OTTAWA – Anggota Parlemen Konservatif, Scott Reid, berharap Perdana Menteri, Justin Trudeau, akan mengangkat isu seorang warga negara Kanada yang ditahan di Tiongkok selama KTT APEC, mengikuti sebuah “tradisi” di mana Reid mengajukan permintaan serupa saat Perdana Menteri, Jean Chrétien, menghadiri APEC 15 tahun lalu.
Reid baru-baru ini menulis sebuah surat kepada Trudeau yang mengatakan bahwa ketika bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada pertemuan puncak APEC di Vietnam, dia harus mendesak pembebasan warga Vancouver, Sun Qian, yang saat ini ditahan di Tiongkok karena berlatih Falun Dafa.
Sun adalah wanita pengusaha kelahiran Tiongkok yang berimigrasi ke Kanada sebagai investor dan menjadi warga negara Kanada. Dia mendirikan perusahaan Beijing Leadman Biochemistry dan masuk dalam daftar orang-orang terkaya Tiongkok menurut Hurun Report dari tahun 2012 sampai 2016. Menurut kerabatnya, Sun mulai mempraktekkan disiplin penyembuhan dan meditasi Falun Dafa pada tahun 2014, yang membantunya pulih dari kondisi kesehatannya yang kronis.
Falun Dafa, atau Falun Gong, adalah disiplin meditasi spiritual yang telah dianiaya berat di Tiongkok di bawah rezim komunis Tiongkok sejak tahun 1999.
“Beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2002, saya mengajukan permintaan serupa kepada pendahulu Anda, Jean Chrétien, sesaat sebelum keberangkatannya ke pertemuan APEC lainnya,” tulis Reid Trudeau.
Pada saat itu, Reid mengajukan sebuah gerakan parlemen yang meminta Chrétien untuk menyerukan pembebasan sekitar selusin pengikut Falun Dafa yang dipenjara yang memiliki saudara di Kanada saat bertemu dengan pimpinan Tiongkok selama KTT APEC tahun itu. Mosi berlalu dengan dukungan bulat.
Semua penganut akhirnya dibebaskan dan diizinkan datang ke Kanada.
‘Niat baik lintas partai’
Dalam sebuah wawancara, Reid mengingat kembali gerakan parlemen tahun 2002 dan bagaimana mendapat dukungan dengan suara bulat dari berbagai pihak.
“Semangat niat baik lintas partai terhadap praktisi Falun Gong – menyadari bahwa ini adalah orang-orang yang damai yang hanya ingin mempraktikkan kepercayaan spiritual mereka – semangat itu terus ada sampai sekarang,” katanya. “Sejauh yang saya lihat, orang-orang Kanada, anggota parlemen dari semua partai, terus sangat mendukung praktisi Falun Gong.”
Irwin Cotler, mantan anggota parlemen Liberal dan menteri kehakiman, mengatakan bahwa penting bahwa pihak berwenang Tiongkok menyadari bahwa mereka tidak dapat melanggar hak warga negara Kanada tanpa hukuman.
“Saya pikir perdana menteri telah menyatakan dirinya bahwa tidak ada kontradiksi antara mengejar perdagangan dan melindungi hak asasi manusia, dan ini adalah studi kasus bagaimana kita bisa menghadiri sebuah konferensi dan mempromosikan perdagangan, namun tidak dengan mengorbankan hak asasi manusia,” dia berkata.
Peter Kent, anggota parlemen Konservatif dan mantan menteri lingkungan, mengatakan bahwa Trudeau harus mengemukakan kekhawatiran Kanada tentang penahanan Sun dan pengikut Falun Dafa lainnya.
“Kami tahu bahwa sehubungan dengan [Sun], dia telah ditahan, dia telah menderita apa yang bisa ditandai dengan baik sebagai penyiksaan, penganiayaan,” kata Kent.
“Saya pikir perdana menteri harus mengemukakan kekhawatiran sah Kanada tidak hanya mengenai kasus tunggal ini, tapi juga tentang pelanggaran hak orang Tionghoa-Kanada lainnya, atau keluarga dari orang-orang Tionghoa-Kanada, yang dianiaya hanya karena keyakinan mereka ,” dia berkata.
Pemimpin Partai Hijau Elizabeth May juga menyatakan harapan bahwa perdana menteri dapat mengikuti cara diplomatik untuk memastikan Sun dilepaskan.
“Perlakuan terhadap praktisi Falun Dafa atau Falun Gong adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan hak kebebasan berkeyakinan, hak untuk berbicara dengan bebas, dan sebagian besar anggota parlemen di Parlemen – saya tahu kapanpun saya mengemukakan masalah ini, kami memiliki banyak hal. dukungan di semua sisi DPR, “katanya.
Anggota parlemen NDP Hélène Laverdière sepakat bahwa Trudeau harus mengangkat isu hak asasi manusia selama APEC, termasuk semua “kasus konsuler”.
“Saya tahu bahwa perdana menteri akan pergi ke Vietnam, dan saya pikir akan sangat penting baginya untuk mengemukakan masalah hak asasi manusia,” katanya. (ran)
