Emel Akan dan Melanie Sun – The Epochtimes

Presiden Donald Trump mencetak sejarah berdirinya Amerika Serikat. Ia kini sebagai presiden Amerika Serikat yang pertama kali melangkah ke Korea Utara pada Minggu (30/6/2019) setelah disambut untuk melewati garis pemisah dua korea di Zona Demiliterisasi Korea -DMZ- oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

Gestur itu disebut “benar-benar bersejarah” oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, menandai sebuah pertunjukkan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meningkatnya persahabatan antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang mengejutkan banyak pakar politik.

Acara berlangsung selama kunjungan Trump ke Korea Selatan setelah mengakhiri kunjungan Konfrensi Tingkat Tinggi G-20 di Osaka, Jepang.

Trump dan Kim pertama kali berjabat tangan di lempengan beton yang membentuk perbatasan yang memisahkan dua korea atau garis demarkasi militer antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang didirikan dalam gencatan senjata pada tahun 1953 yang secara resmi mengakhiri Perang Korea.

Setelah berjabat tangan, kedua pemimpin berjalan beberapa meter bersama ke Korea Utara.

Trump mengatakan : “Dunia sedang menyaksikan, dan ini sangat penting bagi dunia, suatu kehormatan Anda meminta saya untuk melangkahi garis itu. Dan saya bangga melangkahi garis itu.”

Kim, tampak santai, melalui seorang penerjemah ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk bertemu Trump karena dia “bersedia mengakhiri masa lalu yang malang” dan  jika bukan karena “hubungan yang sangat baik antara kami berdua” ini kesempatan tidak akan mungkin terjadi.

Trump telah mengungkapkan perasaan yang sama dengan mengatakan bahwa hubungan pribadinya dengan Kim tetap kuat. Dia menggambarkan pertemuan itu sebagai “momen bersejarah.”

Setelah perjalanan singkat ke Korea Utara, kedua pemimpin berjalan kembali ke Korea Selatan di mana Moon menyapa Kim.

Ketiga pemimpin memasuki “Freedom House,” juga dikenal sebagai “Peace House,” di Area Keamanan Bersama di desa Panmunjom melintasi perbatasan. Di Freedom House, Trump dan Kim mengadakan pertemuan bilateral yang berlangsung lebih dari 45 menit.

Setelah pertemuan, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pihak “akan memiliki tim, mereka akan bertemu selama beberapa minggu ke depan. Mereka akan memulai proses dan kita akan melihat apa yang terjadi.”

Ketika ditanya apakah dia akan mengundang Kim ke Gedung Putih, Trump menjawab, “Saya pasti akan memberikan undangan.” 

Suami Melanie Trump itu juga mengatakan sanksi terhadap Korea Utara tetap ada “tetapi pada beberapa titik selama negosiasi hal-hal dapat terjadi.”

Harry Kazianis, direktur senior Studi Korea di the Center for the National Interest, sebuah wadah pemikir kebijakan luar negeri mengatakan “Saya melihat Trump menunda sanksi selama satu tahun jika Kim setuju untuk sepenuhnya menutup fasilitas nuklir Yongbyon.”

Ia menambahkan, akan memungkinkan Trump untuk menguji niat Kim sementara inspektur internasional menyaksikan untuk melihat apakah Korea Utara benar-benar serius atau mencoba menipu. 

Setelah kepergiannya ke Washington, Trump dalam  cuitannya menyebut pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara itu “luar biasa.”

“Meninggalkan Korea Selatan setelah pertemuan yang luar biasa dengan Ketua Kim Jong Un. Berdiri di tanah Korea Utara, pernyataan penting untuk semua, dan sebuah kehormatan besar! ” demikian cuitan Trump.

Acara ini menandai pertemuan ketiga antara Trump dan Kim hanya dalam waktu satu tahun. Setelah KTT kedua mereka di Hanoi, Vietnam gagal pada empat bulan lalu.

Sebelum keberangkatannya ke Washington, Trump berpartisipasi dalam sebuah acara di Pangkalan Militer Osan di Pyeongtaek, Korea Selatan, di mana ia menyampaikan pidato kepada hampir 2.000 anggota militer Amerika dan keluarga mereka.

Trump menuturkan : Ia memperhatikan, banyak orang dari Korea benar-benar menangis” ketika dia masuk ke Korea Utara, Media sosial hal yang sangat kuat,” tambah Trump. Ia mencatat bahwa dia telah mengundangnya untuk pertemuan dengan Kim di Twitter.

Beberapa jam sebelum menuju dari Osaka ke Seoul pada 29 Juni, Trump mengirim undangan ke Kim melalui Twitter.

Kim mengatakan kepada wartawan bahwa dia “terkejut” melihat pesan Presiden di Twitter, dan mengundangnya untuk bertemu di perbatasan.

Pemimpin Korea Utara itu mengatakan dia menganggap undangan itu sebagai “ekspresi dari kesediaan untuk bekerja menuju masa depan yang baru, menambahkan bahwa itu akan menjadi kehormatan besar jika Trump mengunjungi ibukotanya di Pyongyang.

Kedua pemimpin saling berbalas surat selama proses diplomatik yang bertujuan untuk melucuti nuklir dan menstabilkan Semenanjung Korea, dengan Kim berkomentar bahwa surat terbaru Trump berisi “konten yang luar biasa,” seperti dilaporkan kantor berita Korut, KCNA, pada 23 Juni.

Kim memuji surat Trump hanya beberapa hari setelah bertemu dengan pemimpin Xi Jinping. Kedua pemimpin membahas situasi politik di sekitar Semenanjung Korea, menurut media pemerintah Korea Utara.

Bonnie Glaser, analis Asia di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, kepada surat kabar konservatif Korea Selatan Chosun Ilbo mengatakan setelah berbulan-bulan kebuntuan dalam negosiasi dan sedikit kontak antara Amerika Serikat dan Korea Utara, tampaknya ada beberapa manuver diplomatik yang sedang berlangsung. belum jelas apakah kunjungan Xi ke Pyongyang berperan, atau apakah ada faktor lain yang berperan. 

Bonnie Glase mengatakan tampaknya gencatan senjata dalam perang dagang AS-Tiongkok jelas membantu, ia mengatakan Tiongkok dapat mengakhiri kampanye tekanan maksimum kapan saja karena 90 persen ekspor Korea Utara melalui sekutu komunisnya dalam atau lain bentuk.

Sebelumnya, Trump mengkritik laporan Media “Fake News” yang mengatakan bahwa mereka telah gagal melaporkan tentang bagaimana DMZ telah berubah sejak KTT Singapura pada Juni 2018, yang sebelumnya telah terjadi “konflik besar.”

“Ini siang dan malam, Korea Utara dan Korea Selatan sama-sama berada di tempat yang jauh lebih baik daripada dua setengah tahun yang lalu.”

Trump melanjutkan, Di rumah, mereka berpikir bahwa saya seorang ‘penjahat perang yang tangguh.’ Mereka berpikir bahwa ketika saya terpilih, dalam tahun pertama, AS akan berada dalam Perang Dunia ke Tiga.

“Menurut pendapat saya, seandainya Presiden Obama, atau seseorang seperti Presiden Obama, seandainya berhasil seperti itu, saya benar-benar yakin Anda akan berperang dengan Korea Utara.”

DMZ adalah perbatasan antara Utara dan Selatan dalam gencatan senjata 1953 yang mengakhiri pertempuran dalam Perang Korea.

Sementara kedua Korea secara teknis masih berperang, Kim dan Moon menandatangani Deklarasi Panmunjom pada tanggal 27 April 2018, menandai niat mereka untuk perdamaian secara “permanen” dan “solid” di semenanjung Korea. Kesepakatan bersejarah itu juga mencakup kesepakatan untuk denuklirisasi seluruh semenanjung.

Sebelum penandatanganan deklarasi, Kim telah mengundang Moon untuk melangkah melewati garis demarkasi DMZ. Moon membalas isyarat itu, yang diterima Kim, menjadikannya pemimpin Korea Utara pertama yang menginjakkan kaki di Korea Selatan sejak Perang Korea 1950-53.

Perang di Semenanjung Korea merenggut nyawa 36.574 orang tantara Amerika yang berjuang untuk mencegah penyebaran komunisme melalui Korea yang didorong oleh Uni Soviet dan Partai Komunis Tiongkok. Lebih dari 100.000 orang Amerika juga terluka parah dan 7.702 masih hilang. 

Pada akhir Perang Korea, korban di pihak Tiongkok diperkirakan lebih dari satu juta. Korea Selatan kehilangan sekitar satu juta warga sipil dan 217.000 personel militer setelah Kim Il Sung, kakek Kim Jong Un, memerintahkan invasi ke selatan. Korea Utara kehilangan sekitar 600.000 warga sipil dan 406.000 personel militer dalam perang itu.

Dengan pelaporan oleh The Associated Press.

Epochtimes.id- Sejak satu dekade lalu peretas komunis Tiongkok telah mencuri berbagai rahasia dagang dari perusahaan AS dengan berbagai target, mulai dari pembuatan senjata hingga teknologi panel surya. Akan tetapi sasarannya mengacu pada teknologi mutakhir yang berkepentingan dengan bidang ekonomi atau militer.

Akhir-akhir ini Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan dalam suatu gugatan bahwa, dua orang peretas Tiongkok menyusup masuk ke perusahaan asuransi kesehatan AS untuk mencuri data medis.

Jadi, apa tujuan orang suruhan komunis Tiongkok itu mencuri data medis milik hampir 80 juta warga Amerika Serikat?

Christopher Porter, CTO Kebijakan Keamanan Siber Global Fire Eye bersama Brian Finch, pengacara hukum di Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, Washington, baru-baru ini menulis artikel yang dipublikasikan melalui Wall Street Journal. Berikut adalah kutipan dari artikel ini :

Dalam gugatan yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman, dua orang peretas warga Tiongkok itu dituduh mencuri data pelanggan dari perusahaan raksasa perawatan kesehatan Anthem.

Seringkali, informasi asuransi kesehatan milik pribadi dicuri untuk menipu premi, tetapi tidak ada indikasi bahwa peretas terlibat langsung dalam operasi penipuan premi. Tidak ada alasan untuk mencurigai pemerintah Tiongkok memiliki niat itu. Bahkan pemerintah Korea Utara yang sangat membutuhkan uang tunai pun tidak melakukannya.

Tetapi jika kita melihat dengan cermat tren terbaru, kita dapat menemukan adanya upaya yang mengganggu : Komunis Tiongkok mengumpulkan semua informasi yang digaet untuk membuat jaringan pengawasan di seluruh wilayah Amerika Serikat.

Lihat saja, semua aspek kehidupan warga Tiongkok telah lama dipantau oleh pemerintah Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah memperkuat pengawasan berteknologi tinggi, dari catatan pribadi mengenai informasi pribadi hingga kamera pengintai yang dilengkapi dengan perangkat lunak pengenal wajah semua terpasang di mana-mana. Data yang mengalir dari semua aplikasi seluler, bahkan konsumsi elektronik warga yang abnormal, masuk dalam lingkup pengawasan.

Ada bukti menunjukkan komunis Tiongkok secara diam-diam mengerahkan alat pemantauan dan analisis yang sama di wilayah Amerika Serikat. Menimbang bahwa ada jutaan kamera pengintai yang dibuat oleh pabrikan Hikvision yang dipasang di seluruh Amerika Serikat, Carolyn Bartholomew, ketua Komite Tinjauan Keamanan Ekonomi AS-Tiongkok berpendapat bahwa ini dapat mengancam keamanan. Karena pemerintah Tiongkok dapat mengontrol kamera ini dari jarak jauh.

Tahun lalu, pemerintah AS menginstruksikan pelepasan kamera buatan Hikvision dari fasilitas-fasilitas yang dianggap sensitif, meskipun tidak menjelaskan ada berapa banyak kamera Hikvision di sana. Selain tujuan intelijen, kamera tersebut selama ini mungkin telah dimanfaatkan untuk memantau kehidupan sehari-hari warga Amerika.

Begitu pula komoditas lain dari Tiongkok juga sama mengkhawatirkan. Drone buatan Tiongkok yang digunakan dalam berbagai keperluan industri di seluruh Amerika Serikat. Bulan lalu, Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS memperingatkan bahwa data yang dikumpulkan oleh drone juga dapat dengan mudah untuk dialirkan ke Beijing.

Mata-mata komunis Tiongkok juga dapat mengumpulkan data melalui aplikasi kencan. Pada bulan Maret tahun ini, para pejabat AS memerintahkan Grindr Dating App untuk meninggalkan investor Tiongkok karena khawatir jika data pribadi sensitif dari pelanggan AS akan dimanfaatkan untuk pengawasan atau bahkan pemerasan.

Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Beijing bisa saja menggunakan alat mata-mata yang dibuat dengan hati-hati ini untuk membuat jaringan pengawasan baru di Amerika Serikat.

Kekhawatiran tersebut bukan tidak masuk akal. Sudah ada bukti bahwa komunis Tiongkok menggunakan produk ekspor untuk memantau negara lain.

Pejabat di Uni Afrika tahun lalu memberikan konfirmasi bahwa perangkat monitor komunis Tiongkok dan peralatan IT yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan aliansi, tetapi telah digunakan oleh pemerintah Beijing untuk memantau organisasi tersebut.

Kekhawatiran serupa juga muncul di Ekuador, di mana hampir semua perangkat pada sistem pengawasan negara itu adalah buatan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Dengan memperhatikan sejarah spionase dan peretasan yang dimiliki pemerintah Tiongkok, Washington merasa bertanggung jawab untuk menyelidiki hal ini secara mendalam. Bahkan, dengan tegas melawan upaya komunis Tiongkok yang berniat memperluas pengawasannya di Amerika Serikat lewat perangkat-perangkatnya. (Sin/asr)

Cathy He – The Epochtimes

Epochtimes.id- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengungkapkan pada (26/6/2019) “sangat mungkin” pertemuan dengan Xi Jinping pada KTT G-20 di Jepang akan menghasilkan kemajuan dalam pembicaraan perdagangan. Sehingga Trump tidak akan mengenakan tarif tambahan yang telah diancam dikenakan kepada lebih banyak barang dari Tiongkok.

Trump diperkirakan akan bertemu Xi pada 29 Juni, pertemuan pertama antara kedua pemimpin sejak pembicaraan perdagangan batal pada awal Mei. Ketika itu pemerintah AS menuduh pihak Komunis Tiongkok mengingkari komitmen yang dinegosiasikan selama berbulan-bulan.

Trump dalam wawancara dengan Fox Business Network mengatakan : “Ini benar-benar mungkin, Kami harus mendapatkan penawaran bagus, Mungkin saja kita akan membuat kesepakatan tetapi saya juga sangat senang berada pada posisi kita sekarang. Kami menerima banyak uang, dan terus terang  bukan hal yang sangat baik bagi Tiongkok, tetapi itu adalah hal yang baik bagi kami.”

Presiden menyatakan optimisme bahwa pada akhirnya kesepakatan akan tercapai dengan Tiongkok. Trump mengatakan : “Mereka ingin membuat kesepakatan lebih dari saya.” Tetapi jika terjadi kebuntuan antara kedua negara, Trump mengatakan dia akan mengenakan tarif tambahan.

“Saya akan melakukan tarif tambahan, tarif tambahan yang sangat substansial, jika itu tidak berhasil, jika kita tidak membuat kesepakatan,” kata Trump.

“Rencana B saya dengan Tiongkok adalah untuk menerima miliaran dan miliaran dolar sebulan dan kita akan semakin sedikit melakukan bisnis dengan mereka,” tambahnya.

Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai $ 325 miliar. Tetapi selama wawancara ia menunjukkan bahwa ia dapat mempertimbangkan untuk mengenakan bea 10 persen  atas barang-barang tersebut daripada 25 persen, seperti yang awalnya disampaikan oleh Trump.

Pernyataan Trump itu disampaikan bersamaan pada hari yang sama Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan, sebelum pihak Tiongkok mundur pada konsesi yang disepakati pada Mei lalu. Ini mendorong Trump untuk menaikkan tarif menjadi 25 persen dari 10 persen mencapai $ 200 miliar barang Tiongkok.

“Kami sekitar 90 persen dari perjalanan ke sana [dengan kesepakatan] dan saya pikir ada jalan untuk menyelesaikan ini,” katanya dalam sebuah wawancara dengan CNBC.

Mnuchin tidak menunjukkan apa yang tersisa 10 persen dari perjanjian itu.

Trump, selama wawancara dengan Fox Business, mengatakan kepada pejabat perdagangannya, ia menyampaikan agar segera menghentikan pembicaraan setelah mengetahui bahwa rezim Komunis Tiongkok telah mengingkari komitmen.

“Kami pikir memiliki kesepakatan. Dan kemudian mereka berkata kepada kami tidak akan memberikan hal-hal tertentu yang kami sepakati. Dan saya berkata ‘tidak apa-apa.’ Saya mengatakan kepada orang-orang saya untuk meninggalkan kantor sekarang. Jangan bicara, jangan bicara lagi,” katanya.

Trump mengatakan dia kemudian memutuskan untuk membiarkan tarif naik.

Mnuchin juga menyatakan keyakinannya bahwa Trump dan Xi akan membuat kemajuan pada pertemuan mendatang mereka.

“Pesan yang ingin kami dengar adalah bahwa mereka [Tiongkok] ingin kembali ke meja dan melanjutkannya karena saya pikir ada hasil yang baik untuk ekonomi mereka dan ekonomi AS untuk mendapatkan perdagangan seimbang dan untuk terus membangun hubungan ini, ” katanya. (asr)

Frank Fang – The Epochtimes

Pihak berwenang di Tiongkok daratan mulai menahan netizen Tiongkok yang menyatakan dukungan di dunia untuk aksi protes Hong Kong terhadap RUU Ekstradisi pro Komunis Tiongkok. Ini dikarenakan demonstrasi yang terus berlangsung di kota itu telah menarik perhatian masyarakat dunia.

Banyak warga Hongkong khawatir jika RUU itu disahkan, Beijing berpotensi menekan pemerintah Hong Kong untuk menyerahkan warga negara dari setiap kewarganegaraan untuk menghadapi di bawah persidangan  pengadilan rezim Komunis Tiongkok dengan tuduhan palsu.

Mereka juga menganggap tindakan itu sebagai bukti lebih lanjut dari Beijing yang mengikis otonomi Hong Kong sejak wilayah tersebut dikembalikan dari Inggris ke pemerintahan Komunis Tiongkok pada tahun 1997.

Ada dua aksi protes RUU anti-ekstradisi di Hong Kong — pawai 9 Juni yang diikuti 1,03 juta orang dan 16 Juni yang dihadiri oleh 2 juta orang yang menyerukan penarikan penuh undang-undang itu setelah Ketua Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengumumkan bahwa RUU itu akan ditangguhkan tanpa batas waktu.

Pada bulan Februari, pemerintah Hong Kong pertama kali mengusulkan undang-undang, yang akan memungkinkan Kepala Eksekutif – pejabat tinggi kota – untuk menandatangani permintaan ekstradisi, termasuk dari Tiongkok daratan tanpa persetujuan dari legislatif.

Sejak aksi protes massa dimulai, Komunis Tiongkok telah memberlakukan penguncian informasi untuk mencegah warganya menemukan aksi ketidakpuasan warga Hongkong.

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa aktivis HAM di Tiongkok telah didatangi oleh polisi Komunis Tiongkok setelah mereka berkomentar di media sosial tentang RUU ekstradisi sebagaimana dilaporkan pada 24 Juni oleh Radio Free Asia -RFA. Beberapa diantara mereka bahkan telah ditahan.

Menurut RFA, Wei Xiaobing, seorang aktivis HAM yang bekerja di Kota Huzhou di provinsi Zhejiang, baru-baru ini dipanggil oleh polisi setempat dan ditahan selama 15 hari karena ia memposting artikel online untuk mendukung tuntutan warga Hongkong atas penarikan RUU Ekstradisi.

Seorang aktivis lain, Hu Jiawei dari Kota Zhuzhou di Provinsi Hunan, juga dibawa ke kantor polisi setempat.

Menurut RFA, Hu diperingatkan untuk tidak mempublikasikan lebih banyak artikel secara online atau memposting ulang apa pun tentang aksi protes Hong Kong atau dia akan beresiko “benar-benar” ditangani.

Ketika dihubungi oleh RFA pada 24 Juni, Hu mengatakan bahwa dia sekarang tidak dapat berbicara karena dia berada di dalam kantor polisi.

Pei Li, seorang aktivis hak asasi dari Provinsi Sichuan, mengatakan bahwa polisi keamanan negara setempat telah menelepon untuk memperingatkannya agar tidak memposting ulang artikel lagi tentang protes Hong Kong. Dia menulis tentang kejadian itu di sebuah unggahan Twitter pada 21 Juni.

Pei menambahkan bahwa petugas mengancam bahwa dia akan dikenai “penghilangan paksa.” Artinya, biasanya  polisi Komunis Tiongkok secara paksa membawa seseorang keluar dari kota kelahirannya untuk jangka waktu tertentu.

Tindakan ini merupakan beberapa teknik lazim yang digunakan oleh pejabat Komunis Tiongkok untuk membungkam para pembangkang dan pengkritik terhadap  Komunis Tiongkok.

Kemudian, dalam cuitan di Twitter secara terpisah, Pei menulis: “Saya yakin akan segera kehilangan kebebasan saya. Jiayou, Hong Kong. “

Sejak itu, Pei telah berhenti mengupdate cuitan di akun Twitter-nya dan tidak dapat dihubungi oleh RFA.

Seorang netizen dengan nama keluarga Ou mengatakan kepada RFA bahwa upaya Komunis Tiongkok bertujuan untuk membungkam netizen tidak terbatas pada area tertentu di Tiongkok.

Sebaliknya, Ou mengatakan dia telah membaca informasi online tentang banyak netizen di seluruh Tiongkok yang telah dipanggil, diperingatkan, atau ditahan oleh polisi setempat karena membuat ulang gambar, artikel, atau video yang berkaitan dengan aksi protes di Hong Kong.

Seorang netizen yang tidak dikenal berbagi info dengan RFA bahwa kata-kata “Hong Kong” dalam bahasa mandarin “Xiang Kang” telah menjadi istilah sensitif yang disensor oleh pihak Komunis Tiongkok. Di aplikasi perpesanan populer WeChat, sebutan “Xiang Kang” telah mengakibatkan beberapa chatroom grup ditangguhkan.

Netizen juga melaporkan tidak dapat mengirim gambar dan video yang terkait dengan Hong Kong di berbagai platform media sosial. Media asing yang beroperasi di Tiongkok juga menjadi sasaran sensor.

Menurut laporan 13 Juni oleh surat kabar harian Taiwan Liberty Times dan siaran Jepang NHK di Tiongkok memutus sinyal transmisi secara tak terduga, sementara melaporkan pertikaian antara pengunjuk rasa dan polisi di Hong Kong pada 12 Juni.

Komentator politik yang berbasis di Beijing, Zhang Lifan, dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Voice of America, menjelaskan mengapa Komunis Tiongkok mencegah warganya untuk belajar tentang aksi protes.

Dia mengatakan rejim Komunis Tiongkok khawatir terhadap aksi protes dapat memiliki efek domino karena dianggap mendorong rakyat Tiongkok untuk menuntut lebih banyak kebebasan di negeri Tiongkok. (asr)

Ikuti Frank di Twitter: @HwaiDer