Epochtimes.id- Indonesia berada di kawasan yang rawan terhadap terjadinya bencana, karena berada di lokasi tiga lempeng tektonik aktif utama dunia (Indo-Australia, Pasifik dan Eurasia).
Upaya mitigasi bencana sangat penting dilakukan agar jatuhnya korban dapat diminimalisir. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan meminta Badan Geologi dapat lebih responsif dan mulai melakukan rezonasi, khususnya di wilayah-wilayah yang terindikasi rawan bencana.
“Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pidatonya dan juga Wakil Presiden, meminta untuk melibatkan Badan Geologi untuk mulai menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di setiap daerah,” ujar Jonan saat memberikan arahan di lingkungan Badan Geologi, Bandung, Sabtu (2/2/2019).
Rekomendasi yang dikeluarkan Badan Geologi akan memberikan gambaran kondisi geologi kawasan yang terindikasi berpotensi terjadinya bencana secara rinci, baik dari aspek geologi teknik dan mikrozonasi. Rekomendasi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar peraturan zonasi dalam rencana tata ruang.
“Rekomendasi ini menurut saya penting sekali, karena itu, untuk Bapak dan Ibu yang bertugas di pusat air tanah, pemetaan dan lainnya, saya minta lebih responsif dan mulai tahun ini mungkin mulai mencari personil yang lebih muda karena arahan Bapak Presiden juga kalau bisa di daerah-daerah yang sudah terindikasi rawan bencana dilakukan zonasi ulang atas masukan Badan Geologi, supaya ini bisa dijadikan wilayah hunian atau tidak,” terang Jonan.
“Kita harus menupayakan jika terjadi bencana, jatuhnya korban jiwa bisa diminimkan, menurut saya ini penting sekali,” lanjut Jonan.
Tersedianya data dan informasi geologi lingkungan dalam bentuk rekomendasi dapat dijadikan bahan masukan dan sekaligus evaluasi terhadap RTRW Kabupaten/Kota yang sudah ada maupun yang akan disusun, terutama berguna untuk:
1. Memberi gambaran secara garis besar rekomendasi dalam penggunaan lahan ditinjau dari geologi lingkungan dan sebagai bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota maupun bagi RTRW Kecamatan.
2. Memberi gambaran mengenai faktor pendukung dan kendala geologi lingkungan bagi pembangunan wilayah dan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan.
Saat ini Badan Geologi menyediakan pedoman mitigasi empat bencana, yakni gempa bumi, gunung berapi, gerakan tanah (longsor), hingga tsunami.
Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011. Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur mitigasi bencana dengan penataan kawasan. (asr)
Lebih dari 12.000 botol plasma darah yang tujuannya untuk memberikan perawatan kesehatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Tiongkok setelah dites positif mengandung antibodi HIV, menyebabkan kegemparan di kalangan masyarakat Tiongkok.
Batch (jumlah yang dihasilkan sekaligus) imunoglobulin untuk penggunaan intravena tersebut diproduksi oleh Shanghai Xinxing Medicine Co.
Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengungkapkan penemuan itu ketika mengeluarkan pemberitahuan pada 5 Februari, menuntut semua rumah sakit segera menangguhkan penggunaan imunoglobulin yang terkena dampak tersebut. Ia juga menginstruksikan para profesional medis untuk memantau semua pasien yang telah dirawat dengan menggunakan batch yang terkena dampak.
Perawatan imunoglobulin intravena dapat membantu pasien yang memiliki sistem kekebalan yang lemah atau penyakit lain untuk melawan infeksi.
Menurut pemberitahuannya, pusat pengendalian penyakit di Provinsi Jiangxi pertama kali mendeteksi antibodi HIV dari batch produk plasma tersebut dan telah melaporkannya ke Komisi Kesehatan Nasional. Ia tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana kemungkinan plasma terkontaminasi.
Pihak berwenang juga mengklaim bahwa tidak ada pasien yang dilaporkan terinfeksi HIV sejauh ini.
Namun media Tiongkok Economic Observer melaporkan 6 Februari bahwa seorang pasien bayi di Provinsi Jiangxi ditemukan positif HIV. Dokter, dalam upaya melacak sumber infeksi HIV, menemukan hal itu terjadi sejak menerima suntikan imunoglobulin yang diproduksi oleh Shanghai Xinxing.
Menurut China Business Journal, ada total 12.226 botol dalam batch tersebut, masing-masing botol berisi 50 mililiter plasma, dengan tanggal kedaluwarsa 8 Juni 2021. Batch-batch tersebut sebelumnya diperiksa dan disetujui oleh BPOM Kota Shanghai, yang belum membuat pernyataan publik.
Wang Yuedan, wakil direktur Departemen Imunologi di Fakultas Kedokteran Universitas Peking, mengatakan kepada China Business Journal bahwa keberadaan antibodi HIV umumnya dianggap sebagai tanda infeksi HIV. Wang curiga kontaminasi itu berasal dari para pendonor plasma darah.
Menurut situs web Shanghai Xinxing, perusahaan ini didirikan pada Agustus 2000 oleh perusahaan induknya, Grup Xinxing yang dikelola negara, yang secara langsung di bawah pengawasan Dewan Negara Tiongkok, otoritas seperti kabinet. Pada tahun 2009, Grup Xinxing direorganisasi untuk menjadi bagian dari China General Technology Group Co.
China General Technology Group juga secara langsung dimiliki oleh Dewan Negara. Ia memiliki portofolio bisnis yang mencakup pembuatan peralatan, kontraktor teknik internasional, produksi farmasi, konsultasi teknis, dan real estat.
Situs web Shanghai Xinxing mencatat bahwa ia berasal dari dua pos donor darah apheresis, satu di Kota Huaihua di Provinsi Hunan, dan satu lagi di Kabupaten Yugan, Provinsi Jiangxi. Apheresis adalah jenis donor darah khusus yang memungkinkan pendonor untuk memberikan komponen darah tertentu, seperti trombosit atau plasma. Kedua pos donor darah tersebut memiliki kapasitas mengumpulkan 70 ton plasma setiap tahun.
Epidemi AIDS Tiongkok tahun 1990-an dipicu oleh sejumlah petani miskin yang terjangkit penyakit ini setelah menggunakan jarum yang terkontaminasi untuk menjual plasma darah mereka. (ran)
Epochtimes.id- Masyarakat yang merayakan Imlek di Asia menyambut Tahun Imlek Babi dengan kunjungan ke kuil, jamuan keluarga, dan berwisata pada 5 Februari 2019.
Perayaan berlangsung di seluruh wilayah Asia. Jalan-jalan Beijing dan kota-kota besar Tiongkok lainnya sepi dan kosong setelah jutaan orang mengunjungi kerabat atau bepergian ke luar negeri selama liburan keluarga terbesar tahun itu.
Keluarga berkumpul di rumah dengan jamuan multigenerasi. Perusahaan, toko dan kantor pemerintah tutup dalam agenda liburan resmi yang berkisar dari dua hari di Korea Selatan hingga satu minggu di Tiongkok.
Hong Kong
Warga berbaris berjam-jam di Kuil Wong Tai Sin Hong Kong untuk menyambut tahun baru dengan menyalakan dupa.
“Harapan pertama saya adalah perdamaian dunia,” kata Lana Wong, aktris Hong Kong, 88.
“Setiap orang memiliki makanan untuk dimakan, pekerjaan dan rumah untuk ditinggali. Para lansia juga berharap pemerintah akan merawat mereka dengan lebih baik.”
Tiongkok Daratan
Di Beijing, vendor menjual mainan yang bermerek dengan karakter kartun Inggris Peppa Pig, mengalami lonjakan popularitas untuk Tahun Babi.
“Harapan saya untuk tahun baru adalah promosi, kenaikan gaji dan mencari pacar,” kata warga, Cui Di, seorang karyawan perusahaan asing berusia 28 tahun.
Liburan di Tiongkok daratan ditandai oleh membludaknya perjalanan tahunan terbesar ketika ratusan juta orang mengunjungi kota asal mereka atau bepergian ke luar negeri.
Kementerian perkeretaapian memperkirakan para pelancong dari daratan akan melakukan 413 juta perjalanan selama periode tiga minggu di sekitar hari libur.
Warga di daratan menyemarakkan imek dengan miliaran kembang api untuk merayakan tahun baru.
Sebuah ledakan di sebuah toko kembang api ilegal di Cina selatan menewaskan lima orang Selasa pagi. Penyelidik mengatakan ledakan dipicu oleh kembang api yang dinyalakan oleh penjaga toko di luar toko.
Thailand
Di Bangkok, orang-orang menyalakan dupa dan membakar uang kertas dan persembahan simbolis lainnya untuk kerabat yang telah meninggal meskipun pemerintah mengimbau agar jangan berkontribusi terhadap kabut asap.
Beberapa pemilik toko menjual kertas simbolis untuk dibakar sebagai persembahan mengikuti janji resmi pemilihan tahun ini, yang pertama setelah empat tahun pemerintahan militer.
Indonesia
Calon Presiden 01 Joko Widodo dan Calon Presiden 02 Prabowo Subianto kompak mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2019. Keduanya kompak mengunggahnya di akun media sosial mereka masing-masing.
Jokowi melalui akun instagramnya mengucapkan selamat Imlek serta harapan agar tahun ini dipenuhi dengan kedamaian dan berlimpah cinta. Sementara itu, Prabowo menulisnya melalui akun Twitter pribadinya, @prabowo. Ia menulis kalimat ucapan, Gong Xi Fa Cai.
Bersamaan perayaan Imlek di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi Vihara Dharma Bakti di kawasan Petak Sembilan, Jalan Kemenangan III, Kelurahan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat.
Saat di Glodok, Anies didampingi oleh dia putranya Mikail Azizi dan Ismail Hakim. Pada kesempatan itu, Anies turut melakukan tradisi melepaskan burung pipit dari sangkar.
Pada kesempatan itu, Anies menyampaikan atas nama Pemprov DKI Jakarta dan warga Jakarta ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru.
“Gong Xi Fa Cai. Semoga tahun ini membawa keberkahan dan kesuksesan,” katanya Selasa (5/2/2019). (asr)
Epochtimes.id- Utusan khusus AS untuk Korea Utara bertemu dengan penasihat keamanan nasional Korea Selatan pada Senin lalu. Pertemuan ini bertujuan membahas pertemuan puncak kedua yang direncanakan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un,.
Stephen Biegun menjelaksan kepada Chung Eui-yong tetap sikap Washington terhadap Korea Utara menjelang perundingan tentang pengaturan KTT sebagaimana diungkapkan oleh Istana Kepresidenan Gedung Biru Korsel dalam sebuah pernyataan.
Ada spekulasi bahwa Biegun akan bertemu dengan mitranya dari Korea Utara di desa perbatasan Korea, Panmunjom atau di ibukota Korea Utara, Pyongyang pada minggu ini.
Gedung Biru tidak secara khusus mengatakan apa yang dibahas selama pertemuan Senin, tetapi Chung mengatakan kepada Biegun bahwa Korea Selatan berharap pembicaraan perencanaan antara Amerika Serikat dan Korea Utara akan membuka jalan bagi pertemuan puncak yang sukses.
Biegun tiba di Seoul pada Minggu dan mengadakan pembicaraan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon.
Trump dan Kim bertemu Juni lalu di Singapura, di mana mereka mengeluarkan tujuan aspirasi untuk Semenanjung Korea yang bebas nuklir tanpa merinci lebih lanjut. Negosiasi nuklir pasca-KTT antara Amerika Serikat dan Korea Utara telah gencar, dengan negara-negara yang tidak sependapat yang harus didahulukan – perlucutan nuklir Korea Utara atau penghapusan sanksi internasional pimpinan-AS terhadap Korea Utara.
Dalam sebuah wawancara dengan CBS “Face the Nation,” Trump mengatakan pertemuan puncak kedua “diatur” dengan Kim, tetapi tidak memberikan rincian. Dia mengatakan ada “peluang yang sangat bagus bahwa kita akan membuat kesepakatan.”
Korea Selatan tidak mengatakan apakah Biegun dan pejabat Korea Selatan membahas kemungkinan pelonggaran sebagian sanksi terhadap Korea Utara untuk memungkinkan lebih banyak kerja sama antar-Korea dan menciptakan lebih banyak ruang untuk diplomasi nuklir.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang mengadakan tiga pertemuan puncak dengan Kim tahun lalu dan membantu mengatur pertemuan Trump-Kim yang pertama, menggambarkan bahwa rekonsiliasi antar-Korea sebagai hal penting untuk menyelesaikan kebuntuan nuklir. Tetapi sanksi keras yang diperlukan untuk menjaga tekanan di Korea Utara telah membatasi berbagai kegiatan bersama yang dapat dilakukan kedua Korea.
Korea telah membahas rencana ambisius, seperti menghubungkan kembali jalan kereta api dan jalan melintasi perbatasan mereka, melanjutkan operasi di taman pabrik yang dikelola bersama di kota perbatasan Korea Utara, dan memulai kembali tur Korea Selatan ke resor Gunung Diamond Utara.
Tetapi tidak ada yang mungkin kecuali jika sanksi terhadap Korut dilonggarkan. Bagi Washington, rencana tersebut tidak akan terjadi kecuali Korea Utara mengambil langkah yang lebih kuat menuju melepaskan senjata nuklirnya yang tidak dapat diverifikasi.
Saat pidatonya di Tahun Baru bulan lalu, Kim mendesak lebih banyak kerja sama antara Korea dan mengatakan Korea Utara siap untuk membuka kembali komplek pabrik dan melanjutkan tur bersama ke resor.
Tahun lalu, Korea Utara membebaskan tahanan Amerika, uji coba nuklir dan rudal jarak jauh yang ditangguhkan, dan membongkar tempat uji coba nuklir dan bagian-bagian dari fasilitas peluncuran roket, tetapi tanpa kehadiran pakar luar negeri untuk memverifikasi lebih lanjut.
Mereka berulang kali menuntut Amerika Serikat membalas dengan langkah-langkah seperti pemberian sanksi, tetapi Washington telah menyerukan Korea Utara untuk mengambil langkah-langkah seperti memberikan laporan terperinci mengenai fasilitas nuklir dan misilnya yang akan diperiksa dan dibongkar.
Video satelit yang diambil sejak KTT Juni lalu mengindikasikan Korea Utara terus memproduksi bahan nuklir di pabrik senjatanya. Para kepala intelijen AS mengatakan kepada Kongres AS Selasa lalu bahwa mereka percaya ada kemungkinan kecil Kim akan secara sukarela menyerahkan senjata nuklirnya atau misil.
Biegun mengatakan pekan lalu bahwa Kim berkomitmen untuk “pembongkaran dan penghancuran fasilitas pengayaan plutonium dan uranium Korea Utara” selama pertemuan puncaknya dengan Moon pada bulan September dan pada pertemuan dengan Sekretaris Negara AS Mike Pompeo pada Oktober lalu.
Pada pertemuan puncak Trump-Kim kedua, beberapa ahli mengatakan Korea Utara kemungkinan akan berusaha untuk mempromosikan penghancuran kompleks nuklir Yongbyon utamanya untuk sebuah janji AS untuk secara resmi menyatakan akhir Perang Korea 1950-53, membuka kantor penghubung di Pyongyang , dan memungkinkan Utara untuk melanjutkan beberapa proyek ekonomi yang menguntungkan dengan Korea Selatan. (asr)
Oleh Kim Tong-hyung dan The Epoch Times berkontribusi pada laporan ini.
Pejabat senior regulator jaringan internet Ceko menduga Huawei dan ZTE akan tidak lagi diundang untuk mengajukan penawaran dari kian banyak departemen pemerintah Ceko.
Menurut Reuters, penanggungjawab Badan Pengatur Jaringan Ceko (NUKIB) pada hari Selasa (5/2/2019) mengatakan bahwa menyusul Huawei dan ZTE tidak diundang untuk mengajukan tender pensuplaian perangkat oleh otoritas pajak Ceko. Fakta ini menjadi semakin banyak departemen pemerintah Ceko melakukan tindakan serupa. Sebelumnya NUKIB mengeluarkan peringatan keamanan tentang penggunaan peralatan dari dua perusahaan teknologi tersebut.
Bulan Desember 2018 setelah NUKIB mengeluarkan peringatan, otoritas pajak Ceko menjadi departemen pertama yang melarang penyertaan kedua perusahaan telekomunikasi Tiongkok itu untuk dalam tender pengadaan peralatan.
Ketika ditanya apakah lebih banyak perusahaan Tiongkok yang dikeluarkan dari ajakan tender, Dusan Navratil, direktur NUKIB kepada media Ceko ‘Pravo’ mengatakan : “Ya kami perkirakan akan demikian”.
Namun, situs web teknologi Ceko “lupa.cz” mengungkapkan dalam sebuah laporan pada hari Selasa (5/2/2019) bahwa Kementerian Dalam Negeri Ceko telah memberikan kontrak kepada Huawei minggu lalu agar perusahaan tersebut menyediakan peralatan yang dibutuhkan pada jaringan internal untuk markas besar kepolisian.
Namun, media Ceko mengatakan bahwa mungkin akan diajukan banding terhadap tender tersebut. Namun reporter belum berhasil menghubungi Kementerian Perdagangan Ceko untuk meminta komentarnya. Karena hubungan antara Huawei dan pemerintah Tiongkok, serta tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok dapat menggunakan teknologi Huawei sebagai sarana untuk melakukan kegiatan spionase, sehingga Huawei menghadapi tinjauan ketat dari komunitas internasional.
NUKIB pada tahun lalu telah memberikan peringatan kepada operator jaringan domestik untuk tidak menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang diproduksi oleh Huawei dan ZTE. Lembaga ini mengatakan bahwa mereka mungkin dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan jaringan. Huawei menolak pernyataan ini. Setelah peringatan dari regulator jaringan Ceko, reporter tidak dapat menghubungi ZTE untuk dimintai komentar.
Peringatan keamanan yang dikeluarkan oleh regulator jaringan Ceko bukan merupakan larangan administratif yang lengkap, tetapi hanya meminta operator publik dan swasta dari 160 infrastruktur kritis untuk menganalisis dan menindaklanjuti cara pencegahan risiko yang ada.
Dusan Navratil menjelaskan bahwa peringatan yang dikeluarkan oleh NUKIB itu sudah melalui pendalaman terhadap cara operasi dari sistem politik komunis Tiongkok.
Ia mengatakan : “Kami mengumpulkan informasi dari seluruh konten file yang ada. Ketika kami melihat informasi itu, kami menemukan bahwa tidak ada cara lain untuk mencegahnya kecuali melalui peringatan”.
Dusan Navratil dalam sebuah pernyataannya yang dikeluarkan pada 17 Desember tahun lalu menyebutkan : Regulasi di Tiongkok (PKT) … mengharuskan perusahaan swasta negara tersebut untuk bekerja sama dengan agen intelijen, untuk memperkenalkan mereka (produk dari perusahaan Tiongkok) ke dalam sistem utama negara. ini dapat menimbulkan ancaman.
Pemerintah Ceko belum mau mengumumkan dalam waktu dekat tentang pengajuan tender peralatan jaringan 5G untuk negara tersebut.
Media ‘Pravo’ mengutip informasi dari Dusan Navratil memberitakan bahwa Jaringan 5G baru dapat menggantikan jaringan tetap karena transmisi data 5G murah dan cepat.
Ia menambahkan : “Dengan kata lain, siapa yang mengendalikan jaringan 5G suatu negara, maka ia akan memiliki pengaruh yang mendasar terhadap kegiatan pada negara itu. Jika yang mengendalikan jaringan adalah pihak asing, maka kepentingan dapat diambil oleh mereka tetapi bukan untuk keuntungan negara kita, itu akan menjadi masalah besar.” (Sin/asr)
Hasil penelitian terbaru JP Morgan Chase menyebutkan bahwa perusahaan BUMN zombie Tiongkok menimbulkan ancaman besar bagi perekonomian negara tersebut, dan yang sedang menyeret turun pertumbuhan ekonominya.
Kekhawatiran terbesar tentang stabilitas keuangan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah masalah utang mereka yang terus membengkak, terutama obligasi korporasi. Demikian disebutkan dalam sebuah laporan yang dirilis perusahaan investasi JP Morgan baru-baru ini.
Obligasi korporasi Tiongkok merupakan yang tertinggi di dunia, menduduki 162 % dari produk domestik bruto (PDB) Tiongkok, sedangkan obligasi korporasi merupakan bagian terbesar dari perusahaan milik negara yang juga dikenal sebagai perusahaan zombie. Arti dari perusahaan Zombie adalah mengacu pada perusahaan yang hidup segan mati pun tak mau. Perusahaan ini hanya bertahan hidup dengan menggantungkan subsidi pemerintah atau pinjaman bank.
Laporan JP Morgan memperingatkan bahwa ekonomi Tiongkok mungkin dipaksa untuk mengadopsi kebijakan suku bunga nol demi menangani risiko utama dalam perekonomian Tiongkok, yakni sejumlah perusahaan BUMN Zombie.
Tim dari ekonom Zhu Haibin, Kepala Ekonom JP Morgan Tiongkok mengatakan bahwa, untuk menangani masalah utang komunis Tiongkok diperlukan reformasi kebijakan yang serius dan jangka panjang terlebih dahulu.
Saat ini, pelambatan ekonomi Tiongkok telah tampak, bersama dengan itu muncul juga potensi krisis lainnya – termasuk kinerja buruk Indeks Pembelian Manajer (PMI), penurunan ekspor, tenaga kerja yang menua, lonjakan utang rumah tangga dan lainnya.
Karena komunis Tiongkok mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan upayanya untuk memperkuat kemampuan korporasi yang lemah dalam pembayaran hutangnya, JP Morgan memperkirakan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan menurun dari sekarang yang 6.5 % menjadi 5.5 % antara tahun 2021~2025, dan menurun lagi menjadi 4.5 % antara tahun 2026~2030.
Mereka juga mengatakan bahwa dalam masa proses transisi perlambatan pertumbuhan ekonomi mungkin akan muncul situasi tidak stabil, perlu menyeimbangkan reformasi. Dan, akan membentuk kembali peran Tiongkok dalam ekonomi global.
Perang dagang AS – Tiongkok telah menjadi berita utama sepanjang tahun 2018, dan topik ini masih akan berlanjut pada tahun 2019, tetapi banyak ekonom telah mengangkat kekhawatiran tersebut : Masalah bagi Tiongkok sebenarnya bukanlah perang dagang AS – Tiongkok, tetapi masalah ekonomi Tiongkok yang sudah rapuh itu akan menjadi lebih parah pada tahun 2019.
Menurut prakiraan Bank for International Settlements, hingga akhir tahun 2019 ini, rasio utang Tiongkok terhadap PDB mereka dapat mencapai 275 %, naik dari 261 % pada tahun 2018.
Pada saat yang sama, tingkat leverage yang tinggi telah menjadi hambatan utama bagi komunis Tiongkok untuk melakukan reformasi. Begitu kehilangan dukungan pemerintah dan memecahkan gelembung, maka risiko ketidakstabilan dalam sektor moneter akan meningkat. Namun, dengan tanpa memecahkan gelembung, ekonomi tidak akan berkembang dengan baik.
Jurnalis keuangan The Epoch Times He Jian pernah menyampaikan dalam tulisannya bahwa 2 situasi yakni menjamin pertumbuhan atau menurunkan tingkat beban (leverage) sudah menjadi pilihan yang dilematis bagi komunis Tiongkok. Jika tidak menurunkan leverage ekonomi Tiongkok akan runtuh di masa depan. Tetapi jika tidak menjamin pertumbuhan, Bagaimana saat ini bisa dilewati?
Dari situasi sekarang terlihat bahwa komunis Tiongkok semakin tidak percaya diri dapat secara lancar melakukan deleveraging untuk beralih ke model pasar terbuka.
Pada bulan Desember tahun lalu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada penutupan Kongres Kerja Ekonomi oleh Komite Sentral PKT disebutkan bahwa, kegiatan ekonomi saat ini menunjukkan situasi stabil tetapi bisa berubah, ada rasa kekhawatiran dalam perubahan, situasi eksternal pun cukup kompleks dan menantang, ekonomi kita menghadapi tekanan ke bawah.
Pada 21 Januari lalu, Xi Jinping dalam pidato pembukaan seminar yang mengkaji pentingnya untuk memahami dan mematuhi garis bawah pemikiran, fokus pada pencegahan dan penanganan risiko besar yang dihadapi pemerintah menegaskan kepada pejabat tingkat propinsi untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pengendalian risiko utama, mempertahankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas sosial.
Dunia luar percaya bahwa ditinjau dari tema seminar di atas telah menunjukkan keprihatinan para pemimpin Tiongkok tingkat tinggi tentang penurunan ekonomi pada tahun 2019 ini. (Sin/asr)
Ratusan siswa sekolah menengah di sebuah sekolah swasta di Kota Jincheng, Provinsi Shanxi baru mengetahui bahwa mereka tidak terdaftar dengan benar dalam sistem sekolah, dan akibatnya, tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.
Di Tiongkok, semua siswa harus memiliki file pendaftaran siswa formal untuk dapat lulus dan melanjutkan pendidikan tinggi. Sekolah bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga file-file ini untuk semua siswa.
Pada November tahun lalu, beberapa senior sekolah menengah di Sekolah Fenglan di Kota Jincheng menemukan mereka tidak memiliki nomor ID pendaftaran siswa ketika mereka diminta untuk mengisi formulir pendaftaran untuk ujian standar.
Berita segera menyebar dengan cepat. Beberapa orang tua segera pergi ke biro pendidikan setempat untuk memeriksa status pendaftaran anak-anak mereka. Pada akhirnya, untuk kelas 11 saja, hampir 400 siswa ditemukan “hilang” dalam sistem pendaftaran siswa lokal. Itu berarti mereka tidak akan dapat memperoleh sertifikat kelulusan, juga tidak akan diizinkan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional pada tahun berikutnya ketika mereka menjadi siswa sekolah menengah atas.
Sekolah Fenglan didirikan pada tahun 1999 dengan persetujuan dari biro pendidikan kota. Persyaratan penerimaannya, seperti nilai ujian siswa, relatif rendah dibandingkan dengan sekolah lokal lainnya.
Liu, orang tua dari seorang siswa Sekolah Fenglan, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin bahwa sekolah tidak memberikan rincian tentang persyaratan penerimaan dan mengatakan setiap siswa dapat diterima. Sekolah juga berjanji kepadanya bahwa ia akan mengurus semua prosedur yang diperlukan, termasuk pendaftaran siswa. Itu sebabnya dia memilih sekolah ini untuk putranya.
Seorang siswa Sekolah Fenglan meninggalkan komentar di internet tentang situasi tersebut. Dia berkata, “Masalah ini telah ditunda selama lebih dari setengah tahun sampai baru-baru ini terungkap. Banyak siswa di sekolah semacam ini telah menemukan dirinya tanpa registrasi yang tepat. Biro pendidikan tidak menawarkan bantuan apa pun. Sekolah ingin mengalihkan tanggung jawab ke biro pendidikan, dan biro mencoba mengalihkan kesalahan ke sekolah. Orang tua sangat frustrasi dan tidak berdaya,” tulisnya.
Siswa tersebut mengatakan sekolah telah melarang siswa memberi tahu orang tua mereka tentang kemalangan masalah pendaftaran ini. “Kami diminta menandatangani perjanjian, mengatakan bahwa kami akan mengikuti ujian standar sebagai penduduk remaja setempat yang tidak ada hubungannya dengan sekolah,” tulisnya.
Sebagai tanggapan, biro pendidikan Kota Jincheng merilis pernyataan, mengklaim bahwa Sekolah Fenglan menggunakan iklan palsu dan cara lain untuk mendaftar lebih banyak siswa daripada kapasitasnya secara hukum.
Biro menyarankan agar siswa dapat pindah ke sekolah kejuruan dan kemudian mendaftar untuk ujian masuk perguruan tinggi.
Menurut surat kabar Tiongkok, China Education Daily, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak insiden di sekolah menengah yang menerima siswa baru tanpa pertimbangan. Pada akhirnya, banyak yang tidak bisa mendapatkan pendaftaran siswa dan harus menanggung akibatnya. Pada tahun 2016, sekitar 1.900 siswa baru sekolah menengah di kota Zhanjiang, Provinsi Guangdong terpaksa putus sekolah. Pada Februari 2016, Sekolah Dua bahasa Jiufang di Kota Zhuzhou, Provinsi Hunan, ditemukan telah melanggar peraturan ketika mendaftar siswa. Lebih dari 60 persen lulusan baru sekolah tersebut tidak memiliki pendaftaran siswa yang tepat.
Para analis di Tiongkok memberikan penjelasan terperinci untuk fenomena ini.
Di Tiongkok, lulusan sekolah menengah memiliki dua pilihan: siswa yang lulus ujian masuk sekolah menengah dapat mendaftar ke sekolah menengah atas; mereka yang gagal memenuhi persyaratan minimum biasanya pergi ke sekolah kejuruan.
Namun, banyak siswa dengan nilai buruk ingin melanjutkan studi mereka di sekolah menengah. Karena siswa di sekolah kejuruan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki kesempatan kuliah, orang tua mereka mencoba mencari pilihan alternatif. Beberapa sekolah swasta mengambil keuntungan dari mentalitas ini dan mendapat untung dari menerima pendaftaran siswa-siswa yang tidak memenuhi syarat meskipun mengetahui bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran sekolah menengah atas. Pihak berwenang sekolah kemudian akan menemukan saluran “pintu belakang”, seperti menyuap pejabat pendidikan setempat, untuk memperoleh izin pendaftaran siswa bagi para siswa yang tidak memenuhi syarat ini.
Menurut seorang netizen, Sekolah Fenglan tersebut telah beroperasi seperti ini selama bertahun-tahun, sampai kepala biro pendidikan setempat berganti dari satu orang ke orang yang lain tahun lalu dan seterusnya. (ran)
EpochTimesId — Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) merilis mandat negosiasi bulan lalu untuk pembicaraan perdagangan bilateral mereka. Meskipun ada perbedaan tujuan yang tajam, kedua belah pihak membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi hambatan perdagangan kedelai dan energi, meningkatkan harapan untuk kesepakatan perdagangan tahun ini.
Presiden AS, Donald Trump mengumumkan pada Juli tahun lalu bahwa ‘fase baru dalam hubungan’ antara Washington dan Brussels, dengan mencapai kesepakatan untuk bekerja sama menuju tarif nol, nol hambatan nontarif, dan nol subsidi untuk barang-barang industri non-otomatis.
Sebagai bagian dari perjanjian, UE berjanji akan mengimpor lebih banyak kedelai dan gas alam cair (LNG) dari Amerika Serikat. Dan UE telah mulai memenuhi komitmennya.
Sejak pertemuan Juli 2018 antara Trump dan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, impor kedelai Uni Eropa dari AS berlipat ganda, dengan volume melonjak menjadi 5,2 juta ton dari 2,3 juta ton selama periode yang sama tahun sebelumnya.
Amerika Serikat telah menjadi pemasok kedelai utama Eropa, menyumbang 75 persen dari impor kedelai UE. Dan baru-baru ini Komisi Eropa menghapus hambatan perdagangan lain dengan mengizinkan penggunaan kedelai AS untuk biofuel.
Uni Eropa adalah pasar biodiesel yang besar, dan itu akan mendorong ekspor kedelai AS lebih jauh, menurut Asosiasi Kedelai Iowa.
Amerika Serikat telah mengekspor kedelai ke UE, yang sebagian besar digunakan sebagai pakan ternak. Namun, produk sampingan minyak kedelai harus dikirim kembali, karena Eropa tidak mengijinkan kedelai AS untuk digunakan dalam produksi biofuel. Aturan baru telah mengubah ketentuan itu.
Gubernur Negara Bagian Iowa, Kim Reynolds menyambut keputusan Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa kebijakan itu dapat berfungsi sebagai katalis untuk keberhasilan penyelesaian pembicaraan perdagangan.
“Ini adalah berita bagus bagi petani kedelai kami dengan menambahkan stabilitas dengan perluasan pasar global yang ditargetkan seperti Uni Eropa,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Kedelai peringkat sebagai ekspor pertanian utama Amerika Serikat pada 2017. Dan Iowa adalah negara bagian kedua terbesar dalam hal ekspor pertanian.
“Jadi, ketika kesepakatan seperti ini disetujui, itu berarti lebih banyak pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara kita,” kata Reynolds.
Keputusan UE berlaku sampai 1 Juli 2021, tetapi dapat melampaui tanggal tersebut, Komisi Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Eropa juga meningkatkan impor LNG dari Amerika Serikat. Sejak pertemuan antara Trump dan Juncker pada bulan Juli, ekspor LNG AS ke Eropa telah meningkat sebesar 52 persen, menjadi total 4,2 miliar meter kubik, menurut laporan Komisi Eropa.
“Kami akan berupaya untuk menggandakan perdagangan transatlantik LNG menjadi setidaknya 8 miliar meter kubik selama tiga tahun ke depan,” kata laporan itu.
Pertanian Tetap Menempel
Komisi Eropa mengeluarkan mandat negosiasi untuk pembicaraan perdagangannya dengan Amerika Serikat pada 18 Januari. Dan beberapa hari sebelumnya, Perwakilan Dagang AS (USTR) merilis tujuan negosiasi pemerintahan Trump untuk perundingan, yang menandai perbedaan tajam dengan mandat Uni Eropa. Salah satu perbedaan terbesar antara Amerika Serikat dan UE adalah sektor pertanian.
Menurut dokumen yang dirilis oleh USTR, Washington ingin ‘mengamankan’ akses pasar komprehensif untuk barang-barang pertanian AS di UE dengan mengurangi atau menghapuskan tarif. Mereka juga menyerukan untuk menghilangkan hambatan non-tarif yang mendiskriminasikan barang-barang pertanian AS.
Namun, mandat Komisi Eropa yang diterima dari negara-negara anggota mengatakan akan bernegosiasi untuk perjanjian perdagangan yang ‘ketat’, berfokus pada ‘penghapusan tarif barang-barang industri, tidak termasuk produk pertanian’.
Komisi Eropa telah mendapat mandat lain untuk melakukan perjanjian kedua dengan Washington yang akan membantu menghilangkan ‘hambatan non-tarif’, dengan membuatnya lebih mudah bagi perusahaan untuk membuktikan produk mereka memenuhi persyaratan teknis di kedua sisi Atlantik.
Ini juga menekankan bahwa mandat mengimplementasikan pernyataan bersama yang disepakati oleh Trump dan Juncker pada bulan Juli.
“Pertanian akan selalu menjadi perhatian besar bagi Amerika Serikat,” kata Marie Kasperek, wakil direktur program bisnis dan ekonomi global di Atlantic Council.
“Namun, Uni Eropa telah mengatakan begitu lama bahwa pertanian tidak sesuai harapan bagi mereka, bahwa itu bukan permulaan,” sambung Kasperek.
Jika Washington bersikeras untuk memasukkan pertanian, negosiasi akan gagal sebelum dimulai.
“Amerika Serikat saat ini berusaha mendorong produk pertaniannya ke Tiongkok. Jadi itu mungkin solusi dari pihak AS,” tutupnya. (EMEL AKAN/The EPoch Times/waa)
EpochTimesId – Pemimpin diktator Venezuela, Nicolás Maduro mengisyaratkan bahwa pemimpin oposisi muda negara itu Juan Guaido dapat segera ‘dikirim’ ke penjara karena kepresidenan tandingannya. Sikap Maduro dikeluarkan menyusul sikap sembilan negara besar Eropa baru-baru ini, yang bergabung dengan Amerika Serikat dalam mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Berbicara kepada para pendukungnya pada 4 Februari 2019 malam, Maduro mempertanyakan berapa lama Guaido dapat menjalani ‘mimpi-nya’. Maduro pertama kali mendapatkan kekuasaan negara kaya minyak pada 2013, dan diresmikan dalam jabatan ke-dua pada Januari 2019.
Masa jabatannya yang kedua dianggap tidak sah, karena adanya hambatan sejumlah tokoh oposisi dalam mengikuti pemilihan presiden. Alasan itulah yang digunakan oleh Guaido untuk mendeklarasikan dan mengambil sumpah sebagai Presiden Sementara, berdasarkan perintah konstitusi.
“Sampai 2025, juga?” Maduro memberi tahu para pendukung, The Guardian melaporkan, merujuk pada apakah Guaido (sanggup) mengikuti masa jabatan 6 tahunnya saat ini. “Atau sampai dia berakhir di penjara atas perintah mahkamah agung?”
Demonstran memprotes pemerintah Nicolas Maduro di jalan utama Las Mercedes, kota Baruta, pada 2 Februari 2019 di Caracas, Venezuela. (Edilzon Gamez/Getty Images/The Epoch Times)
Pada 2017, Maduro memaksa mengirim Mahkamah Agung Venezuela yang sah ke pengasingan. Ketua pengadilan yang dibuang, Hakim Miguel Angel Martin, sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa Maduro adalah ‘mantan presiden’, dan telah meminta militer Venezuela untuk menahannya.
Namun Guaido masih lebih beruntung dan menghirup udara bebas sejak pertama kali menyatakan dirinya sebagai presiden interim, pada 23 Januari 2019. Maduro kemungkinan takut mengambil tindakan fisik terhadap oposisi, karena khawatir bahwa Amerika Serikat, yang telah menjadi pendukung utama Guaido, akan menghukumnya dengan keras sebagai pembalasan.
Pada 4 Februari, Maduro juga mengalihkan kritiknya ke Amerika Serikat. Dia menyebut Presiden Donald Trump seorang rasis yang sombong dan perwujudan kapitalisme itu sendiri. Sebab, negara-negara Eropa yang dipimpin oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol juga akhirnya mengakui Guaido sebagai presiden setelah tenggat waktu delapan hari bagi Maduro untuk menggelar pemilihan presiden ulang telah berakhir.
Sementara itu, Rusia dan Tiongkok, pendukung utama Maduro, telah menginvestasikan miliaran dolar di Venezuela melalui investasi dan pinjaman. Sebagian besar atau belasan negara-negara Amerika Latin mendukung pemimpin oposisi. Sementara itu, El Salvador, Nikaragua, Bolivia, dan Kuba menjanjikan dukungan mereka untuk Maduro.
Kebijakan sosialis sang diktator telah menyebabkan krisis ekonomi yang telah mendorong jutaan rakyat Venezuela untuk melarikan diri dari negara itu, dan telah menimbulkan protes massa di jalan-jalan yang menyerukan agar Maduro lengser.
Langkah berikutnya
Maduro pada 30 Januari 2019 mengatakan, dia siap untuk bernegosiasi dengan Guaido, yang terus meningkatkan tekanan lokal dan internasional terhadap kepresidenannya. Sehari sebelumnya, Dia telah mencekal Guaido untuk meninggalkan negara itu dan sedang menyelidikinya karena dugaan kegiatan anti-pemerintah.
Seruannya didukung oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang mengatakan pada 5 Februari bahwa krisis politik yang meningkat di Venezuela hanya dapat diselesaikan jika keduanya berdialog.
“Kami terus percaya bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari krisis ini adalah dengan menempatkan pemerintah dan oposisi di meja perundingan,” kata Lavrov sebagaimana dikutip oleh kantor berita RIA. “Kalau tidak, itu hanya akan menjadi perubahan rezim yang sama dengan yang telah dilakukan pihak Barat, berkali-kali.”
Namun seorang diplomat top Venezuela mengatakan Guaido tidak berencana untuk berbicara dan bernegosiasi dengan Maduro.
Carlos Vecchio, yang ditunjuk oleh Guaido sebagai wakil pemerintah Venezuela untuk Amerika Serikat, mengatakan pada sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Atlantik bahwa mereka ingin memiliki ‘transisi pemerintahan’ yang tertib.
“Kami tidak ingin lebih banyak konflik,” kata Vecchio. “Kami tidak mau berpartisipasi dalam dialog jenis apa pun yang diminati Maduro. Satu-satunya hal yang akan kami terima adalah agenda kami tentang bagaimana, kami menegosiasikan kepergiannya. Dan di situlah tekanan harus ditanggung.”
Meskipun tekanan meningkat, Maduro masih mendapat dukungan dari angkatan bersenjata Venezuela, bahkan ketika Guaido menawarkan amnesti kepada tentara yang bergabung dengan timnya. Pada 26 Januari, Kolonel Jose Luis Silva, atase pertahanan Venezuela untuk Washington dan seorang pejabat militer utama, mengatakan mereka memutuskan hubungan dengan rezim Maduro. Jenderal Francisco Yanez, seorang jenderal angkatan udara Venezuela berpangkat tinggi juga menyangkal Maduro dan mengakui Guaido.
Penasihat keamanan nasional Trump dan Gedung Putih, John Bolton sebelumnya mengatakan ‘semua opsi ada di meja’, jika Maduro memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer dalam konflik saat ini. Ketika ditanya apakah pernyataan ‘semua opsi’, termasuk aksi militer, Bolton mengatakan kepada wartawan di Venezuela pada 24 Januari, “Saya pikir statemen itu (sudah) berbicara (memiliki makna) sendiri.”
Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan mengirimkan makanan dan pasokan medis ke perbatasan Kolombia dengan Venezuela, di mana bantuan itu akan disimpan sampai dapat benar-benar dikirim ke negara yang sedang berjuang mengatasi krisis ekonomi dan sosial tersebut. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Outbreak wabah Ebola yang mematikan di Kongo timur menandai enam bulan berlalu. Sejumlah pejabat mencatat kasus-kasus yang dikonfirmasi terkait dengan pusat-pusat kesehatan.
Infeksi tersebut dilihat sebagai masalah utama yang menyoroti praktik buruk dan risiko penyebaran di antara pasien dan pekerja.
Dikombinasikan dengan perlawanan masyarakat di wilayah yang tidak stabil dan kepadatan penduduk yang belum pernah menghadapi Ebola sebelumnya, kini tugas mengendalikan wabah tetap menghadapi tantangan.
Di pusat wabah saat ini, komunitas Butembo dan Katwa, 86 persen kasus Ebola sejak 1 Desember “telah mengunjungi atau bekerja di fasilitas perawatan kesehatan sebelum atau setelah timbulnya penyakit,” kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dalam tiga minggu terakhir di Katwa, 49 “struktur kesehatan” diidentifikasi di mana kasus yang dikonfirmasi dirawat di rumah sakit, dan baru delapan petugas kesehatan dilaporkan yang terinfeksi sebagaimana disebut WHO.
Sebanyak 759 kasus Ebola, termasuk 705 di antaranya dikonfirmasi dan 414 kematian dikonfirmasi. Angka ini telah menjadi wabah Ebola terbesar kedua dalam sejarah dibandingkan wabah Afrika Barat yang menewaskan lebih dari 11.000 di 2014-2016.
Tidak ada tanda akhir yang terlihat. “Ini adalah area yang sangat kompleks dengan rasa tidak aman seperti itu,” kata Dr. Ibrahima Soce Fall, selaku direktur regional WHO untuk keadaan darurat kepada The Associated Press.
“Kami telah mampu mengendalikan banyak titik, tetapi akan membutuhkan waktu untuk benar-benar mengakhiri wabah ini.”
Katwa adalah komunitas terbaru untuk menghadirkan pejabat dengan penduduk yang selalu waspada terhadap orang luar setelah bertahun-tahun mengalami serangan pemberontak di wilayah tersebut.
“Mereka tidak mempercayai otoritas di Kongo karena mereka terkena rasa tidak aman dan konflik selama lebih dari 20 tahun,” kata Fall.
“Anda tidak dapat mengendalikan wabah jenis ini tanpa melibatkan komunitas untuk deteksi cepat.”
“Di Beni, pusat bencana awal, butuh berbulan-bulan sebelum beberapa komunitas memberikan kepercayaan,” katanya.
Masyarakat sering masih memilih untuk pergi ke pusat kesehatan tradisional daripada rumah sakit.
“Banyak orang terinfeksi di fasilitas itu. Jika Anda menderita malaria, Anda mungkin berada di tempat yang sama dengan seseorang dengan Ebola,” kata Fall.
“Mereka tidak memiliki dokter di sana, dan orang-orang yang bekerja tidak memenuhi syarat.” Banyak gejala awal Ebola, termasuk demam dan nyeri otot, mirip dengan malaria dan penyakit lain yang umum di wilayah ini.
Hal menjadi perhatian di Katwa adalah bahwa 80 persen kasus Ebola belum dapat dilacak ke kontak orang terinfeksi yang diketahui. Itu berarti sejumlah pejabat tidak dapat secara akurat melacak di mana virus itu menyebar dan siapa yang berisiko paling tinggi sebagaimana diungkapkan Laurence Sailly, kepala misi di Kongo untuk Doctors Without Borders.
Angka itu lebih rendah di masyarakat yang terkena Ebola di awal wabah. Angka ini dinilai mencerminkan kemajuan langkah petugas kesehatan.
Setiap kali Ebola muncul di komunitas baru, petugas kesehatan harus mulai dari langkah nol untuk menjelaskan penyakitnya. Beberapa melibatkan kelompok pemberontak untuk memberikan akses vaksinasi dan melacak kontak mereka yang terinfeksi.
Ada juga kekhawatiran tentang kematian yang terjadi di luar pusat kesehatan karena beberapa orang tetap enggan mencari bantuan.
Pasien Ebola di rumah berpotensi menginfeksi lebih banyak orang daripada di isolasi. Para ahli menyebutkan mereka paling menular tak lama sebelum mereka mati.
WHO dan kementerian kesehatan Kongo telah mulai menguji dan mencatat semua kematian di luar pusat kesehatan.Banyak warga Kongo tetap khawatir.”Saya takut pada Ebola dan saya pikir epidemi ini belum berakhir,” kata Manoa Lebabo, seorang warga Beni yang berusia 20 tahun. (asr)
Oleh Carley Petesch/Associated Press via The Epochtimes
Epochtimes.id- Calon Presiden 01 Joko Widodo dan Calon Presiden 02 Prabowo Subianto kompak mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2019.
Keduanya kompak mengunggahnya di akun media sosial mereka masing-masing.
Jokowi melalui akun instagramnya mengucapkan selamat Imlek serta harapan agar tahun ini dipenuhi dengan kedamaian dan berlimpah cinta.
“Selamat Tahun Baru Imlek 2570 bagi yang merayakan. Semoga di tahun baru ini, persaudaraan kita menjadi lebih erat, penuh sukacita, berlimpah cinta, dan kedamaian,” tulis Jokowi dalam akun instagramnya.
Sementara itu, Prabowo menulisnya melalui akun Twitter pribadinya, @prabowo. Ia menulis kalimat ucapan, Gong Xi Fa Cai.
“Selamat Tahun Baru Imlek 2570 bagi sahabat yang merayakan. Salam hormat saya untuk keluarga di rumah. Gong Xi Fa Cai,” tulis Prabowo dalam akun Twitternya, Selasa (5/2/2019).
Selamat Tahun Baru Imlek 2570 bagi sahabat yang merayakan. Salam hormat saya untuk keluarga di rumah. Gong Xi Fa Cai. pic.twitter.com/kgFOAsmNNC
Sepanjang sejarahnya, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia bisa merayakan tahun baru Imlek pada tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres Nomor 14/1967.
Presiden Abdurrahman Wahid ketika masa jabatannya mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya).
Kemudian pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri mulai tahun 2003 hingga sekarang. (asr)
Epochtimes.id- Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak gunung yang masih berstatus aktif dan bisa meletus atau mengalami erupsi kapan saja. Kondisi ini membuat Indonesia juga menjadi wilayah rawan terdampak letusan gunung api terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Untuk mendeteksi dini letusan dan dampak antisipasi abu vulkanik yang dihasilkan gunung api terhadap penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengintensifkan pemantauan perkembangan pengaruh sebaran abu vulkanik dari gunung api yang mengalami erupsi terkait dengan sektor penerbangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti mengatakan pemantauan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi Integrated Webbased Aeronautical Information System Handling (I-WISH) yang dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Udara. Sistem ini diperuntukan untuk koordinasi dan komunikasi dalam pengambikan keputusan bersama khususnya dalam penanganan abu vulkanik.
“Dalam sistem ini, stakeholder harus aktif terlibat menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam hal penanganan abu vulkanik atau lebih dikenal dengan Collaborative Decision Making (CDM),” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (5/2/2019).
Alur penanganan dampak abu vulkanik dilakukan berdasarkan referensi PM 95 tahun 2018 tentang PKPS 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, PM 111 tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Aeronautika, KM 14 tahun 2009 tentang PKPS 170 tentang Peraturan Lalu Lintas Udara, Doc 9766 Handbook On The International Airways Volcano Watch (IAVW).
Dimulai dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang melakukan pengamatan aktivitas pra letusan dan letusan gunung berapi, menyampaikan VONA kepada VAAC, MWO, ATS unit terdampak dan instansi terkait apabila diperlukan melalui e-mail. Kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan melakukan pengamatan kondisi cuaca terus menerus yang mempengaruhi operasi penerbangan dalam wilayah tanggung jawabnya.
Selain itu, mempersiapkan informasi SIGMET dan informasi terkait lainya dalam wilayah tanggung jawabnya memberikan informasi Meteorologi Penerbangan kepada unit ATS. Menyebarkan informasi mengenai aktivitas pra letusan, letusan dan awan abu gunung berapi setiap ada perubahan, setiap 6 jam sekali atau bilamana ada perubahan signifikan kepada Ditjen Hubud (DNP dan KOBU), Airnav (unit ACC, unit kartografi, unit ATFM, NOV), VAAC, unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara.
Sementara Australian Goverment, Bureau of Meteorology dalam hal ini VAAC DArwin membantu mengawasi satelit geostationer dan polar orbiting. Apabila tersedia data ground based dan data airbone terkait untuk mendeteksi eksistensi dan pelepasan abu gunung api diatmosfer wilayah tersebut.
Mengaktifkan model volcanic ash numerical trajectory untuk memperkirakan pengerakan abu yang terdeteksi, menerbitkan informasi volcanic ash advisory (VAA) dan volcanic ash graphic (VAG) terkait pelepasan dan prakiraan abu gunung berapi yang disampaikan kepada MWO, ACC, FIC pada area yang terkena dampak dan menerbitkan updating permuktahiran informasi sampai abu tidak terindentifkasi setiap 6 jam sekali atau bilamana ada perubahan signifikant.
Terkait hal tersebut, Polana meminta jajarannya untuk secara intensif memantau operasional penerbangan yang bisa terdampak letusan gunung berapi.
Untuk Otoritas Bandar Udara (OBU) harus melakukan koordinasi dengan unit terkait dampak abu vulkanik. Melakukan kajian/telaahan atas data-data dukungan berupa Aerodrome Observation yang disampaikan oleh unit penyelenggara bandar udara, Met Office, airline staff, otoritas lokal dan berupa airspace observation yang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Lalu menginstruksikan NOF untuk menerbitkan NOTAM sesuai kajian serta mengambil keputusan terhadap dampak abu vulkanik.
Untuk Direktorat Navigasi Penerbangan harus melakukan evaluasi atas pelaporan hasil observasi yang dilakukan oleh OBU serta melakukan pemantauan terhadap penanganan abu vulkanik yang dilakukan masing-masing unit terkait.
Sedangkan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) harus melakukan pengamatan lapangan ( aerodrome observation) dengan menggunakan perangkat paper test, menginformasikan hasil aerodrome observation ke pada pihak terkait.
Khusus untuk maskapai penerbangan, harus membuat Safety Risk Assessment di jalur penerbangan terdeteksi abu vulkanik, membuat kajian Standard Operating Procedure (SOP) pada saat penerbangan di malam hari apabila terindentifikasi melalui jalur wilayah yang terkontaminasi, serta melakukan inspeksi pada pesawat udara dan pelaporan air report. (asr)
Kekhawatiran terhadap Huawei sedang menyelimuti pemerintah Denmark. Dari penilaian mengenai keamanan jaringan Denmark menunjukkan bahwa transportasi adalah area yang paling rentan terhadap ancaman spionase cyber.
Danish Railway baru-baru ini memutuskan untuk tidak menggunakan peralatan yang disediakan oleh perusahaan Tiongkok yang kontroversial itu.
Meskipun Huawei telah mengirim sepucuk surat terbuka kepada Parlemen Denmark pada bulan Desember tahun lalu yang isinya menyebutkan : Anda dapat dengan tenang mempercayai kami …. Tetapi jaminan seperti itu tidak efektif, dan kekhawatiran pemerintah Denmark terhadap Huawei masih terus berkembang.
Menurut laporan, perusahaan perkeretaapian yang berada di bawah naungan Kementerian Transportasi Denmark, Banedanmark telah membatalkan kontrak kerja sama dengan NetNordic, sebuah perusahaan jaringan mitra terbesar Huawei di Denmark pada 18 Januari lalu, dan kontrak yang melibatkan kerja sama enam tahun yang baru ditandatangani pada bulan Nopember tahun lalu.
Kontrak tersebut menetapkan bahwa jaringan Nordic dan Huawei akan menyediakan peralatan jaringan serat optik untuk perkeretaapian Denmark. Peralatan tersebut akan digunakan untuk menangani pertumbuhan lalu lintas digital di jaringan perusahaan kereta api Denmark, yang dianggap sebagai infrastruktur penting untuk operasi kereta api dan komunikasi informasi antara orang dan sistem.
Banedanmark : Tidak memenuhi persyaratan keamanan jaringan
Cepatnya Banedanmark membatalkan kontrak tampaknya sulit dipercaya. Media Denmark ‘Politiken’ pada 22 Januari melaporkan bahwa Soren Boysen, kepala sistem sinyal untuk perkeretaapian Denmark dalam email yang dikirim kepada media tersebut menyebutkan : Banedanmark akhir-akhir ini lebih peduli terhadap keamanan jaringan perkeretaapian. Oleh karena itu, telah meningkatkan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman dalam kontrak pemerintah.
Dalam sebuah wawancara dengan media itu, ia mengatakan : “Selama kita menemukan kontrak dan tender yang tidak memenuhi persyaratan Banedanmark, kita akan memutuskan apakah kita harus membatalkan kontrak atau apakah kita harus tender ulang. Sejauh ini, satu kontrak seperti itu telah dibatalkan.”
‘Politiken’ mencoba untuk menghubungi jaringan Nordic, tetapi belum berhasil. Untuk alasan kerahasiaan, Soren Boysen tidak ingin mengomentari kontrak yang telah dibatalkan. Laporan ‘Politiken’ menyebutkan bahwa pembatalan kontrak oleh Banedanmar adalah hasil pertama dari reaksi berantai global dari peristiwa Huawei.
Karena takut akan kontrol atau spionase Partai Komunis Tiongkok (PKT), semakin banyak negara Barat memblokir atau membatasi partisipasi Huawei dalam infrastruktur utama mereka, seperti jaringan 5G yang akan datang. Jaringan 5G akan menjadi infrastruktur yang lebih canggih daripada 4G saat ini, dan Huawei telah membangun dan mengoperasikan jaringan 4G di Denmark melalui kerja sama dengan Danish Telecom (TDC).
Dalam beberapa pekan terakhir, peringatan internasional tentang hubungan dekat antara Huawei dengan Partai Komunis Tiongkok telah menyebabkan pemerintah Denmark dan Badan Intelijen Pertahanan mulai was-was terhadap Huawei.
Kementerian transportasi menghadapi ancaman terbesar dari spionase cyber
Pusat Keamanan Jaringan Internet Denmark (CFCS) yang di bawah naungan Badan Intelijen Pertahanan Denmark merilis sebuah laporan penilaian tentang ancaman baru pada bulan Desember tahun lalu, yang menyebutkan bahwa sektor transportasi adalah area berisiko tinggi terhadap spionase cyber.
“Area dengan ancaman spionase cyber terbesar adalah perusahaan dan institusi yang terlibat dalam pengembangan teknologi transportasi baru, entitas yang terlibat dalam pembangunan atau pengoperasian sistem transportasi canggih. Untuk perusahaan yang memasuki proses penawaran atau tahap kerja sama dengan perusahaan dari negara tertentu, Itu juga akan menghadapi ncaman yang terbesar”.
Peter Kruse adalah seorang pakar dari perusahaan IT di Denmark. Dalam pandangannya, pembatalan kontrak pasokan peralatan dari Huawei oleh Banedanmark merupakan pertimbangan yang saksama dan tepat waktu.
“Banyak orang mulai menyadari bahwa mereka berurusan dengan perusahaan yang sangat tidak transparan dan dikendalikan oleh lengan panjang pemerintah Tiongkok. Banedanmark jelas menilai bahwa terlalu berisiko untuk membiarkan Huawei untuk memasuki infrastruktur kritis Denmark. Masuk akal, karena begitu Anda melibatkan pemasok, akan tidak mudah untuk mendorongnya keluar. Lihat saja kerepotan yang dihadapi perusahaan Danish Telecom,” kata Peter Kruse.
‘Politiken’ menjelaskan, apa yang dikemukan oleh Peter Kruse itu adalah masalah kontrak bernilai miliaran yang ditandatangani antara TDC dengan Huawei belasan tahun silam itu menyebabkan ketergantungan pada teknologi Huawei.
Perusahaan keamanan IT Kruse memiliki sejumlah besar pelanggan milik departemen utilitas publik pemerintah Denmark. Peter Kruse mengatakan bahwa banyak pelanggan telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap Huawei dalam waktu dekat dan mencari nasihat tentang bagaimana menghadapi Huawei.
Menurut ‘Politiken’ banyak kementerian pemerintah Denmark mulai khawatir tentang pasokan IT Huawei saat ini dan masa depan.
Sebagian besar masyarakat Denmark mulai khawatir terhadap Huawei
Pada 22 Januari, Komisi Pertahanan Nasional Parlemen Denmark melakukan diskusi terbuka dengan Menteri Pertahanan Denmark mengenai masalah infrastruktur telekomunikasi Huawei dan TDC Denmark.
Setelah pertemuan itu, Lisbeth Bech Poulsen dari Partai Sosial Rakyat Denmark (SF) mengatakan bahwa perwakilan dari semua pihak menyatakan keprihatinan tentang keseriusan masalah tersebut.
‘Politiken’ pada hari berikutnya memberikan komentar bahwa partai politik di Denmark baik dari sayap kiri maupun kanan semuanya menyatakan kekhawatiran terhadap peralatan Huawei, terutama karena Huawei yang memiliki hubungan dekat dengan PKT telah membangun jaringan seluler 4G untuk Danish Telecom Denmark.
Menteri Pertahanan Denmark, Claus Hjort Frederiksen mengatakan pada pertemuan itu : “Tidak ada keraguan bahwa pemerintah (Denmark) sedang menangani masalah ini dengan serius dan sedang mempertimbangkan bagaimana cara menanganinya demi menjaga keamanan Denmark”
Claus Hjort Frederiksen juga membicarakan masalah hak yang dimiliki Huawei. Ia mengatakan : “Meskipun secara resmi menunjukkan bahwa serikat pekerja Huawei harus menjadi pemilik perusahaan, tetapi hampir tidak ada indikasi dampak karyawan terhadap perusahaan. Saya seharusnya tidak mencurigai siapa pun yang sebenarnya mengendalikan Huawei atau hubungan keuangan perusahaan tersebut, tetapi perlu dicatat bahwa hubungan ini tidak transparan, hal ini yang menimbulkan kekhawatiran orang.”
Beberapa bulan terakhir, negara sekutu Denmark di NATO telah melarang produk Huawei dimasuki ke dalam daftar pengadaan pemerintah, termasuk memboikot Huawei dari pembangunan jaringan seluler 5G di masa depan. Partai Rakyat Sosial Denmark dan Partai Rakyat Denmark (DF) juga menyatakan harapan mereka untuk mengeluarkan Huawei dari pembangunan jaringan 5G Denmark di waktu mendatang. (Sin/asr)
Tiongkok telah memulai proses pembongkaran perusahaan milik negara yang dililit hutang “zombie”.
Pada 1 Februari, Economic Information Daily, surat kabar ekonomi yang dioperasikan oleh media pemerintah Xinhua, melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi; Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi Negara (State-owned Assets Supervision and Administration Commission – SASAC), otoritas pusat yang mengawasi perusahaan milik negara; dan beberapa pemerintah provinsi, termasuk Shaanxi, Henan, Hebei, dan Heilongjiang, telah membuat rencana untuk melikuidasi beberapa perusahaan zombie besar setelah pemerintah pusat membuat pengumuman pada 4 Desember 2018, memerintahkan semua perusahaan seperti itu untuk dilenyapkan pada tahun 2020.
Badan usaha milik negara yang bangkrut dan gagal menghasilkan laba disebut sebagai perusahaan zombie, karena pemerintah pusat terus-menerus memberikan dukungan keuangan untuk menjaga mereka tetap bertahan.
SASAC tidak memberikan informasi terperinci tentang status perusahaan zombie saat ini atau apa yang menyebabkan rencana likuidasi tersebut, hanya mengatakan bahwa ia akan merumuskan serangkaian kebijakan untuk mempercepat proses pemecahannya.
Menurut data resmi SASAC, ada 2.041 perusahaan zombie pada November 2016, dengan total aset 3 triliun yuan (US$445 miliar). Kebanyakan adalah bisnis batubara dan baja yang memiliki kelebihan kapasitas produksi. Meskipun mereka mengalami kerugian, perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan pinjaman dari bank-bank Tiongkok untuk mempertahankan operasi harian mereka.
Rezim Tiongkok telah berupaya melakukan reformasi struktural sisi penawaran sejak 2015, dengan tujuan utama membubarkan perusahaan-perusahaan zombie ini.
Miao Yu, Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi, mengatakan dalam konferensi pers pada 29 Januari bahwa Tiongkok telah mengurangi produksi baja sebesar 30 juta metrik ton dan produksi batubara sebesar 150 juta metrik ton, pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2018, tingkat pemanfaatan industri Tiongkok menyeluruh, artinya proporsi barang industri yang telah terjual, mencapai 76,5 persen.
Koran corong Partai Komunis Tiongkok, Harian Rakyat (People’s Daily), memuat artikel pada 17 Desember yang mengindikasikan bahwa akan sulit untuk menutup perusahaan zombie karena mereka mempekerjakan sejumlah besar pekerja, memiliki utang dalam jumlah besar, dan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah yang tidak ingin melihatnya tutup.
Sebuah perusahaan tambang batu bara milik negara, misalnya, mempekerjakan sekitar 2.000 hingga 8.000 pekerja. Karena banyak pekerja tambang berasal dari keluarga yang telah berkecimpung dalam bisnis tersebut selama beberapa generasi, menutup sebuah perusahaan pertambangan bisa berarti seluruh keluarga kehilangan pekerjaan pada saat yang sama.
Sementara itu, bank-bank yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan zombie ini tidak ingin mereka bangkrut karena kredit macet yang telah menumpuk dalam jumlah besar akan berarti kerugian besar dan bahkan kebangkrutan untuk bank-bank tersebut, menurut artikel People’s Daily.
Sementara itu, pemerintah daerah tidak ingin melihat perusahaan zombie tutup, karena pendapatan pajak yang tinggi dikumpulkan dari mereka setiap tahun, menurut People’s Daily.
Lebih jauh, artikel tersebut menyatakan, tim manajemen perusahaan zombie memiliki hubungan dekat dengan pemerintah daerah, “dengan hubungan rumit yang tidak ingin perusahaan tutup.”
Kemungkinan kekhawatiran terbesar bagi pemerintah daerah adalah tingkat pengangguran yang akan terjadi jika perusahaan zombie ditutup, menurut Tang Jingyuan, seorang komentator yang berbasis di AS.
“Jika ada ribuan orang yang kehilangan pekerjaan dalam semalam, mereka mungkin mengorganisir aksi protes besar, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keputusan Partai Komunis. Walikota [dari sebuah kota] bahkan mungkin kehilangan posisinya jika dia tidak dapat memadamkan aksi-aksi protes publik tersebut,” kata Tang kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara 3 Februari.
Tian Beiming, seorang ekonom Tiongkok, berkomentar di Twitter tentang berita terbaru tentang rencana pemerintah untuk menutup perusahaan-perusahaan zombie: “Biasanya, perusahaan zombie juga melibatkan banyak korupsi.” (ran)
EpochTimesId — Puluhan ribu demonstran turun ke jalan-jalan di kota-kota terpencil dan kota-kota metropolitan di seluruh Venezuela pada 2 Februari 2019 waktu setempat. Mereka menyerukan pengunduran diri Nicolas Maduro, sebagai Presiden sosialis, yang menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mundur sebagai presiden.
Meskipun menderita kekurangan makanan dan obat-obatan yang meluas bersama dengan aliran listrik dan air yang terus-menerus, pemandangan aksi itu nampaknya lebih menyenangkan daripada putus asa, bagi mereka yang turun ke jalan. Kerumunan orang-orang naik dan turun dari kendaraan di jalan-jalan dan stasiun metro di Caracas menjadi sangat mendominasi. Mereka melambai-lambaikan bendera tiga warna negara itu, dan menyanyikan lagu kebangsaan Venezuela. Aksi yang termotivasi oleh sentimen yang berkembang bahwa pemerintah yang didukung militer bisa saja sedang berada di hari-hari terakhir mereka.
“Hari ini, berkat dukungan dari komunitas internasional, harapan tumbuh subur di dalam diri kita semua, dan kami berharap perubahan di negara kami segera terjadi. Tolong, jangan tinggalkan kami,” kata Vanessa Lloreda, 35, yang turun ke jalan-jalan Caracas untuk mendukung pemulihan demokrasi.
“Ada cahaya di ujung terowongan,” kata Francisco Lucena Bravo, 64, dengan ceria di Los Teques, 15 mil dari Caracas. “Pria, wanita, orang tua, anak-anak, dan orang-orang dari semua kelas sosial bersatu untuk tujuan ini. Ini (kediktatoran sosialis) harus segera berakhir.”
Maduro secara bersamaan menarik kerumunan besar pendukungnya di Caracas tengah, untuk peringatan 20 tahun Bolivarian. Itu adalah sebuah gerakan sosialis yang didirikan oleh almarhum Hugo Chavez, dimana Dia mengecam aksi rakyat dan oposisi sebagai apa yang disebut sebagai pelanggaran asing terhadap kedaulatan bangsa.
“Berapa lama mereka akan melukai negara? Cukup sudah semua kerusakan yang mereka lakukan pada negara kita,” kata Maduro kepada pengikutnya yang setia.
Negara tersebut kini terlibat dalam perebutan kekuasaan internasional, dengan pemimpin oposisi dan kongres nasional, Juan Guiado, bersumpah secara simbolis sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019. Dia mendapat pengakuan instan dari sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.
Maduro, yang mengklaim dirinya adalah korban kudeta yang diarahkan oleh Amerika Serikat, terus berkuasa berkat dukungan militer dan majelis konstituen yang dipenuhi loyalis Madura yang Dia ciptakan untuk mengesampingkan Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, yang dipimpin oleh Guiado.
Protes ketidakpuasan bukanlah hal baru, dengan sekitar 12.000 orang tercatat turun ke jalan pada 2018 ketika kondisi mengerikan di negara itu memburuk ke tingkat yang tidak dapat dipertahankan. Tetapi pawai pada 2 Februari 2019 ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam besaran skala dan karakter. Aksi ini menunjukkan penurunan lebih lanjut dukungan terhadap Maduro, yang sebelumnya sudah semakin menipis akibat krisis ekonomi dan krisis sosial.
Dalam beberapa minggu terakhir, protes pecah di lingkungan yang sebelumnya dianggap memiliki kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepada Maduro dan revolusi sosialis pendahulunya, Chavez. Aksi mereka juga terjadi di kota-kota kecil yang terpencil, seperti Araure di Venezuela barat, dengan populasi yang hanya 12.000.
“Ini tidak seperti apa pun yang telah kita lihat sebelumnya,” kata Geoff Ramsey, asisten direktur untuk Venezuela, pada Kantor perwakilan Washington di Amerika Latin itu. “Ini adalah perkembangan besar dan itu yang benar-benar menyoroti betapa kuatnya konsensus di Venezuela sehingga status quo perlu diubah.”
Pendukung oposisi dalam demonstrasi menentang pemerintah Presiden Venezuela, Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, pada 2 Februari 2019. (Andres Martinez Casares/Reuters/The Epoch Times)
Kekerasan
Tindakan keras baru-baru ini dilakukan oleh pasukan khusus keamanan di lingkungan kelas pekerja. Insiden itu diberitakan secara luas dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk mengintimidasi publik, ketika Maduro kehilangan bahkan pendukung Chavista garis keras.
Untuk pertama kalinya selama protes besar, tidak ada kekerasan yang dilaporkan terjadi pada 2 Februari, dan di kota Barquisimeto, rekaman video menangkap pasukan polisi yang meninggalkan pos mereka setelah dipeluk oleh para pengunjuk rasa.
Suasana optimisme didorong oleh pembelotan Jenderal Francisco Yanez pagi itu, seorang komandan angkatan udara. “Rakyat Venezuela, 90 persen angkatan bersenjata Venezuela tidak bersama diktator, mereka (berada bersama) dengan rakyat Venezuela,” katanya dalam sebuah video yang beredar di Twitter. Tetapi harapan bahwa para pemimpin militer lainnya akan mengikuti seperti domino, hanya berumur pendek.
Maduro mengumumkan kepada para pendukungnya bahwa Dia akan menyerukan pemilihan parlemen baru lebih awal dari yang direncanakan, dalam upaya untuk menyingkirkan oposisi dari Majelis Nasional.
Ramsey mengatakan seberapa besar oposisi dapat bertahan sangat tergantung pada seberapa banyak oposisi dapat mempertahankan kegilaan yang terus menarik kerumunan massa ke jalanan.
“Jika mereka tidak dapat mempertahankan rasa momentum yang sedang tumbuh ini, jika mereka tidak dapat menunjukkan ini mengarah pada sesuatu, mereka akan memiliki masalah serius.” (LUKE TAYLOR/khusus untuk The Epoch Times/waa)
