Home Blog Page 1948

Parlemen Afrika Selatan Tuding Tiongkok Melakukan ‘Diplomasi Jebakan Utang’

0

Pinjaman senilai US$2,5 miliar dari Tiongkok ke utilitas (perusahaan layanan publik) terbesar di Afrika Selatan telah mendapat sorotan ketika anggota parlemen setempat menuduh rezim Tiongkok melakukan “diplomasi jebakan utang.”

Tiongkok telah secara agresif mendorong negara-negara Afrika melakukan investasi-investasi yang terlihat seperti berguna bagi agenda nasionalnya.

Di Kongo, Tiongkok telah menyediakan miliaran bantuan, memungkinkannya untuk mengamankan hak penambangan kobalt, bahan yang merupakan komponen kunci untuk membuat baterai lithium ion yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan listrik, sebuah industri yang ditargetkan oleh Beijing untuk pembangunan. Di Kenya, Tiongkok telah membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan anggaran besar, yang telah membuat negara Afrika tersebut tidak mampu membayar pinjamannya kepada entitas-entitas Tiongkok.

Pada forum kerjasama baru-baru ini di Beijing, Tiongkok telah menjanjikan $60 juta untuk negara-negara Afrika, menjanjikan bahwa utang pemerintah dari pinjaman tanpa bunga Tiongkok yang jatuh tempo pada akhir tahun akan dihapuskan bagi negara-negara Afrika yang paling miskin.

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memulai perjalanan ke negara-negara Afrika pada bulan Juli, kesepakatan-kesepatan bisnis yang mencolok. Di antara mereka adalah pinjaman US$2,5 miliar dari China Development Bank untuk membantu utilitas raksasa Afrika Selatan yang penuh skandal dan utang, Eskom, tetap bertahan. Perusahaan tersebut memasok lebih dari 90 persen listrik negara dan memiliki 220 miliar rand (US$ 17 miliar) utang yang dijamin negara, menurut Reuters. Hingga akhir Maret, Eskom memiliki utang 399 miliar rand ($30 miliar), menurut Bloomberg.

Partai Aliansi Demokratik Afrika Selatan telah menyuarakan keprihatinan tentang sifat dari pinjaman tersebut, dan kemungkinan bahwa utang akan membebani negara tersebut.

“Diplomasi jebakan utang Tiongkok telah menjebak utilitas listrik Zambia dan tidak diragukan lagi akan menjadi kejam terhadap utilitas listrik Afrika Selatan jika Eskom gagal membayar pinjaman 33 miliar rand dari CDB [China Development Bank],” akun Twitter resmi partai tersebut mencatat pada 9 September. Perusahaan utilitas Zambia yang dimaksud adalah Zesco, yang dilaporkan media Afrika saat ini sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan Tiongkok untuk menyerahkan kendali, setelah Zambia tidak dapat membayar utangnya.

Di Afrika Selatan, pemimpin Aliansi Demokrat, Mmusi Maimane, mengancam litigasi (proses pengadilan) terhadap Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, jika akhirnya tidak mengungkapkan syarat dan ketentuan pinjaman dari Tiongkok, menurut laporan 9 September oleh EWN Eyewitness News, sebuah outlet berita Afrika Selatan.

afrika selatan terjebak utang
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada konferensi pers bersama selama Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika yang diadakan di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 4 September 2018. (Lintao Zhang / AFP / Getty Images)

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Eskom Phakamani Radebe mengatakan Eskom akan mendanai pembayaran untuk pinjaman tersebut sendiri, yang mewakili 62 persen dari pendanaan yang diperlukan Eskom untuk tahun keuangan ini, katanya.

Pada 11 September, Ramaphosa telah memberikan lebih banyak rincian tentang pinjaman tersebut saat menjawab pertanyaan dari majelis parlemen yang lebih tinggi, Dewan Provinsi Nasional. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang harus dibayarkan Eskom mulai tahun 2020, melalui 20 cicilan dalam 10 tahun, menurut laporan EWN.

Presiden telah menolak gagasan tentang telah terjebak oleh utang ke Tiongkok. “Kita sangat waspada tentang kehilangan aset kita dan tidak akan menyerahkan Afrika Selatan ke negara lain atau entitas lain apa pun, yang dapat saya jamin,” kata EWN mengutip Ramaphosa.

Ramaphosa menambahkan bahwa China Development Bank tidak memiliki kepemilikan aset Eskom secara langsung atau tidak langsung.

Bagaimanapun kekhawatiran yang diungkapkan oleh beberapa anggota parlemen Afrika Selatan dapat dimengerti, mengingat rekam jejak di negara-negara seperti Djibouti dan Kenya, di mana proyek-proyek bersama Tiongkok telah menyebabkan Beijing menjadi kreditor terbesar negara tersebut dan memungkinkan rezim Tiongkok untuk memberikan pengaruh dalam tawar-menawar. (ran)

Rekomendasi video:

https://www.youtube.com/watch?v=XYskDBnCmf4

Seni Nego Trump Terhadap Amerika Utara Indikasikan Situasi Berbahaya PKT

0

Tang Hao

Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) adalah transaksi yang paling buruk sepanjang sejarah negara.” Ini ditegaskan berulang kali oleh Trump sebelum pilpres.

Menurut Trump, NAFTA yang dibahas di masa pemerintahan Bush senior, lalu ditandatangani dan diterapkan pada masa pemerintahan Clinton, telah mendatangkan angka defisit sangat besar yang sangat merugikan AS.

Oleh sebab itu, meralat isi kesepakatan NAFTA telah menjadi salah satu janji penting oleh Trump terhadap warga pemilihnya. Awal tahun lalu, Trump menjadi presiden, lalu mulai secara aktif mewujudkan janji-janjinya, berkali-kali ia menghimbau Kanada dan Meksiko untuk melakukan perundingan ulang, jika tidak maka AS akan mundur dari NAFTA.

Strategi Negosiasi Maju Bertahap, NAFTA Disepakati Ulang

Pada Agustus 2017, pemerintahan Trump secara resmi melakukan amandemen perundingan NAFTA dengan  Kanada dan Meksiko, namun beda pendapat antar ketiga negara itu sangat besar, perkembangan yang diraih sangat pelan.

Akhirnya lewat Twitter Trump mencuit, akan melakukan penjajakan opini dan tekanan awal, “Kami tengah berunding ulang dengan Meksiko dan Kanada terkait NAFTA, tapi pembicaraan kedua pihak relatif sulit, mungkin sudah waktunya diakhiri (NAFTA)?”

Akan tetapi, sikap kedua negara Kanada dan Meksiko tetap sangat pasif, perkembangan perundingan itu pun sangat lambat.

Tanggal 31 Mei 2018, pemerintah Trump mengumumkan mulai tanggal 1 Juni memberlakukan bea masuk 25% untuk produk besi baja dan 10% untuk produk aluminium yang diimpor dari Kanada dan juga Meksiko, tekanan keras ditempuh bagi kedua negara dengan harapan mempercepat proses negosiasi.

Tindakan keras sedikit banyak akan menuai reaksi keras dan kecaman.

PM Kanada Justin Trudeau berkali-kali menantang Trump lewat Twitter, media massa sayap kiri tentunya juga tidak lupa memprovokasi. Tapi Trump tetap berprinsip “tidak pernah menyerah”, menahan tekanan itu, teguh tak pernah mundur, tapi juga terus berunding secara aktif dengan pihak Kanada dan Meksiko.

Trump yang berlatar belakang pengusaha sangat memahami tingkat kesulitan perundingan tiga pihak ini. Apalagi jika Kanada dan Meksiko diam-diam bersekutu saling dukung dan melindungi, agar memiliki daya tawar lebih tinggi dengan AS, akan membuat AS semakin sulit mencapai tujuan negosiasi.

Oleh karena itu sejak awal ia telah mempersiapkan NAFTA dibagi menjadi dua kesepakatan bilateral (AS-Meksiko dan AS-Kanada), lalu menyerang secara terpisah, bila salah satu pihak saja bersedia bekerjasama, maka pihak lainnya akan kehilangan keseimbangannya.

Trump memilih menyerang Meksiko lebih dulu, karena Meksiko memiliki ketergantungan paling besar pada Amerika. Nilai perdagangan AS-Meksiko setiap tahunnya mencapai USD 6 trilyun dan sebanyak 80% dari produk Meksiko diekspor ke pasar AS, Meksiko bisa dibilang merupakan peraih manfaat terbesar dari NAFTA.

Ditambah lagi Meksiko baru saja melakukan pilpres awal Juli lalu, partai berkuasa kalah, pemerintahan baru akan berkuasa di akhir tahun ini.

Di satu sisi secara mencolok membina hubungan baik dengan presiden terpilih Andres Manuel Lopez Obrador; di sisi lain Trump yang sangat mengenal sifat manusia sangat paham, presiden sekarang Enrique Pena Nieto sangat mungkin berniat meraih prestasi politik bagi dirinya sebelum mundur dari jabatannya sebagai “hadiah perpisahan”, dan menorehkan nama harum dalam sejarah. Jadi sekarang inilah momentum paling tepat untuk berunding dengan Meksiko.

Tanggal 27 Agustus pagi hari, Trump menggelar konferensi pers di Gedung Putih, mengumumkan telah tercapainya kesepakatan perdagangan bebas antara AS dengan Meksiko, di hadapan wartawan Trump langsung menelepon Presiden Meksiko Nieto, selain menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih pada Nieto dan rakyat Meksiko, juga memberi kesempatan bagi Nieto berpidato pada media massa internasional, berbagi kehormatan akan tercapainya kesepakatan bersejarah ini.

Kemudian Trump kembali berseru pada Kanada, memberi sedikit tekanan, dan mengingatkan Kanada jika tidak mau berunding dengan AS, maka AS akan menaikkan bea masuk terhadap mobil impor dari Kanada.

Tak Hiraukan Perselisihan Sebelumnya, Beri Kesempatan Lawan Berbagi Kehormatan

Satu hal kecil yang patut diperhatikan adalah, sebelumnya Trump sempat beberapa kali konflik dengan Nieto terkait masalah pembangunan tembok perbatasan, namun Trump tidak bersikap dingin atau mengabaikan Nieto, sebaliknya bahkan secara khusus mengatur Nieto tampil di depan media massa, dengan membuatnya tampil di hadapan media massa internasional dengan penuh kehormatan sebelum masa jabatannya berakhir.

Ini juga merefleksikan prinsip negosiasi Trump yang mempertahankan “semua senang”, serta sikap serius dan kemurahan hatinya dalam memperlakukan orang lain.

“Pakar negosiasi akan mengulurkan kedua tangan bagi lawannya, menunjukkan empatinya, lalu menciptakan hasil akhir yang menguntungkan diri sendiri juga menguntungkan lawannya.” Demikian seorang rekan bisnis Trump sekaligus wakil CEO Trump Group yakni George Ross menilai karakter Trump dalam bernegosiasi.

Interpretasi Penuh “Seni Bertransaksi” Taklukkan Lawan Tanpa Perang

Setelah AS dan Meksiko lebih dulu mencapai kesepakatan, Kanada menyadari situasi tidak menguntungkan, kehilangan dukungan dari Meksiko membuat Kanada kehilangan keseimbangan dan terjebak dalam kondisi pasif.

Jika terus bersikukuh dan tidak mau berkompromi, tidak hanya industri otomotif Kanada akan dikenakan bea masuk tambahan, juga akan dikucilkan oleh AS dan Meksiko, terlebih lagi mungkin akan merembet pada kenaikan harga barang di Kanada, perusahaan hengkang, dan pengangguran meningkat dan lain-lain.

Sore hari itu, PM Kanada Trudeau langsung menelepon Trump dan menyampaikan niatnya untuk berunding. Malam hari itu Trudeau mencuit di Twitter, memberitahu semua pihak bahwa perundingan dagang AS-Kanada akan segera dilaksanakan, dan ada harapan dalam minggu yang sama akan mencapai kesepakatan. Peta perdagangan bebas Amerika Utara akhirnya menunjukkan secercah sinar terang.

Mencermati perundingan dagang Amerika Utara kali ini, Trump secara mutlak menunjukkan kemampuan berundingnya di ajang bisnis, menyusun strategi secara tertata, teknik memberi tekanan secara tepat, sabar dan gigih bertahan, ditambah lagi kecermatannya menilai orang, memahami sifat manusia, serta menguasai situasi dan kondisi.

Sehingga bisa membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan momentum perundingan terbaik, dalam satu gebrakan langsung berhasil, dengan cepat mendobrak jalan buntu perundingan ketiga negara, mendesak lawan agar berkompromi dan mengalah, jika tidak akan kehilangan ruang gerak di pentas internasional, dan harus membayar mahal untuk perekonomian negaranya.

Dengan kata lain dalam perundingan dagang Amerika Utara ini, bisa dikatakan merupakan contoh klasik “seni perundingan” Trump (arts of the deal), juga memperlihatkan kehebatan taktik “mengalahkan lawan tanpa berperang” dalam taktik perang Sun Tzu.

Strategi Internasional Trump Pojokkan PKT

Perundingan dagang Amerika Utara, dalam tingkatan tertentu juga merefleksikan tren ke depan perang dagang AS-RRT: hadang dari segala penjuru, kepung dan kucilkan.

Menghadapi Partai Komunis Tingkok (PKT) yang tidak mau melepaskan perdagangan tidak adil dan pertumbuhan ekonomi yang tak bermoral, baru-baru ini Trump berupaya mengerahkan seni perundingan, bersekutu lintas negara: terlebih dulu mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan bea masuk nol dengan Uni Eropa, kemudian mencapai kesepakatan dagang dengan kedua negara Amerika Utara (Kanada dan Meksiko), membangun zona perdagangan bebas melintasi Amerika Utara dan daratan Eropa.

Dengan demikian, tidak hanya dalam sistem perdagangan telah mengucilkan PKT, di saat yang sama pihak AS memanfaatkan aturan detil pada perdagangan bebas untuk menyingkirkan suku cadang buatan RRT dalam jumlah besar, produk hulu akan masuk ke dalam sistem perdagangan ini, yang berarti menempatkan jaring yang akan menjerat PKT secara makro maupun mikro.

Faktanya, di dalam tubuh PKT juga telah mengetahui situasi membahayakan oleh kepungan internasional ini, namun PKT belakangan ini tidak hanya mempropagandakan bahwa pihaknya “berpijak pada moralitas”, dan mengatakan “PKT akan menjadi pemenangnya”, bahkan menekankan hubungan dagang dengan 30 negara Afrika sangat baik, tidak hanya tidak akan mengejar pembayaran hutang negara Afrika, bahkan menyumbang dana bantuan bagi negara Afrika.

Logika propaganda perang psikologis dengan “taktik kemenangan spirit” ini bisa dibilang adalah gangguan mental.

Daya beli dan kapasitas pasar negara-negara di Afrika bisa dibilang tidak bisa menandingi Eropa, Jepang dan Korsel, juga Amerika Utara, sulit untuk mendatangkan devisa bagi RRT; selain itu bila zona perdagangan bebas yang dipimpin oleh Amerika bersedia membukakan pintu bagi negara Afrika untuk bergabung, mayoritas negara di Afrika akan meninggalkan RRT, dan akan memilih peluang bisnis dengan konsumsi yang besar tanpa beban di zona perdagangan yang adil.

Apalagi, PKT masih berniat memberi uang pada negara lain dan tidak menagih hutang, aksi diplomatik yang boros seperti ini “membeli negara lain dengan uang”, tidak hanya akan membuat tekanan finansial RRT semakin besar, juga akan membuat devisa yang mengalir keluar menjadi semakin ketat. PKT berpura-pura kaya dengan memberikan uang, yang dihamburkan bukan kekayaan para petinggi PKT, melainkan hasil darah dan keringat milyaran jiwa rakyatnya.

Kini Trump telah menebar jaring raksasa di seluruh dunia untuk menjerat PKT, mengatur strategi, tidak hanya akan melakukan kepungan dari segala penjuru, juga telah menyiapkan kartu as ekonomi senilai USD 200 milyar, untuk memberi tekanan sekuat tenaga. Selanjutnya, tinggal dilihat bagaimana PKT akan memilih. (SUD/WHS/asr)

Tiongkok Undang Bankir-bankir AS untuk Saran Hubungan Kedua Negara

0

Tiongkok telah mengundang bankir-bankir Amerika Serikat ke pertemuan di Beijing untuk membahas hubungan antara kedua negara tersebut, di tengah kebuntuan dengan Presiden Donald Trump tentang masalah-masalah perdagangan dan tarif.

Menurut Financial Times, pertemuan meja bundar akan diadakan di Beijing pada 16 September. Ini akan diketuai bersama oleh Zhou Xiaochuan, mantan kepala People’s Bank of China (PBoC), dan John Thornton, ketua Barrick Gold. Corp dan mantan eksekutif Goldman Sachs.

Tiongkok mengundang perwakilan dari Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley, dan Blackstone untuk menghadiri forum “China–U.S. Financial Roundtable”. Mengutip pernyataan singkat, mantan Menteri Keuangan AS Hank Paulson telah menolak undangan tersebut, sementara Jonathan “Jon” Gray, presiden dan COO Blackstone Group, dan John Waldron, rekan kepala Divisi Investasi Perbankan (IBD) Goldman Sachs, telah mengkonfirmasi kehadiran mereka.

Para bankir AS tersebut menerima undangan mereka dari Fang Xinghai, wakil ketua Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok. Fang telah ditugasi dengan tujuan untuk meredakan ketegangan perdagangan Tiongkok – AS, sebelum Amerika Serikat memberlakukan tarif 25 persen pada impor Tiongkok senilai $50 miliar.

Sebelum pertemuan, delegasi AS akan bertemu dengan Wang Qishan, wakil ketua Tiongkok dan sekutu politik penting pemimpin Tiongkok Xi Jinping, FT melaporkan.

“Kami yang berada di industri keuangan kedua negara menyadari bahwa kami memiliki kewajiban untuk membantu meningkatkan hubungan AS-Tiongkok,” FT melaporkan, mengutip seseorang yang terlibat dalam diskusi meja bundar tersebut. “Hubungan ini terlalu penting untuk dirusak oleh beberapa orang.”

Perwakilan dari pihak Tiongkok akan mencakup kepala PboC, Yi Gang, perbankan dan regulator asuransi Guo Shuqing, dan Liao Min, seorang wakil menteri keuangan.

China – U.S. Financial Roundtable tersebut adalah langkah terbaru Beijing menyusul pengumuman Trump bahwa Amerika Serikat berencana memberlakukan tarif hukuman atas semua impor Tiongkok senilai $500 miliar. Otoritas Tiongkok berniat mengadakan forum meja bundar setiap enam bulan, untuk mendiskusikan kemungkinan reformasi ekonomi dan keuangan.

Ini juga pertama kalinya Wang, seorang negosiator dan negarawan yang berpengalaman, telah melibatkan dirinya secara langsung dalam perang dagang tersebut, meskipun sifat dari partisipasinya dalam forum serta pendekatan apa yang ia rencanakan untuk diambil tidak pasti. Pada tahun 1995, Wang adalah kepala Bank Pembangunan Tiongkok (China Construction Bank). Dia telah membantu mendirikan bank investasi pertama Tiongkok, China International Capital Corporation, sebagai usaha bersama dengan bank investasi AS, Morgan Stanley.

Pada tahun 2008, Wang memimpin delegasi Tiongkok di pertemuan China–U.S. Strategic Economic Dialogue, yang diadakan pada paruh tahun permulaan, saat ia wakil perdana menteri. Sejak tahun 2009, Wang memimpin pihak Tiongkok pada dialog yang telah diperbarui, U.S.–China Strategic and Economic Dialogue,  hingga tahun 2016. S&ED adalah pertemuan tahunan dan berfokus pada kerjasama bilateral.

Menurut data statistik dari Departemen Perdagangan AS, pada tahun 2017 Amerika Serikat mengimpor $505,6 milyar barang dari Tiongkok, dan mengekspor $130,4 milyar, membuat defisit perdagangan sebesar $375,2 milyar yang menguntungkan Beijing.

Sampai saat ini, baik Amerika Serikat dan Tiongkok telah memberlakukan tarif hukuman atas barang dagang senilai $50 miliar dari kedua belah pihak. Pemerintahan Trump siap untuk mengenakan tarif pada impor Tiongkok senilai $200 miliar pada awal pekan ini.

Pada 7 September, Trump mengatakan dia memunculkan gagasan tarif tambahan senilai $267 miliar, atau keseluruhan, barang-barang Tiongkok yang diekspor ke Amerika Serikat. (ran)

Rekomendasi video:

Pilot Maskapai Biaya Murah Terbesar Eropa Mogok Terbang Massal

0

EpochTimesId — Pilot dan awak kabin maskapai Ryanair di Jerman memulai mogok terbang sehari penuh pada 12 September 2018. Aksi digelar untuk memberi tekanan pada manajemen maskapai, dalam upaya pembicaraan kesepakatan kerja dengan maskapai berbiaya rendah terbesar di Eropa itu.

Ryanair mengatakan membatalkan 150 dari total 400 penerbangan yang dijadwalkan untuk terbang ke dan dari Jerman, pada 12 September 2018 waktu setempat. Pembatalan itu karena aksi mogok pekerja. Pihak maskapai menyertai pengumuman itu dengan ancaman pemecatan (PHK), jika aksi mogok kembali digelar.

Persatuan pilot Jerman, Vereinigung Cockpit (VC) telah meminta Ryanair untuk menyetujui mediasi dalam sengketa pembayaran gaji dan perjanjian kerja. Sayangnya, kedua pihak tidak sepakat tentang siapa yang akan menjadi mediator untuk mereka.

Ryanair mengatakan tawaran terakhirnya kepada VC, guna menjawab semua tuntutan serikat pilot itu. Maskapai juga mengatakan bahwa aksi pemogokan itu tidak masuk akal.

Operator penerbangan udara asal Irlandia itu telah mendapat kecaman yang luas dari serikat pekerja, terutama di Jerman. Masalah utama adalah praktik operasionalnya yang menggunakan pilot melalui agen atau pihak ketiga, seperti diantaranya McGinley Aviation. Maskapai penerbangan itu tahun lalu memutuskan untuk mengakui serikat pekerja, dalam upaya meningkatkan hubungan dengan para pilotnya dan mengurangi keputus-asaan para staf.

Persatuan jasa Jerman, Verdi, juga berjuang untuk mendapat kenaikan gaji yang signifikan serta kontrak lokal untuk sekitar 1.000 awak kabin yang mereka tempatkan di Ryanair. Perusahaan penyalur tenaga kerja itu, bagaimanapun, menawarkan kontrak lokal hanya sampai 2022.

Perusahaan penerbangan itu mengalami pemogokan massal terburuknya musim panas ini. Namun, mereka berhasil menyelesaikan perselisihan di negara asalnya, Irlandia.

Maskapai memperoleh terobosan pada Agustus lalu, ketika mencapai kesepakatan dengan pilot Irlandia. Keberhasilan itu diharapkan bisa segera mengamankan operasional dan menghasilkan kesepakatan di negara lain.

Pekan lalu, tujuh serikat pekerja yang mewakili awak kabin Ryanair di Italia, Portugal, Belgia, Spanyol dan Belanda mengancam akan mengadakan aksi mogok massal. Mogok terbang akan digelar pada akhir September, kecuali jika maskapai setuju untuk memperbaiki kondisi kerja. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Tiongkok Menambah Tentara ’50 Sen’, Melatih Kader Publikasikan Konten Online yang Menyenangkan

0

Rejim Tiongkok sedang melakukan pemantauan terhadap internet dengan strategi baru: menciptakan isu gosip online sendiri.

Strategi ini melibatkan kader-kader dari masyarakat yang akan membuka akun media sosial dan mempublikasikan konten internet untuk membentuk opini publik secara langsung, Chen Yixin, kepala Political and Legal Affairs Commission (PLAC) Partai Komunis Tiongkok, mengatakan pada pertemuan 4 September dengan pejabat-pejabat senior. PLAC mengontrol aparat keamanan Tiongkok.

“Memanfaatkan keuntungan PLAC dalam sumber daya untuk mengatur subyek isu dan membuat topik-topik hangat,” kata Chen, pada pelatihan “penulis profesional dalam sistem PLAC yang memiliki pemikiran internet.”

Para penulis harus dapat membuat berita utama yang menarik yang membuat para netizen langsung mengklik, dan melompat pada setiap peristiwa besar untuk mempengaruhi opini publik dan menyebarkan propaganda dengan segera, “untuk mengambil inisiatif membantu Partai dengan berbagi beban,” tambahnya.

Pemantauan internet dan aparat sensor Tiongkok, yang mencakup berbagai lembaga, terkenal karena menghapus konten apa pun yang dianggap tidak pantas oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), bahkan menangkap dan menghukum mereka yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap Partai. Namun, ini adalah pertama kalinya PLAC secara terbuka mengumumkan bekerja di bidang pembuatan percakapan internet.

Partai mempekerjakan warga untuk menulis postingan yang memuji kebijakan Partai atau memperingatkan mereka yang tidak setuju, yang dikenal sebagai tentara “50 sen”, karena mereka dibayar 50 sen per postingan. Namun Chen mengatakan bahwa tentara “50 sen” tidak cukup.

“Jumlah mereka tidak cukup sementara kualitasnya lemah,” jadi mereka seperti “sekelompok tentara yang berkeliaran,” adalah kesimpulan dari pertemuan tersebut, menurut laporan media pemerintah. Sebaliknya, anggota Partai harus menumbuhkan para penulis berbakat yang dapat menarik jutaan pengikut untuk akun Weibo mereka. Menurut survei online 2015 dari tentara “50 sen” yang disewa oleh rezim Tiongkok, ada sekitar 10 juta mahasiswa perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam posting online untuk Partai.

Rezim Tiongkok telah mengintensifkan kontrolnya atas internet, karena para pemimpin Partai berusaha untuk mempererat cengkeraman mereka di kancah budaya online yang besar dan beragam yang populer di kalangan pemuda Tiongkok. Semuanya, mulai dari parodi video hingga meme viral dan percakapan yang tidak setuju, berada di bawah sensor Tiongkok.

Platform-platform internet mempekerjakan staf mereka sendiri untuk menyensor informasi, seperti 1.000 orang yang disewa Weibo, setara dengan Twitter di Tiongkok, untuk melaporkan konten “berbahaya”.

Semangat Partai yang semakin meningkat untuk mengendalikan opini publik juga datang pada saat kepemimpinan tersebut mencoba untuk memadamkan kritik yang menentang propaganda nasionalis Partai yang agresif. Beberapa yang vokal, termasuk para akademisi, telah menyalahkan propaganda tersebut karena meningkatkan kewaspadaan dan tekanan internasional terhadap Tiongkok.

Pada bulan Agustus, Partai mengadakan pertemuan dua hari tentang propaganda dan ideologi yang dihadiri oleh para pejabat dari outlet media utama negara dan regulator internet. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping memberikan pidato dimana dia berusaha meyakinkan para peserta bahwa upaya-upaya propaganda Partai adalah benar.

Xi mengatakan kebijakan propaganda Partai sejak 2012, ketika ia berkuasa, telah menjunjung tinggi Marxisme dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Upaya propaganda masa depan perlu diletakkan di depan dan di tengah, menurut media yang dikelola negara Xinhua.

“Menjunjung tinggi ruang internet yang bersih dan benar,” laporan tersebut mengutip ucapan Xi. (ran)

Rekomendasi video:

https://www.youtube.com/watch?v=o_tupgGXrp4

Australia Gelar Pemilihan Sela untuk Bekas Kursi Parlemen Turnbull

0

EpochTimesId – Pemerintah aliran tengah-kanan Australia akan menghadapi pemilihan sela untuk mengisi satu kursi parlemen yang kosong. Kursi itu ditinggalkan oleh mantan perdana menteri Malcolm Turnbull setelah dilengserkan dari jabatannya.

Pemungutan suara akan digelar di daerah pemilihan Wentworth pada 20 Oktober 2018. Jika kalah, maka partai pemerintah akan kehilangan mayoritas suara parlemen di majelis rendah.

Rencana pemilu sela diumumkan pada 12 September 2018 setelah pengunduran diri Turnbull dari parlemen bulan lalu. Turnbull mundur sebagai anggota parlemen setelah digulingkan dalam ‘pemberontakan internal’ partainya, dari kursi PM. Pemilihan ulang pada internal partai penguasa itu, mengantar Scott Morrison sebagai perdana menteri baru Australia.

Ini adalah pergantian perdana menteri ke-lima sejak 2010. Hanya satu PM yang dipilih pada pemilu, yaitu pemerintahan Tony Abbott pada September 2013.

Pengunduran diri Turnbull membuat Morrison memimpin pemerintahan minoritas, setidaknya untuk sementara waktu. Sebanyak lima anggota parlemen independen menjamin akan memberi dukungan untuk mengalahkan suara oposisi sampai pemilihan sela.

Jika para pemilih dari daerah kaya di Wentworth, yang membentang dari Bondi Beach ke Sydney Harbour, tidak lagi mendukung Partai Liberal, maka Morrison akan dipaksa untuk mengadakan kesepakatan politik dengan pihak independen. Agar dia bisa melanjutkan pemerintahan sebagai partai minoritas.

Sebuah ‘kursi aman’ untuk pemerintah kini benar-benar diperebutan dengan sengit. Dapil Wentworth kini benar-benar menjadi medan perang, karena pemilih setempat marah kepada partai penguasa yang dipenuhi dengan perseteruan internal dan gejolak politik. Demikian terungkap dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar ‘The Australian’.

Kandidat Partai Liberal diperkirakan masih unggul tipis pada bagian terbesar wilayah pemungutan suara di Wentworth. Namun, suara mengambang mungkin saja mengalir kepada kandidat partai kecil atau partai oposisi. Kandidat partai kecil selalu berpeluang untuk menang di bawah sistem pemungutan suara preferensi Australia.

Sebuah Newspoll pekan ini menunjukkan bahwa dukungan nasional untuk koalisi Liberal-National yang berkuasa sudah terjun bebas. Mereka kehilangan simpati pemilih setelah penggulingan Turnbull. Partai penguasa pun terancam mengalami kekalahan telak jika pemilihan nasional (yang dijadwalkan pada Mei 2019) digelar saat ini. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Lebih dari 30.000 Warga Terlantar di Idlib Saat Serangan Habis-habisan Rezim Suriah

0

Epochtimes.id- Lebih dari 30.000 orang sejauh ini telah meninggalkan rumah mereka di Suriah barat laut sejak rezim Suriah dan pasukan sekutu kembali melakukan pengeboman udara dan darat pada pekan lalu.

Laporan ini disampaikan oleh Badan PBB yang mengkoordinasikan upaya bantuan pada 10 September 2018.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan serangan militer habis-habisan terhadap oposisi aktif dengan Presiden Bashar al-Assad dapat membuat 800.000 orang melayang.

Kepala OCHA, Mark Lowcock, memperingatkan bahwa serangan ini berisiko memprovokasi bencana kemanusiaan terburuk abad ke-21.

Damaskus, yang didukung oleh Rusia dan Iran, telah mempersiapkan serangan besar untuk memulihkan Idlib dan daerah-daerah yang berdekatan dari Suriah barat laut dari pemberontak.

Pesawat tempur Rusia dan Suriah melanjutkan kampanye pemboman mereka minggu lalu dan presiden Turki, Iran, dan Rusia pada 7 September gagal menyetujui gencatan senjata yang akan mencegah serangan.

Juru Bicara OCHA David Swanson mengatakan kepada Reuters bahwa pada 9 September, 30.542 orang telah mengungsi dari Suriah barat laut, pindah ke daerah yang berbeda di seluruh Idlib.

Sekitar 2,9 juta orang tinggal di daerah yang dikuasai oposisi, yang terdiri dari sebagian besar provinsi Idlib dan bagian kecil yang berdekatan dari provinsi Latakia, Hama dan Aleppo. Sekitar setengah dari mereka sudah mengungsi dari bagian lain Suriah.

“Kami sangat aktif mempersiapkan kemungkinan bahwa warga sipil bergerak dalam jumlah besar ke berbagai arah,” kata kepala OCHA Lowcock dalam jumpa pers di Jenewa.

“Perlu ada cara untuk mengatasi masalah ini yang tidak mengubah beberapa bulan ke depan di Idlib menjadi bencana kemanusiaan terburuk dengan korban jiwa terbesar abad ke-21,” katanya.

Swanson mengatakan bahwa sejak pertemuan puncak Jumat lalu, serangan mortir dan roket telah meningkat, terutama di pedesaan Hama utara dan daerah pedesaan Idlib selatan.

Dia mengatakan 47 persen dari mereka yang mengungsi telah pindah ke kamp, 29 persen tinggal dengan keluarga, 14 persen telah menetap di kamp-kamp informal dan 10 persen berada di tempat sewaan.

Abu al-Baraa al-Hamawi, seorang pemimpin pemberontak di Hama utara, mengatakan sekitar 95 persen warga telah meninggalkan sejumlah desa di provinsi Hama utara dan barat dan di provinsi Idlib selatan dalam tiga hari terakhir akibat serangan udara secara intensif.

Lebih dari setengah juta orang telah tewas dan 11 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam perang Suriah yang berlangsung selama tujuh tahun.

Christy Delafield dari Mercy Corps, salah satu organisasi terbesar yang mengirim bantuan di Suriah, mengatakan sulit bagi pekerja bantuan dan masyarakat untuk mengikuti pemindahan itu.

“Ada kekurangan kapasitas penyimpanan air di banyak wilayah di mana kami beroperasi, dengan hanya dua atau tiga hari air yang tersedia bagi warga sipil,” katanya kepada Reuters.

“Titik-titik persimpangan di sepanjang garis depan antara pemerintah dan daerah-daerah yang dikuasai oposisi telah ditutup, dan sebagai hasilnya, harga makanan telah meningkat secara dramatis.”

Pihak oposisi menuduh Rusia dan sekutunya menyerang rumah sakit dan pusat pertahanan sipil untuk memaksa pemberontak menyerah dalam pengulangan serangan militer besar-besaran sebelumnya.

Rusia mengatakan ingin semua militan diusir dari Idlib. Rusia mengklaim menghindari serangan terhadap warga sipil dan hanya menargetkan kelompok-kelompok radikal yang diilhami Al-Qaeda.

Observatorium Pengawasan untuk Hak Asasi Manusia Suriah memantau pemberontakan pemberontak pada 10 September telah menyerbu bandara militer Hama dan kompleks militer lain di dekatnya yang terletak di wilayah yang dikuasai pemerintah.

Utusan Khusus PBB Staffan de Mistura memulai dua hari perundingan di Jenewa pada Senin dengan para pejabat senior dari Rusia, Iran, dan Turki untuk membentuk Komite Konstitusi di Suriah, tetapi yang diperkirakan akan dibayangi oleh krisis Idlib.

Teheran dan Moskow telah membantu Assad mengubah arah perang melawan sejumlah musuh mulai dari pemberontak yang didukung Barat hingga daesh. Turki adalah pendukung oposisi terkemuka yang memiliki pasukan di negara itu dan telah mendirikan 12 pos pengamatan di sekitar Idlib yang dikuasai pemberontak.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar pada 10 September mengatakan kepada penyiar NTV bahwa serangan udara dan darat di Idlib harus dihentikan.  Dia juga menegaskan gencatan senjata harus ditetapkan. (asr)

Tiongkok Perluas Pangkalan Militer di Djibouti, Terlihat Bersaing dengan Amerika

0

Tiongkok dengan cepat sedang memperluas pangkalan militernya di Djibouti, sebuah negara kecil di Afrika di Laut Merah, menurut analisis baru-baru ini oleh seorang pensiunan perwira Angkatan Darat India yang diterbitkan di The Print, sebuah outlet berita India.

Menurut laporan The Print yang diterbitkan pada 10 September, citra satelit mengungkapkan bahwa pangkalan militer Tiongkok, yang terletak hanya beberapa kilometer dari markas militer Kamp Lemmonier Amerika Serikat, telah dikunjungi oleh beberapa kapal angkatan laut LPD (landing platform Docks), yang mampu “mengangkut, mengirim dan mendaratkan pasukan-pasukan ekspedisi bersama dengan peralatan yang diperlukan.”

Kapal-kapal ini memiliki kemampuan “blue water” yang berarti kemampuan untuk beroperasi jauh dari pelabuhan negara asal dan di perairan terbuka.

Citra satelit tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Juli, LPD Tipe 71 berlabuh di dekat pangkalan Tiongkok di Djibouti dan membongkar kendaraan yang kemungkinan kendaraan lapis baja dan “sistem pendukung persenjataan,” menurut analisis oleh pensiunan Kolonel Vinayak Bhat. Setelah 27 Juli, citra-citra tersebut menunjukkan sejumlah kontainer besar, dimana Bhat menduga dikirimkan oleh LPD yang berlabuh di dekat pangkalan tersebut.

pangkalan militer cina tiongkok di afrika
Citra satelit dermaga platform pendaratan) dekat pangkalan militer Tiongkok di Djibouti. (Screenshot via Twitter / rajfortyseven)

Sebelumnya pada bulan Mei, Bhat juga telah menemukan bahwa dermaga angkatan laut sedang dibangun. Mempertimbangkan melalui citra-citra satelit terbaru, ia menulis bahwa panjangnya telah meningkat menjadi lebih dari 600 meter, dengan ujungnya melebar ke arah timur. “Dermaga angkatan laut ini akan dapat mendukung reparasi-reparasi utama, pengisian ulang, dan pasokan ulang dari kapal-kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat [PLAN] yang bergerak masuk dan keluar dari pangkalan tersebut,” tulis Bhat.

Pertumbuhan Pengaruh Tiongkok

Ini adalah bukti terbaru bahwa Tiongkok sedang meningkatkan kehadiran militernya di Djibouti, sebuah negara yang terletak di pintu masuk selatan ke Laut Merah, gerbang selatan ke Terusan Suez.

Tiongkok juga telah mencari hubungan komersial dengan Djibouti, terutama melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara tersebut, termasuk Pelabuhan Serba Guna Doraleh, dan membangun zona perdagangan bebas. Pelabuhan yang selesai pada Mei 2017 ini, dibiayai oleh China Merchants Ports Holdings, sebuah perusahaan milik negara yang juga berada di belakang pembangunan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Pada bulan Desember 2017, Sri Lanka mengumumkan bahwa mereka tidak dapat membayar kembali pinjamannya dari Tiongkok dan akan mengubah utang $1,4 milyar menjadi ekuitas: sewa 99 tahun yang menyerahkan kepemilikannya kepada Tiongkok.

Nasib serupa di Djibouti adalah untuk perhatian khusus bagi Amerika Serikat, yang menganggap kehadirannya di kawasan itu penting; 4.000 personil militer ditempatkan di sebuah pangkalan yang berfungsi sebagai landasan untuk operasi di Yaman dan Somalia. Awal tahun ini di bulan Maret, para pejabat AS mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang peran Tiongkok yang semakin meningkat di Djibouti pada sidang kongres.

Pada bulan Februari, Djibouti secara prematur telah mengakhiri kontrak dengan operator pelabuhan Dubai, DP World, untuk menjalankan Terminal Kontainer Doraleh (berbeda dari pelabuhan yang dibiayai Tiongkok). Penyitaan pelabuhan tersebut telah menyebabkan Jenderal Angkatan Laut Thomas Waldhauser, komandan militer AS teratas yang mengawasi pasukan di Afrika, khawatir bahwa Djibouti dapat menyerahkan kendali atas terminal pelabuhan tersebut ke Tiongkok, yang mana negara Afrika memiliki utang cukup besar yang layak mendapat perhatian.

Lebih dari 80 persen utang luar negeri negara tersebut adalah milik Tiongkok, menurut laporan Maret oleh lembaga think tank AS, Center for Global Development. Sementara itu, utang publik yang melumpuhkan negara tersebut bernilai sekitar 88 persen dari keseluruhan PDB negara sebesar 1,72 miliar dolar AS.

Waldhauser mengatakan bahwa jika Tiongkok mengambil alih pelabuhan dan membatasi penggunaannya, ia dapat mempengaruhi pengajuan kembali pangkalan AS di Djibouti dan kemampuan kapal Angkatan Laut untuk mengisi bahan bakar di sana.

Pejabat Djibouti telah menyangkal kemungkinan ini. “Tidak ada opsi Tiongkok dan tidak ada rencana rahasia untuk Terminal Peti Kemas Doraleh,” kata jenderal inspektur Djibouti Hassan Issa Sultan kepada Reuters pada saat itu.

Perubahan terakhir terjadi pada 10 September, ketika pemerintah mengumumkan akan menasionalisasi saham yang dimiliki oleh perusahaan Djibouti yang memiliki saham mayoritas di Terminal Peti Kemas Doraleh, yang secara efektif mengambil kendali. Tidak jelas apakah pemerintah tersebut akan merasa tertekan untuk menyerahkan kendali pada Tiongkok di masa depan, tetapi kemungkinan tersebut telah membuat banyak pihak khawatir.

DP World, sementara itu, telah menyebut keputusan Djibouti pada bulan Februari sebagai penyitaan ilegal dan telah membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase internasional. (ran)

Rekomendasi video:

https://www.youtube.com/watch?v=abxt-0TXluE

Bus Peziarah Terjun ke Jurang di India Tewaskan 55 Orang dan 33 Terluka

0

Epochtimes.id- Sebuah bus yang membawa peziarah dari sebuah kuil Hindu di perbukitan India selatan masuk ke jurang Selasa 11 (11/09/2018). Kecelakaan ini menewaskan sedikitnya 55 orang termasuk empat anak-anak dan 33 orang lainnya terluka.

Menteri Transportasi P. Maneder Reddy mengatakan pengemudi tersebut kehilangan kontrol ketika ia menabrak ‘polisi tidur’ di jalan yang mengarah dari kuil Anjaneya Swamy yang populer di negara bagian Telangana, sekitar 190 kilometer (118 mil) dari Hyderabad, ibukota negara bagian itu. Bus pun langsung terjun ke jurang.

Kerumunan warga sering berduyun-duyun ke kuil pada 11 September. Kuil ini didedikasikan untuk dewa Hindu Hanuman. Pada hari Selasa dianggap sebagai keberuntungan karena menyampaikan doa kepadanya.

Pejalan kaki bergegas untuk membantu setelah bus itu jatuh, merusak bagian depan kendaraan.

Relawan merangkak ke dalam bus melalui jendela yang pecah, membawa orang mati dan terluka melalui rumput tebal dan mendaki bukit ke jalan. Korban terluka dibawa ke rumah sakit daerah.

Penyiar lokal ETV menunjukkan suasana di sebuah rumah sakit di Jagtiyal, di mana orang-orang meratapi korban yang meninggal dunia di kamar jenazah.

“Bus itu membawa lebih banyak penumpang daripada yang diizinkan,” kata Reddy, menambahkan bahwa kecelakaan itu tampaknya disebabkan oleh kegagalan rem.

Investigasi telah diperintahkan atas penyebab kecelakaan maut ini.

Di antara mereka yang tewas adalah sopir bus, yang kehilangan kedua kakinya dalam kecelakaan itu dan kemudian meninggal di rumah sakit.

“Kecelakaan bus di distrik Jagtial Telangana sangat mengejutkan,” kata Perdana Menteri Narendra Modi dalam tweet.

“Sedih karena kehilangan nyawa. Pikiran dan solidaritas saya dengan keluarga yang berduka. Saya berdoa agar yang terluka cepat sembuh,” lanjutnya.

Presiden Ram Nath Kovind juga mengatakan bahwa dia terkejut mengetahui tentang kecelakaan itu.

Sekitar 150.000 orang meninggal setiap tahun di jalan-jalan India, seringkali karena mengemudi sembrono, jalan-jalan yang tidak terawat, dan kendaraan yang penuh sesak dengan penumpang.

Kecelakaan bus yang mematikan biasa terjadi. Pada bulan Juli, 48 orang tewas ketika sebuah bus jatuh ke jurang di negara bagian Uttarakhand. (asr)

Oleh Omer Farooq via The Epochtimes

Amerika Klaim Tiongkok dan Rusia Sulit Bentuk Aliansi

0

EpochTimesId – Rusia mengumumkan peluncuran latihan militer terbesar dalam sejarahnya, pada Selasa (11/9/2018) lalu. Tiongkok juga mengirim pasukan untuk berpartisipasi dalam latihan itu.

Menanggapi pertanyaan dari dunia luar mengenai apakah latihan tersebut untuk menandingi latihan militer AS, Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia tidak dapat bersatu karena mereka memiliki kepentingan jangka panjang yang berbeda.

Mattis : Sulit bersatu karena perbedaan kepentingan jangka panjang
Ketika Mattis bertemu dengan media di Pentagon pada hari Selasa, seorang wartawan bertanya apakah Amerika Serikat tidak khawatir dengan Tiongkok dan Rusia yang sekarang sedang mengadakan latihan militer berskala besar bersama. Bisa saja nantinya, mereka membentuk sebuah aliansi militer.

Mattis menganggap kemungkinan itu kecil, “Negara umumnya akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan saya tidak melihat kepentingan jangka panjang Rusia dan Tiongkok komunis yang akan membuat mereka beraliansi.”

Meskipun para pemimpin kedua negara masing-masing mengatakan bahwa persahabatan antar Tiongkok dengan Rusia terus menguat, namun ABC News mengutip analisis para ahli yang mengatakan bahwa Tiongkok komunis atau Rusia sendiri tidak percaya bahwa kedua negara akan membentuk aliansi militer.

Voice of America melaporkan bahwa banyak analis, termasuk ahli militer Rusia Aleksander Goltz juga mengatakan bahwa Tiongkok dan Rusia tidak mungkin membentuk aliansi militer yang formal. Analis militer mengatakan bahwa Tiongkok komunis bukan sekutu Rusia bahkan tidak akan berperang untuk Rusia ketika Rusia berkonflik dengan Barat atau dengan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, militer Rusia selama ini menganggap Tiongkok komunis sebagai ancaman potensial.

Latihan militer Rusia yang diberi nama Vostok-18 sudah mulai diadakan pada wilayah Timur Jauh dekat Mongolia dan Tiongkok. Latihan militer Vostok itu sendiri pada awalnya diadakan oleh bekas Uni Soviet dalam persiapan untuk berperang secara besar-besaran dengan Tiongkok.

Latihan militer yang melibatkan 300.000 orang pasukan dengan 36.000 buah tank, 80 buah kapal perang dan 1.000 buah pesawat tempur merupakan yang terbesar dalam sejarah latihan militer Rusia sejak tahun 1981. Tiongkok komunis juga mengirim 3.200 serdadu untuk berpartisipasi.

Pada saat yang sama, Presiden Xi Jinping hadir dalam Forum Ekonomi Timur yang diadakan di Vladivostok, Rusia. Vladivostok yang dulunya bernama Heixenwai adalah wilayah milik Tiongkok yang pada tahun 1999 diberikan kepada Rusia oleh Jiang Zemin sebagai imbalan untuk menutupi skandal seksnya dengan wanita Rusia anggota KGB.

Rusia dan Mongolia akan melakukan latihan militer gabungan terbesar, antisipasi melawan Tiongkok?
Rusia dan Mongolia sedang mempersiapkan latihan militer gabungan terbesar. Untuk menghindari ‘menyakiti’ Beijing, latihan militer ini akan diadakan setelah kunjungan Xi Jinping ke Rusia pada bulan September.

Latihan militer Rusia-Mongolia merupakan yang terbesar dalam tahun ini, masing-masing negara melibatkan 1.000 orang lebih personil militernya untuk berpartisipasi. Mongolia yang jumlah tentaranya hanya sekitar 5.000 orang mengirim 1.000 orang, menunjukkan bahwa latihan militer itu dianggap penting dan tidak biasa.

Rusia sejak beberapa tahun yang lalu mulai menawarkan berbagai peralatan militer gratis kepada Mongolia. Pejabat bagian penjualan senjata Rusia baru-baru ini mengunjungi Mongolia dalam rangka untuk memberikan lagi sejumlah senjata gratis kepada Mongolia. Ada 12 pesawat tempur Su-27, rudal anti-pesawat S-300, tank Rusia T-90A, serta berbagai kendaraan tempur lapis baja, radar dan peralatan lainnya. Rusia akan terus melatih personil militer Mongolia.

Voice of America melaporkan bahwa, meskipun Rusia dan Mongolia mengklaim bahwa latihan militer kedua negara ini bertujuan untuk memerangi terorisme, tetapi kata analis urusan militer bahwa Mongolia yang negaranya terjepit di antara Rusia dan Tiongkok, lalu berlatihan militer dengan salah satu tetangganya, apakah bukan dalam rangka mengantisipasi ancaman tetangga lainnya?

Sejumlah pengamat Rusia mengatakan bahwa hingga tahun 1950-an, para pemimpin Uni Soviet berencana untuk menjadikan Mongolia bagian dari wilayah Uni Soviet dan membiarkan Mongolia secara resmi menjadi negara bagian Uni Soviet. Pengaruh Tiongkok di Mongolia saat ini sangat besar, sedangkan Rusia tidak mampu bersaing dengan Beijing dalam memberikan pengaruh melalui ekonomi kepada Mongolia. Sehingga kerja sama keamanan dan militer dijadikan satu-satunya cara bagi Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Mongolia. (Xu Jian/ET/Sinatra/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Keturunan Mao Zedong yang Dikabarkan Tewas dalam Kecelakaan Lalin Menampakkan Diri

0

oleh Wen Xin

Dua orang keturunan mantan ketua Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong muncul di Mao Memorial Hall Beijing pada 9 September dalam rangka peringatan 42 tahun meninggalnya Mao Zedong.

Dari foto yang disajikan media lokal terlihat Li Min, putri sulung Mao Zedong yang dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas bus wisata di Korea Utara, dan cucu lelaki Mao Xinyu juga menampakkan diri di Mao Memorial Hall.

Pada 9 September sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, cucu lelaki satu-satunya Mao Zedong, Mao Xinyu bersama istrinya Liu Bin, putra mereka Mao Dongdong dan putri Mao Tianyi untuk meletakkan karangan bunga di depan patung Mao dan memberi penghormatan. Sekitar 1 jam kemudian, Li Min, putri sulung Mao Zedong didampingi oleh keluarganya juga datang di mausoleum untuk memperingati tahun ke 42 wafatnya Mao Zedong.

Hal yang menarik perhatian adalah, Li Min dan Mao Xinyu sebelumnya telah dikabarkan sejumlah media asing bahwa mereka telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas serius di Korea Utara pada 22 April lalu.

Pada 2 Agustus, beredar sebuah rekaman video pendek berdurasi 1 menit 37 detik di Youtube yang berisikan upacara penghormatan terakhir kepada almarhumah Li Min yang meninggal dalam usia 82 tahun.

Selain itu di akun Twitter juga beredar sejumlah berita yang berkaitan dengan kematian Li Min dala kecelakaan lalin serius di Korea Utara  pada 22 April, bahkan rekaman video juga menampilkan gambar rumah duka tempat persemayaman jenasah Li Min dengan karangan bunga kiriman Xi Jinping dan Kim Jong-un.

Namun setelah dikonfirmasi oleh media, ternyata Li Min yang meninggal dalam kecelakaan itu bukan Li Min putri sulung Mao Zedong. Meskipun huruf Mandarinnya sama persis.

Gambar karangan bunga dari Xi Jinping (kiri) dan karangan bunga dari Kim Jong-un (kanan). (foto Twitter)

Selain Li Min yang dikabarkan meninggal dunia, Mao Xinyu juga diberitakan meninggal dunia dalam kecelakaan yang sama di Korea Utara.

Sebuah perusahaan travel ilegal sayap kiri menyelenggarakan ‘wisata merah’ dengan bus pariwisata ke Korea Utara dan mengalami kecelakaan serius dalam perjalanan pada 22 April, menyebabkan 36 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat. 32 dari 36 orang yang tewas itu adalah warga negara Tiongkok.

Setelah kecelakaan itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak hanya ke Kedutaan Besar Tiongkokuntuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban kecelakaan. Namun juga membuat perjalanan khusus ke rumah sakit untuk mengunjungi pasien yang terluka, dan mengirim pesan kepada Xi Jinping, Pada 26 April Kim Jong-un juga memerintahkan kereta api khusus untuk mengangkut 34 orang korban meninggal maupun yang luka untuk pulang ke Tiongkok.

Media yang meliput pada saat itu beranggapan bahwa diantara korban itu pasti ada yang memiliki identitas yang tidak sederhana, sehingga rezim Korut pun memberikan bantuan yang tidak sederhana.

Seminggu setelah kecelakaan ada media AS menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa rombongan yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu sedang dalam perjalanan untuk memperingati ulang tahun ke-65 kemenangan Perang Korea dan wisata budaya.

Sebagian besar anggota rombongan adalah mereka yang pernah berpartisipasi dalam Perang Korea dan atau para putra-putri pembesar militer Tiongkok serta anggota kelompok musik Merah.

Artikel itu mengatakan bahwa Mao Xinyu juga dilaporkan berada dalam daftar korban meninggal. Setelah itu, keluarga Mao melakukan bantahan melalui media Hongkong. dan pada 4 Mei lalu, Mao Xinyu dengan memanfaatkan foto yang tampil dalam lokasi industri militer Tiongkok untuk menunjukkan bahwa ia masih hidup.

Namun baik Tiongkok maupun Korea Utara sampai sekarang tidak mempublikasikan rincian nama korban dan seluk beluk kejadian kecelakaan itu. (Sin/asr)

Tiongkok Kehilangan 700.000 Kesempatan Kerja Jika Tarif USD. 200 Miliar Diberlakukan

0

oleh Xu Zhenqi

Jika konflik perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat terus berlanjut, Amerika Serikat menerapkan lagi kenaikan tarif 25 % untuk komoditas impor dari Tiongkok senilai USD. 200 miliar. Dampaknya, Tiongkok akan kehilangan sekitar 700.000 kesempatan kerja. Jika tarif diberlakukan untuk hampir seluruh komoditas asal Tiongkok yang diekspor ke Amerika Serikat, maka Tiongkok akan kehilangan 5.5 juta kesempatan kerja.

CNBC mengutip laporan penelitian ekonom JP Morgan Chase & Co. pada 11 September memberitakan bahwa, jika AS menerapkan kenaikan tarif 25 % terhadap komoditas impor dari Tiongkok senilai USD. 200 miliar, Tiongkok kemudian melakukan tindakan pembalasan dengan mendevaluasikan mata uang mereka sebesar 5 % saja, maka 700.000 kesempatan kerja akan lenyap, alias merugi, alias gulung tikar.

Ditekankan dalam laporan penelitian itu bahwa perang tarif akan memberikan dampak buruk yang luas kepada ekonomi negara terbesar kedua di dunia. padahal ekonomi Tiongkok saat ini menghadapi pertumbuhan yang lebih lambat dan masalah tunggakan pembayaran utang yang jumlahnya besar. Konflik perdagangan pasti memperburuk keadaan.

Jika AS menerapkan kenaikan tarif untuk seluruh komoditas impor dari Tiongkok maka 5.5 juta kesempatan kerja akan hilang

Perang dagang antara kedua negara ini sekarang sudah menyebabkan komoditas lawan masing-masing senilai USD. 50 miliar naik tarifnya sebesar 25 %. Trump pada 7 September memperingatkan bahwa AS sudah siap memberlakukan kenaikan tarif untuk komoditas impor dari Tiongkok senilai USD. 200 miliar, dan mencadangkan komoditas senilai USD. 267 miliar untuk dinaikkan tarifnya bila Tiongkok komunis masih terus melakukan perlawanan.

Laporan JP Morgan Chase menyebutkan bahwa jika Amerika Serikat mengenakan tarif 25% untuk seluruh komoditas yang diimpor dari Tiongkok, dan Tiongkok menerapkan tarif pembalasan yang sudah diumumkan, itu berarti Tiongkok akan kehilangan 5.5 juta kesempatan kerja dan menurunkan 1,3 % pertumbuhan PDB tahunan.

Tulis ekonom JP Morgan dalam laporannya : Jika AS terus memperbesar volume pengenaan tarif komoditas Tiongkok, dampaknya terhadap Tiongkok akan semakin besar. Meskipun dampak keseluruhannya masih dapat dikendalikan, tetapi tingkat pengangguran yang melonjak tinggi akan berdampak pada masalah kebijakan utama. Jika tingkat pengangguran sangat tinggi, otoritas nantinya akan condong untuk menerapkan kebijakan keuangan yang diperlonggar.

Laporan itu mengatakan bahwa depresiasi Renminbi dimungkinkan untuk membantu mengatasi goncangan ini. Dalam kasus terburuk, lebih dari 5 juta pekerjaan beresiko lenyap. Jika otoritas keuangan Tiongkok memilih untuk mendevaluasi Renminbi sekitar 12% pada tahun 2019, itu akan mengimbangi dampak pada PDB dan mengurangi tingkat pengangguran bersih menjadi 900.000.

Namun langkah ini akan menimbulkan arus modal keluar sebesar USD. 332 miliar, jumlahnya mencapai lebih dari sepersepuluh cadangan devisa negara. Situasi ini sama seperti situasi yang ingin dihindari oleh pemerintah Tiongkok ketika terjadi pelarian modal besar-besaran karena depresiasi Renminbi pada tahun 2015.

Kenaikan tarif menimbulkan perusahaan asing dan domestik hengkang dari daratan Tiongkok

Mengenai dampak dari kenaikan tarif USD. 200 miliar ini Dr. Cheng Xiaonong, seorang Ph.D dalam bidang sosiologi dan ekonomi lulusan Princeton mengatakan kepada Voice of America bahwa pembalikan hubungan Tiongkok-AS bukanlah perang dingin yang baru. Perang Dingin adalah menggunakan ancaman nuklir sebagai imbalan perdamaian.

Dia menambahkan, perang dagang benar-benar berbeda, akibatnya lebih langsung, misalnya Amerika Serikat tidak lagi melakukan begitu banyak bisnis dengan Tiongkok, efek sampingnya adalah rantai industri Asia Timur yang terbentuk setelah bertahun-tahun globalisasi ekonomi akan memiliki serangkaian perubahan yang tidak menguntungkan Tiongkok.

Cheng Xiaonong mengatakan setelah Amerika Serikat memberlakukan kenaikan tarif berskala besar terhadap komoditas asal Tiongkok, sejumlah besar perusahaan nasional yang bergantung pada pasar AS dan membeli produk atau suku cadang Tiongkok mulai mengalihkan produksinya ke luar Tiongkok, pindah ke Asia Tenggara, Asia Selatan. Mulai tahun depan, pesanan produk  Tiongkok oleh perusahaan ritel AS mungkin akan menurun.

Ketua Kamar Dagang Uni Eropa untuk Tiongkok Mats Harborn pernah mengatakan bahwa dengan meluasnya pengaruh dari konflik perdagangan AS – Tiongkok, perusahaan-perusahaan Eropa di Tiongkok sedang mengubah rantai pasokan komoditas global untuk menghindari kenaikan tarif AS.

Nathan Resnick, chief executive perusahaan Sourcify juga mengatakan bahwa beberapa perusahaan AS telah melemahkan motif mereka untuk berproduksi di Tiongkok karena kena tarif lebih mahal.

Agence France-Presse melaporkan bahwa semakin banyak perusahaan domestik Tiongkok mengadopsi pendekatan “pintar”, yaitu mentransfer jalur produksi mereka ke negara-negara seperti Vietnam, Serbia dan Meksiko untuk menghindari penggunaan label Made in China.

Christopher Rogers, seorang ahli rantai pasokan di perusahaan data perdagangan Panjiva mengatakan : “Tarif baru pasti akan memicu perusahaan untuk meninjau mengenai rantai pasokan mereka dalam skala global, harus tahu bahwa daya saing (perusahaan Tiongkok) mereka telah turun 25% dalam semalam”

Direktur Nasional Dewan Ekonomi Larry Kudlow mengingatkan, jangan meremehkan tekad dan kesiapan Presiden Trump untuk berperang dagang melawan Tiongkok, ia telah mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa untuk bersama-sama melawan Tiongkok, dan Tiongkok akan semakin terisolasi dengan kinerja ekonominya yang akan melemah. (Sin/asr)

Media Tiongkok Ungkap Trik-trik Perdagangan Para Pemalsu Kosmetik

0

Agen bea cukai AS telah menyita banyak barang palsu dari Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, dengan salah satu barang yang paling umum adalah produk-produk kosmetik palsu.

Sekarang, outlet media Tiongkok sedang menyoroti bagaimana para pemalsu di Tiongkok beroperasi. Harian Informasi Ekonomi yang dikelola negara mengatakan, dalam artikel 11 September, bahwa produksi kosmetik-kosmetik palsu melibatkan rantai industri yang sudah mapan dari entitas dan perusahaan-perusahaan kriminal yang berbeda.

Pertama, entitas kriminal di negara lain membeli produk kosmetik asli dan beberapa bahan mentah, menggabungkannya untuk menghasilkan produk setengah jadi. Kemudian, mereka mengirimkan barang-barang tersebut ke Tiongkok untuk sentuhan akhir guna mengubahnya menjadi imitasi merek-merek terkenal yang masuk akal.

Beberapa perusahaan pengepakan Tiongkok ikut terlibat, setelah menyempurnakan proses-prosesnya sehingga barang-barang yang mereka jual ke para pemalsu mirip dengan produk asli. Perusahaan lain terampil dalam mencetak barcode produk palsu tersebut, sehingga semakin sulit bagi pembeli untuk membedakan produk asli dari tiruan-tiruannya.

Banyak produk-produk palsu dijual melalui platform e-commerce yang berbeda di Tiongkok. Karenanya, tanda terima [kwitansi] pembelian dari pengecer sangat penting bagi pembeli untuk dapat mengonfirmasi keaslian produk. Akibatnya, beberapa perusahaan di Tiongkok mengkhususkan diri dalam menciptakan kwitansi-kwitansi palsu untuk menyertai kosmetik palsu dan barcode palsu yang cocok dengan barcode pada produk palsu tersebut.

Label-label pengiriman juga penting untuk menentukan apakah produk dikirim dari tempat-tempat di luar Tiongkok, yang akan membuat produk kosmetik nampak lebih meyakinkan daripada alamat domestik. Banyak pembeli yang waspada terhadap produk-produk buatan Tiongkok yang bersifat palsu dan dengan demikian menghindari produk-produk dikirim dari Tiongkok.

Akibatnya, beberapa perusahaan pengiriman resmi telah berkolusi dengan para pemalsu, memberikan slip-slip pengiriman palsu seharga 10 yuan ($1,46) per slip kepada para pemalsu.

Para cendikiawan Tiongkok menjelaskan, dalam berbicara dengan Harian Informasi Ekonomi, bahwa ringannya hukum pidana Tiongkok tentang produk palsu dan pelanggaran merek dagang telah memungkinkan para pemalsu untuk merajalela.

Misalnya, kasus pidana ditetapkan hanya jika total penjualan produk palsu mencapai 50.000 yuan (sekitar $7.290), menurut Harian Informasi Ekonomi. Dan total penjualan produk-produk yang melanggar paten harus setidaknya 100.000 yuan sebelum kasus pelanggaran paten (sekitar $14,570) diputuskan.

Ny. Yan, seorang penjual yang bekerja di daigou business, pedagang online yang melakukan perjalanan ke negara-negara lain untuk membeli produk-produk dan menjualnya di Tiongkok dengan harga yang melambung, memperingatkan akan adanya pemalsuan di dalam jalur pekerjaannya, dalam sebuah wawancara dengan Informasi Ekonomi Harian. Salah satu trik yang paling mudah adalah slip-slip pengiriman palsu untuk membuat produk-produk tersebut tampak telah dikirim langsung dari luar negeri.

Di Amerika Serikat, seseorang yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran merek dagang dapat didenda hingga $2 juta dan dipenjara hingga 10 tahun. Di Tiongkok, hukuman pidana maksimum adalah penjara 7 tahun, sedangkan denda maksimal adalah 250.000 yuan ($36.447).

Shi Jianzhong, wakil kepala di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok di Beijing, menyerukan hukuman pidana yang lebih keras terhadap para pemalsu. Dia menambahkan bahwa perusahaan e-commerce harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar di bawah hukum jika produk-produk yang dijual di platform mereka adalah palsu.

Salah satu kejanggalan terbesar tentang kosmetik-kosmetik palsu di Tiongkok terjadi pada bulan Maret. Menurut Jiangsu Net yang dikelola pemerintah Tiongkok, polisi di Kota Suzhou di pesisir provinsi Jiangsu Tiongkok telah menangkap 16 orang di beberapa provinsi dan menyita lebih dari 155.000 produk kosmetik palsu. Barang-barang yang disita termasuk lipstik, parfum, dan bedak tabur.

Di antara produk yang disita tersebut adalah 121.980 produk yang diberi label Dior, 124.444 produk berlabel Benefit, 15.784 produk berlabel MAC Cosmetics, dan 4.016 produk berlabel Chanel. Jika produk ini asli, mereka akan memiliki nilai pasar yang diperkirakan mencapai 1,5 juta yuan ($218.477).

Di Amerika Serikat, agen-agen pabean baru-baru ini juga menemukan kosmetik-kosmetik palsu yang berasal dari Tiongkok. Pada bulan Mei dan Juli, agen-agen tersebut menemukan pengiriman lewat Laredo, Texas, dengan lebih dari 260.000 potong pakaian palsu, elektronik konsumen, kosmetik, dan perhiasan. Jika asli, barang-barang ini akan bernilai $59 juta di pasar.

Pada tahun 2012, Lynn Lavigne, penduduk Vineland, New Jersey, dijatuhi hukuman tiga tahun masa percobaan dan enam bulan kurungan rumah, dan diperintahkan untuk membayar denda $44.215, karena menjual kosmetik merek MAC palsu dari pemasok-pemasok di Tiongkok. Setidaknya lima kali antara tahun 2009 dan 2011, pejabat bea cukai AS menyita pengiriman produk MAC palsu yang ditujukan ke alamat Vineland-nya. (ran)

Rekomendasi video:

https://www.youtube.com/watch?v=X9J-MX8QL1Y

Pemimpin Pemberontak Peru Kembali Divonis Penjara Seumur Hidup

0

EpochTimesId – Pengadilan Peru menyatakan mantan pemimpin pemberontak Shining Path terbukti bersalah dalam kasus pemboman mobil tahun 1992 di Kota Lima yang menewaskan 25 orang dan melukai 155 orang. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk Abimael Guzman, pada 11 September 2018, waktu setempat.

Pria berusia 83 tahun itu sendiri sesungguhnya sedang menjalani hukuman seumur hidup untuk kasus pembantaian pada tahun 1983 di desa Andean. Kelompok yang diilhami oleh Maois itu memulai perjuangannya melawan pemerintah Peru pada tahun 1980.

Akan tetapi, kemampuan mereka sangat lemah dalam menghadapi operasi penumpasan tentara pemerintah. Akhirnya, sebuah operasi penangkapan berhasil dilakukan pada tahun 1992. Guzman berhasil ditangkap dan dipenjara bersama banyak pemimpin pemberontak lainnya.

Dalam vonis pada 11 September 2018, para hakim memihak pada tuntutan jaksa bahwa Guzman mendalangi pemboman mobil mematikan di lingkungan kelas menengah Kota Lima. Serangan itu adalah bagian dari gelombang bom mobil di Lima.

Gerilya bom mobil itu dilakukan oleh pemberontak Shining Path, ketika mereka mengumpulkan semua sumberdaya yang mereka miliki. Mereka kemudian melakukan serangan besar-besaran yang dipusatkan ke ibukota Peru. Guzman dalam pembelaannya mengaku bahwa dia tidak ada hubungannya dengan serangan itu.

Sebuah komisi pencari fakta menemukan bahwa pertempuran di antara kelompok-kelompok pemberontak, pemerintah dan patroli pertahanan terjadi selama sekitar 20 tahun. Perang sipil itu menewaskan sekitar 70.000 orang. Pertempuran antara pemerintah dan pemberontak terjadi antara tahun 1980 dan 2000. (AP/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Sri Lanka Protes Pemerintah Menyewakan Pelabuhan Penting ke Tiongkok

0

Puluhan ribu demonstran di Sri Lanka baru-baru ini turun ke jalan, dipimpin oleh mantan presiden Mahinda Rajapaksa, untuk memprotes pemerintah karena menyewakan pelabuhan penting pada Tiongkok untuk melunasi utangnya yang sangat besar.

Voice of America (VOA) melaporkan pada 6 September bahwa banyak protes anti pemerintah skala besar terjadi di jalan-jalan Kolombo, ibukota Sri Lanka. Mereka memprotes korupsi pemerintah dan keputusannya untuk menyewakan pelabuhan Hambantota ke Tiongkok, serta menuntut pemerintah untuk mundur.

Para pengunjuk rasa memblokir beberapa jalan utama di ibukota pada 5 September, menutup sekolah-sekolah dan bisnis terdekat.

Pelabuhan laut dalam Hambantota di Sri Lanka selatan, yang dibiayai dan dibangun oleh Tiongkok, telah dibuka untuk digunakan pada Juni 2012. Tiongkok juga menciptakan zona ekonomi 15.000 hektar di sekitar pelabuhan tersebut. Inisiatif ini adalah bagian dari inisiatif One Belt, One Road (OBOR) Beijing, juga dikenal sebagai Belt and Road, sebuah rencana untuk meningkatkan pengaruh geopolitik melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Asia, Eropa, Afrika, dan sebagian Amerika Latin.

Pada bulan Desember 2017, pemerintah Sri Lanka setuju untuk menyerahkan seluruh Pelabuhan Hambantota, kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk sewa 99 tahun, dalam rencana untuk mengubah pinjaman yang terutang sebesar $1,4 miliar menjadi ekuitas. Memberikan kepemilikan pelabuhan tersebut pada Beijing memungkinkan rezim PKT mendapatkan pijakan kunci di Samudra Hindia.

sri lanka demonstrasi menentang keputusan akibat proyek one belt one road
Gambaran umum tentang lokasi konstruksi proyek reklamasi senilai $1,4 miliar yang didanai Tiongkok di Kolombo pada 21 Juni 2018. (ISHARA S. KODIKARA / AFP / Getty Images)

Sejak PKT memulai OBOR pada tahun 2013, hampir 70 negara telah sepakat untuk melakukan kesepakatan dengan Beijing.

Namun untuk membuat lebih besar, OBOR telah menuai keraguan dan kekhawatiran di komunitas internasional, dan perlawanan yang kuat dari warga di negara-negara yang telah berpartisipasi.

Pada bulan April, sebanyak 27 dari 28 duta besar Uni Eropa ke Tiongkok bersama-sama mengeluarkan laporan yang mengecam proyek-proyek OBOR milik PKT sebagai penghalang untuk perdagangan bebas dan untuk “memecah-belah Eropa,” menurut laporan oleh media yang berbasis di Jerman Handelsblatt. Duta Besar Hongaria tidak menandatangani laporan tersebut.

Sebuah laporan Juli di The Financial Times telah mengutip penelitian dari perusahaan konsultan yang berbasis di Washington, RWR Advisory Group, mengungkapkan bahwa dari 1.674 proyek infrastruktur yang diumumkan oleh PKT di 66 negara yang berpartisipasi dalam OBOR, sekitar 14 persen atau 234 dari 1.674, telah mengalami masalah yang disebabkan oleh administrasi yang buruk, seperti penentangan publik terhadap proyek-proyek, keberatan atas kebijakan-kebijakan tenaga kerja, penundaan pelaksanaan, dan kekhawatiran atas keamanan nasional.

Baru-baru ini, organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional dan beberapa pemerintah juga telah memperingatkan bahwa OBOR dapat menyebabkan beberapa negara menanggung banyak utang.

Sebuah laporan yang diterbitkan pada Mei 2018 oleh Harvard Kennedy School telah mengkritik PKT dalam memberikan pinjaman-pinjaman strategis kepada negara-negara miskin melalui OBOR dan mempromosikan “diplomasi uang” di 16 negara, termasuk Sri Lanka. Seringkali, proyek-proyek itu melayani keinginan Beijing untuk memperoleh sumber daya strategis dan memperluas pengaruh politik di kawasan Asia-Pasifik, menurut laporan tersebut. (ran)