WASHINGTON — Presiden AS Donald Trump pada 18 September mengancam pembalasan lebih lanjut terhadap Tiongkok jika Beijing menargetkan para pekerja pertanian atau industri AS di tengah sengketa perdagangan, dan menuduh Tiongkok mencoba mempengaruhi pemilihan AS dengan menargetkan para petani.
Trump membuat tuduhan tersebut yang diposting di Twitter ketika kedua belah pihak meluncurkan tarif perdagangan baru dalam perselisihan perdagangan yang semakin meningkat.
Beijing mengatakan akan membalas dengan tarif terhadap produk-produk Amerika senilai 60 miliar dolar AS setelah Trump pada 17 September memberlakukan tarif 10 persen pada impor senilai $200 miliar dari Tiongkok.
Trump mengatakan Tiongkok berusaha menggunakan perdagangan untuk melemahkan dia dan para pendukungnya sebelum pemilihan kongres 6 November.
Pada bulan Juli, Beijing telah meluncurkan sebuah video pendek dalam bahasa Inggris yang menampilkan kartun kedelai yang sedang berbicara untuk menjamin pentingnya perdagangan. Kartun tersebut menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh negara bagian kedelai yang paling maju telah memilih Trump dalam pemilihan presiden 2016. “Jadi, apakah para pemilih di sana akan mendukung Trump dan Republik setelah mereka menemukan dompetnya terhantam?” tanya sang kedelai.
“Tiongkok telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka secara aktif mencoba mempengaruhi dan mengubah pemilu kita dengan menyerang para petani, peternak dan pekerja industri kita karena kesetiaan mereka kepada saya,” tulis Trump. Tidak jelas pernyataan apa dari Beijing yang presiden tersebut maksudkan dalam postingnya.
“Akan ada pembalasan ekonomi yang besar dan cepat terhadap Tiongkok jika para petani, peternak dan/atau pekerja industri kita menjadi target!” Trump menambahkan.
Trump telah memenangkan kontes presiden 2016 dengan dukungan kuat dari para petani dan pemilih kerah biru. (ran)
Epochtimes.id- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise mengatakan pembangunan berperspektif hak anak memerlukan proses yang berkesinambungan dari bebagai pihak.
Oleh karena itu, kata Yohana, sosialisasi konvensi hak anak (KHA) menjadi sangat penting untuk meningkatkan komitmen guna mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Lembaga serta masyarakat agar lebih berperan aktif bersama lindungi anak.
Hal demikian disampaikan Menteri Yohana saat menghadiri penutupan Sosialisasi Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin (17/9/2018).
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA, dengan demikian sebagai individu maupun negara sudah seharusnya setiap orang menyimak rumusan KHA, dan mampu mendapat pemahaman mengenai Hak Anak.
Upaya signifikan terkait ratifikasi KHA juga ditunjukkan dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, pembentukan kelembagaan dan rencana aksi dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
KHA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan prinsip dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang dan hak partisipasi serta kepentingan terbaik bagi anak.
Namun mirisnya, pelanggaran atas hak anak kerap terjadi di berbagai daerah, hal ini terlihat dari tingginya kasus kekerasan terhadap anak.
Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) selama bulan januari sampai dengan Agustus 2018, korban Kekerasan psikis 1.878 anak, korban kekerasan seksual 2.190 anak, korban kekerasan fisik 2.536 anak dan korban penelantaran 649 anak.
“Tingkat kekerasan pada anak yang relatif tinggi ini, sangat mengkawatirkan dan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak yang bersangkutan bila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat, “ tegas Menteri Yohana.
Menteri Yohana berharap, dengan dipahaminya KHA mampu meningkatkan sensitifitas dan kepedulian para pihak untuk bersama hadir dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam wujud karya nyata.
“Lahirnya kebijakan terkait Perlindungan Anak yang benar-benar responsif terhadap pemenuhan hak anak dan bersifat implementatif, serta memastikan tersedianya lembaga layanan untuk anak yang didukung oleh SDM yang handal dan terlatih, baik di Pusat maupun di daerah” lanjut Menteri Yohana.
Sosialisasi KHA yang diselenggarakan di Tanjung Selor ini dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Para Pengawas Sekolah/Pendidik/Pengasuh/Pendamping Anak, Guru dan siswa-Siswi SMA/MA/SMK, SMP/MTS , Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan, Organisasi Perempuan, Fasilitator dan Aktivis PATBM, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerhati Anak, Perwakilan dunia Usaha, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Forum anak provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam kesempatan ini, Menteri Yohana juga me-re-launching Kabupaten/Kota Layak Anak, yang sebelumnya sudah dilakukan launching KLA pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan KLA di Provinsi Kaltara.
Harapan khusus Menteri, agar segera dapat mewujudkan dan mempercepat kabupaten/kota di provinsi Kaltara sebagai KLA. PROVILA (Provinsi Layak Anak) bisa tercapai jika semua kabupaten dan kota menjadi KLA, semua kecamatan dan desa/kelurahan menjadi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak (KELANA dan DEKELA).
KLA akan berhasil jika semua pemangku kepentingan mendukung, mulai dari jajaran Pemda, lembaga masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi hingga seluruh warga masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, tanpa terkecuali.
Di tempat terpisah, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny Rosalin, menyampaikan bahwa KLA sudah diterapkan di 389 kabupaten/kota, dan 177 kabupaten/kota telah memperoleh Penghargaan KLA pada tahun 2018. Khusus Kaltara, belum satupun yang memperoleh Penghargaan. Dengan re-launching hari ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat terwujudnya KLA di Provinsi Kaltara. (asr)
SHANGHAI — CEO e-commerce raksasa Tiongkok JD.com, Richard Liu, tidak muncul di forum teknologi tinggi yang dikelola negara di Shanghai minggu ini yang sebelumnya dijadwalkan untuk dia hadiri.
Liu telah ditangkap pada 31 Agustus di negara bagian Minnesota, AS, setelah tuduhan perkosaan. Dia dibebaskan pada hari berikutnya tanpa dakwaan dan tanpa membayar jaminan, namun tetap diselidiki oleh polisi AS. Dia, melalui pengacaranya, membantah melakukan kesalahan dan kembali bekerja di Tiongkok.
Seorang juru bicara e-commerce raksasa tersebut mengatakan Liu tidak akan menghadiri forum, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Acara tersebut berlangsung dari 17 September hingga 18 September. Nama Liu telah dicetak di dalam program dan dia telah ditunjuk sebagai pembicara.
Pengacara berbasis di AS untuk Liu tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar pada 17 September.
Sejak kembali ke Tiongkok, Liu telah muncul di acara penandatanganan atas nama perusahaan tetapi belum menghadiri acara publikasi profil tinggi.
Forum Shanghai tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok serta kementerian industri dan kementerian dunia maya (cyber), dan ditujukan untuk memamerkan kemajuan negara dalam kecerdasan buatan.
Pembicara tamu lainnya termasuk Chairman Alibaba Group Jack Ma, CEO Tencent Pony Ma, dan Baidu CEO Robin Li.
Media lokal AS dan media Tiongkok independen telah menegaskan bahwa Liu berada di Amerika Serikat sebagai mahasiswa di University of Minneapolis, yang terdaftar dalam program PhD administrasi bisnis. Pada malam 31 Agustus, Liu pergi ke restoran lokal dengan 9 orang lainnya, termasuk korban terdakwa, seorang mahasiswa dan model Tionghoa yang menghadiri universitas yang sama.
Setelah para pengunjung menghabiskan 32 botol anggur sampai larut malam, Liu menawarkan untuk mengantar korban kembali ke apartemennya.
Segera setelah itu, korban terdakwa menelepon polisi melaporkan bahwa dia telah diperkosa, menurut sumber tersebu. (ran)
Di Tiongkok, media sangat disensor dan artikel yang diterbitkan harus mengikuti garis partai, dan potongan-potongan berita palsu terlalu umum. Tetapi Beijing baru-baru ini telah memperluas teknik-teknik subversi-nya di luar perbatasannya, berbarengan Taiwan dan Amerika Latin sekarang terkepung oleh berita-berita yang telah dimanipulasi untuk mempromosikan agendanya.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, ketika sedang berpidato politik untuk anggota partai lainnya yang mencalonkan diri sebagai walikota di kota Tainan di bagian selatan, telah menunjukkan masalah serius tentang berita-berita palsu dari Tiongkok yang menyebar luas di Taiwan melalui media sosial, menurut artikel 16 September oleh surat kabar Taiwan, The Liberty Times.
Tsai mencatat bahwa Beijing telah mengambil keuntungan dari fakta bahwa Taiwan adalah negara demokratis di mana pemerintah tidak dapat mengontrol media dan di mana kebebasan berbicara dihormati. Beijing telah menerbitkan berita palsu yang terkait dengan Taiwan untuk memecah masyarakat Taiwan ke dalam dua kelompok dan memicu banyak konflik, tambahnya.
Konflik Taiwan dan Tiongkok daratan berasal dari keinginan Beijing yang meningkat untuk membatasi peran Taiwan di panggung internasional. Sejak Partai Nasionalis dikalahkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) selama perang sipil Tiongkok dan telah mundur ke Taiwan, pulau tersebut telah beralih menjadi demokrasi penuh dengan konstitusi, pemerintah, dan militernya sendiri. Namun, Tiongkok, di bawah kelompok otoriter, pemerintahan satu partai, menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang harus bersatu kembali dengan daratan suatu hari, menggunakan kekuatan militer, jika perlu.
Baru-baru ini, ada dua insiden menonjol dari berita palsu yang melibatkan militer Taiwan. Pada Mei 2017, selama latihan militer lima hari tahunan Taiwan yang dikenal sebagai Han Kuang, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengumumkan bahwa mereka telah menggagalkan upaya Tiongkok untuk membanjiri forum online Taiwan dengan informasi negatif dan menyesatkan tentang latihan tersebut, menurut koran Taiwan bahasa Inggris, Taipei Times. Berita negatif tersebut dimaksudkan untuk menurunkan semangat juang di kalangan masyarakat Taiwan.
Tentara militer Taiwan selama latihan militer Han Kuang 31 di Hsinchu, Taiwan, pada 10 September 2015. (Sam YehAFP / Getty Images)
Kemudian, pada bulan Desember 2017, media Tiongkok secara luas telah melaporkan tentang foto yang diterbitkan oleh angkatan udara Tiongkok di akun Weibo-nya, mirip dengan Twitter di Tiongkok, mengklaim bahwa gambar tersebut menunjukkan jet-jet tempur Tiongkok mendekati Gunung Yushan, puncak tertinggi pulau tersebut, di Taiwan tengah. Laporan-laporan ini telah ditolak sebagai tidak mungkin oleh para pejabat militer Taiwan dan ahli militer lokal, yang mengatakan bahwa mengingat jet-jet Tiongkok tersebut terbang di luar Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan, mereka akan terlalu jauh untuk meliput citra tentang Gunung Yushan.
Baru beberapa hari yang lalu, sebuah tragedi terjadi seperti sebuah tindakan alami yang tidak disengaja tentang berita palsu dari Tiongkok. Su Chi-cheng, direktur Kantor Perwakilan Taiwan di Osaka, Jepang, melakukan bunuh diri pada 4 September. Dia meninggalkan catatan bunuh diri, di mana dia berbicara tentang tekanan luar biasa dia tidak sadarkan diri saat melakukan pekerjaan penyelamatan terkait dengan Topan Jebi, yang mendarat di Jepang pada 4 September dan menyebabkan kerusakan besar pada Jepang barat.
Setelah sebuah kapal yang sedang terapung menabrak jembatan bandara yang menghubungkan Bandara Kansai ke daratan di Osaka, para pelancong tertahan di bandara selama satu malam. Kemudian berita muncul bahwa para pejabat PKT di Jepang telah berhasil mengangkut 1.044 penduduk Tiongkok daratan yang terjebak di bandara, serta beberapa orang Taiwan, sementara kantor Taiwan tidak melakukannya, pejabat Taiwan dikritik keras oleh warga Taiwan.
Berita tentang upaya penyelamatan PKT tersebut ternyata palsu
Untuk memerangi menyebarnya berita palsu tersebut di Taiwan, FactCheck Center Taiwan, sebuah lembaga nirlaba, telah didirikan oleh yayasan Taiwan, Media Watch, pada bulan Juli. Salah satu misinya adalah untuk memverifikasi keaslian informasi publik dan berita.
Rick Chu, seorang dosen jurnalisme di Universitas Nasional Chengchi Taiwan dan mantan pemimpin redaksi di Taipei Times, menyerukan kepada pemerintah Taiwan untuk membuat undang-undang kebebasan berbicara untuk mengatasi masalah berita palsu di Taiwan, menurut artikel 17 September oleh Liberty Times.
Chu menjelaskan bahwa undang-undang tersebut akan menindak “self-media”, sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada akun-akun media sosial yang sering menerbitkan konten tanpa pemeriksaan fakta yang ketat yang keluar dari jurnalisme tradisional dan dianggap sebagai sumber informasi yang salah secara umum, untuk pengaturan.
Tsai mendesak masyarakat Taiwan bahwa mereka tidak boleh meneruskan apa pun dari platform pesan sosial seperti Line atau Facebook yang menurut mereka bisa menyesatkan atau salah. Selanjutnya, Tsai meminta masyarakat untuk memperingatkan yang lain jika mereka menemukan berita palsu.
Amerika Latin
Negara-negara di Amerika Latin juga menghadapi masalah berita palsu dari Tiongkok.
Global Americans, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan analisis berbasis bukti dan pendapat tentang isu-isu yang mempengaruhi Amerika Latin, telah meluncurkan inisiatif selama dua minggu pada bulan Juni untuk mempelajari tren yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut: “informasi yang salah menyamar sebagai pelaporan berita yang obyektif, yang diterbitkan oleh media milik negara Rusia dan Tiongkok dalam bahasa Spanyol.”
Lembaga nonprofit tersebut menerbitkan temuan-temuannya pada 12 Juli. Di antara analisisnya adalah satu artikel oleh juru bicara Partai Komunis Tiongkok, Harian Rakyat, dan tiga artikel oleh media lain yang dikelola negara, Xinhua, semuanya berisi informasi yang salah atau menyesatkan.
Laporan tersebut menunjukkan jalan masuk yang sangat dalam bagi Xinhua di Amerika Latin: “Ia telah membentuk 21 biro di 19 negara di seluruh Amerika Latin dan Karibia.”
Seorang pria membaca koran di sebuah kafe di Buenos Aires, Argentina pada 20 November 2015. (Mario Tama / Getty Images)
Misalnya, dalam artikel 21 Juni Xinhua tentang Menteri Ekonomi Republik Dominika Isidoro Santana mengunjungi Tiongkok, Global Americans menemukan artikel tersebut menyesatkan karena “tidak ada cerita lainnya saat kunjungannya ke Tiongkok yang menyebutkan dukungannya secara eksplisit untuk inisiatif OBOR Tiongkok.”
“One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road) adalah inisiatif investasi yang diumumkan oleh Beijing pada tahun 2013, dengan rencana untuk membangun rute perdagangan yang mencakup lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai Tiongkok. Inisiatif ini telah dikritik karena menempatkan negara-negara berkembang ke dalam “perangkap utang.”
Global Americans menyimpulkan bahwa sebuah artikel Xinhua yang diterbitkan pada 7 Agustus tentang sekelompok siswa kelas 6 dari Sekolah Republik Rakyat Tiongkok yang didirikan Beijing di Montevideo, Uruguay mengunjungi ibukota Tiongkok, “melebih-lebihkan dalam penggambaran mengenai Tiongkok sebagai mitra pendidikan terbaik untuk Uruguay dan wilayah tersebut secara luas.”
Misalnya, artikel tersebut mengutip direktur sekolah Irupé Buzzetti yang mengatakan, “Semua negara harus mengikuti contoh Tiongkok,” sebuah komentar yang tidak muncul di outlet media lainnya, menurut Global Americans.
Kesalahan informasi adalah upaya Beijing untuk meningkatkan posisinya di Amerika Latin, lembaga nonprofit tersebut menyimpulkan. (ran)
Apple masuk ke garis bidik rezim komunis baru-baru ini saat peluncuran iPhone barunya.
Selama acara rilis 12 September untuk jajaran smartphone terbaru dari raksasa teknologi tersebut, iPhone XS, wakil presiden senior pemasaran Apple di dunia, Phil Schiller, menampilkan layar proyeksi yang menunjukkan bendera-bendera yang mewakili berbagai pasar dari perusahaan tersebut di seluruh dunia.
Layar tersebut memasukkan “Tiongkok”, “Hong Kong” dan “Taiwan” secara terpisah, menjadikan kemarahan Beijing dan media pemerintahnya.
Hal itu karena Partai Komunis Tiongkok (PKT) menganggap Taiwan, sebuah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dengan pemerintahannya yang dipilih secara demokratis, sebagai bagian dari wilayahnya. PKT sangat sensitif tentang indikasi bahwa Taiwan adalah entitas independen yang terpisah dari daratan Tiongkok.
Dalam beberapa bulan terakhir, Beijing telah mengancam perusahaan-perusahaan internasional untuk menyesuaikan diri dengan pernyataan kedaulatannya, memaksa mereka untuk meminta maaf jika mereka mengakui Taiwan. Paling agresif pada bulan Mei, rezim Tiongkok telah memerintahkan 44 maskapai internasional untuk mengubah semua acuan mereka menjadi Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, atau menghadapi konsekuensi tertentu. Banyak maskapai telah mematuhi.
Setelah berita tentang presentasi Apple tersebut menyebar di media sosial, media siaran negara rezim Tiongkok, China Central Television (CCTV), dan tabloid yang dikelola negara, Global Times, mengecam Apple karena tidak merujuk Taiwan, Hong Kong, dan Makau sebagai bagian dari Tiongkok.
Hong Kong dan Makau adalah bekas koloni Inggris dan Portugis yang dikembalikan ke kedaulatan Tiongkok masing-masing pada tahun 1997 dan 1999, tetapi menikmati otonomi relatif karena pemerintahan mereka terpisah dari Beijing.
“Apple, apa yang ingin Anda sampaikan pada acara rilis Anda?” Global Times bertanya dalam artikel 13 September. Surat kabar tersebut mendesak Apple untuk menulis “Tiongkok” di depan penyebutan untuk Hong Kong dan Taiwan.
Sementara itu, laporan CCTV mengancam Apple bahwa mungkin akan menemui “masalah-masalah politik dan hukum yang tidak perlu” setelah ini.
Tetapi beberapa pengguna internet Tiongkok meninggalkan komentar yang mengatakan bahwa Global Times dan media yang dikelola negara PKT tidak masuk akal dan hanya ingin menimbulkan masalah.
“Apple mengacu pada pasar, bukan negara atau wilayah,” tulis salah satu netizen, mengatakan bahwa rezim Tiongkok terlalu sensitif.
Yang lain mempertanyakan mengapa tidak ada “Tiongkok” ditempatkan di depan “pemerintah kota Shanghai” atau kota-kota lain yang secara langsung diatur oleh otoritas pusat; di bawah sistem PKT, Shanghai, Beijing, Chongqing, dan kota-kota lain diklasifikasikan sebagai “kota yang dikontrol langsung.”
Para netizen telah berseloroh bahwa PKT mungkin secara diam-diam menganjurkan kemerdekaan untuk Shanghai atau kota-kota lain. (ran)
Skema Ponzi yang diduga dijalankan oleh Health Mall, sebuah aplikasi olahraga dan kebugaran Tiongkok, telah menyebabkan para investor, termasuk puluhan ribu dosen dan mahasiswa di 444 perguruan tinggi dan universitas di seluruh Tiongkok, telah kehilangan beberapa miliar yuan (sekitar $1 miliar), media Tiongkok baru-baru ini melaporkan.
Health Mall, yang diluncurkan pada tahun 2015, dikembangkan oleh Guangzhou Elephant Health Technology Co. yang berkantor di kota Tiongkok selatan yang bereputasi. Aplikasi tersebut membantu para pengguna membuat rencana latihan pribadi, yang dapat mencakup menyewa seorang pelatih pribadi, menggunakan jenis peralatan olahraga yang berbeda, dan membeli berbagai produk yang berhubungan dengan latihan.
Para pengguna dapat memesan pelajaran latihan pribadi di platform tersebut. Pelatih pribadi yang mendaftar di Health Mall dan mengiklankan pelajaran mereka di platform. Jika seorang pengguna memesan palajaran, para pelatih dibayar tambahan 15 persen dari biaya pelajaran sebagai komisi, yang akan dicairkan dalam waktu tiga hingga sepuluh hari dari pelajaran tersebut, sebagai contoh, jika seorang pengguna memesan pelajar seharga $50, pelatih tersebut mendapat 7,50 sebagai komisi, di samping biaya pelajaran $50.
Namun perusahaan tersebut telah mendorong para pengguna untuk menipu sistem dengan membuat pelajaran yang disesuaikan dan membeli pelajarannya sendiri untuk mendapatkan komisi, serupa dengan membuat investasi moneter. Perusahaan mengklaim 250.000 orang telah terdaftar pada aplikasinya. Setelah platform ditutup pada 23 Juli, para pengguna kehilangan semua uang yang telah mereka investasikan.
Aplikasi Health Mall, tersedia melalui iTunes store Apple. (Screenshot)
Polisi Guangzhou mengeluarkan pemberitahuan pada 27 Agustus, yang menyatakan bahwa perusahaan induk Health Mall, Elephant Health Technology, dicurigai secara ilegal memikat publik untuk menyetor uang ke dalam sebuah skema piramida. Perwakilan hukum perusahaan, Yang Yuli, dan delapan tersangka lainnya telah ditangkap.
Salah satu korban dari skema yang dicurigai tersebut, Wang, seorang mahasiswa tahun kedua di sebuah perguruan tinggi di Provinsi Jiangxi, mengatakan kepada Epoch Times versi bahasa Mandarin pada 17 September bahwa hanya setelah para korban memohon kepada polisi setempat untuk mengambil tindakan maka para tersangka ditangkap. Sekitar 1.000 korban berkumpul di luar gedung perusahaan di Guangzhou pada 26 Agustus untuk meminta penyelidikan terhadap perusahaan. Pihak berwenang Guangzhou memobilisasi lebih dari 400 polisi untuk menekan kelompok orang-orang tersebut, dan lebih dari selusin orang ditangkap.
Namun di bawah tekanan, polisi Guangzhou mengajukan kasus dan menangkap sembilan tersangka keesokan harinya.
Wang mengatakan dia telah mendaftar aplikasi Health Mall pada bulan Maret. Setelah meminjam uang dari orang tuanya dan melalui penarikan tunai pada kartu kreditnya, ia telah menginvestasikan lebih dari 300.000 yuan ($43.680). Dia kehilangan semua uangnya setelah perusahaan ditutup.
Para korban mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar mengajarkan pelajaran apa pun, dan banyak pengguna telah mencipta dan membeli pelajaran mereka sendiri sebagaimana telah didorong oleh perusahaan, para korban mengatakan kepada The Epoch Times.
Health Mall (Mall Kesehatan) terkenal di kalangan dunia olahraga di Tiongkok. Para korban termasuk para juara olahraga nasional, juara Olimpiade, dan profesor terkenal dan pelatih dari perguruan tinggi dan universitas atletik top, termasuk Universitas Normal Tiongkok Timur, Universitas Olahraga Shanghai, Universitas Olahraga Chengdu, dan Universitas Olahraga Beijing.
Wang mengatakan profesornya telah kehilangan lebih dari satu juta yuan (sekitar $145.603).
Liu, yang baru saja lulus dari universitas di Provinsi Shanxi dan sekarang bekerja di Beijing, mengatakan kepada Epoch Times bahwa lima atau enam orang di sekolahnya yang terdaftar di Health Mall telah kehilangan 10 juta yuan ($1,46 juta). Liu telah menginvestasikan lebih dari 400.000 yuan ($58.241) di Mal Kesehatan dengan meminjam uang dari kartu kredit dan aplikasi; dia telah kehilangan semuanya.
Liu menambahkan bahwa karena perguruan-perguruan tinggi dan universitas mencoba untuk membungkam mahasiswa, mereka tidak bisa protes. Beberapa telah menjual rumah dan mobil mereka untuk melunasi utang-utang mereka.
Karena polisi Guangzhou belum memulai penyelidikan nasional, para korban mengatakan bahwa ketika mereka mengajukan banding atas kasus mereka di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk otoritas olahraga nasional, Administrasi Umum Olahraga Tiongkok, dan kantor-kantor pusat untuk menerima keluhan, Biro Surat dan Panggilan, kasus-kasus mereka tidak diterima. (ran)
Epochtimes.id- Polisi Afghanistan yang kurang dipersenjatai termasuk gaji rendah biasanya berada di garis depan melawan gerilyawan Taliban. Mereka kehilangan 90 orang yang membela kota strategis Ghazni bulan lalu. Insiden ini menggarisbawahi kelemahan kronis yang kemungkinan akan menghadapi ujian lebih lanjut.
Empat hari pertempuran sengit di Ghazni telah menyoroti masalah, termasuk kekesalan militer reguler yang meningkat ketika gerilyawan menggencarkan tekanan untuk mengganggu pemilihan parlemen bulan depan.
Puluhan polisi telah tewas sejak pertempuran Ghazni ketika Taliban menyerang kota-kota dan distrik-distrik utara termasuk Sar-e Pul, Baghlan dan Samangan.
Di provinsi Kunduz, 15 personel polisi tewas dalam satu insiden pekan lalu.
“Kami berjuang untuk negara kami tetapi kami tidak mendapatkan manfaat dan penghargaan seperti yang diberikan kepada seorang tentara,” kata polisi Ghazni, Mohammad Zaman, yang mencerminka rintangan lama yang telah menghambat koordinasi di antara pasukan keamanan.
“Kami menderita banyak korban dan banyak polisi tewas tetapi pemerintah tidak memperhatikan. Kami bahkan belum dibayar,” katanya.
Meskipun kurang dibayar serta diperlengkapi persenjataan lengkap dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari tentara, faktanya, pasukan polisi Afghanistan telah berada di garis depan pemberontakan selama bertahun-tahun.
Polisi berada di pos-pos pemeriksaan terbuka di mana mereka menanggung beban pertempuran dan menderita banyak korban.
Sebuah laporan Pentagon dari Maret menempatkan kekuatan sebenarnya dari Polisi Nasional Afghanistan berada pada angka 129.156 dari pasukan gabungan keamanan 313.728 orang pada kisaran 11 persen di bawah kekuatan resminya berjumlah 352.000 orang.
Di bawah rencana yang diluncurkan tahun lalu, Polisi Perbatasan Afghanistan dan Polisi Urusan Sipil Nasional Afghanistan sedang dipindahkan ke kantor kementerian pertahanan. Langkah ini dimaksudkan untuk memindahkan unit polisi dalam bidang penegakan hukum yang lebih tradisional.
Namun kemajuannya melambat. Menurut laporan Pentagon, “tidak ada perubahan signifikan” dalam peran polisi meskipun dipindahkan.
Sebuah laporan kementerian dalam negeri yang dibuat setelah Taliban secara singkat melampaui Ghazni bulan lalu menemukan bahwa selama lebih dari 28 jam polisi bertempur sendirian sebelum tentara melancarkan operasi kontra-pemberontakan.
“Polisi Nasional Afghanistan bertindak dengan cepat tetapi mereka dikalahkan karena mereka tidak dilatih untuk melawan Taliban. Ditemukan bahwa beberapa polisi ketakutan dan melarikan diri ke desa-desa tetangga,” kata laporan itu.
Peninjauan ulang
Setelah Taliban menguasai daerah-daerah besar di pedesaan dan menekan serangan terhadap kota-kota provinsi, peran polisi kemungkinan akan meningkat ketika gerilyawan meningkatkan upaya untuk mengganggu pemilihan parlemen bulan Oktober.
Sekitar 50.000 polisi saat ini sedang menjalani pelatihan untuk melindungi ribuan tempat pemungutan suara, banyak di distrik-distrik terpencil di seluruh negeri. Jubir Kepolisian Ghazni, Ahmad Khan mengatakan meski demikian kerugian besar telah meruntuhkan semangat.
“Adalah tugas tentara untuk melawan Taliban dan kami (polisi) memiliki tugas kami sendiri, tetapi kami berjuang untuk menyelamatkan Ghazni, kami melakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh tentara,” kata Khan.
“Kami ingin tahu mengapa tentara Afghanistan terlambat ketika kami diserang dari semua sisi. Kami dipaksa untuk berjuang sendiri dan menyelesaikan tugas lainnya. ”
Donor asing, terutama Amerika Serikat, yang diperkirakan akan mengalokasikan $ 766 juta tahun ini untuk Kepolisian Nasional Afghanistan, telah lama mendorong reformasi, termasuk meningkatkan gaji, menyingkirkan para komandan korup dan meyingkirkan polisi “hantu” yang tidak ada dalam daftar nama.
Pengalaman di Ghazni dan protes meluas dari polisi telah mendorong janji reformasi dari pemerintah dan janji-janji senjata serta peralatan baru untuk menggantikan AK-47 dan Humvee yang sudah babak belur digunakan oleh pasukan itu.
“Polisi tidak akan memiliki pos pemeriksaan, kami akan menempatkan tentara-tentara di semua pos pemeriksaan penting dalam 30 hari ke depan,” kata seorang pejabat senior kementerian dalam negeri.
“Gaji mereka juga akan ditingkatkan dalam anggaran pertahanan dan keamanan mendatang,” kata pejabat itu.
Rencana itu, bagaimanapun, belum disetujui oleh Penasihat Keamanan Nasional Hamdullah Mohib yang diberi pekerjaan itu bulan lalu setelah pendahulunya Hanif Atmar mengundurkan diri karena perbedaan dengan Presiden Ashraf Ghani menyusul pengepungan Ghazni. (asr)
EpochTimesId – Mantan presiden Argentina, Cristina Fernandez, didakwa dengan tuduhan bahwa pemerintahannya menerima suap dari perusahaan konstruksi sebagai imbalan atas kontrak pekerjaan umum. Dakwaan dikeluarkan oleh hakim federal Argentina, pada 17 September 2018, waktu setempat.
Departemen Kehakiman Argentina sedang mencari petunjuk untuk menentukan apakah Fernandez memimpin jaringan korupsi yang luas. Korupsi masif itu melibatkan politisi dan pengusaha, selama dua masa jabatannya sebagai presiden dari 2007-2015.
Skandal korupsi meletus pada bulan Agustus ketika surat kabar lokal menerbitkan buku catatan yang disimpan oleh seorang sopir pribadi mantan menteri perencanaan, Fernandez. Buku-buku catatan itu mengelompokkan kantong-kantong uang tunai yang diduga dikirim ke kantor-kantor pemerintah dan kediaman pribadi Fernandez, serta mendiang suaminya dan mantan Presiden, Nestor Kirchner.
Juru bicara Fernandez belum membalas permintaan untuk komentar. Sebagai seorang senator, Fernandez menikmati kekebalan dari penangkapan, meskipun dia tidak kebal dari penuntutan di pengadilan.
Hakim Federal Claudio Bonadio, yang memimpin penyelidikan, meminta agar Fernandez diberhentikan. Walau itu adalah sebuah langkah yang tidak mungkin, untuk menggalang dukungan yang diperlukan untuk mendapatkan suara Senat.
“Penting untuk melanjutkan penyelidikan ini sampai kami benar-benar mengklarifikasi bagaimana struktur pembayaran ilegal ini, setidaknya berkaitan dengan pejabat yang merupakan bagian dari kementerian perencanaan sebelumnya dan pengusaha yang terkait dengan mereka,” bunyi surat dakwaan.
Skandal itu telah melibatkan puluhan mantan pejabat dan pemilik bisnis di sektor konstruksi. Sehingga mengguncang kepercayaan dalam industri yang sudah dibebani oleh ekonomi yang sedang ‘sakit’, pemotongan pemerintah untuk pekerjaan umum dan melumpuhkan suku bunga sebesar 60 persen.
Meskipun Fernandez telah didakwa atas tuduhan lain, dia masih menikmati dukungan luas yang luas. Dia bahwkan masih didukung dan diharapkan untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan. (Reuters/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Militer Amerika Serikat mengadakan latihan berskala besar di kawasan Guam, Pasifik Barat yang dinamakan Valiant Shield 2018. Latihan berskala besar ini digelar menjelang diadakannya KTT Korea Utara dan Selatan.
Latihan diikuti oleh 160 pesawat militer, 15 kepal perang dan 15.000 personil militer dari Angkatan Udara, Darat, Laut serta Korps Marinir.
Militer AS setiap 2 tahun melakukan latihan berskala besar yang dinamakan Valiant Shield, biasanya latihan akan menyertakan militer AS dari berbagai bagian.
Valiant Shield 2018 diadakan mulai 16 September sampai 23 September di Guam dan Kepulauan Mariana, merupakan satu-satunya latihan integrasi tempur multi-cabang yang diselenggarakan oleh militer AS di Samudra Pasifik. Latihan gabungan bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara efektivitas militer dan layanan pendukung pertempuran. Sinergi guna memastikan bahwa pasukan gabungan militer siap dalam melakukan serangkaian misi operasional.
Departemen Pertahanan AS menyatakan bahwa pelatihan berfokus pada pendeteksian di udara dan laut, menentukan lokasi, pengejaran dan misi penyerangan. Latihan juga menekankan pendeteksian lewat jaringan satelit dan operasinya.
Kapal induk kelas Nimitz, USS Ronald Reagan yang sedang ikut latihan memuat lebih dari 4.400 orang pasukan tempur, 60 buah pesawat tempur, dan dilengkapi dengan 2 buah reaktor nuklir untuk menyediakan listrik dan energi yang cukup untuk kapal induk.
Dari foto yang disajikan oleh militer AS, terlihat kelompok tempur kapal induk USS Ronald Reagan sedang melakukan latihan peluncuran rudal pada 16 September 2018. Kapal sistem tempur Aegis juga sedang meluncurkan rudal anti-pesawat.
Penanggungjawab latihan militer, Laksamana Muda Daniel Dwyer dalam konfrensi pers di Gedung Pertahanan mengatakan, “Kami sangat senang bisa berada di sini untuk berpartisipasi dalam latihan militer Valiant Shield 2018, karena Guam memberikan kesempatan pelatihan bersama untuk kelas dunia kami.”
Dia juga mengatakan bahwa tahun ini adalah pertama kalinya pesawat tempur F-35 dilibatkan dalam latihan, “Jadi kami sangat senang untuk melibatkan Korps Marinir.”
“Marianas Island Range Complex merupakan lingkungan terbaik untuk pelatihan militer yang memungkinkan pasukan gabungan untuk berkumpul dalam melakukan latihan bersama,” kata Daniel Dwyer.
Latihan militer AS berskala besar Valiant Shield dimulai sejak tahun 2006, tahun ini adalah ketujuh kalinya diselenggarakan. Militer AS melalui latihan ini ingin mengembangkan kemampuan bertempur dan melatih kecekatan pasukan gabungan dalam mendukung pertempuran. Ruang lingkup latihan meliputi operasi keamanan maritim, operasi pasukan amfibi, latihan anti-kapal selam dan pertahanan udara.
https://www.youtube.com/watch?v=7_jHAPOK31g
Latihan tahun ini bertepatan dengan Badai Mangkhut yang sedang mengamuk. Menurut informasi dari Armada 7 AS, ketika Badai Mangkhut menyerang Kepulauan Mariana Tinian, 51 orang anggota awak dan Marinir sudah sempat mendarat, mereka juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti latihan VS 2018. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Armada 7 juga disebutkan bahwa para pelaut dan marinir AS itu langsung membantu membersihkan puing-puing segera setelah badai berlalu. (Xia Yu/ET/Sinatra/waa)
EpochTimesId – Dua tersangka kasus serangan racun pelumpuh (agen) saraf kelas militer Soviet di Salisbury, Inggris, keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka memenuhi seruan dan perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk muncul ke publik.
Namun, mereka membantah bekerja untuk badan intelijen militer Rusia. Bantahan itu disampaikan ketika mendatangi dan melayani wawancara stasiun televisi negara Rusia.
Dalam wawancara itu mereka mengatakan bukan agen intelijen, seperti yang dituduhkan oleh pemerintah Inggris. Mereka mengaku datang ke Inggris hanya sebagai turis.
Kedua orang Rusia itu kini tengah di tuntut oleh Jaksa Inggris di Pengadilan Inggris, atas kasus percobaan pembunuhan terhadap mantan kolonel KGB, Sergei Skripal, dan putrinya, Yulia Skripal, di kota Salisbury, Inggris.
Para tersangka, Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, diyakini oleh Polisi Inggris sebagai nama alias yang digunakan oleh anggota layanan intelijen militer Rusia, GRU. Kedua orang Rusia itu berbicara dengan seorang pewawancara untuk saluran berita Rusia yang didanai negara, RT pada 13 September 2018.
Keduanya mengaku bahwa nama asli mereka memang Petrov dan Boshirov. Mereka mengaku mengunjungi Salisbury untuk melihat katedralnya yang terkenal.
“Teman-teman kami telah menyarankan untuk waktu yang lama bahwa kami harus mengunjungi kota yang indah ini,” kata Petrov.
“Salisbury, kota yang indah?” Tanya pewawancara, pemimpin redaksi RT, Margarita Simonyan, dengan nada tak percaya, yang jelas terdengar dalam intonasi suaranya.
“Ya,” tegas Boshirov, menimpali.
“Ada katedral Salisbury yang terkenal,” katanya, “Terkenal tidak hanya di Eropa, tetapi di seluruh dunia. Katedral itu terkenal dengan menara setinggi 123 meter (404 kaki). Itu terkenal dengan jamnya, salah satu yang pertama dibuat di dunia.”
“Kalian benar-benar terlihat sangat tegang,” sambung pembawa acara, Simonyan kepada kedua pria itu selama wawancara.
“Bagaimana Anda akan menghadapi semua itu?” Petrov menanggapi, sebelum Boshirov mengatakan penyelidikan Inggris menghancurkan hidup mereka.
“Ketika hidup Anda terbalik, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dan ke mana harus pergi. Kami takut keluar, kami khawatir akan keselamatan diri kami sendiri, hidup kami, dan kehidupan orang-orang yang kami cintai,” kata Boshirov.
Kemunculan dua tersangka itu ke depan publik dipicu oleh pernyataan dan himbauan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia meminta mereka muncul dan berbicara pada 12 September 2018, pada sebuah konferensi ekonomi di kota Vladivostok, Rusia timur jauh. Putin mengatakan kedua tersangka telah ditemukan dan bersikeras bahwa mereka tidak bekerja untuk militer.
“Kami tahu siapa orang-orang ini, kami telah menemukan mereka,” kata Putin, kala itu. “Saya berharap mereka akan muncul dan menceritakan semuanya. Ini yang terbaik untuk semua orang. Tidak ada yang spesial di sana, tidak ada kriminal, saya jamin.”
Putin juga memberi jaminan bahwa kedua orang yang dicurigai sebagai perwira intelijen militer GRU Rusia itu bukanlah agen negara. Putin mengisyaratkan bahwa mereka akan segera muncul di televisi untuk menceritakan semuanya.
“Tentu saja mereka warga sipil,” Putin menjawab pertanyaan oleh moderator.
“Mereka harus pergi ke beberapa outlet media. Saya berharap mereka akan muncul dan menceritakan jati diri mereka.”
“Tentu, ke studio saya pada hari Sabtu,” jawab moderator, layaknya mengatur panggung untuk sebuah awal dari serangkaian wawancara yang disiapkan dengan seksama.
Kasus ini memiliki kesamaan dengan pembunuhan tahun 2006 di tanah Inggris, terhadap mantan agen KGB, Alexander Litvinenko. Para tersangka pembunuhnya, Andrey Lugovoy dan Dmitry Kovtun, ‘diarak’ dan ‘digilir’ di media Rusia karena mereka membantah terlibat.
Mantan agen KGB, Lugovoy, sekarang menjadi seorang selebriti nasional dan politisi, guna berjuang menghindari upaya ekstradisi oleh markas kepolisian Inggris, Scotland Yard untuk kasus pembunuhan Litvinenko. Korban diracuni dengan cara yang mirip dengan Skripal. (TOM OZIMEK/The Epoch Times/waa)
Serangkaian kasus tuberkulosis (TBC) di sebuah sekolah menengah di Provinsi Hunan, Tiongkok selatan, telah menyebabkan kritik keras terhadap administrasi sekolah dan pihak-pihak berwenang setempat setelah upaya bunuh diri tiga siswa yang menderita penyakit tersebut.
Hanya beberapa hari sebelum upaya bunuh diri seorang siswa perempuan pada 9 September, seorang pengacara yang mewakili para korban wabah tersebut telah menerima ancaman dari otoritas hukum bahwa mereka akan mencabut lisensi prakteknya.
Pengacara, Chen Keyun, mengatakan kepada NTD Television bahwa gadis tersebut, seorang siswa kelas elit Sekolah Tinggi No. 4 di Kabupaten Taojiang, telah mengidap tuberkulosis paru-paru Agustus lalu dan kinerja akademisnya serta kondisi mentalnya sangat menderita.
Menurut Chen, semua siswa di kelas tersebut berada di bawah tekanan untuk mempertahankan nilai mereka agar dapat diterima di universitas-universitas terbaik. Namun gadis tersebut mengalami perforasi yang parah di kedua paru-paru serta beberapa efek samping dari obat yang dia butuhkan untuk mengendalikan penyakitnya. Pada bulan Juni, ia absen dari ujian masuk perguruan tinggi nasional Tiongkok, dan tidak dapat pindah ke sekolah menengah lain untuk melanjutkan studinya.
Chen mengatakan gadis tersebut adalah pasien tuberkulosis ketiga yang mencoba bunuh diri di sekolah. Semua orang terselamatkan, bagaimanapun, upaya Chen untuk mengajukan tuntutan atas nama mereka telah menyebabkan pihak berwenang melihatnya sebagai gangguan.
“Pada bulan Maret, Asosiasi Pengacara Guangzhou mengeluarkan pemberitahuan penghindaran pajak untuk saya untuk memaksa saya menghentikan upaya perwakilan [kasus ini],” kata Chen kepada NTD Television. “Pada 3 September, Departemen Kehakiman Provinsi Guangdong [yang berbatasan dengan Provinsi Hunan] memanggil saya dan mengatakan lisensi pengacara saya akan dicabut.”
Chen mengatakan dia tidak akan menyerah karena mendesaknya kasus tersebut. Sementara itu, otoritas kesehatan setempat belum mengeluarkan informasi tentang penyelidikan wabah yang terjadi, meskipun dua wakil direktur tingkat daerah dari lembaga kesehatan serta beberapa karyawan lainnya telah dipecat karena kelalaian mereka.
Wabah Diabaikan
Ding Ling, nama samaran seorang siswa perempuan dari kelas di Sekolah Tinggi Taojiang No. 4 tersebut mengatakan kepada The Epoch Times bahwa salah satu teman sekelasnya telah batuk di ruang kelas sejak Juni 2016, dan bahwa dia berkata, “Saya merasa sepertinya saya akan batuk paru-paru.”
Untuk mempertahankan nilainya, anak tersebut tidak periksa ke dokter sampai akhir Juli ketika kondisinya menjadi terlalu buruk untuk melanjutkan. Baik sekolah maupun rumah sakit tidak mengikuti peraturan hukum yang mengharuskan semua kasus tuberkulosis paru-paru, penyakit infeksi kelas C, dilaporkan dalam 24 jam setelah diagnosis, dan bahwa semua guru dan siswa menerima obat untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.
Ding Ling hanya tahu bahwa makin banyak siswa yang terjangkit tuberkulosis sepanjang tahun 2016 ketika seorang teman dekatnya jatuh sakit pada bulan Februari 2017. Namun sekolah tersebut hanya mengambil tindakan pada bulan Agustus, dimana banyak siswa sudah terinfeksi dan batuk. Siswa diberi beberapa obat dasar, tetapi tidak diizinkan meninggalkan sekolah atau memberi masker higienis.
“Kepala sekolah mengatakan bahwa kami tidak boleh mengambil jeda waktu belajar kecuali seseorang meninggal,” kata Ding Ling.
Menurut Ding Ling, 75 siswa didiagnosis dengan tuberkulosis paru pada November 2017. “Lebih dari 50 dari mereka berasal dari kelas saya, dan sebagian besar lainnya adalah siswa di kelas lain yang pindah dari kelas saya,” katanya.
Siswa lain di kelas tersebut, bermarga Liu, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ketika orang tuanya dan lebih dari 30 orang lainnya pergi untuk mengajukan petisi kepada pemerintah provinsi pada 15 November 2017, mereka dibubarkan oleh polisi. Satu orang tua ditangkap dan ditahan selama lebih dari 20 jam.
Huang, ayah dari salah satu siswa, mengatakan kepada Epoch Times, “Di Taojiang, 100 hingga 200 siswa didiagnosis tuberkulosis paru-paru. Banyak yang pindah ke kota lain setelah didiagnosis mengidap penyakit itu.”
Administrasi sekolah hanya peduli dengan tingkat penerimaan perguruan tinggi, kata Huang, karena hal itu akan mempengaruhi posisi dan gaji mereka. Akibatnya, siswa dipaksa untuk belajar tanpa istirahat yang cukup, bahkan jika mereka menghadapi perlakuan intimidasi dan menyebarkan penyakit tersebut ke orang lain. (ran)
Epochtimes.id- Sebuah kapal selam Jepang untuk pertama kalinya bergabung dengan latihan angkatan laut di Laut Cina Selatan.
Laporan ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Jepang pada 17 September. Aktivitas militer Jepang ini di perairan sengketa yang diklaim oleh Tiongkok dan lainnya.
Seorang juru bicara kementerian mengatakan kapal selam Kuroshio mengambil bagian dalam latihan pada 13 September dengan kapal perang Jepang lainnya, termasuk kapal induk Kaga, yang melakukan tur dua bulan ke Asia Tenggara dan Samudera Hindia.
Ini adalah pertama kalinya kapal selam Jepang melakukan latihan di sana.
Latihan, yang melibatkan kapal selam yang berusaha menghindari deteksi, dilakukan jauh dari pangkalan pulau yang dibangun oleh Tiongkok sebagai klaimnya di laut strategis.
Namun, latihan itu masih bisa membuat Tiongkok berang karena kapal selam mewakili ancaman potensial yang lebih besar daripada kapal di permukaan air.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan. Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim bagian-bagiannya. Taiwan juga mengklaimnya.
Kapal-kapal angkatan laut RRT dan stasiun-stasiun pemantauan di pulau-pulau berbentengnya secara rutin memantau pesawat dan kapal asing di kawasan itu.
Tiongkok bersikeras bahwa niatnya di Laut Tiongkok Selatan adalah damai tetapi sikapnya yang lebih tegas telah menimbulkan kekhawatiran tentang konfrontasi.
Angkatan Laut AS telah melakukan apa yang disebut kebebasan patroli navigasi di Laut Tiongkok Selatan. AS mengatakan ingin melihat lebih banyak negara menentang Tiongkok di jalur air.
Bulan lalu, kapal penyerang amfibi dari Angkatan Laut Inggris, HMS Albion, berlayar mendekati pulau yang diklaim oleh Tiongkok untuk melaksanakan hak “kebebasan navigasi”.
Operasi pertama Inggris itu mendorong protes keras dari RRT, yang mengirim pesawat dan kapal angkatan laut untuk bertemu dengan kapal Inggris.
Dalam pengumuman terpisah, kementerian pertahanan Jepang mengatakan Kuroshio yang berawak 80 orang, akan melakukan kunjungan selama lima hari ke pangkalan angkatan laut strategis Vietnam di Cam Ranh Bay dari 17 September 2018. (asr)
Oleh Tim Kelly & Christian Shepherd/Reuters via The Epochtimes
LONDON – Pasar saham menuju ke selatan pada 17 September sejak para investor khawatir tentang berita bahwa Washington akan mengumumkan putaran tarif baru untuk barang-barang Tiongkok dalam peningkatan terbaru dari konflik perdagangan mereka.
Pengumuman yang diharapkan Presiden AS Donald Trump tentang tarif baru untuk $200 miliar barang-barang Tiongkok menarik ancaman secepatnya pembalasan dari Beijing.
Trump menulisnya di Twitter pada 17 September untuk mengatakan: “Jika negara-negara tidak akan membuat kesepakatan yang adil dengan kita, mereka akan “dikenakan tarif!”
Konflik perdagangan yang terus tumbuh antara dua ekonomi terbesar di dunia tersebut telah lama membuat para investor yang khawatir peningkatan tarif tersebut akhirnya akan dapat mendera pertumbuhan global, sementara pembicaraan antara kedua negara tersebut telah gagal untuk membuat banyak kemajuan.
Indeks STOXX 600 pan-Eropa turun sebanyak 0,2 persen, sementara DAX Jerman, rumah bagi para eksportir besar dan pembuat mobil, turun setengah persen. CAC 40 Prancis dan FTSE 100 Inggris masing-masing jatuh 0,3 persen.
Pekan lalu, STOXX 600 Eropa menikmati kenaikan mingguan terbaiknya sejak Juli karena kenaikan suku bunga bank sentral Turki telah membawa pemulihan mendadak yang melegakan secara luas, namun suasana kurang menarik pada 17 September.
Penurunan di Eropa diikuti kelemahan di pasar Asia. Indeks MSCI terluas dari saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 1,2 persen, menghentikan tiga sesi berturut-turut.
Indeks ekuitas dunia MSCI, yang melacak saham di 47 negara, menyisakan lebih dari 5 persen turun dari rekor tertinggi yang disentuh pada bulan Januari, dan turun 0,8 persen pada bulan September.
“Di pihak Tiongkok, Trump telah membakar banyak modal politik sehingga sulit untuk melihat bagaimana pembicaraan dapat dilanjutkan jika Trump terus maju dengan $200 miliar,” Freya Beamish, kepala ekonom Asia di Pantheon Macroeconomics, mengatakan kepada Reuters Global Markets Forum.
“Ruang lingkup Tiongkok untuk membalas secara mengejutkan terbatas, bagaimanapun, terutama sejak merebaknya flu babi, yang bagaimanapun juga akan mendorong inflasi CPI,” kata Beamish, mengacu pada jenis flu babi mematikan yang telah menyebar dengan cepat di seluruh Tiongkok, menewaskan banyak babi di produsen-produsen daging babi terbesar dunia tersebut. Wabah ini telah berdampak pada harga-harga daging babi Tiongkok.
S&P 500 turun 0,1 persen, menunjukkan Wall Street akan dibuka sedikit lebih lemah.
Peningkatan Lebih Lanjut
Beamish meragukan apakah Amerika Serikat akan menampar 25 persen tarif pada $200 miliar impor-impor Tiongkok, seperti yang dikatakan oleh pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan. Wall Street Journal melaporkan tingkat tarif mungkin akan sekitar 10 persen.
Dolar jatuh pada 17 September, menunjukkan kegugupan investor yang kurang memadai.
Indeks dolar tergelincir 0,2 persen pada 94,725, setelah memantul dari terendah 94,359 pada akhir pekan lalu karena imbal hasil Treasury naik.
Euro bertambah 0,3 persen menjadi $1,1659 UR=, dan yen menguat 0,1 persen menjadi di bawah 11 JPY=, seiring pergerakan valuta asing yang lebih luas yang terbatas.
Mata uang negara-negara berkembang sebagian besar melemah setelah menguat pekan lalu menyusul keputusan bank sentral Turki untuk menaikkan suku bunga secara tajam untuk meningkatkan kepercayaan pada lira.
Lira turun lebih dari satu persen menjadi 6,2340 TRY= sementara rubel Rusia turun 0,2 persen menjadi 68,17 RUB= karena dampak kenaikan suku bunga bank sentral Rusia pada Jumat memudar.
Pasar obligasi pemerintah Eropa tenang dan menyebabkan sebagian besar datar, tetapi hasil Italia turun 6-8 basis poin IT5YT = RR IT2YT = RR di tengah meningkatnya harapan bahwa menteri Italia, yang bertemu nanti pada 17 September, akan menyetujui anggaran 2019 yang ramah pasar.
Harga minyak telah pulih kembali dari kerugian sebelumnya meskipun ada jaminan dari Washington bahwa Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat dapat meningkatkan output cukup cepat untuk mengimbangi penurunan pasokan dari Iran dan tempat lain.
Minyak mentah brent naik 0,78 persen menjadi $78,70 per barel. Minyak mentah ringan AS naik 0,75 persen menjadi $69,51.
Emas diperdagangkan 0,28 persen lebih tinggi pada $1,197.51 per ounce, tetapi masih jauh dari puncak minggu lalu di $1,212.65. (ran)
Menjelang putaran baru negosiasi perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, pihak Tiongkok mengambil inisiatif untuk mengundang sekelompok eksekutif Amerika datang ke Beijing untuk bertemu dengan Wang Qishan pada 17 September 2018.
Analisis percaya bahwa Wang Qishan kembali ikut berpartisipasi dalam interaksi dengan pihak AS, menunjukkan bahwa ia masih diharapkan mampu memainkan peran kunci dalam penyusunan strategi hadapi konflik perdagangan dengan AS.
Financial Times Inggris mengutip ungkapan dari 3 orang yang akrab dengan masalah menyebutkan bahwa pejabat Tiongkok komunis telah mengundang pihak yang bertanggung jawab dari lembaga keuangan utama AS untuk menghadiri Perundingan Meja Bundar Keuangan Tiongkok – AS pada 16 September, dan akan menemui Wakil Kepala Negara Wang Qishan pada keesokan harinya.
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh mantan gubernur bank sentral Zhou Xiaochuan dan dipimpin bersama John Thornton, mantan eksekutif Goldman Sachs yang kini menjadi ketua Barrick Gold Corporation untuk membahas hubungan Tiongkok – AS, dan untuk memberikan saran kepada Beijing tentang reformasi keuangan dan ekonomi.
Turut diundang dalam pertemuan tersbut Ketua Dewan blackstone Group Stephen Schwarzman serta eksekutif Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, pejabat Morgan Stanley dan mantan US Treasury Secretary Hank Paulson.
Undangan ini dikeluarkan oleh Fang Xinghai, mantan asisten Wakil Ketua Komisi Regulator Sekuritas Tiongkok dan Wakil Perdana Menteri Liu He.
Para pengamat percaya bahwa pihak Tiongkok masih berharap saluran komunikasi industri keuangan antara tiongkok dengan Amerika tetap lancar dan mencegah hubungan kedua negara memburuk gara-gara konflik kepentingan. Munculnya Wang Qishan diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam penyusunan strategi hadapi konflik perdagangan dengan AS.
Pendiri organisasi hak asasi manusia AS ‘People Power’ Yang Jianli kepada VOA mengatakan, ditonjolkannya Wang Qishan berarti bahwa ialah orang yang berperan sebagai sutradara. Hal ini memang sesuai dengan karakternya. Soal bagaimana strateginya yang disusun dan apakah strategi itu bisa berhasil. Mari kita tunggu informasi selanjutnya.
Dengan menganalisa niat yang keluar dari pihak Tiongkok, pertama adalah menggunakan perdagangan untuk menekan politik dengan harapan agar pebisnis AS melobi dan menekan pemerintahnya. Kedua adalah, memberikan industri keuangan AS keuntungan tertentu dan ruang untuk imajinasi.
Jika Tiongkok membuka pasar industri jasa keuangan, maka pihak yang memperoleh keuntungan pertama adalah para eksekutif yang sekarang berada di Beijing dan bertemu dengan Wang Qishan. Tiongkok komunis berpikir bahwa tekanan mereka terhadap pemerintah AS memiliki bobot yang cukup.
Namun, Yang Jianli juga mengatakan bahwa konflik perdagangan memiliki latar belakang yang besar, yakni semua angan-angan Amerika Serikat terhadap Tiongkok tidak akan bisa tercapai. untuk setiap ilusi tentang PKC yang hancur.
Sekarang ‘medan perang’ telah meluas dri konflik perdagangan sampai urusan keamanan nasional dan kebijakan terhadap Taiwan. Jadi tekanan terhadap komunitas bisnis dinilai tidak besar.
Pada 13 September, Gao Feng, juru bicara Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa delegasi negosiasi dari kedua belah pihak terus melakukan koordinasi.
Sebelumnya, delegasi kedua negara ini sudah 4 kali bertemu tetapi tanpa hasil, sehingga konflik tak teratasi. Masing-masing pihak telah menaikkan tarif 25 % terhadap komoditas lawan yang nilainya mencapai USD. 50 miliar. Pada 6 September, masa konsultasi publik AS untuk menaikkan tarif komoditas Tiongkok lainnya yang bernilai USD. 200 miliar telah berakhir, Menurut praktik di masa lalu, realisasi kenaikannya akan jatuh pada akhir bulan September atau awal Oktober.
Untuk mengejar waktu, pihak Tiongkok buru-buru menyelenggarakan Pertemuan Meja Bundar Keuangan Tiongkok – AS sebelum negosiasi putaran baru, dengan membuat pertemuan Wang Qishan dengan para eksekutif Wall Street. Namun dunia luar tidak optimis dengan pertemuan tersebut.
Komentator politik Chen Pokong mengatakan, para eksekutif AS yang diundang Wang Qishan itu adalah relasi yang dulu dibangun oleh Wang yang sekarang sudah terpinggirkan. Gagasan maupun pandangan mereka jelas berbeda dengan Trump, jadi komunikasi dengan Trump mungkin ‘tidak nyambung’.
Selain itu, sebagian besar eksekutif yang diundang pihak Tiongkok komunis tidak hadir, karena mereka beranggapan bahwa undangan untuk dialog dengan Tiongkok komunis kurang memiliki arti. Jika demikian, maka inisiatif Wang Qishan untuk memainkan kartu ini juga tidak efektif. Hal yang ditunjukkan di balik ketidakhadiran sejumlah besar eksekutif itu malahan rasa malu bagi pihak Tiongkok.
Wang Qishan yang selama ini telah dijuluki kapten pemadam kebakaran. Namun, sejak konflik perdagangan dengan AS, Wang tidak pernah muncul di meja perundingan sekali pun.
Menurut analisa, Wang Qishan jangan-jangan sudah tahu bahwa kemenangan pertempuran tidak memihak pada Tiongkok komunis. Kemunculannya hanya akan menghabiskan tenaga dan waktu, menambah kesulitan dan menjadi sasaran umpatan masyarakat sudah pasti. Jadi lebih baik bertindak sebagai penonton. (Sin/asr)
EpochTimesId – Mahkamah Agung Denmark mengesahkan hukuman denda yang dijatuhkan kepada empat pengemudi Uber pada 14 September 2018 lalu. Hukuman denda ini akan membuka peluang bagi hukuman serupa terhadap 1.500 pengemudi lainnya.
Empat supir taksi itu, salah satunya didenda 486.500 crown Denmark(sekitar 1,1 miliar rupiah). Para sopir didakwa gagal memiliki izin usaha transportasi dan melanggar undang-undang yang diberlakukan untuk memerangi taksi online. UU yang memberlakukan aturan tambahan pada taksi yang beroperasi di Denmark.
Setelah meluncurkan layanannya di Denmark pada tahun 2014, Uber Technologies Inc dikecam oleh serikat sopir taksi, perusahaan dan politisi. Mereka mengatakan perusahaan tersebut menedatangkan persaingan yang tidak adil. Sebab, mereka tidak memenuhi standar hukum yang diperlukan untuk pendirian perusahaan taksi.
“Kami sangat kecewa karena driver yang terlibat dan prioritas utama kami adalah untuk mendukung mereka selama masa sulit ini,” kata juru bicara Uber.
“Kami mengubah cara kami berbisnis dan beroperasi sesuai dengan hukum setempat di seluruh Eropa, menghubungkan (pelanggan) dengan pengemudi berlisensi profesional,” katanya.
Kasus tersebut kini membuat polisi dapat mengeluarkan denda untuk setiap perjalanan individu yang dibuat oleh lebih dari 1.500 pengemudi Uber di negara itu. Khususnya antara tahun 2014 dan 2017.
Seorang juru bicara polisi Kopenhagen mengatakan akan mengkaji putusan Mahkamah Agung Denmark. Mereka kemudian akan memutuskan pada pekan depan bagaimana melanjutkan permasalahan penegakan hukum itu.
Parlemen mengesahkan undang-undang terkait taksi online pada bulan Februari 2017. UU menetapkan kembali bahwa persyaratan pada taksi, seperti meter tarif wajib dan sensor kursi, harus dihormati oleh taksi online. Uber mengatakan, undang-undang baru itu mendorong penarikan investasi mereka dari Denmark.
Perusahaan itu sebelumnya mengatakan akan membayar denda apa pun yang diberikan kepada para pengemudi Uber di Denmark. Janji Uber itu dipublikasi pada sebuah surat kabar setempat, Denmark Berlingske. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
