mungkin dapat memperburuk ulasan dunia luar terhadap Huawei, dan rencana ekspansi Eropa perusahaan Huawei mungkin akan menemui lebih banyak kesulitan. (Sin/asr)
Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback, secara khusus menyebutkan penganiayaan kejam komunis Tiongkok terhadap kelompok keyakinan Falun Gong. Dia menyebut masalah pengambilan paksa organ secara hidup-hidup dari praktisi Falun Gong.
Hal demikian disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri AS pada 28 Maret lalu ketika memberikan laporan singkat mengenai Turnya ke Asia baru-baru ini.
Sam Brownback menekankan bahwa komunis Tiongkok sedang bertarung melawan keyakinan, tetapi ini adalah perang yang mustahil bisa mereka menangkan.
Menurut pers rilis yang tercantum pada situs web Kementerian Luar Negeri AS disebutkan bahwa Dubes Sam Brownback selain menaruh perhatian tinggi terhadap masalah HAM di Xinjiang, ia juga menyinggung soal kelompok kepercayaan Falun Gong yang telah dianiaya dengan serius oleh komunis Tiongkok selama bertahun-tahun.
Sam Brownbuck mengatakan Komunis Tiongkok umumnya memperlakukan orang-orang beragama dengan cara yang sangat mengerikan. Banyak dari orang-orang beragama ini tinggal di Tiongkok dan ada banyak Keyakinan yang berbeda.
“Falun Gong sebagai satu komunitas keyakinan telah dianiaya oleh komunis Tiongkok selama bertahun-tahun dengan cara yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh Anda”, kata Sam Brownback.
Dia juga mengatakan bahwa dari draf penilaian sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan di Inggris juga ditemukan tentang kasus pengambilan organ dari tubuh hidup praktisi Falun Gong.
“Saya menunjukkan hal tersebut karena ini adalah cara komprehensif yang sedang diterapkan oleh komunis Tiongkok. Sekitar dua tahun yang lalu, Partai Komunis Tiongkok telah mengambil alih wewenang kendali atas agama dari tangan pemerintah,” kata Brownback.
“Sejak saat itu agama dikendalikan oleh tangan-tangan yang lebih kejam dan penindasan terhadap warga Tiongkok yang berkeyakinan semakin serius,” jelasnya.
Sam Brownback mengatakan, selama Tur Asia baru-baru ini ia membahas masalah semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan komunis Tiongkok terhadap rakyatnya yang berkeyakinan. Menurut dia, Komunis Tiongkok tampaknya tidak percaya kepada rakyatnya sendiri, sehingga tidak mengizinkan rakyatnya untuk memilih jalan spiritual mereka sendiri. Akibatnya. lebih dari 1 miliar penduduk terancam”.
Sebuah rancangan putusan sementara pengadilan Inggris yang dirujuk oleh Kementerian Luar Negeri AS adalah pada pengadilan independen tahun lalu. Usai mendengarkan keterangan yang diberikan dalam 3 hari sidang dengar pendapat, pada 10 Desember 2018, semua anggotanya dengan suara bulat mengesahkan untuk mengeluarkan sebuah rancangan keputusan sementara yang mengkonfirmasi bahwa pengambilan organ untuk para nara pidana dan tahanan nurani sedang terjadi di banyak wilayah Tiongkok.
Penerbitan draf keputusan sementara ini tidak lazim bagi Pengadilan Rakyat tetapi bermanfaat untuk mengurangi korban tidak bersalah di Tiongkok.
Ketua pengadilan, Sir Geoffrey Nice QC yang pernah memimpin persidangan internasional mantan Perdana Menteri Yugoslavia Milosevic mengatakan penyebaran luas keputusan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk tetap hidup kepada mereka yang bakal dibunuh untuk diambil organ mereka.
Putusan akhir pengadilan akan dibuat pada musim semi ini dan akan menentukan apakah kejahatan tersebut melanggar hukum pidana internasional, siapa pelakunya dan sebagainya.
Sebelum ini, pengadilan akan terus mengumpulkan bukti-bukti. Pengadilan juga secara terbuka mengundang otoritas Tiongkok untuk bergabung dalam proses hukum, tetapi otoritas Tiongkok tidak menanggapi hal ini.
Selama audiensi publik dengan 30 orang saksi termasuk para pengungsi, penyelidik dan dokter yang diadakan oleh Pengadilan Independen Rakyat, mereka telah menunjukkan bukti-bukti yang mengejutkan.
Penasihat hukum pengadilan, Hamid Sabi mengatakan tahanan hati Nurani dalam jumlah besar termasuk praktisi Falun Gong, warga etnis Uighur, beberapa orang Kristen dan beberapa umat Buddha, mereka telah menerima pemeriksaan medis secara teratur saat berada dalam tahanan.
Hamid menjelaskan, Ketika saatnya tiba, organ mereka akan diambil paksa. Beberapa orang bahkan dibedah dengan tanpa obat bius, ini adalah cara yang mengerikan, setelah itu organnya segera ditransplantasikan kepada pasien yang sedang menanti transplantasi.
Hamid Sabi adalah penasihat hukum untuk menyelidiki pembunuhan besar-besaran para tahanan politik Negara Islam di Iran.
Laporan HAM tahun 2018 Dewan Negara AS berulang kali menyebutkan penganiayaan komunis Tiongkok terhadap Falun Gong
Pada 13 Maret lalu, Dewan Negeri AS menerbitkan ‘Laporan Hak Asasi Manusia Negara tahun 2018’ yang mencatat hak asasi manusia dan kondisi tenaga kerja dari hampir 200 negara di seluruh dunia dalam satu tahun terakhir. Bagian tentang Tiongkok memiliki 126 halaman, 6 halaman di antaranya merujuk pada penganiayaan brutal komunis Tiongkok terhadap komunitas keyakinan Falun Gong.
Menlu AS, Mike Pompeo dalam konferensi pers mengatakan bahwa pihak berwenang Komunis Tiongkok tak tertandingi dalam hal pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan HAM itu menunjukkan, meskipun pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa mereka mulai 1 Januari 2015 telah menghentikan penggunaan organ tahanan yang dieksekusi untuk transplantasi, tetapi, beberapa aktivis dan organisasi terus menuduh pemerintah Tiongkok masih terus melakukan pengambil organ dari tahanan nurani. Terutama dari tubuh para praktisi Falun Gong.
Laporan mengungkapkan praktisi Falun Gong yang dilarang Komunis Tiongkok juga mengalami penyiksaan sistematis selama mereka berada dalam tahanan. Pihak berwenang menggunakan penahanan administratif untuk mengintimidasi pendukung politik dan agama dan mencegah unjuk rasa masyarakat.
Bentuk penahanan administratif illegal termasuk perawatan akibat obat-obatan terlarang, penahanan dan pelatihan bagi aktivis politik dan penganut agama. Terutama praktisi Falun Gong ditahan di penjara yang sama. Sedangkan jangka waktu penahanan maksimum di pusat detoksifikasi wajib ini adalah dua tahun. (Sin/asr)
Beberapa kali gerakan yang pernah terjadi di Prancis selalu membawa nuansa anarkis yang kental. Mulai dari Revolusi Prancis, pemberontakan Jacobin, Komune Paris, sampai yang baru-baru ini terjadi yakni gerakan rompi kuning. Setiap gerakan tersebut mengakibatkan kerusakan peninggalan bersejarah, menginjak-injak karya seni, bahkan membunuh rakyat dalam skala besar. Apakah ini merupakan gen Prancis yang khas?
Paris diakui sebagai ibukota seni oleh seluruh dunia, karena monumen budaya, koleksi seni, bangunan dan karya seni pahat klasik di jalan-jalan bisa dijumpai di seluruh kota ini, sehingga layak disebut sebagai museum seni dunia. Patut diketahui, sekitar dua millenium lalu, kota Paris sebelum meletusnya revolusi, jauh lebih indah berkali-kali lipat daripada sekarang!
Gerakan massa yang terjadi sepanjang sejarah, walaupun mayoritas dikarenakan faktor politik atau ekonomi, pada akhirnya akan selalu berimbas pada hal-hal budaya.
Aksi turun ke jalan oleh gerakan rompi kuning yang berawal sejak pertengahan November 2018 lalu, dikarenakan warga menentang keputusan pemerintah yang kembali menaikkan pajak bahan bakar, kemudian lepas kendali dan berkembang ke arah anarkis, jumlah korban tewas dan luka-luka cukup memprihatinkan, kerugian yang diakibatkan para demonstran mencapai milyaran Euro.
Presiden Prancis Emmanuel Macron awalnya tidak memberikan solusi yang memuaskan para demonstran, peristiwa itu pun terus berkembang memanas, situasi berubah ibarat suatu revolusi yang akan meletus sewaktu-waktu begitu disulut. Ini membuat banyak orang teringat kembali akan Revolusi Prancis yang terjadi 230 tahun silam.
Penyebab Peristiwa Gerakan Rompi Kuning
Karena Presiden Macron berupaya mewujudkan “Perjanjian Iklim Paris” tahun 2016, ia mendorong warga Prancis agar menggunakan mobil listrik dan sarana transportasi sejenisnya, serta menaikkan pajak bahan bakar minyak sangat tinggi. Sehingga dalam 12 bulan terakhir, harga bahan bakar diesel naik sekitar 23%. Di saat yang sama agar aset para konglomerat tidak dibawa keluar negeri, ia menolak mengaktifkan kembali “pajak properti” bagi orang kaya.
Semua kebijakan ini berakibat semakin memperburuk kehidupan kalangan bawah yakni petani, transporter, atau warga yang menetap di pinggiran kota yang tadinya sudah cukup susah, juga semakin memperlebar jurang kesenjangan kaya dan miskin di Prancis. Semakin banyak warga kelas bawah yang tersulut amarahnya.
Hari Sabtu 17 November 2018, sebanyak 300.000 orang dari seluruh Prancis yang mengenakan rompi kuning turun ke jalan memprotes pemerintah, menuntut agar pajak bahan bakar dan mobil diturunkan, menaikkan upah minimum pokok, menaikkan pajak terhadap orang kaya, serta menuntut Presiden Macron agar mundur dari jabatannya.
Pemerintah Macron tidak segera berkompromi, mengakibatkan setiap akhir pekan massa berunjuk rasa di jalanan, dan kian lama kian banyak massa yang ikut bergabung.
“Api amarah revolusi” kian hari kian membara, menyebabkan 10 orang tewas, dan ribuan lainnya luka-luka. Sebagian demonstran yang kehilangan kendali mulai melakukan aksi pengrusakan, membakar kendaraan polisi, ada yang bahkan membakar mobil pribadi yang parkir di pinggir jalan, merusak toko-toko di sepanjang jalan, dan merampok barang-barang di dalamnya.
Akibat tekanan itu, pada akhir tahun 2018 pemerintah Macron menyanggupi menaikkan upah minimum pokok sebesar 100 Euro, dan berjanji dalam 6 bulan ke depan tidak akan menaikkan harga bahan bakar bensin dan diesel. Akan tetapi masalah lain belum terselesaikan, kondisi semakin meluas, menurut survey, sebanyak 80% warga Prancis mendukung aksi unjuk rasa ini.
Di sini kita tidak menilai benar-salah dan tanggung jawab pemerintah Prancis dan massa demonstran, juga tidak bisa memprediksi perkembangan peristiwa ini di masa mendatang, yang kita soroti adalah aksi pengrusakan terhadap benda-benda peninggalan budaya yang terjadi dalam peristiwa anarkis ini.
Hal yang satu ini, walaupun sejak zaman dahulu sulit dihindari dalam setiap peperangan maupun kekacauan, akan tetapi dalam semua revolusi yang terjadi di Prancis selama ini, aksi pengrusakan ini sepertinya sangat menonjol dan hingga saat ini masih belum bisa terlepas dari kutukan iblis tersebut.
Rompi Kuning: Simbol Rakyat Kalangan Menengah Bawah
Simbol bagi massa yang berunjuk rasa turun ke jalan kali ini adalah rompi kuning neon yang dikenakan oleh setiap demonstran. Karena sejak tahun 2008 Prancis telah menetapkan peraturan pada setiap mobil harus dilengkapi dengan rompi berwarna kuning neon yang dapat memantulkan cahaya, dan wajib dikenakan saat memperbaiki mobil yang rusak karena warna ini paling efektif meningkatkan kewaspadaan pengemudi lain.
Rompi kuning ini juga dipergunakan luas oleh warga yang kurang mampu secara ekonomi sehingga harus mengendarai sepeda untuk pergi dan pulang kerja.
Pawai kali ini tidak ada pemimpin, hanya atas inisiatif setiap warga. Rompi kuning sama dengan rakyat kalangan menengah bawah di tengah masyarakat Prancis yang hidup mengandalkan upah minimum pokok, oleh karenanya aksi unjuk rasa kali ini disebut “gerakan rompi kuning” oleh media massa.
Kita tangguhkan dahulu analis latar belakang politik dan ekonomi di balik peristiwa unjuk rasa ini, namun kemiripannya dengan sejarah sangat mencengangkan!
Sulit menentukan benar-salah serta kalah-menang dalam sejarah, tapi umumnya berakibat sangat tragis dan tak ter-reparasikan.
Revolusi Prancis dan Gerakan Rompi Kuning
Saat Raja Louis ke-16 berkuasa, di musim semi tahun 1788 Prancis dilanda bencana kekeringan. Raja Louis ke-16 tak mampu mengatasi musibah yang timbul akibat bencana alam tersebut, harga roti pun melonjak drastis, penderita penyakit dan tingkat kematian melonjak tinggi, wabah kelaparan pun terjadi dimana-mana, berbagai aturan yang ditetapkan di dalam negeri telah membatasi aktivitasf ekonomi, warga tani membanjiri kota menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, lalu mulai memicu pergolakan di tengah masyarakat.
Partisipasi perang yang berlebihan pada masa kekuasaan Raja Louis ke-15 telah mengakibatkan gudang uang kerajaan kosong. kKondisi keuangan Prancis telah di ambang kehancuran, akhirnya rakyat miskin mencapai 80%, keluarga kerajaan dan para bangsawan tidak mempedulikan krisis sosial ini, dan terus hidup bergelimang kemewahan.
Pada kondisi ini raja malah terus menaikkan pungutan pajak, kesenjangan kaya dan miskin di masyarakat pun semakin menganga lebar. Akhirnya rakyat pun memberontak, kaum petani menyerbu kota, dan mendobrak masuk ke dalam Istana Versailles.
Keberhasilan Macron terpilih sebagai presiden, adalah karena di seluruh Prancis terdapat sebanyak 25% warga pemilih yang tidak memberikan suaranya. Karena tiga periode presiden sebelumnya tidak mampu meredakan tekanan di tengah masyarakat Prancis antara lain: tingkat pengangguran yang terus naik dari tahun ke tahun dan upah minimum pokok yang telah stagnan tidak pernah ada kenaikan selama hampir sepuluh tahun, kenaikan harga barang, sehingga rakyat kehilangan daya beli. Kesenjangan kaya miskin kian besar, kas negara kian menipis. Ditambah lagi para imigran yang datang, terutama pengungsi yang membanjiri Prancis, semakin memperbesar beban dan pergolakan masyarakat, di saat yang sama juga ada ancaman terorisme, bisa dibilang bahaya dari luar dan ancaman dari dalam semakin meningkat!
Walaupun Macron telah menerima kebobrokan pemerintahan sebelumnya, tapi juga tak berdaya memperbaikinya, dan hanya bisa menaikkan pungutan pajak dari berbagai sektor, hanya semakin mengencangkan ikat pinggang rakyat kecil yang mayoritas itu, sedangkan orang-orang kaya sepertinya tidak begitu terpengaruh. Rakyat merasa tidak ada keadilan, dan ini mengakibatkan perpecahan masyarakat.
Di dalam negara yang bebas berpendapat ini, sejumlah akademisi membandingkan Macron dengan Louis ke-16, sejarawan Prancis Stéphane Sirot pernah mengatakan, Macron seperti Raja Louis ke-16 dari era Manor, dan gerakan rompi kuning ibarat Revolusi Prancis. Menurut salah seorang pendiri Associates yakni Bernard Bougel: Macron adalah Raja Louis ke-16 versi modern.
Akan tetapi, Prancis pada dasarnya adalah negara demokrasi di Eropa, setelah minggu ke-9 aksi unjuk rasa tersebut, Macron menyampaikan surat setanah air, isinya sangat tulus, dengan jelas disebutkan menentang aksi anarkis. Namun ia berniat menyelesaikan masalah, serta mengajukan 36 perihal yang dianggapnya dapat menyelesaikan masalah sosial saat ini, dan mengundang seluruh warga Prancis untuk ikut dalam diskusi.
Pada tanggal 15 Januari 2019 hari Selasa, hari kedua setelah demonstrasi minggu ke-9, Macron pergi ke wilayah Normandy Provinsi l’Eure yang terletak tak jauh dari Paris, karena rasio pengunjuk rasa di sana mencapai hampir 100%. Setelah tanya jawab 7 jam tersebut berakhir, Macron memenangkan aplaus yang cukup lama.
Dari awal saat ia tidak bersedia melakukan kompromi, sampai akhirnya dengan rendah hati mendengarkan suara rakyat dengan sungguh-sungguh. Tindakan ini membuat seluruh dunia melihat seorang presiden yang dipilih rakyat di negara demokrasi sangat berpendidikan!
Perilakunya ini akan selalu dikenang dalam sejarah kepresidenan Prancis. Terlepas dari kemampuannya saat ini, tindakan ‘damai’ Macron kali ini tidak menyulut pergolakan masyarakat yang lebih besar dan bentrok berdarah seperti pada masa Raja Louis ke-16, ia dengan status seorang presiden memperlihatkan keunggulan dan nilai suatu masyarakat demokrasi!
Tindakannya itu juga menimbulkan dampak positif, kemudian pada 27 Januari 2019, minggu ke-10 unjuk rasa itu, di kota Paris sebanyak 15.000 massa (data kepolisian) berunjuk rasa menentang aksi anarkis gerakan rompi kuning. Massa mengenakan syal merah, slogannya: “Hentikan kekerasan, dukung demokrasi, menentang revolusi!” Tindakan ‘damai’ Macron telah menyadarkan akal sehat masyarakat Prancis.
Pelukis Prancis Jean-Pierre. Lukisan-lukisan Jean-Pierre Houel menggambarkan penangkapan penjara Bastille pada awal Revolusi Perancis pada tahun 1789. (domain publik)
Pengrusakan dan Penggerogotan Cagar Budaya, Gen yang Berasal dari Komunisme
Menilik sejarah Prancis, mengapa setiap kali terjadi aksi besar di Prancis, selalu dengan merusak benda peninggalan bersejarah? Apakah ini merupakan produk khas ala Prancis? Apa akar permasalahannya?
Revolusi Prancis (1789-1799) adalah suatu periode radikal masyarakat dan pergolakan politik di Prancis, berlangsung selama 10 tahun.
Pada 14 Juli 1789, pemberontak dan massa unjuk rasa menyerang penjara Bastille. Kepala Lapas/penjara Bastille bernama Bernard-René de Launay yang tidak ingin terjadi bentrok kedua pihak setelah dikeroyok akhirnya dipenggal oleh massa yang dilanda kebencian dan kepalanya diarak keliling kota.
Hari itu banyak warga tak berdosa lainnya ikut menjadi korban. Dan, warga Prancis menganggap hari itu adalah simbol rakyat jelata menggulingkan kekuasaan monarki, sehingga kelak tanggal terjadinya pembantaian dan kekerasan itu ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Prancis.
Komune Paris (*1) yang muncul saat terjadinya Revolusi Prancis itu, menjadi badan pengawas Paris dari tahun 1789 hingga 1795. Didirikan di balaikota Paris setelah penjara Bastille ditaklukkan. Tahun 1792, Komune Paris didominasi oleh kaum Jacobin, yang telah menciptakan ‘Pembantaian September’ yang menggemparkan dunia Barat.
Terjadinya “Pembantaian September” di Paris terkait langsung dengan provokasi oleh kalangan Jacobin. Golongan Jacobin terkait dengan organisasi sesat “Illuminati” (*2), sedangkan partai komunis berasal dari “Illuminati”, adalah negara terorisme pertama di dunia. Korban tewas akibat “Pembantaian September” Paris adalah 1.951 orang.
Setiap kali pembantaian berlangsung 9 hingga 41 jam. Di dalam penjara Abbott, banyak napi wanita diperkosa, banyak yang mengalami siksaan, di antaranya ada yang tubuhnya dimutilasi. Yang paling tipikal adalah teman baik Ratu Marie Antoinette yakni Putri la Princesse de Lamballe yang berusia 43 tahun ikut jadi korban dalam pembantaian tersebut, setelah terlebih dahulu dianiaya dan diperkosa, kemudian massa memutilasi kaki dan tangannya. lalu mengeluarkan isi perutnya dan lehernya ditusuk tombak, kemudian kepalanya diarak di depan jendela di mana sang ratu dipenjara.
Fotografer Eugène Appert menggunakan montase untuk merekam adegan para sandera Komune Paris di penjara La Roquette pada 24 Mei 1871. (artips)
Selama satu dekade meletusnya Revolusi Prancis, massa demonstran yang mendobrak masuk ke dalam kota dan Istana Versailles meneriakkan slogan ‘kesetaraan, kebebasan, cinta kasih’, tapi faktanya justru penuh dengan ‘kebencian’ dan kehilangan akal sehatnya dengan menghancurkan penjara Bastille dan karya-karya seni yang ada di sepanjang jalan kota Paris.
Mereka menghancurkan biara, menjarah keluarga kerajaan dan bangsawan, menciptakan terorisme negara yang pertama sepanjang sejarah Prancis. Berdasarkan catatan sejarah, Revolusi Prancis telah mengakibatkan lebih dari 16.000 orang dipenggal kepalanya, ratusan ribu orang tewas mengenaskan, seperempat benda peninggalan sejarah di kota Paris dihancurkan, bahkan makam kuno pun dibongkar dan mayatnya dimusnahkan.
Pasca Revolusi Prancis, tanggal 18 Maret 1871 adalah hari berdirinya rezim komunis yang pertama yakni “Komune Paris”. Tanggal 23 Mei 1871, pasukan pemerintah Prancis menyerbu masuk ke Paris. Komune Paris yang di ambang kegagalan, memerintahkan pembakaran terhadap semua bangunan utama di kota Paris, termasuk Palais des Tuileries, Museum Louvre, Palais du Luxembourg, Palais Opéra Garnier, Hôtel de Ville, Ministre de l’Intérieur, Kementerian Kehakiman, istana raja Palais Royal, serta semua bangunan-bangunan hotel dan kondominium mewah yang terletak di kedua sisi jalan Avenue des Champs-Élysées.
Atas dorongan oleh slogan ‘lebih baik hancur daripada jatuh ke tangan musuh’, tanggal 23 Mei pukul 7 malam hari, sebanyak 12 orang anggota komune membawa minyak tar, bitumen dan terpentin, memasuki istana bergaya arsitektur renaissance Italia yakni Palais des Tuileries lalu melakukan pembakaran.
Kobaran api yang marak itu baru bisa dipadamkan setelah membakar dua hari. Bangunan istana itu terbakar habis, yang tersisa hanya dinding luarnya yang hangus. Tanggal 30 September 1883, puing-puing istana Palais des Tuileries akhirnya selesai dibongkar habis. Dan kini wisata di kota Paris sudah tidak bisa lagi dilihat sosok istana Palais des Tuileries lagi!
Komune Paris — kelompok yang membakar hangus seluruh kota peradaban itu, dipuja sampai ke langit oleh para ‘leluhur komunis’ seperti Marx, Engels, Lenin, Stalin, dan Mao Zedong, dengan mengatakan: “Komune Paris adalah upaya pertama kekerasan bersenjata kaum proletariat yang secara langsung merebut kekuasaan kota Paris.” Marx berpendapat bahwa Komune Paris adalah suatu bukti kuat terhadap teori komunismenya.
Tahun 1871, fotografer bernama Eugène Appert menyaksikan sendiri aksi kekerasan Komue Paris, ia menentang keras pembunuhan brutal dan penghancuran terhadap benda seni dan budaya di kota Paris. Dengan teknologi fotografi di masa itu yang belum begitu maju, dipadu dengan metode Montase yang dikuasainya, ia merekam sepenggal sejarah tragis: dibakarnya gedung pemerintah kota Paris dan bangunan di sekitarnya, bangunan budaya dirobohkan, di jalanan, di penjara, dimana-mana pembantaian, ditembak mati, dipenggal kepalanya.
Tahun 1918, Soviet Rusia mendirikan rezim komunis pertama, yang menerapkan teori komunismenya dengan kekerasan dan otoriter ekstrim. Setelah itu partai komunis pun bermunculan di banyak negara lain dan merebut kekuasaan, menyebabkan sepertiga warga dunia diracun tragis, dan ancaman itu belum pudar hingga kini.
Secara mengejutkan sejarah mengalami kesamaan: selama periode Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, perlakuan terhadap para tokoh bijak Tiongkok klasik dengan merusak makam dan menghancurkan jasad mereka, seakan mewarisi apa yang telah dilakukan leluhur komunis lewat Komune Paris. Rincian kejadian tidak akan dibahas lagi lebih lanjut.
Kini kota Paris selamanya telah kehilangan banyak karya seni pahat di jalan-jalan yang dulunya bisa dijumpai di mana-mana dan sangat dibanggakan warga Prancis. Seandainya tidak, sekarang ini wisatawan yang datang ke Paris, akan dapat melihat lebih banyak karya seni pahat dan bangunan bersejarah di berbagai jalanan di Paris.
Arc de Triomphe Dirusak Oleh Aksi Rompi Kuning
Selama gerakan rompi kuning, pelaku kerusuhan yang ikut unjuk rasa membakar kendaraan di tepi jalan, merusak toko-toko, juga merusak banyak bangunan pemerintah dan bangunan bersejarah, patung marmer setengah badan Napoleon pada Arc de Triomphe dipenggal kepalanya, miniatur Arc de Triomphe era tahun 30-an dari gypsum dihancurkan, ukiran timbul dewi kemenangan yang diukir François Rude dihancurkan. Di dalam barisan pawai, warga Prancis yang lepas kendali itu melolong ibarat iblis, menyeramkan, tidak bisa dipercaya itu adalah lolongan manusia!
Dengan metode Montase fotografer Eugène Appert mengabadikan kejadian pembakaran gedung balaikota Paris dan bangunan di sekitarnya oleh Komune Paris pada tanggal 18 Maret 1871. (artips)
Jadi saya melihat bahwa gerakan rompi kuning ini adalah lanjutan dari Komune Paris setelah Revolusi Prancis, gen anarkisnya merasuk ke dalam setiap warga Prancis dan menjadi iblis yang telah lepas kendali. Begitu mengamuk, pengrusakannya terhadap benda budaya dan seni di Prancis, tidak terbayangkan!
Beberapa waktu setelah ukiran dan pahatan di Arc de Triomphe dirusak, pemerintah Prancis mengutus Polisi Militer untuk melindunginya, juga untuk menjaga istana presiden Élysée Palace, Martin Palace dan gedung Majelis Nasional (Bourbon Palace) dan bangunan-bangunan penting lainnya.
Saat ini Arc de Triomphe telah dibuka kembali untuk turis, tapi pahatan yang dirusak tidak dapat diperbaiki lagi, dalam bisunya pahatan itu memperlihatkan anarkis dan tidak berakalnya aksi unjuk rasa warga Prancis kali ini.
Rusak Peninggalan Dunia, Adalah Pelaku Anarkis Yang Tak Beradab
Walaupun sebagian warga Prancis merasa bangga akan revolusi besarnya di tahun 1789 itu, mayoritas sejarawan terbiasa membandingkan Revolusi Prancis yang dinilai gagal total itu dengan kemenangan AS dalam perang kemerdekaannya.
Secara objektif, dampak negatif dari Revolusi Prancis terhadap seluruh negeri Prancis masih tetap eksis sampai saat ini. Cara orang Prancis menyampaikan rasa tidak puasnya terhadap pemerintah Prancis, masih tetap terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, pemikiran untuk mengobarkan kerusuhan bersenjata ala paham komunis seperti yang dilakukan “Komune Paris” masih hidup di tengah masyarakat Prancis.
Walaupun tindakan damai Presiden Macron untuk sementara telah berhasil meredakan aksi ‘revolusi’ kali ini, namun apakah rakyat Prancis dapat menjadi lebih dewasa lewat pelajaran sejarah ini?
Pengrusakan revolusi terhadap benda seni dan budaya, adalah pengrusakan terhadap warisan seni dan budaya seluruh dunia. Di kemudian hari jika tidak merasa puas terhadap pemerintah, akankah mereka mengulangi hal yang sama, merusak benda bersejarah untuk melampiaskan amarah?
Beberapa tahun terakhir, sejumlah turis dari Tiongkok yang berkunjung ke Museum Louvre atau ke tempat-tempat wisata lain di dunia, ada yang buang air sembarangan, sehingga pemerintah banyak negara terpaksa harus membuat tanda “toilet umum” dalam Bahasa Mandarin.
Turis yang datang dari negara yang memiliki budaya lebih dari 5000 tahun, yang melakukan hal-hal tidak beradab terhadap benda budaya dan bersejarah negara lain, juga akan dianggap sama tidak beradabnya dengan peserta unjuk rasa Prencis kali ini yang telah bertindak anarkis.
Semoga masyarakat dunia, menyelesaikan masalah dengan pemerintah secara damai, melindungi benda budaya adalah tindakan beradab. Tanpa pandang negara atau bangsa! (SUD/WHS/asr)
(*1) Komune Paris”, pertama kali muncul saat terjadi Revolusi Prancis antara 1789 – 1795, adalah badan pengawas kota Paris. Identik dengan kekerasan, pembantaian, dan penghancuran bangunan serta benda bersejarah.
Kedua kalinya muncul pasca Revolusi Prancis, yakni tanggal 18 Maret 1871, dibentuk oleh warga anarkis dan gerombolan mafia Paris yang berpaham komunis, pemimpinnya adalah seorang penjahit Jerman bernama Wilhelm Weitling, ia terang-terangan mendirikan rezim komunis Prancis yang pertama, kemudian mengobarkan pembantaian yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Prancis, serta penghancuran berskala besar terhadap peradaban dan seni yang diwariskan para dewa kepada manusia pada peradaban ini, mengakibatkan Paris kota seni yang indah itu kehilangan aura gemerlapnya!
Istilah “Komune Paris” yang dimaksud oleh masyarakat pada umumnya adalah yang dibentuk oleh rezim komunis pada tahun 1871 ini, karena pengrusakan yang diakibatkannya jauh lebih parah daripada “Komune Paris” yang pertama, dan pengaruhnya sampai hari ini menyebar ke seluruh dunia.
(*2) “Illuminati” didirikan di luar kota Frankfurt, Jerman, pada Juli 1782 oleh sejumlah pemimpin Freemasonry berbagai negara. “Illuminati” adalah pendahulu komunisme yang pertama di Prancis, juga merupakan leluhur paham komunis seluruh dunia.
Akibat pengaruh “Illuminati” seorang revolusioner partai komunis pertama Prancis bernama François-Noël ‘Gracchus’ Babeuf ‘memprovokasi kerusuhan, membunuh dan meruntuhkan Majelis Negara’ semasa terjadinya Revolusi Prancis, pada 27 Mei 1797 Babeuf pun dihukum mati dengan penggal kepala Guillotine.
Tahun 1871, seorang penjahit Jerman bernama Wilhelm Weitling membentuk rezim komunis yang pertama yakni “Komune Paris 1871”, mengobarkan pembunuhan dan penghancuran berskala besar, hanya dalam waktu 2 bulan berhasil membunuh ratusan ribu orang, serta menghancurkan seperempat situs bersejarah dan peninggalan budaya di kota Paris.
Sebelumnya Marx dan Engels, dengan mendirikan Communist Correspondence Committee, dan pada 21 Februari 1848 di London, Inggris, menerbitkan “Manifesto Komunis”. Manifesto mengemukakan bahwa “komunisme akan menghapus prinsip keabadian sejati, akan menghapus agama dan moralitas.”
‘Manifesto’ menyangkal moral tradisi dan tanggung jawab pribadi, dan menggantikannya dengan pemerintahan tersentralisasi massive, pemerintahan sentralistis ini akan menghancurkan struktur sosial secara paksa, dan memaksakan ‘atheisme’ serta ‘Perjuangan Kelas’ ke seluruh dunia. Setelah itu membentuk “First International”, yang telah membuat Tiongkok menjadi ‘merah’ hingga sekarang ini.
EpochTimesId – Sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan aktivitas pabrik di Tiongkok cenderung menurun selama empat bulan berturut-turut hingga bulan Maret 2019, yang berarti ekonomi masih lemah dan menambah kekhawatiran adanya kegoyahan pertumbuhan global.
Kelesuhan ekonomi ini, menyusul penurunan keuntungan industri setidaknya yang tajam dalam 7 tahun, akan menggarisbawahi perlunya stimulus yang lebih banyak karena Beijing berjuang untuk memperbaiki ekonomi dan mengakhiri perang dagang dengan Amerika Serikat yang membuat Tiongkok terpuruk.
Indeks Manajer Pembelian resmi diperkirakan 49,5, naik sedikit dari 49,2 pada bulan Februari 2019, tetapi masih di bawah level 50 yang memisahkan ekspansi dari kontraksi secara bulanan, menurut perkiraan median 24 pakar ekonomi.
Faktor musiman cenderung mendorong kenaikan aktivitas pabrik pada bulan Maret 2019 karena pabrik meningkatkan aktivitasnya setelah liburan panjang Tahun Baru Imlek pada bulan Februari 2019, kata para analis. Beberapa pabrik baja juga mulai meningkatkan produksinya karena kabut asap musim dingin yang menghalangi aktivitas telah berakhir.
Sementara kelemahan ekonomi yang diramalkan secara luas, investor dan pembuat kebijakan cenderung fokus dalam memperbaiki pesanan domestik dalam menanggapi serangkaian langkah-langkah meningkatkan pertumbuhan dalam beberapa bulan terakhir.
Regulator telah dengan cepat melacak miliaran dolar dalam investasi infrastruktur, tetapi konstruksi baru mulai meningkat dengan kembalinya cuaca yang lebih hangat.
Pesanan ekspor kemungkinan akan tetap lemah, karena tetangga Tiongkok yang berorientasi dagang, yaitu Jepang, Korea Selatan dan Taiwan semuanya telah melihat tanda-tanda lebih lanjut dari penurunan permintaan, baik di Tiongkok maupun di tempat lain.
Strategi balas dendam yang diberlakukan oleh Washington dan Beijing tetap berlaku saat mereka melanjutkan negosiasi. Tetapi selama delapan bulan perang dagang yang telah mengganggu aliran barang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat antara dua negara ekonomi terbesar dunia, tidak jelas apakah kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dapat dilakukan.
Pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters pada tanggal 27 Maret 2019 bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok telah membuat kemajuan di semua bidang yang dibahas dalam pembicaraan perdagangan, dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai masalah sensitif yaitu transfer teknologi secara paksa.
Diharapkan Lebih Banyak Tindakan Dukungan
Banyak data Tiongkok melaporkan untuk dua bulan pertama tahun 2019 ini yang menunjukkan pelemahan ekonomi lebih lanjut, meskipun sebagian besar pejabat mengaitkan pelemahan ekonomi itu disebabkan oleh liburan panjang.
Pertumbuhan output industri Tiongkok merosot ke level terendah dalam 17-tahun pada bulan Januari-Februari dari tahun sebelumnya, sementara investasi di sektor manufaktur menurun. Data pada hari Rabu menunjukkan keuntungan industri turun 14 persen, yang merupakan penurunan paling tajam sejak akhir 2011.
Tetapi Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan pada hari Kamis bahwa langkah-langkah dukungan kebijakan sebelumnya mendapatkan daya tarik, sambil menambahkan bahwa Tiongkok akan memangkas tingkat suku bunga riil dan menurunkan biaya keuangan untuk perusahaan Tiongkok. Li Keqiang tidak menjelaskan tingkat suku bunga yang dimaksud.
Awal bulan ini, Li Keqiang mengumumkan lebih banyak pengeluaran untuk jalan, kereta api dan pelabuhan, bersama dengan pemotongan pajak hampir 2 triliun yuan (297,27 miliar dolar Amerika Serikat) untuk mengurangi tekanan pada neraca perusahaan yang tegang dan membatasi pemutusan hubungan kerja.
Meskipun demikian, baik analis dan pejabat telah memperhatikan bahwa langkah-langkah tersebut akan memakan waktu untuk dinikmati.
Beijing menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,0-6,5 persen pada tahun 2019 ini. Pertumbuhan aktual menurun menjadi 6,6 persen tahun lalu — pertumbuhan paling lambat dalam 28 tahun.
Sebuah survei bisnis swasta — indeks Manajer Pembelian Manufaktur Caixin/Markit yang lebih berfokus pada perusahaan kecil dan menengah di Tiongkok— diperkirakan menunjukkan kontraksi yang lebih ringan.
Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Caixin/Markit diperkirakan akan tetap di angka 49,9 untuk bulan kedua, hanya sedikit di bawah tanda netral. Survei pribadi diyakini mencakup perusahaan swasta yang lebih kecil, yang telah menjadi titik fokus utama upaya dukungan bisnis Beijing.
Survei indeks Manajer Pembelian Manufaktur Caixin/Markit yang resmi dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2019, bersamaan dengan survei mengenai layanan. Hasil indeks Manajer Pembelian Manufaktur Caixin/Markit akan keluar pada tanggal 1 April 2019, dan indeks Manajer Pembelian Manufaktur Caixin/Markit PMI mengenai layanan akan keluar pada tanggal 3 April 2019. (Stella Qiu & Ryan Woo/ Vv)
EpochTimesId – Sony Corp menutup pabrik telepon pintar di Beijing, kata seorang juru bicara pada tanggal 28 Maret 2019, saat raksasa elektronik Jepang itu berupaya memangkas biaya supaya lebih menguntungkan karena merugi dalam memproduksi handset.
Bisnis memproduksi handset ini adalah salah satu dari sedikit titik lemah Sony dan menghadapi kerugian 95 miliar yen (863 juta dolar Amerika Serikat) untuk tahun keuangan yang berakhir bulan Maret 2019.
Juru bicara yang menolak disebutkan namanya itu mengatakan keputusan untuk menutup pabrik itu tidak terkait dengan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Juru bicara itu mengatakan produksi akan berhenti pada akhir bulan Maret 2019, tetapi menolak mengatakan berapa banyak bidang pekerjaan yang akan terpengaruh oleh penutupan tersebut.
Setelah penutupan, Sony hanya akan membuat telepon pintar di pabriknya di Thailand tetapi akan terus melakukan pengalihandaya beberapa produksi untuk kontrak produsen, demikian kata juru bicara tersebut.
Beberapa analis mengatakan Sony harus menjual bisnis telepon pintarnya mengingat persaingan harga yang tajam dengan pesaingnnya di Asia. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar global kurang dari satu persen, hanya mengirimkan 6,5 juta handset pada tahun keuangan ini, terutama ke Jepang dan Eropa.
Namun, Sony mengatakan tidak berniat menjual perusahaannya karena mengharapkan telepon pintar menjadi bagian sentral dari jaringan nirkabel generasi kelima, di mana mobil dan berbagai perangkat dapat terhubung, yang akan menguntungkan perusahaannya pada tahun keuangan yang dimulai April 2020.
Fujitsu Ltd tahun lalu menjual bisnis telepon selulernya ke dana investasi Polaris Capital Group, sehingga hanya menyisakan tiga produsen telepon pintar di Jepang, yaitu — Sony, Sharp Corp, dan Kyocera Corp — di pasar global yang didominasi oleh Apple Inc, Samsung Electronics Co Ltd, dan pesaing dari Tiongkok yang lebih murah.
Samsung akhir tahun lalu mengatakan akan menghentikan operasi di salah satu pabrik telepon selulernya di Tiongkok, karena penjualannya di pasar telepon pintar terbesar di dunia itu merosot.
Foto: Seorang fotografer memegang telepon pintar Sony Xperia Z3 di Berlin, Jerman. File yang terinfeksi di telepon pintar tersebut ditemukan untuk menyampaikan data ke Tiongkok. (Sean Gallup / Getty Images)
Terjadi Penurunan Pengiriman Telepon Pintar
Tiongkok membanggakan diri sebagai pasar telepon pintar terbesar di dunia, tetapi ekonomi yang melambat, diperburuk oleh perang dagang dengan Amerika Serikat, telah menyebabkan permintaan gadget menurun di seluruh sektor teknologi.
Pengiriman telepon pintar ke Tiongkok pada bulan Februari 2019 turun ke level terendah dalam enam tahun, data pasar mengindikasikan, karena konsumen terus-menerus menunda mengganti telepon pintarnya dengan yang baru akibat perlambatan ekonomi.
Jumlah telepon pintar yang dikirim dari pabrik ke pengecer tidak sesuai dengan jumlah yang dibeli konsumen.
Pengiriman telepon pintar ke Tiongkok berjumlah 14,5 juta unit pada bulan Februari 2019, turun 19,9 persen dari tahun lalu, menurut data dari Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tiongkok, sebuah lembaga penelitian yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok.
Pengiriman telepon pintar ke Tiongkok pada bulan Februari 2019 adalah pengiriman yang terendah sejak Februari 2013, di mana saat itu pengiriman telepon pintar ke Tiongkok mencapai 20,7 juta unit. (Pei Li & Josh Horwitz/ Vv)
Wartawan diintimidasi karena berbagi artikel mengenai skandal tersebut di media sosial
EpochTimesId – Sebuah artikel yang diposting di platform media sosial Tiongkok, WeChat dengan cepat menjadi viral karena mengungkap masalah kesehatan terkait dengan suku cadang beracun yang diduga ditemukan di mobil Audi buatan Tiongkok.
Setelah publikasi artikel itu, 3.000 orang mengatakan bahwa mereka telah mengalami gangguan kesehatan akibat suku cadang beracun yang digunakan dalam mobil Audi buatan Tiongkok yang mereka beli.
Artikel yang diposting pada tanggal 8 Maret 2019 itu diduga ditulis oleh keluarga dari enam penderita leukemia yang menderita penyakit ini setelah “mereka semua membeli Audi [buatan Tiongkok].”
Di antara 3.000 korban yang dilaporkan, 150 orang menderita sakit parah, keguguran, atau melahirkan bayi dengan cacat lahir.
Menurut laporan The Epoch Times pada 20 Maret 2019, penulis WeChat tersebut merujuk pada enam mobil Audi yang semuanya diproduksi oleh produsen mobil Tiongkok FAW-Volkswagen. Pemilik Audi tersebut menderita leukemia setelah beberapa tahun membeli Audi tersebut dan bahwa dua dari enam pemilik Audi tersebut kini telah meninggal dunia.
Para penulis menduga penggunaan peredam aspal pada Audi tersebut yang menyebabkan penyakit leukemia.
Para sumber yang dapat dipercaya yang bekerja pada industri mobil Tiongkok mendukung pemikiran ini. Berbicara kepada outlet media Tiongkok, mereka mengatakan bahwa peredam aspal banyak digunakan dalam berbagai macam model mobil domestik Tiongkok. Di negara maju, pabrik mobil memilih untuk menggunakan resin polimer atau karet sebagai peredamnya.
Audi, produsen mobil Jerman yang terkenal, bermitra dengan FAW-Volkswagen, perusahaan patungan Tiongkok-Jerman yang didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini memproduksi Audis di pabriknya di Changchun, timur laut Tiongkok.
Pada 24 Maret 2019, penulis utama artikel itu, seorang wanita bernama Lin, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa lebih dari 3.000 pemilik Audi buatan Tiongkok telah menghubunginya dan membentuk kelompok media sosial untuk membahas masalah kesehatan mereka dan mengambil tindakan untuk mencari keadilan bagi diri mereka sendiri.
Beberapa orang dari mereka tidak mempermasalahkan hubungan antara masalah kesehatan mereka dengan Audi sampai akhirnya mereka membaca artikel WeChat tersebut.
Menurut Lin, dari ribuan pemilik Audi, sekitar 150 pemilik menderita masalah kesehatan serius setelah memiliki kendaraan tersebut. Tiga puluh pemilik juga menderita leukemia, sementara pemilik lainnya menderita kanker paru, limfoma, dan kerusakan hati. Beberapa wanita melaporkan kerusakan pada anak yang dikandungnya, yang mengakibatkan keguguran dan cacat lahir.
Lin juga menulis bahwa meskipun para korban mempublikasikan klaim mereka dan melaporkan nomor kendaraan mereka, tidak ada komentar dari perwakilan lembaga penjaminan kualitas milik negara dalam menanggapi kekhawatiran mereka.
Dealer Audi merespons secara singkat pertanyaan media, dengan mengatakan bahwa semua kendaraan yang mereka jual telah melewati inspeksi kualitas.
“Saat ini, tidak ada instansi pemerintah terkait yang melakukan intervensi dalam kasus ini. Tidak ada instansi pemerintah terkait yang melakukan hal tersebut.
Dealer mobil Audi, dalam wawancara dengan wartawan, hanya mengklaim bahwa mobil mereka tidak memiliki masalah. Ketika para wartawan mencoba menyelidiki lebih jauh, [para dealer] hanya menghindari masalah dengan menutup telepon.”
Huang Zhijie, yang sebelumnya bekerja di Kantor Berita Xinhua sebagai pemimpin redaksi dan editor eksekutif majalah Tiongkok, New Media, kini menjalankan media mandiri di WeChat. Huang Zhijie menerbitkan ulang artikel yang ditulis oleh enam keluarga di akun WeChat-nya. Karena pengikutnya yang luas, postingan Huang Zhijie dilihat oleh tiga juta orang dalam beberapa hari.
Menurut Huang Zhijie, ia menerima ancaman dari orang tidak dikenal karena berbagi artikel tersebut. (Olivia Li/ Vv)
