Soundofhope.org

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence yang mencapai kesepakatan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dalam pertemuan di Ankara, Kamis 17 Oktober 2019, menyebut kesepakatan itu sebagai jalan mengakhiri invasi militer Turki. 

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan sepucuk surat ke Recep Tayyip Erdogan yang berisi peringatan terkait invasi ke Suriah. Dalam surat tertanggal 9 Oktober itu Trump mengingatkan Erdogan untuk tidak menjadi bodoh, dan menjadi pendosa sejarah. Trump mengajak Erdogan untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi Turki.

“Pasukan Kurdi tampaknya sengaja membebaskan tahanan perang ISIS untuk memperluas pengaruh politik nya,” kata Trump bersama presiden Italia yang berkunjung ke Amerika Serikat, pada Rabu, 16 Oktober 2019.  

Dalam surat untuk Erdogan itu, Trump menggunakan nada yang tidak biasa dan menyarankan agar semua pihak menegosiasikan kesepakatan yang baik. 

“Mr. Presiden yang saya hormati, mari kita bicarakan tentang kesepakatan yang bagus! “Anda tidak mau bertanggung jawab atas pembantaian ribuan orang, dan saya tidak ingin bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi Turki, dan saya akan melakukannya. Saya telah memberi Anda beberapa contoh tentang kasus Pastor Brunson. Saya telah bekerja keras untuk membantu Anda memecahkan sejumlah masalah dan jangan mengecewakan dunia. Anda bisa mencapai sebuah kesepakatan yang baik,” kata Trump dalam surat yang ditujukan untuk Erdogan itu.  

Trump mengatakan pada awal September 2019 lalu, bahwa setelah pasukan Amerika Serikat menarik diri dari wilayah timur laut Suriah, dimana jika perilaku Turki melebihi garis bawah, Trump akan menjatuhkan sanksi pada Turki, yang dapat secara serius menghancurkan ekonomi Turki. 

Trump pernah menjatuhkan sanksi kepada Turki dalam kasus Pastor Branson di Turki.

Trump mengatakan, kesepakatan itu akan menyelamatkan jutaan nyawa. Komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Mazlum Abdi mengatakan mereka siap mematuhi gencatan senjata di wilayah dari Ras al-Ain hingga Tal Abyad, Suriah. Namun tidak pada wilayah lain di sepanjang perbatasan yang diinginkan Turki sebagai zona aman. 

Dalam surat tersebut, Trump juga mengajak Erdogan untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi Turki.

 “Sejarah akan memandang Anda dengan baik jika Anda melakukan ini dengan cara yang benar dan manusiawi. Sebaliknya, mereka akan memandangmu sebagai iblis jika hal-hal baik tidak terjadi. Jangan berlagak tangguh. Jangan bodoh. Aku akan meneleponmu nanti!” tulis Trump.

Surat Trump tidak mencegah serangan Erdogan yang telah lama direncanakan terhadap Kurdi wilayah Suriah. Serangan itu menewaskan 11 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Trump juga telah menjatuhkan sanksi dan pembatasan visa pada Turki. Kurdi yang diserang kemudian berpaling ke pasukan pemerintah Suriah.

Meskipun ketidakstabilan di wilayah itu meningkat, Trump tidak menyesali keputusannya menarik 50 tentara Amerika terakhir dari wilayah tersebut dan menyebut langkah itu brilian. 

Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak tertarik untuk melibatkan kekuatan militernya ke dalam konflik di wilayah itu. Salah satu pihak dalam konflik adalah Turki, anggota NATO, dan pihak lainnya adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Assad bukan teman Amerika Serikat. 

“Mereka punya Suriah dan Turki, mereka akan mencapai hasilnya dalam pertikaian itu, atau mereka akan berperang, tetapi orang-orang kita tidak boleh terbunuh karena ini,” kata Trump kepada wartawan ditemani Presiden Italia Sergio Mattarella yang berkunjung ke Amerika Serikat  pada 16 Oktober 2019.

Menurut Trump, Suriah sekarang melindungi orang Kurdi, sangat bagus.

“Jika Anda memahami sejarah, Anda akan tahu orang Kurdi bukanlah malaikat. Saya berkata begitu penuh dengan rasa hormat, mereka bukan malaikat. Lihatlah  Partai Pekerja Kurdistan yakni organisasi militan Kurdistan yang didirikan pada tahun 1970-an. ISIS sangat menghormati mereka, Anda tahu mengapa? Karena mereka seperti ISIS, bahkan lebih sulit dihadapi daripada ISIS. Jadi Amerika Serikat tidak khawatir dengan eskalasi konflik di wilayah tersebut,” jelas Trump. 

Menurut Turki, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Suriah utara terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan di Turki. Partai Pekerja Kurdistan tersebut pernah melancarkan pemberontakan puluhan tahun di Turki, karena itu dimasukkan oleh Turki sebagai organisasi terorisme. 

Pejabat di Turki mengatakan bahwa serangan terhadap organisasi teroris itu adalah untuk membangun zona aman seluas 20 kilometer di perbatasan Turki-Suriah untuk memudahkan orang-orang Suriah di Turki menyelamatkan diri pulang ke rumah selama perang saudara Suriah.

Ketika Turki menyerang Suriah, beberapa tawanan perang ISIS melarikan diri dari wilayah yang dikuasai Kurdi. Trump mengatakan kepada awak media, bahwa pasukan Kurdi mungkin sengaja membebaskan tahanan perang ISIS sebagai pernyataan ketidakpuasan mereka terhadap Amerika Serikat. Namun Trump tidak khawatir. 

“Ada yang membiarkan mereka pergi, tawanan ISIS yang kita tangkap. Sangat mungkin pasukan Kurdi telah melepaskan orang-orang itu untuk memperluas pengaruh politik mereka, tapi mudah sekali untuk menangkap mereka kembali,” Cetus Trump.

Trump tidak khawatir dengan ISIS karena banyak penduduk di wilayah setempat tidak suka dengan sepak terjang ISIS, termasuk orang Iran dan Rusia.

Pada 14 Oktober 2019, sekitar 1.000 tentara Amerika Serikat yang ditarik dari Suriah akan menetap di Timur Tengah untuk mencegah kebangkitan ISIS. Hanya segelintir tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Suriah selatan. Sementara masih ada sekitar 5.200 tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak. (jon)

Isabel Van Brugen – The Epochtimes

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, bukan peran Malaysia untuk mempromosikan prakarsa “One Belt One Road” atau proyek OBOR Tiongkok. Mahathir juga menegaskan, tak  ingin gagasan dan ideologi Komunis Tiongkok mempengaruhi generasi muda negara itu.

Berbicara pada sesi forum konferensi Malaysia Beyond 2020 di Kuala Lumpur pada 21 Oktober, Mahathir mengatakan bahwa meskipun Malaysia menganggap Tiongkok sebagai “teman.” Ia tidak ingin orang-orang percaya bahwa negara tersebut telah jatuh di bawah pengaruh Komunis Tiongkok.

Seperti dikutip oleh The epochtimes, Mahathir menegaskan selalu menganggap Tiongkok sebagai teman. Terkecuali untuk beberapa periode pada hari-hari awal kemerdekaan Malaysia. Ketika itu, pemerintah Tiongkok mempraktikkan komunisme yang dapat diekspor ke Malaysia. Mahathir menegaskan, Malaysia tidak menginginkannya. 

Pemimpin berusia 93 tahun itu, berbicara mengacu pada buku komik propaganda kontroversial berjudul “Belt and Road Initiative for Win-Winism.” Komik itu diyakini telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh negeri Malaysia.

Buku komik itu, mempromosikan prakarsa OBOR Tiongkok. Isinya dilaporkan berisi propaganda yang mengulangi pandangan politik  Komunis Tiongkok. Isinya juga menggambarkan mereka yang percaya Muslim Uighur dianiaya di Xinjiang, sebagai “ekstrimis” seperti dilaporkan oleh Malay Mail. 

Mahathir mengatakan, dirinya tidak terlibat dalam publikasi dan ia tidak mengetahui isi buku yang beredar itu.

Menurut Mahathir, pada saat ini, bukan bagi pemerintah Malaysia untuk mempromosikan ide dan ideologi Tiongkok. Akan tetapi untuk mencari mengetahui bagaimana negara itu bisa mendapat manfaat dari mereka. 

Sebanyak yang pemerintahan Malaysia tidak menyukai pengaruh Barat dalam strategi dan sekolah negara itu, Malaysia tidak ingin negara lain memiliki pengaruh yang tidak semestinya kepada kaum muda negara itu. 

Komik yang beredar itu diduga berisi foto Mahathir. Komik itu dengan catatan yang menyatakan buku itu, diberikan sebagai hadiah darinya kepada pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Ketika itu, mereka bertemu selama KTT dan Forum Road and Belt di Beijing pada bulan April lalu.

Kantor Perdana Menteri membantah klaim dalam sebuah pernyataan pada 18 Oktober yang mengatakan: Kantor Perdana Menteri ingin menyatakan, bahwa buku itu bukan hadiah resmi selama pertemuan dan dibawa masuk tanpa melalui prosedur dan saluran yang tepat. “

Distribusi buku-buku yang sudah beredar di sekolah saat ini, sedang diselidiki, seperti diungkapkan kantor Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Mahathir menambahkan pada konferensi Malaysia Beyond 2020 bahwa Malaysia tidak akan mendukung inisiatif OBOR “tanpa studi yang layak.”

Menurut Mahathir, pihaknya mendukung gagasan ‘One Belt One Road’ tetapi pihaknya harus mencari tahu apa itu proyek OBOR.

Mahathir menegaskan, pihaknya tidak akan mempengaruhi pikiran orang-orang muda. Dikarenakan, Orang-orang muda harus memahami masalah, strategi, dan kebijakan negara itu terlebih dahulu. 

Komentar Mahathir disampaikan setelah dia berhasil menegosiasikan kembali proyek jalur kereta api utama yang didukung Tiongkok dalam kesepakatan yang akan menyelamatkan negara 21,5 miliar ringgit atau 5,2 miliar dolar AS terkait utang kepada negara adidaya komunis itu.

Pria 93 tahun itu memangkas biaya East Coast Rail Link (ECRL) – yang merupakan bagian penting dari prakarsa infrastruktur OBOR Tiongkok- hampir sepertiga nilainya dari 65,5 miliar ringgit atau 16 miliar dolar AS menjadi 44 miliar ringgit atau 11 miliar dolar AS, seperti diumumkan kantor Mahathir pada 12 April.

Kantor Perdana Menteri menegaskan, pengurangan nilai proyek itu pasti akan menguntungkan Malaysia. Selan itu, meringankan beban pada posisi keuangan negara itu.

Mahathir mengatakan, pemerintahnya menegosiasikan ketentuan-ketentuan baru perjanjian untuk memprioritaskan kebutuhan rakyat Malaysia. Mahathir menambahkan, bahwa biaya awal dari jalur kereta api tidak dapat dibenarkan dan tidak jelas.

Langkah itu dilakukan, setelah berbulan-bulan negosiasi menyusul keputusan Mahathir untuk membatalkan proyek OBOR itu pada tahun lalu. Perjanjian tersebut pertama kali ditandatangani pada tahun 2017 di bawah administrasi Datuk Seri Najib tun Razak, pendahulu Mahathir yang sarat dengan skandal.

Pemimpin berusia 93 tahun itu secara bersamaan mengumumkan pembatalan proyek Pipa Gas Trans-Sabah -TSGP- pada hari terakhir kunjungan lima hari resminya ke Tiongkok. Mahathir mengatakan bahwa prioritas utama negaranya adalah meminimalkan utang dan pinjaman negara itu.

Mahathir membatalkan ambisius proyek kereta api  – East Coast Rail Link- tahun lalu di tengah kekhawatiran bahwa proyek tersebut tidak masuk akal secara finansial bagi negara. Bel alarm dipicu setelah negara-negara lain mulai mengalami kesulitan keuangan. Hal demikian ketika pembangunan proyek infrastruktur mereka sebagai bagian dari inisiatif OBOR dimulai.

Sementara itu, Mahathir juga mengatakan bahwa, merupakan mukjizat  bahwa Malaysia tidak bangkrut oleh skandal pencucian uang 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang menyebabkan kerusakan finansial dan institusional.

Menurut Mahathir, salah satu tantangan terbesar setelah berhasil menggulingkan rezim kleptokratis adalah memberantas kekacauan yang tertinggal dan membangun kembali bangsa.

Meskipun kasus 1MDB tanpa keraguan adalah barang yang ganjil, Malaysia tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami kerusakan yang disebabkan oleh bangsa. Meski demikian, sangat ajaib bahwa Malaysia tidak bangkrut. (asr)

Nicole Hao

Polisi Hong Kong nekat menyemprotkan meriam air berwarna biru  ke masjid terbesar di kota itu Minggu 20 Oktober. Kejadian itu memicu kecaman penduduk setempat. Adapun cairan berwarna biru itu, masih belum diketahui kandungan apa yang terdapat di dalamnya.  

Pada Minggu 20 Oktober sore, sekitar 350.000 warga Hongkong menggelar pawai dari Tsim Sha Tsui ke kawasan Kowloon. Mereka bertujuan untuk memprotes undang-undang anti masker yang baru-baru ini diberlakukan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah, sebagai upaya untuk memadamkan aksi massa. Sekitar pukul 4  sore waktu setempat, sebuah panser meriam air melewati Nathan Road di kawasan Kowloon.

Menurut rekaman video eksklusif yang diambil oleh kamera drone The Epoch Times, ketika kendaraan meriam air mendekati Masjid Kowloon dan Islamic Center, sangat sedikit orang-orang yang berada di Nathan Road.

Ketika meriam air itu berhenti, pertama-tama menembakkan air ke arah gerbang dan tangga depan masjid. Ketika itu, warga setempat bernama Mohan Chugani dan sekitar belasan lainnya berada di luar gerbang depan. Mereka dengan cepat mencoba melarikan diri.

Sebelum kelompok itu dapat menemukan tempat berlindung, meriam air itu menyemprotkan lagi cairan berwarna biru itu. Kemudian menyemprotnya ke pintu gerbang dan ke arah orang-orang yang ada di sekitar masjid itu.

Chugani, yang pernah menjadi kepala Asosiasi India Hong Kong mengatakan, Pemimpin pemerintah Hong Kong Carrie Lam menelepon dirinya dan menyampaikan permintaan maaf kepadanya. Akan tetapi, ia tidak bisa menerimanya.

Chugani lahir dan besar di Hong Kong. Dia adalah pengusaha yang sukses dan memiliki pengaruh di antara warga Hongkong keturunan Asia Selatan.

Chugani bukan seorang Muslim atau pengunjuk rasa. Dia mengatakan, saat itu dirinya sedang mengobrol dengan teman-temannya. Ketika itu, dia disemprotkan dari kepala hingga ke kaki dengan meriam air polisi.

Jeremy Tam Man-ho, seorang anggota parlemen di Dewan Legislatif Hong Kong, juga berada di lokasi rekaman live streaming, ketika ia disemprotkan dengan meriam air.

Dalam rekamannya, Tam dan yang lainnya terkena cairan itu,  terdengar mereka mengalami batuk-batuk dan muntah-muntah. Mereka meminta air untuk mencuci mata mereka.

Cairan Biru yang Tidak Dikenal

Chugani kepada Epoch Times Hong Kong di tempat kejadian pada 20 Oktober mengatakan, meriam air menembak dirinya sebanyak dua kali. Ia mengatakan, dirinya sudah berusia 73 tahun  dan tidak bisa lari dengan mudah. Menurut dia, ketika polisi menyasar orang tua merupakan insiden di luar harapan. 

Chugani mengatakan tubuhnya terasa sakit setelah disemprot cairan biru itu.  Sekitar 20 menit setelah dirinya ditembak cairan itu, matanya masih tidak bisa melihat apa-apa.

Setelah mandi dan beristirahat sebentar, tubuh Chugani masih kesakitan. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit pada malam harinya.

Chugani kepada Epoch Times dalam wawancara 21 Oktober mengatakan bahwa, temannya memanggil ambulans untuknya. Selanjutnya, mengirimnya ke Rumah Sakit Queen Elizabeth, sebuah rumah sakit di kota itu.

Dokter dan perawat di sana memintanya untuk kembali mandi. Selanjutnya diberikan enam hingga tujuh tetes mata. Ketika dia mengatakan, matanya masih tidak nyaman, dokter memindahkannya ke departemen oftalmologi. Akan tetapi ia membutuhkan janji pertemuan dengan dokter.

Lalu Chugani ingin dipindahkan ke rumah sakit swasta setempat, di mana dirinya bisa segera bertemu dengan dokter. Akan tetapi, seorang teman dekatnya yang bekerja di rumah sakit swasta menyarankan untuk tidak pergi ke sana.

Dokter itu kepada Chugani mengatakan, bahwa rumah sakit swasta tidak mengetahui kandungan bahan-bahan kimia di dalam cairan berwarna biru itu.  Oleh karena itu, tidak mengetahui bagaimana cara memperlakukan mata Chugani dengan benar. Chugani merasa frustrasi dengan insiden yang menimpa dirinya itu. 

Chugani menyerukan kepada pemerintah Hong Kong agar menyampaikan kepada semua UGD semua rumah sakit. Pemberitahuan terkait tentang jenis obat apa yang harus digunakan untuk merawat pasien yang terkena dampak meriam air biru itu. 

Polisi masih belum mengungkapkan kandungan air yang diwarnai. Akan tetapi para pemrotes yang terkena air mengeluhkan iritasi kulit. 

Permintaan maaf

Chugani digunakan untuk mendukung pasukan polisi dan menghadiri demonstrasi pro-polisi. Kini dirinya tidak lagi mempercayai mereka.

Chugani percaya bahwa polisi sengaja menembakkan meriam air ke masjid. Setelah kejadian itu, banyak pejabat — termasuk Lam, komandan kedua Hong Kong Matthew Cheung, dan anggota parlemen pro Komunis Tiongkok — secara pribadi meminta maaf kepada Chugani. 

Perwakilan Lam dan polisi juga mengunjungi masjid untuk bertemu dengan perwakilan komunitas Muslim pada 21 Oktober dan meminta maaf secara langsung.

Chugani mengatakan, dirinya tidak akan menerima permintaan maaf mereka. Dikarenakan “polisi telah melewati batas. Kini Hong Kong sudah tidak memiliki aturan hukum. 

Dia menambahkan bahwa, Komandan Kedua Hong Kong mengatakan dalam email permintaan maafnya bahwa ada “kerumunan yang nakal” di daerah itu. Tapi Chugani membantahnya, ia tak berada di area yang disebutkan tersebut. Ketika itu, ia sedang mengobrol dengan teman-teman saat jalanan dalam kekacauan.

Polisi Vs Publik

Polisi dan pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa meriam air “secara tidak sengaja” menembaki masjid. Pihak polisi mengatakan tidak memiliki “niat jahat.” Namun demikian, warga Hongkong tidak menerima penjelasan itu.

Allan Au, seorang jurnalis senior Hong Kong, menerbitkan sebuah artikel di Stand News, di mana ia menulis kecurigaan tentang pernyataan awal polisi, yang mengatakan meriam air dikerahkan untuk membubarkan apa yang diklaim sebagai “perusuh.”

Namun media lokal mengambil foto kerumunan yang berdiri di depan masjid. Mereka hanya memegang plakat yang menyampaikan kepada pengunjuk rasa agar tidak merusak gedung. Yang lainnya memegang sebuah tanda yang menjelaskan bahwa para pemrotes telah berjanji untuk tidak merusak masjid atau bangunan lain di lingkungan dengan populasi Asia Selatan yang terbesar di Hong Kong.

Pada 20 Oktober itu, sebanyak 24 anggota parlemen pro-demokrasi juga menyampaikan pernyataan bersama. Mereka menuding polisi secara terang-terangan berbohong dalam pernyataan mereka.Mereka menyatakan, tempat-tempat keagamaan “tidak boleh diremehkan dan dinodai.” (asr)

FOTO : Kamera yang dilengkapi dengan drone The Epoch Times menangkap ketika polisi menembakkan meriam air ke Masjid Kowloon dan Islamic Centre dengan pewarna biru ketika beberapa orang berdiri di depannya pada 20 Oktober 2019. (The Epoch Times)

Nicole Hao

Sebanyak 350.000 warga Hongkong kembali turun ke jalan-jalan  pada Minggu 20 Oktober. Bersamaan itu, kepolisian Hong Kong mengakui bahwa pemerintah berusaha mencari cara untuk mendaftarkan jurnalis secara resmi. Rencana itu, memicu kritik dari perdagangan lokal dan kelompok kebebasan pers.

Seperti dilaporkan The Epochtimes, sudah ada desas-desus di kalangan pengunjuk rasa dan wartawan lokal selama beberapa bulan terakhir, bahwa pihak berwenang akan meluncurkan sistem lisensi pers resmi pemerintah. 

Polisi Hong Kong tidak membantah desas-desus tersebut. Ketika ditanya tentang rencana tersebut dan mengatakan : “Polisi terbuka untuk praktik apa pun yang dapat membantu mengidentifikasi jurnalis.”

Anggota parlemen pro-demokrasi mengkritik rencana itu. Akan tetapi pemimpin Hong Kong Carrie Lam membantah desas-desus itu. Ia  menekankan bahwa pemerintah menghormati kekuatan pengawasan dari media.

Pernyataan Bersama

Asosiasi Jurnalis Hong Kong pada 19 Oktober sebuah pernyataan bersama dari Asosiasi Fotografer Pers Hong Kong, Asosiasi Komentator Independen, Federasi Jurnalis Internasional, Pendidik Jurnalisme untuk Kebebasan Pers, Reporters Without Borders (RSF), dan agen enam media

Pernyataan itu berbunyi : “Serikat jurnalis, kelompok, dan akademisi dengan sungguh-sungguh menentang seleksi resmi pengaturan jurnalis, yang pasti akan merusak kebebasan pers dan hak publik untuk informasi.”

Pernyataan itu menegaskan, “Media memainkan peran kekuatan keempat dalam masyarakat, memantau pelaksanaan kekuasaan oleh Pemerintah.” 

Pernyataan bersama itu juga menyampaikan : “Segala pengaturan yang memungkinkan Pemerintah untuk menyeleksi jurnalis melalui identifikasi resmi dalam pelaporan di tempat-tempat umum, tidak diragukan lagi akan membatasi ruang kebebasan pelaporan. Itu tidak akan kondusif bagi arus informasi dan pencarian kebenaran yang bebas. ”

Saat ini, jurnalis tidak diharuskan untuk mengajukan identifikasi resmi untuk melakukan pelaporan di Hong Kong. 

Pernyataan itu menyimpulkan: “Persyaratan untuk aplikasi identifikasi resmi dapat diubah secara sewenang-wenang. Mereka yang menolak untuk menerima identifikasi resmi atau yang permohonannya ditolak, akan menghadapi lebih banyak ancaman dan risiko dalam kegiatan pelaporan mereka. “

Kong Wing Cheung, kepala pengawas biro informasi dan publisitas kepolisian Hong Kong, mengatakan kepada media pada 18 Oktober: “Petugas polisi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi wartawan di garis depan.” Ia berdalih adalah alasan bahwa “polisi menerima semua solusi yang dapat mengidentifikasi sebagai wartawan.” Yang mana mencakup kartu pers yang dirilis pemerintah.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong tidak setuju dengan pernyataan Kong Wing Cheung. Dikatakan dalam pernyataan: “Faktanya adalah bahwa jurnalis telah berkoordinasi dengan Polisi dalam penegakan hukum mereka dalam protes dan konflik baru-baru ini antara Polisi dan pengunjuk rasa. Petugas polisi telah dapat mengidentifikasi jurnalis dari pakaian, peralatan, kegiatan dan kartu pers mereka. ”

Chan Yik Chiu, ketua Asosiasi Fotografer Pers Hong Kong, mengatakan kepada media lokal HK01 pada 18 Oktober bahwa kartu pers terpadu tidak praktis. Chan mengatakan, ada banyak wartawan dari media luar negeri yang tidak akan mengajukan kartu pers Hong Kong, serta banyak jurnalis lepas dan jurnalis mahasiswa.

Claudia Mo Man Ching, seorang anggota parlemen di Dewan Legislatif, menerbitkan siaran pers pada malam 18 Oktober lalu.  Ia mengutuk dan menolak rencana pemerintah dan polisi yang meninjau kualifikasi jurnalis dengan cara apa pun, yang selanjutnya akan menghancurkan kebebasan pers di Hong Kong. ”

Ketegangan Antara Polisi dan Jurnalis

Warga Hongkong telah mulai memprotes aksi protes RUU ekstradisi kontroversial  sejak April lalu. RUU itu menarik tentangan luas, dengan banyak yang khawatir bahwa rancangan itu akan memungkinkan rezim Komunis Tiongkok untuk menghukum para pengkritiknya atas tuduhan palsu.

Sejak 12 Juni lalu, ketika polisi mulai menembakkan peluru karet, bean bags, gas air mata, dan semprotan merica untuk membubarkan pengunjuk rasa, jurnalis yang berada di garis api mengatakan polisi menghalangi pelaporan mereka. Bahkan, membahayakan keselamatan mereka saat meliput protes.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong merilis video berjudul “Kami Menolak Diam” pada 1 Oktober untuk mengekspos kebrutalan polisi. Video itu memperlihatkan polisi menggunakan semprotan merica, gas air mata, dan meriam air untuk membubarkan jurnalis. Video menunjukkan jurnalis dihina, dipukuli dan diancam oleh polisi. Bahkan, disinari dengan lampu senter yang terang ke kamera wartawan untuk mengganggu kameramen.

Pada 29 September, Jurnalis WNI Veby Mega Indah ditembak oleh aparat. Pengacaranya mengutip pernyataan dokter yang mengatakan, bahwa Veby mungkin mengalami kebutaan secara permanen pada sebelah matanya. 

Pada 20 Oktober lalu, sebanyak 350.000 warga Hongkong berpawai menentang undang-undang anti masker. Aksi digelar, meskipun polisi melarang pawai yang direncanakan oleh aparat. 

Sekitar sore hari waktu setempat setelah pawai dimulai, polisi mulai menembakkan gas air mata dan meriam air kepada pengunjuk rasa. Tindakan tersebut  melukai orang lain termasuk wartawan.

Simon Lau Sai Leung, komentator senior urusan terkini Hong Kong,  kepada Epoch Times berbahasa Mandarin pada 19 Oktober mengatakan, bahwa ia khawatir pemerintah Hong Kong mungkin akan mengambil alih media lokal dalam situasi darurat. (asr)

Olivia Li – The Epochtimes

Makanan tercemar yang diekspor dari Tiongkok ke Korea Utara sedang merusak persahabatan antara kedua negara komunis itu. Sebuah sumber informasi dari Pyongyang mengungkapkan, bahwa warga Korea Utara tidak lagi mempercayai makanan atau bahan makanan yang diproduksi di Tiongkok.

Sumber itu mengungkapkan kepada Daily NK pada 8 Oktober yang dikutip oleh The Epochtimes, bahwa mayoritas minyak goreng di pasar Korea Utara berasal dari Tiongkok. 

Akhirnya, Konsumen baru-baru ini mengetahui bahwa minyak kedelai yang diproduksi Tiongkok sebenarnya adalah minyak selokan, yaitu minyak goreng yang didaur ulang dari limbah restoran.

Media Daily NK adalah surat kabar online berbasis di Korea Selatan. Media itu berfokus pada masalah yang berkaitan dengan Korea Utara. Kisah-kisah yang dilaporkannya diduga diperoleh dari orang dalam Korea Utara melalui jaringan informan.

“Sekarang konsumen Korea Utara bersedia menghabiskan lebih banyak untuk membeli minyak goreng dari negara-negara Asia Tenggara,” demikian bunyi laporannya.  

Sumber itu mengatakan, “Harga sebotol minyak kedelai Tiongkok 5 liter adalah 4,5 hingga 5 dolar AS, sementara minyak goreng yang diproduksi dari Asia Tenggara sekitar 6 dolar AS. “

Dia lebih jauh menjelaskan, bahwa orang-orang Korea Utara dulunya berpikir bahwa makanan yang dibuat di Korea Utara itu bersih dan aman. Akan tetapi, mereka kini mengetahui bahwa banyak bahan makanan diimpor dari Tiongkok, negara yang terkenal karena produk makanan yang tercemar.

Sumber itu menjelaskan, semakin banyak konsumen, terutama wanita yang peduli dengan kesehatan anak-anak mereka. Hingga berhenti membeli makanan yang mengandung bahan-bahan yang diproduksi Tiongkok, seperti sosis.

Sumber informasi lainnya dari Tiongkok mengkonfirmasi, bahwa minyak kedelai produksi Tiongkok yang diekspor ke Korea Utara memang minyak selokan. Sumber itu menambahkan, bahwa perusahaan perdagangan Korea Utara yang membeli minyak dari Tiongkok, sengaja menyebutkan bahwa mereka menginginkan minyak selokan yang murah meriah.

Lebih jauh sumber itu menyebutkan, bos perusahaan perdagangan Korea Utara meminta minyak selokan. Perusahaan itu, kemudian menjual minyak ke pabrik pengolahan makanan. Faktanya, beberapa karyawan di perusahaan perdagangan secara terbuka mengklaim, bahwa mereka tidak akan menyantap makanan yang diproduksi di Korea Utara. 

Praktik ilegal daur ulang minyak selokan dan menjualnya kembali ke restoran dan konsumen, secara luas terungkap sekitar 2010 silam.

He Dongping, seorang profesor di Universitas Politeknik Wuhan, Tiongkok pernah mengatakan kepada media pemerintah Tiongkok pada 2010, bahwa Tiongkok mengkonsumsi sekitar 22,5 juta ton minyak goreng setiap tahun. Sementara itu, produksi tahunan minyak goreng di negara itu kurang dari 20 juta ton. Karena itu, ia memperkirakan bahwa orang-orang Tiongkok mengonsumsi sekitar 2,5 juta ton minyak selokan setiap tahun. 

Ada masalah kesehatan serius yang terkait dengan minyak selokan. Dikarenakan, biasanya terkontaminasi dengan bakteri, jamur, racun seperti timah, dan karsinogen benzopyrene dan aflatoksin.

Rusia mengecam tentang udang berbahaya dari Tiongkok 

Warga Tiongkok biasanya menyebut Korea Utara sebagai “adik lelaki komunis Tiongkok,” sementara Rusia disebut “saudara lelaki komunis Tiongkok.” 

Kedua istilah itu masih digunakan sampai sekarang, hampir dua dekade setelah pembubaran Uni Soviet. Dikarenakan, rezim Komunis Tiongkok masih memperlakukan Rusia sebagai sekutu dekat. Itu ketika perlu menangkal kecaman dari masyarakat internasional.

Tidak seperti warga Korea Utara, yang secara diam-diam menangani masalah makanan tercemar dari Tiongkok, pemerintah Rusia secara terbuka mengecam tentang udang beku yang diimpor dari Tiongkok.

Badan Federal untuk Perikanan di Rusia mengumumkan pada bulan September tahun lalu, bahwa mereka melakukan sebanyak 25 inspeksi udang beku di pasar.  Tidak ada yang melewati standar keamanan pangan. Udang beku di Rusia sebagian besar diimpor dari Tiongkok dan sebagian kecil diimpor dari Vietnam.

Badan itu mengklaim bahwa udang dari Tiongkok, mengandung bahan kimia berbahaya dari lingkungan penangkapan ikan yang buruk serta antibiotik dan hormon pertumbuhan yang berlebihan.

Alexander Savelyev, kepala Badan Informasi Perikanan Rusia mengatakan,  produk-produk makanan laut itu jahat dan beracun. Dikarenakan pakan yang digunakan peternak udang Tiongkok dan Vietnam, bahkan mengandung limbah buruk seperti kotoran babi.  

Savelyev mengungkapkan, Mereka juga menggunakan antibiotik dalam jumlah besar dan hormon pertumbuhan di peternakan ikan dan udang. Ia mengatakan, negaranya menghabiskan uang untuk membeli produk makanan kotor dari mereka, diproduksi karena keserakahan. 

Sebagai negara komunis, pemerintah Tiongkok memiliki sangat sedikit teman di komunitas internasional. Meski demikian, hubungan persaudaraan sesama komunis sekarang juga dalam risiko, karena skandal makanan tercemar mengikis “persahabatan yang ditempa dengan darah” bersama Korea Utara dan persahabatan lama dengan Rusia. (asr)

Li Yun – NTDTV.com

Saat unjuk rasa warga Hongkong menuntut dicabutnya revisi Undang-Undang ekstradisi yang telah berlangsung selama 4 bulan, pengunjuk rasa menghadapi penindasan berdarah dari kepolisian Hongkong. 

Seiring dengan munculnya desas-desus tentang polisi Hongkong membunuh pengunjuk rasa, jumlah pengunjuk rasa diklaim “bunuh diri” yang patut dicurigai juga terus bertambah. 

Insiden diklaim “jatuh dari bangunan” mayat yang mengapung di pesisir sering muncul. Polisi Marinir berebut mengambil jenazah korban. 

Seorang petugas penyelamat kebakaran Hongkong mengemukakan, 6 keraguan besar tentang klaim bunuh diri. Disimpulkan bahwa para jenazah yang diklaim “bunuh diri” sangat aneh. Korban diduga  dibuang setelah kematiannya.

Ada netizen mengunggah foto tubuh lelaki yang tergeletak di tepi jalan pada forum LIHKG Hongkong. Ia mengatakan bahwa jenazah lelaki yang sebelah kakinya putus di Sha Tin ini hanya terlihat sedikit darah.

Dalam foto terlihat lelaki tersebut dengan pakaian kurang rapi dan mukanya menghadap tanah. yang mengerikan adalah sebelah kakinya dari pergelangan terpisah dari tubuh, terbang ke dekat penutup parit di samping jalan. Masih terlihat adanya bekas ikatan.

Pihak polisi pada 11 Oktober membenarkan bahwa jenazah lelaki tersebut bermarga Lian berusia 31 tahun. Jenazah telah didaftarkan sebagai mati bunuh diri dengan cara meloncat dari gedung. Kasusnya sudah dianggap selesai tanpa perlu diragukan. Namun, beberapa netizen Hongkong menduga bahwa penyebab kematiannya tidak sederhana apa yang dikatakan pihak polisi Hongkong.

Sejak unjuk rasa anti revisi RUU ekstradisi berlangsung di Hongkong pada 9 Juni lalu, polisi Hongkong telah menangkap 2.379 orang warga Hongkong dan 30% dari mereka yang ditangkap masih di bawah umur. Selain itu, banyak warga yang ditangkap. Jumlah kasus klaim “bunuh diri” aneh terus melonjak dalam 2 bulan terakhir.

Menurut statistik yang dibuat masyarakat, sejak 12 Juni hingga 10 September, terjadi 109 kasus “bunuh diri”. Hanya dalam 10 hari sejak 1 – 10 September, yaitu, setelah insiden pemukulan dalam stasiun KA Prince Edward pada 31 Agustus, jumlah kasus “bunuh diri” tiba-tiba melonjak menjadi 49 orang. 

Banyak keraguan ditemukan pada jenazah tersebut, termasuk tidak ditemukan pendarahan pada tubuh yang “jatuh dari bangunan.” Bahkan yang terlihat justru luka lama, jenazah yang mengapung dengan kedua tangannya terikat dan sebagainya. 

Beberapa jenazah dengan kondisi yang mengerikan. Satu jenazah wanita telanjang bulat yang “jatuh dari bangunan” tubuhnya terpisah dari pinggang. Satu jenazah wanita yang “korban tenggelam” tinggal tulang belulang.

Selain itu, dalam 1 bulan terakhir ini setidaknya ada 5 kasus “penemuan jenazah yang mengapung” di Hongkong.

Sebagai contoh, pada 22 September, sesosok mayat wanita telanjang mengambang ditemukan mengapung di permukaan laut dekat Devil’s Peak, Kowloon. Jenazah tersebut diketahui bernama Chen Yanlin berusia 15 tahun. Ia semasa hidupnya sebagai seorang atlet renang Hongkong. Ia memang beberapa kali berpartisipasi dalam pawai anti-RUU ekstradisi. Tubuh Chen sudah dikremasi. Polisi menyangkal bahwa Chen Yanlin sebelumnya telah mengalami pemukulan dan pelecehan seksual.

Pada 24 September, di tepi pantai laut yang berada di depan Tsuen Wan Riviera Park ditemukan sesosok mayat lelaki yang menggunakan baju, celana dan sepatu serba hitam. Mayat itu masih mengeluarkan darah, terdapat luka lembab di pelupuk matanya, mulutnya ditutup selotip. Tubuhnya tidak menampakkan pembengkakan sebagaimana orang tenggelam. Apakah lelaki tersebut bukan korban pembunuhan sebelum dibuang ke laut ?

Namun, Kepolisian Hongkong pada dasarnya telah meminta masyarakat untuk tidak ragu terhadap “hasil penyelidikan” polisi terhadap kasus klaim “bunuh diri” yang belakangan meningkat. Namun, hasil “penyelidikan” kepolisian tidak dapat meyakinkan masyarakat.

Polisi marinir Hongkong berebut mengambil jenazah korban “bunuh diri” dari laut, anehkan !

Pada 13 Oktober, dalam laporan Epoch Times telah disinggung tentang ada 6 keraguan besar. Fakta itu diungkapkan oleh seorang petugas penyelamat yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Ia menyimpulkan bahwa jenazah-jenazah diklaim “bunuh diri” tersebut, besar kemungkinannya adalah mereka yang sudah mati terbunuh sebelumnya.

Pertama adalah jumlahnya mayat mengapung dalam beberapa bulan ini merupakan jumlah total yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir.

Kedua, sebelumnya polisi marinir tidak pernah menjalankan tugas mengambil mayat terapung di perairan. Itu adalah tugas dinas penyelamat. Karena dinas penyelamat memiliki kapal papan, sehingga tubuh jenazah dapat sepenuhnya dibaringkan di atas papan. Sedangkan polisi marinir tidak memiliki itu, mereka hanya bisa mengambil dengan tangan yang mudah membuat kerusakan pada jenazah. Yang mana bisa mempengaruhi hasil penyelidikan pihak berwenang. Lucunya, sekarang polisi marinir berebut mengangkat jenazah dari dalam air. Mengherankan bukan ?!?

Ketiga, dulu jika ada polisi marinir yang diberi tugas untuk mengangkat jenazah dari dalam air, biasanya jenazah itu dibawa dari laut menuju pangkalan mereka. Lalu dibawa lagi ke rumah sakit dengan mobil ambulans dari pihak berwenang. Namun, polisi marinir belakangan ini tiba-tiba menjadi “rajin”, karena secara inisiatif mengambil alih seluruh proses tugas setelah pengangkatan jenazah.

Keempat, dulu petugas dinas penyelamat ditugaskan untuk mengangkat jenazah biasanya sudah ada laporan dari seseorang mengenai penemuan mayat sebelumnya. Seperti ada kapal yang kehilangan salah seorang penumpangnya, atau ada saksi mata melihat orang yang melompat ke laut. Dinas penyelamat kemudian menelusuri pantai hingga tengah laut untuk melakukan pencarian. Biasanya dibutuhkan waktu 62 jam, karena tubuh baru akan mengapung ke permukaan laut setelah melewati sekitar 30 jam.

Namun, semua kasus mayat mengapung yang terjadi baru-baru ini sama sekali tidak ada orang yang melaporkan. Mayat langsung bisa ditemukan dan diangkat tanpa perlu melakukan pencarian di laut.

Kelima, jika tubuh tenggelam, tubuh biasanya mengapung dalam waktu sekitar 30 jam. Setelah tenggelam, sejumlah besar bakteri dalam jaringan tubuh dapat menimbulkan fermentasi. Kemudian menghasilkan udara sehingga tubuh membengkak kemudian mengapung. Selain itu, setelah 30-an jam terbenam dalam air, pembengkakan dapat mengubah bentuk kelima indera.

Namun demikian, dalam kasus penemuan mayat pada 8 Oktober di dekat Semenanjung Haiyi, petugas yang mengangkat jenazah mengatakan bahwa korban adalah seorang wanita berpakaian hitam yang kelima inderanya masih tampak sempurna atau belum ada perubahan. Tubuh wanita tersebut sudah berada di laut selama sekitar 4-5 jam. Bisa jadi ia sudah meninggal lebih awal. Sehingga bakteri dalam tubuhnya sudah terjadi fermentasi dan menghasilkan udara, sehingga tubuh sudah mengapung sebelum proses pembengkakan.

Keenam, Sangat jarang polisi marinir melaut pada malam hari untuk mencari korban orang tenggelam di laut, kecuali kalau tinggal mengangkat tanpa pencarian. Biasanya kapal mereka pada malam hari ditambat di Pangkalan Polisi Marinir atau Administrasi Maritim. Tetapi akhir-akhir ini, ada rekan yang mengatakan, bahwa ia melihat di malam hari polisi marinir menggunakan kendaraan dinas menghantar 7-8 orang petugas naik ke satu kapal mereka. Kapal itu ditambat di pangkalan dan 1 orang lagi ke kapal yang berbeda kemudian langsung melaut.

Ketika dinas penyelamatan saja tidak menerima laporan untuk mengangkat mayat yang terapung di laut, bagaimana polisi maritim dapat mengetahui ada mayat yang perlu segera diangkat ? Karena perbedaan dalam tugas, dinas penyelamatan dengan polisi maritim hampir tidak ada hubungan dalam pekerjaan. Jadi tidak jelas apa yang mereka lakukan.

Pada 8 Oktober sore hari sesosok tubuh wanita berpakaian hitam ditemukan terapung di permukaan laut dekat Semenanjung Haiyi. Dalam hal ini, Sekjen. Joshua Wong Chi-fung berpendapat bahwa kasus ini tidak sesederhana ungkapan polisi Hongkong. (video screenshot) 

Pakar :  “bunuh Diri” warga Hongkong dilakukan oleh komunis Tiongkok

Pakar keuangan Hu Caiping melalui Facebook menyebutkan, bahwa begitu banyak warga Hongkong dilempar dari gedung tinggi. Bahkan ada tubuh yang putus menjadi 2 bagian, atau tangan dan kaki terpisah dari tubuh tetapi hampir tidak ada noda darah. Itu berarti korban sudah meninggal beberapa waktu sebelumnya. Darahnya telah membeku baru tidak mengeluarkan darah setelah dilempar ke tanah. Anggota badan terpisah karena tubuh sudah kaku.

Hu Caiping mempertanyakan, apakah polisi melakukan pengejaran terhadap pembunuhnya ? Tidak, karena polisi Hongkong mengejar anak-anak yang berjuang untuk demokrasi dan kebebasan berdiri di front yang sama dengan para pembunuh. 

Semakin banyak warga yang “jatuh dari bangunan”, tubuh gadis berbaju hitam yang terapung di laut, membuat warga Hongkong merasa takut. Tidak benar, forum online penuh dengan foto-foto seperti itu, gadis yang mati terlihat berparas cantik, dengan tubuh yang ideal, mengapa mereka yang dipilih ?

Ia curiga, karena usia mereka ini masih mudah, bukan usia orang yang dengan mudah memilih kematian. Sewaktu Anda di SMP atau SMA, apakah pernah menjumpai begitu banyak murid sekelas yang meninggal dunia? Ada berapa banyak teman dalam hidup Anda yang jatuh dari gedung-gedung tinggi atau jenazahnya dibawa angin menuju pesisir pantai ?

Hu Caiping mengatakan bahwa polisi seharusnya memberikan rasa aman kepada warga. Akan tetapi di Hongkong, ini tidak terjadi sekarang. Polisi hitam adalah bandit yang tidak mengejar pembunuh. Bahkan polisi berseragam hitam itu yang didatangkan dari Shenzhen itu mungkin adalah para pembunuh. 

Ada petugas polisi Hongkong yang tidak mau disebutkan identitasnya saat diwawancara mengatakan, banyak polisi yang diam-diam menyelinap dalam kerumunan para pengunjuk rasa pada akhir pekan. Ada sejumlah polisi yang menyelinap dalam kerumunan pengunjuk rasa. Mereka menyerahkan kartu identitas kepada penggantinya setiap kali pertukaran shift.

Ia secara blak-blakan mengatakan, bahwa bagi orang yang tidak memahami komunis Tiongkok ia akan merasa acuh tak acuh. Tetapi jika Anda telah membaca laporan tentang kamp kerja paksa Masanjia, melihat laporan tentang rantai kepentingan transplantasi organ dan laporan tentang genosida yang terjadi di Xinjiang, Anda tidak mungkin meragukannya. Itulah Partai Komunis Tiongkok, iblis.

Fan Shiping, seorang profesor di Institute of Politics Taiwan Normal University saat membahas situasi terkini dengan reporter VOA mengatakan, bahwa semua jenazah yang mengapung adalah jenazah yang dibuang setelah korban mati akibat penyiksaan oleh polisi Hongkong. Jika polisi tidak secara terbuka dan jujur mengungkapkan penyebab kematian korban, tentu saja  warga Hongkong akan lebih skeptis terhadap pemerintah.

Ia mengatakan bahwa begitu banyak warga Hongkong mati dengan alasan yang patut dicurigai. Suasana anti-Rancangan Undang-undang ekstradisi telah berubah dari sebelumnya hanya kekecewaan menjadi kemarahan, tetapi sekarang berkembang menjadi tragis. (Sin/asr)

FOTO : Pada 6 Oktober, warga Hongkong mendirikan tempat berkabung di persimpangan jalan Johnston Road, Hennessy Road, Wan Chai. (Yu Tianyou/Epoch Times)

The Epochtimes

Aksi protes Hong Kong terus berlanjut selama empat bulan hingga saat ini. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan aksi protes bakal mereda. 

Malah semakin banyak penduduk lokal bergabung dalam aksi protes, di tengah meningkatnya kebrutalan polisi.

Simon Lau, seorang profesional media senior dan mantan konsultan Unit Kebijakan Pusat Hong Kong, menunjukkan bahwa polisi Hong Kong telah mengubah metode mereka dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Itu sejak demonstrasi “anti-otoritarianisme” digelar di seluruh dunia pada 29 September. Kini telah beralih ke strategi anti terorisme untuk mengintimidasi publik.

Ketika Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengklaim, bahwa ia akan mendengarkan keprihatinan warga, bahkan bakal menggelar dialog pada akhir September lalu, polisi Hong Kong meningkatkan penggunaan kekuatan sejak 1 Oktober. Hari itu bertepatan peringatan ke-70 memerintahnya rezim Komunis Tiongkok.

Pada hari itu, polisi menembakkan sebanyak 1.407 selongsong gas air mata, 923 peluru karet, 230 granat spons, 192 beanbag round yang berisi butiran peluru, dan enam butir peluru tajam secara langsung. Dua remaja terluka karena tembakan.

Dalam sebuah wawancara dengan Epoch Times edisi Hong Kong pada 10 Oktober, Simon Lau mencatat bahwa peningkatan penggunaan kekuatan polisi sebenarnya dimulai pada 29 September lalu. Ketika itu, para demonstran dan pendukung mereka di seluruh dunia mengadakan demonstrasi multi-kota “anti-otoritarianisme” dan parade massa.

Menurut Lau, Polisi Hong Kong menembakkan gas air mata dengan panik. Bahkan sebelum parade dimulai. Itu menunjukkan mereka telah mengubah taktik mereka untuk memadamkan aksi protes.

Strategi polisi tersebut adalah metode paling ekstrem untuk menyerang orang yang paling lemah, untuk mencapai efek intimidasi.

Dengan kata lain, polisi tidak lagi khawatir bahwa kekerasan ekstrem mereka akan disorot oleh media. Sebaliknya, mereka ingin media sosial dan stasiun TV menyebarkan rekaman itu. Sehingga masyarakat akan takut untuk melanjutkan aksi protes.

Simon Lau mengatakan, pada masa lalu, pemerintah akan berusaha menyembunyikan insiden tidak manusiawi itu. Seperti polisi menyerang gadis-gadis remaja, karena khawatir akan kehilangan dukungan rakyat jika rekaman diedarkan. Coba pikirkan, mengapa ada lebih banyak rekaman polisi yang menyerang demonstran muda setelah tanggal 29 September?

Hukum Darurat Lebih Serius daripada Larangan Masker

Kepala Eksekutif Hong Kong mengumumkan pada 4 Oktober, bahwa ia akan meminta undang-undang darurat era kolonial untuk melarang penggunaan masker. Tujuannya, untuk memadamkan aksi protes massa selama berbulan-bulan. Para pengunjuk rasa segera mengorganisir pawai yang menentang larangan itu.

Namun, Simon Lau percaya bahwa masalah utamanya adalah bahwa Lam meminta pemberlakuan Undang-Undang Darurat.

Simon Lau menjelaskan, hal demikian sama saja dengan menyatakan bahwa Hong Kong telah memasuki keadaan darurat. Dengan menerapkannya, pemerintah Hong Kong tidak perlu lagi melakukan apa pun atas nama darurat militer. Bahkan, tidak perlu meminta pengerahan Tentara Pembebasan Rakyat. Dikarenakan, hukum darurat militer atau pengerahan militer akan dikenai sanksi internasional. Akibatnya, menyebabkan krisis kepercayaan diri. Akhirnya, akan memicu pelarian modal dalam skala besar.

Oleh karena itu, Beijing dapat mencapai tujuannya melalui Hukum Darurat, tanpa harus membayar harga mahal untuk memberlakukan darurat militer.

Hong Kong Bisa Menjadi Xinjiang Selanjutnya

Pada awal lima tahun lalu, ketika Gerakan Payung masih dalam tahap perencanaan, pejabat dari Biro Keamanan Hong Kong dan polisi Hong Kong pergi ke wilayah Xinjiang, Tiongkok setiap tahun. Mereka belajar tentang strategi anti-kerusuhan dan anti-teror dari polisi Komunis Tiongkok.

Xinjiang adalah rumah bagi banyak minoritas Muslim, termasuk Uyghur dan Kazakh.

Rezim Tiongkok Komunis telah membuat stempel etnis Muslim minoritas ini sebagai ancaman teror. Alasannya, untuk membenarkan penindasan secara brutal. Kelompok hak asasi internasional memperkirakan, bahwa sekitar satu juta etnis Uyghur dan minoritas Muslim ditahan di kamp-kamp pengasingan.

Simon Lau meramalkan dua tahun lalu, bahwa taktik anti-kerusuhan Xinjiang akan digunakan di Hong Kong. Termasuk metode teknologi tinggi seperti pengenalan wajah, Big data dan pengawasan CCTV.

Selain itu, pasukan polisi anti huru hara khusus dinilai sedang bekerja dengan polisi Hong Kong dalam menangani para pengunjuk rasa.

Simon Lau mengatakan, di lokasi demonstrasi, jika orang-orang mengamati dengan seksama, maka akan melihat bahwa beberapa polisi membawa pistol Glock 17 atau Glock 10 buatan Austria. Hal demikian menunjukkan, mereka bukan polisi dari Departemen Investigasi Kriminal.

Pastinya, Pistol ini berbeda dari yang digunakan oleh polisi umumnya. Ketika polisi menembakkan peluru secara langsung ke Victoria Park, seseorang menemukan sebuah peluru di air mancur taman. Temuan menunjukkan, bahwa peluruh itu berjenis kaliber besar.

Taktik Penanggulangan Teror Gagal

Polisi Hong Kong telah menangkap lebih dari 2.100 pemrotes sejak Juni lalu. Akan tetapi para demonstran terus bertahan. Fakta itu menunjukkan taktik anti-terorisme Xinjiang tidak akan berhasil di Hong Kong.

Simon lau mengatakan, Kelompok teroris adalah organisasi bawah tanah dengan kontrol ketat. Sehingga sangat sulit bagi kelompok semacam itu untuk merekrut anggota baru. Karena itu, ketika pihak berwenang menargetkan kelompok teroris, jumlah anggota hanya akan berkurang. Namun demikian, untuk gerakan pro-demokrasi Hong Kong yang merupakan gerakan sipil, penindasan dengan kekerasan hanya akan mengundang lebih banyak warga sipil untuk bergabung dalam aksi protes.

Pengunjuk Rasa Hong Kong Menargetkan Komunis Tiongkok

Para pengunjuk rasa Hong Kong sekarang mengalihkan kemarahan mereka kepada Komunis Tiongkok. 

Spanduk bertuliskan, Tian Mie Zhong Gong (dibaca: Dièn Miè Cung Kung”) Langit akan memusnahkan Partai Komunis Tiongkok,” dapat dilihat di banyak tempat.

Simon Lau mengatakan bahwa karena Lam dipandang sebagai pemimpin boneka, wajar saja jika para pengunjuk rasa sekarang menargetkan Komunis Tiongkok.

Selama empat bulan, warga Hong Kong merasa kuat bahwa pemerintah Hong Kong tidak melayani rakyat Hong Kong. Dikarenakan, dikuasai oleh rezim komunis Tiongkok sebagai kekuatan asing. Sedangkan kekuatan asing tersebut menganiaya warga setempat.

Dia menambahkan, bahwa kaum muda di Hong Kong rela mengorbankan studi mereka, masa depan, dan bahkan kehidupan mereka sendiri. Dikarenakan, mereka telah mengalami penindasan dan penderitaan bersama saat berjuang untuk kebebasan.

Orang-orang akan mengerti perasaan mereka, jika bertemu dengan prajurit yang telah bertarung di garis depan. Itu adalah perasaan sedih dan marah. Para pengunjuk rasa benar-benar rela berkorban untuk Hong Kong.

Ketika pihak berwenang menekan mereka, maka warga semakin akan melawan. Pihak berwenang mengira bahwa mereka mengintimidasi para pengunjuk rasa. Akan tetapi pada kenyataannya, justru memiliki efek sebaliknya. Meskipun penangkapan dan luka-luka yang dialami oleh pengunjuk rasa, mereka tidak akan pernah mundur. Jika pemerintah memilih untuk terus menggunakan kekuatan, maka akan berubah menjadi lingkaran setan.

Simon Lau memperingatkan kepada para pemimpin Komunis tiongkok tentang bahaya mengubah Hong Kong menjadi Xinjiang kedua. Otoritas pusat Komunis Tiongkok tidak akan mendapatkan apa pun jika warga Hongkong menderita. (asr)

oleh HENRY JOM

Universitas-universitas papan atas Australia diungkap telah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Komunis Tiongkok. Kolaborasi tersebut terkait pengembangan teknologi pengawasan massal dan militer. 

Investigasi itu ditemukan oleh sebuah penyelidikan bersama yang dilakukan oleh Four Corners & Background Briefing  seperti dilaporkan oleh media Australia, ABC. 

Penyelidikan menemukan setidaknya, ada 30 contoh kolaborasi antara Australian National University (ANU) dan Universitas Pertahanan Tiongkok, serta kolaborasi antara University of Technology Sydney, University of Adelaide, dan University of Sydney.

Setidaknya dua dari perusahaan Tiongkok itu telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Amerika Serikat dalam sepekan terakhir. Hal demikian di tengah-tengah laporan bahwa teknologi mereka telah digunakan untuk mengawasi etnis Uighur dan minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, Tiongkok.  

Uighur adalah di antara kelompok-kelompok agama yang menghadapi penganiayaan berat di dalam pemerintahan Komunis Tiongkok karena keyakinan mereka.

Dan Tehan, menteri Pendidikan Australia, kepada Four Corners mengatakan, semuanya berurusan dengan ancaman yang terjadi. Ancaman tersebut yang telah mencapai tingkat proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Ia mengatakan, pihaknya memastikan dengan sangat jelas tentang tanggung jawab universitas ketika berkolaborasi dengan pemerintah mana pun. Dikarenakan sangat penting baginya untuk memastikan kolaborasi itu  benar dan demi kepentingan Australia.

Perusahaan Berkaitan dengan Tiongkok Menargetkan Universitas-Universitas Australia dan Penelitiannya

Global Tone Communication -GTCOM- sebuah perusahaan penambangan data global yang mayoritas dimiliki oleh rezim Komunis Tiongkok, baru-baru ini menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas New South Wales (UNSW) untuk menguji teknologinya.

GTCOM menawarkan kemampuannya untuk menambang data dalam 65 bahasa dengan kecepatan 16.000 kata per detik dari situs web dan media sosial.

Samantha Hoffman, seorang analis di The Australian Strategic Policy Institute –ASPI–  sebuah lembaga Kebijakan Strategis Australia mengatakan kepada Four Corners, bahwa meskipun Global Tone Communication tampaknya merupakan penyedia layanan terjemahan, perusahaan tersebut mengumpulkan data yang mendukung keamanan negara Tiongkok. Data-data itu, ditenggari kemudian berubah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam berbagai konteks, apakah itu sistem kredit sosial Tiongkok. Langkah itu sebagai upaya terkait fusi sipil militer,  terkait pengumpulan intelijen militer.

Seorang juru bicara Universitas New South Wales  mengatakan kepada Four Corners, bahwa Global Tone Communication “tidak memiliki pengaruh pada program-program Universitas New South Wales.”

Juru bicara itu seperti dilaporkan The Epochtimes, pihak kampus tertarik untuk mengejar transparansi yang lebih besar serta meningkatkan dengan kolaborasi Pemerintah Australia. Hal demikian, untuk memastikan operasinya selalu sejalan dengan kepentingan nasional. 

Ternyata hasil investigasi, GTCOM juga berbagi informasi dengan Huawei.  Yang mana, baru-baru ini juga masuk daftar hitam oleh Amerika Serikat dan dilarang dari jaringan 5G Australia.

Selain itu, Global Tone Communication juga bermitra dengan Haiyun Data, perusahaan Tiongkok lainnya yang menyediakan teknologi pengawasan untuk memantau etnis Uighur di Xinjiang.

Haiyun Data mengumumkan pada bulan Januari bersama laboratorium kecerdasan buatan dengan Universitas Teknologi Sydney atau UTS. 

UTS mengkonfirmasi kepada Four Corners, bahwa ia memiliki proyek penelitian dengan Haiyun untuk mengembangkan teknologi untuk pengenalan tulisan tangan.

Namun, Universitas Teknologi Sydney  mengatakan bahwa tidak ada laboratorium bersama dan bahwa laporan Tiongkok pada pengumuman Januari adalah “Penyampaian yang Keliru.”

Analis ASPI Samantha Hoffman juga mengatakan, bahwa Haiyun memiliki perjanjian lain yang ditandatangani dengan universitas, seperti pusat penelitian yang didanai oleh perusahaan BUMN militer Komunis Tiongkok, China Electronics Technology Corporation (CETC). 

Penelitian tersebut bernilai 10 juta dolar Australia. CETC juga terlibat dalam pemantauan massal etnis Uighur, yang mana Universitas Teknologi Sydney  membantah terlibat.

Universitas-universitas Australia lainnya yang telah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Komunis Tiongkok, seperti yang dilaporkan oleh Four Corners, termasuk: University of Adelaide dengan Megvii, sebuah perusahaan yang baru-baru ini masuk daftar hitam yang dikenal dengan teknologi pengenalan wajah. 

University of Sydney dan SenseTime, perusahaan lain yang masuk daftar hitam Amerika yang melacak objek bergerak melalui pengawasan video.  

Australian National University  dengan China’s National University of Defense Technology yang mempelajari komunikasi rahasia, di antara banyak penelitian lain.

Seorang juru bicara University of Adelaide mengatakan, bahwa proyek Megvii bukanlah kolaborasi formal. Sementara itu, Sydney University mengatakan bahwa kolaborasi SenseTime sedang ditinjau ulang.

Wakil rektor Australian National University , Profesor Brian Schmidt mengatakan bahwa dia tidak mengetahui penelitian tersebut. Akan tetapi mengatakan kepada Four Corners bahwa “jika ada bidang penelitian tertentu yang merusak kepentingan nasional, kita perlu melihatnya.”

Alastair MacGibbon, mantan kepala Pusat Keamanan Siber Australia, Direktorat Sinyal Australia mengatakan kepada Four Corners:  bahwa Australia perlu memahami bahwa teknologi dapat disalahgunakan dan dalam masyarakat di mana teknologi ada di mana-mana dan sekarang ada di masyarakat Australia.  Maka selanjutunya, Australia harus mengajukan pertanyaan tentang apakah mereka berkontribusi pada sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi hal sangat menindas bagi negara sendiri dan orang lain. 

Satgas Khusus Ditetapkan untuk Menanggulangi Gangguan Asing di Universitas

Menteri Pendidikan Dan Tehan telah mengumumkan pada 28 Agustus lalu bahwa satuan tugas dibentuk untuk menindak upaya pemerintah asing untuk ikut campur dalam universitas-universitas Australia.

Seperti dilaporkan The Epochtimes, Langkah itu dilihat sebagai tanggapan untuk mengekang pengaruh Komunis Tiongkok di Universitas Australia. Itu setelah insiden demonstran pro-Komunis Tiongkok yang terlibat bentrok dengan demonstran pro-Hong Kong.

Selain itu, pada 22 Agustus, Departemen Pendidikan New South Wales mengumumkan pembatalan Institusi Konfusius yang terkait dengan Komunis Tiongkok di sekolah-sekolah negeri NSW setelah tinjauan selama setahun.

Tehan dalam sebuah pernyataan mengatakan, Pemerintah mengambil tindakan untuk memberikan kejelasan di persimpangan keamanan nasional, penelitian, kolaborasi, dan otonomi universitas. 

Profesor etika Universitas Charles Sturt, Clive Hamilton mengatakan, “Beberapa universitas mulai menerima pesannya.”

Menurut Hamilton, banyak universitas menutup telinganya, mereka tidak dapat mendengar semacam peringatan. Oleh karena itu, Tidak ada alasan lagi. Mungkin tiga dari empat tahun lalu wakil rektor universitas bisa berkata, “Oh, ya, kami tidak tahu.” Kini, hal demikian  bukan lagi sebagai alasan. Hal yang Naif tidak bisa lagi menjadi alasan. 

Richard Szabo, Mimi Nguyen-Ly, dan The Associated Press berkontribusi pada laporan ini.